Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

0

Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi ?

EkspresNews.com – Kisah sedih pemilihan rektor di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di negeri ini, agaknya, membuat banyak orang tak percaya bahwa ternyata calon dengan suara terbanyak dalam pemilihan senat universitas yang demokratis, tapi karena tidak mendapatkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir bisa dikalahkan oleh calon yang perolehan suaranya terendah dalam pemilihan di senat universitas. Buktinya, dapat terlihat dalam pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) calon dengan prolehan suara terbanyak yaitu Yanuar Kiram sebanyak 36 suara, dikalahkan calon dengan perolehan suara terendah Ganefri yaitu 19 suara. Ganefri ditetapkan sebagai rektor karena berhasil mendapatkan 35 % hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. “Besarnya hak suara menteri dalam pemilihan  rektor bisa menjadi celah korupsi,” ujar Mantan Aktivis 98 yang berandil menumbangkan kekuasaan rezim otoriter ORBA, Zulkifli Jailani dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), sambil coffe afternoon di Kawasan GOR Agus Salim Padang, Rabu (2/11) sore.

1615378-ilustrasi-korupsi-780x390Dikatakan Zulkifli Jailani yang juga pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini, pemilihan rektor tercantum dalam Permenristekdikti nomor 1 tahun  2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua, direktur pada PTN. Dalam pasal 7 peraturan tersebut, katanya menjelaskan lebih serius, disebutkan, dalam penentuan rektor, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki 35 % hak suara dari total pemilih. Sedangkan senat, katanya lagi, memiliki 65 % hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama. Oleh karena itu, katanya menambahkan, tak salah jika KPK menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, beranikah KPK mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN tersebut ?” Ujar pengagum berat Bapak Republik “ Tan Malaka “ itu.

Menurut Zulkifli Jailani yang juga pendiri dan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar pertama ini, ketentuan tentang suara menristekdikti 35 % ini adalah proses mematikan intelektual kampus yang dilakukan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. Akibatnya, katanya lagi, kampus tidak lagi mengajarkan proses demokrasi ke luar kampus. “Jadi tidak ada lagi harapan terhadap perguruan tinggi untuk perbaikan republik ini, kalau sepanjang para guru besar tidak melawan peraturan Menteri Riset Teknoli dan Pendidikan Tinggi M Nasir ini,” kata Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumbar ini.

img_1522-1-kcl-1200x800Zulkifli Jailani meyakini, ada permainan di pemilihan rektor. Cuma saja, katanya, ia tidak meyakini KPK mampu mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor tersebut. “Sangat salah jika kita berharap kepada KPK untuk mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN ini. Yang harus dilakukan, gerakan dari kampus itu sendiri untuk melawan kebijakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini, sehingga tidak ada lagi celah orang luar untuk masuk intervensi dalam pemilihan rektor. Saya melihat intelektual kampus sekarang sudah banyak yang hedonis, sudah mengejar jabatan-jabatan seperti komisaris misalnya,” ujar mantan aktivis 98 itu.

Ketua KPK Agus Raharjo pun melontarkan hal senada. Ia menyebutkan, 35% hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi. Karena itu, katanya lagi, KPK akan melakukan kajian terkait penentuan hak suara menteri dalam pemilihan rektor tersebut. “ Kita akan  diskusi dengan Pak Menteri, mudah-mudahan nanti kalau pak Menteri datang ada beberapa yang perlu dibenahi. Apakah porsi menteri yang 35 % itu terlalu tinggi,” kata Agus Raharjo, Kamis (27/10) di Jakarta.

Tetapi Dr Ristapawa Indra M.Pd, Pengamat Politik dan Pendidikan, tidak sependapat dengan Rangga Sari. Pengamat yang brilien itu justeru mengatakan, intervensi dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu untuk membendung sistem dinasty di PTN. “Kalau tidak ada intervensi menteri kayaknya pemilihan rektor itu akan melanggengkan sistem dinasty yang berkelanjutan dari satu rezim ke rezim berikutnya,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis (3/11).

Artinya, katanya lebih jauh dan serius, kalau tidak ada ketentuan suara menteri 35 persen biasanya sangat sulit calon lawan untuk mengalahkan rektor yang sedang berkuasa, dengan kekuasaan dia bisa mengatur segalanya dan menjadikan anggota senat loyal padanya. “Katakanlah rektor yang telah berkuasa dua periode, maka untuk penggantinya dia akan mewariskan kekuasaan kepada rezim atau kelompoknya. Sistem ini akan berlanjut terus dari satu rezim ke rezim berikutnya. Maka dengan adanya 35 persen hak suara menteri, sistem tersebut bisa diputus,” ujar Doktor jebolan University Kebangsaan Malaysia ini.

Dengan sistem seperti sekarang, kata Dr Ristapawa Indra M.Pd, menteri juga berkepentingan untuk menempatkan orang-orangnya yang dipandang dapat melaksanakan program kementerian di PTN. Sebab, katanya lagi, pengelolaan PTN masih sentralistik. “Kekhawatiran adanya potensi transaksional dengan sistem sekarang, jika diawasi dengan betul-betul itu akan sulit terlaksana. Maka dari itu, diminta kontribusi semua pihak untuk mengawasi pemilihan rektor supaya tidak terjadi praktek transaksional,” ucapnya.

Secara terpisah, Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, berpendapat, pemilihan rektor itu seharusnya melibatkan seluruh komponen kampus termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai. Tapi yang terjadi sekarang, katanya lagi, pemilihan rektor hanya diikuti oleh dosen dan guru besar sementara mahasiswa tidak terlibat. “35 persen hak suara menteri yang seharusnya tidak ada dalam pemilihan rektor, karena dia bukan bahagian internal dari perguruan tinggi,” ujar Vino dalam sebuah pembicaraan telpon, Kamis (3/11) siang.

Menurut aktivis anti korupsi bertubuh willow tree itu, keterlibatan menteri dalam pemilihan rektor ini akan menimbulkan potensi transaksional yang sekarang sedang diusut oleh KPK. Kemudian akan menyebabkan terjadinya intervensi. Ada kekuatan atau intervensi terhadap kampus-kampus sehingga rektor yang terpilih bukanlah aspirasi dari civitas akademik perguruan tinggi tapi tergantung selera menteri. Selain itu, katanya lagi, pemilihan rektor juga sudah mematikan suara dari mahasiswa. Mahasiswa di sebagian besar kampus tidak dilibatkan dalam pemilihan rektor. Padahal, mahasiswa adalah intelektual yang merupakan komponen demokrasi di perguruan tinggi.

“Ke depan, perlu dilakukan perubahan secara mendasar tentang proses pemilihan rektor yang demokratis. Pemilihnya adalah semua komponen kampus, tanpa melibatkan menteri atau pihak lain untuk mengatasi transaksional dan intervensi itu tadi,” kata Vino dalam perjalanan menuju Payakumbuh.

Nah.., kini KPK telah menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN. Akankah pemilihan rektor yang berpotensi korupsi ini terkuak nyata ? Hanya waktulah yang dapat menjawab ! (Harianof)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.