Nestapa Penutupan Jalan Simpang Tinju Padang

Editors choice
0

Jalan vital yang strategis sebagai jalan utama lintas tengah Air Pacah, Balai Baru, Siteba, Lapai ditutup sudah hampir satu bulan. Kecelakaan di jalan cacing sudah menjadi tontonan dalam keseharian, wakil rakyat sibuk dengan urusan jalan-jalan berjubah kunker, Pengawas Dinas PU Padang tunduk di bawah kehendak kontraktor pelaksana yang tak profesional, rakyat mengelus dada. Korban kecelakaan akibat penutupan dan pengalihan jalan ini akan mempidanakan Kepala Dinas PU Padang Fatriaman Noer dan Kontraktor Pelaksana, yang diduga berselingkuh dengan PU Padang ?

EkspresNews.com – Penutupan jalan vital dan strategis sebagai jalan ekonomi jalur tengah Siteba-Lapai dan pengalihan ke jalan cacing yang dipenuhi lobang karena penggalian drainase di jalan utama yang sebenarnya bisa dikerjakan dalam rentang waktu paling lama 2 hari ini, nyaris luput dari perhatian media massa baik TV Nasional maupun TV Lokal, baik media cetak nasional maupun lokal, fungsi pers sebagai pengawal kepentingan publik (Watch Dog Of Public Interest) seakan tenggelam dalam kehendak kontraktor pelaksana dan Dinas PU Kota Padang. Kejadiannya memang bukan di Jakarta, melainkan di Kota Padang. Pekerjaan penggalian drainase dengan menggunakan eskapator di jalan utama sepanjang lebih kurang 15 meter yang seharusnya bisa dikerjakan dalam 2 hari, sudah hampir satu bulan belum juga siap. Diduga kuat ini terjadi akibat lemahnya pengawasan Dinas PU Kota Padang dan Kontraktor Pelaksana PT Ruhul Fateya Contrator yang tidak professional. Akibatnya, nyaris tiap hari terjadi kecelakaan lalulintas ringan akibat penutupan dan pengalihan jalan dari jalan nasional ke jalan cacing yang bau dan berlobang.

dsc_1132Ady Surya, aktivis 98 yang berandil besar menumbangkan Rezim Otoriter ORBA di bawah kepemimpinan Soeharto ini malah menyoroti, lemahnya kinerja pengawasan Dinas PU Kota Padang. Kinerja Dinas PU Kota Padang, katanya lagi, perlu dievaluasi. Masyak iya, katanya menambahkan, pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dalam waktu 2 hari, sudah berminggu-minggu belum juga siap dikerjakan. “Seharusnya sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan drainase yang menyengsarakan masyarakat banyak akibat ditutup totalnya jalan nasional sebagai jalur utama yang sudah mendekati satu bulan ini, pengawas dari Dinas PU Kota Padang menekankan apa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor,” ujar Pendiri LAM-PK Fakultas Hukum Unand Padang ini dalam pembicaraan telpon dengan wartawan ini, Rabu (5/10) pagi.

Ditegaskan Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu, bahwa dalam kondisi seperti sekarang pasti tidak ada pengawas dari Dinas PU Kota Padang yang memberikan rekomendasi soal teknis yang harus dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Ruhul Fateya Contractor. Seharusnya, katanya melanjutkan, pengawas Dinas PU Kota Padang harus melaksanakan pengawasan secara terus menerus. “Melihat fakta seperti yang terjadi sekarang ini, terkesan pengawas Dinas PU Kota Padang bekerja sesuai dengan keinginan kontraktor pelaksana. Seharusnya, apabila terjadi permasalahan yang merugikan masyarakat banyak seperti sekarang ini pengawas dari Dinas PU Kota Padang harus dievaluasi. Dan, Kepala Dinas PU Kota Padang harus bertanggung jawab,” kata pengagum berat Bapak Republik “Tan Malaka“ ini.

Sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertama mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di republik ini Ady Surya menghimbau, agar korban kecelakaan yang mendapat kecelakaan di jalan cacing karena pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan drainase dengan penutupan total jalan utama atau jalan nasional yang dilakukan kontraktor pelaksana dan Dinas PU Kota Padang dengan mengalihkan ke jalan cacing yang berlobang untuk menggugat Kepala Dinas PU Kota Padang Fatriaman Noer. Caranya, kata Ady menjelaskan, korban kecelakaan karena pelaksanaan proyek tersebut melakukan gugatan perdata. “Dampak dari pekerjaan proyek saluran drainase di jalan utama yang menimbulkan kerugian bagi pengendara lalulintas dapat melakukan gugatan ganti kerugian kepada Kepala Dinas PU Kota Padang,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, berpendapat, hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas PU Kota Padang dan pekerjaan kontraktor yang tidak professional. PU dalam membangun proyek harus ada perencanaan yang jelas, hingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan masyarakat, apalagi merugikan keuangan negara. Terhadap pekerjaan proyek saluran drainase yang menutup jalan nasional dan mengalihkan ke jalan cacing yang berlobang-lobang, Walikota Padang Mahyeldi harus segera mengevaluasi pelaksanaan proyek oleh Dinas PU Kota Padang di jalan ini. “Pekerjaan pembangunan proyek tidak boleh merugikan kepentingan rakyat, apalagi menutup jalan hasil hingga berminggu,” ujar Vino Oktavia SH MH kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Kamis (6/10) pagi, di Padang.

Dikatakan Vino, mkarena proyek itu selain sudah merugikan kepentingan masyarakat banyak kemudian juga tidak berjalan dengan baik, termasuk pekerjaannya berpotensi mengancam keselamatan lalulintas. Oleh karena itu, Walikota Padang harus mengkaji ulang kerja sama dengan kontraktor pelaksana yang tidak professional ini. Masyarakat korban kecelakaan yang diakibatkan penutupan jalan dan pengalihan ke jalan cacing yang berlumpur ini karena pelaksanaan pekerjaan proyek Dinas PU Kota Padang ini bisa menggugat secara hukum, baik kepada kontraktor maupun Dinas PU Kota Padang. Caranya, secara perdata itu dianggap perbuatan melawan hukum. Secara pidana, kontraktor pelaksana bisa juga dilaporkan apabila pekerjaannya itu menimbulkan kecelakaan lalulintas.

Vino menyarankan kepada orang-orang pintar yang disebut “wakil rakyat“  di DPRD Padang agar aktif untuk mempertanyakan penutupan jalan akibat pekerjaan pembuatan saluran drainase di jalan utama itu ke Dinas PU Padang melalui walikota. “DPRD harus meminta walikota untuk merekomendasikan agar kontraktor pelaksana dievaluasi, termasuk memutus kontraknya. Dan memulihkan kembali hak-hak rakyat yang terganggu karena proyek dengan membuat perencanaan proyek ke depan yang lebih baik dengan prinsip proyek berjalan dengan baik kepentingan masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Sayangnya, Kepala Dinas PU Kota Padang Fatriaman Noer yang ditemuai tabloid ini untuk sebuah konfirmasi mengenai penutupan jalan nasional atau jalan utama secara keseluruhan tanpa mengkaji dampak yang akan ditimbulkan seperti keselamatan masyarakat pengguna jalan, kemacetan, karena itu sudah diatur dalam UU lalulintas, tidak berada di tempat. “Bapak tidak ada, Bapak ke Jakarta,” kata salah seorang stafnya. Akibatnya, versi Dinas PU Kota Padang seputar penutupan total jalan utama yang sudah hampir satu bulan ini tidak bisa dipublikasikan ke publik.

(Harianof)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.