Memusnahkan 237 Ton Gula Non SNI Kala Pandemi ?

Editors choice
0

PADANG, EKSPRESNEWS.COM – AMAR putusan pengadilan memerintahkan jaksa selaku eksekutor dari putusan tersebut untuk memusnahkan 237 ton gula non SNI. Padahal, jika gula sebanyak itu diberikan kepada sebagian besar masyarakat yang tercabik-cabik sendi-sendi perekonomiannya karena didera pandemi covid 19 yang sudah mendekati dua tahun akan lebih bermanfaat. Yang menjadi pertanyaan orang-orang susah, beranikah jaksa selaku eksekutor menghentikan eksekusi pemusnahan 237 ton gula non SNI tersebut dengan mempertimbangkan asas manfaatnya.

Ilustrasi Gula.

Samaratul Fuad, Sekjen Majelis Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI), melihat, putusan hakim itu kenapa gula tanpa SNI 237 ton harus dimusnahkan biasanya memiliki pertimbangan ekonomi. Kalau barang itu dilepas ke pasar bebas, katanya lagi, itu akan memiliki dampak secara ekonomi terhadap harga-harga komoditi yang sejenis. “Biasanya hakim memutuskan barang-barang seperti itu agar diputuskan dimusnahkan supaya tidak terganggu harga pasar dan ekonomi,” kata Samaratul Fuad dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, kamis (28/10) siang.

Samaratul Fuad mengatakan, jaksa selaku eksekutor bisa tidak sependapat dengan keputusan hakim dengan mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi supaya yang diputuskan oleh hakim tersebut bisa berobah di tingkat banding atau kasasi. ” Apa pun alasannya akan lebih baik jika gula 237 ton tanpa SNI itu bisa dimanfaatkan dari pada dimusnahkan,” ujar aktivis kemanusian yang sensitif dengan amanat penderitaan rakyat itu.

Tetapi Zulkifli Jailani, Mantan Kepala Operasional LBH Padang 1994-1998 yang juga tercatat sebagai pendiri Lembaga Riset & Advokasi, tidak sependapat dengan samaratul Fuad. Malah Tokoh Pejuang Pergerakan reformasi 98 itu melihat, itu sebagai sebuah rentatan peristiwa hukum. “Mungkin jaksa salah merekonstruksi dakwaan dan tuntutan penghukuman, seharusnya barang-banrang yang bermanfaat dirampas untuk negara demi kepentingan umum,” ujar Zulkifli Jailani dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Kamis (28/10) siang.

Ketua Komisi A-DPRD Sumbar 2004-2009 ini lebih jauh mengatakan,bahwa jaksa bisa minta fatwa ke MA (Mahkamah Agung) untuk pelaksanaan eksekusi. Harusnya, katanya lagi, jajaran kejaksaan memeriksa JPU yang menangani perkara sebab yang salah itu pasti tuntutan tidak mungkin tiba-tiba saja hakim memutuskan memusnahkan barang yang bermanfaat. ” Kejaksaan dapat mempertimbangkan asas manfaat gula 237 ton yang harus dimusnahkan itu,”  kata mantan wakil rakyat yang tidak pernah tidur waktu sidang soal rakyat ini.

Vino Oktavia SH MH, Direktur LBH Padang Dua Periode, mengatakan, bahwa jaksa tetap akan berpedoman kepada amar putusan selaku eksekutor. Sebab, katanya, jaksa tidak bisa lari dari amar putusan. ” Jadi upaya hukum yang harus dilakukan terpidana adalah penundaan eksekusi, peninjauan kembali, dan gugatan perdata,” ujar Vino Oktavia SH MH dalam sebuah obralan ringan dengan Indonesia Raya, Kamis (28/10) pagi, di kantornya.

Dikatakan Vino Oktavia SH MH, dengan gugatan perdata itu bisa menjadi alasan untuk penundaan eksekusi. Karena, katanya lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa bukan hanya semata untuk kepastian hukum tapi harus memandang asas kemanfaatan dan keadilan. ” Gugatan bisa jadi dasar penundaan eksekusi dengan alasan lebih bermanfaat barang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat dari pada dimusnahkan,” ucap Vino oktavia SH MH yang namanya tercatat pernah menjadi delegasi Indonesia pada Second Regional Conference Of Asian Parliamentarians And Elimination Of Custodial Torture And III Treatmen In Asia di Hongkong 2013 silam.

Ratusan ton gula tanpa label SNI akan dimusnahkan Kejaksaan Negeri Padang. Gula tanpa label SNI ini disita dari gudang milik CV Padi Rimbun Berjaya (CV PRB). Gula tersebut akan dieksekusi sesuai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu putusan No: 212PK/PID.SUS/2019 tanggal 7 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa gula kristal putih seberat 237 ton milik CV Rimbun Padi Berjaya.

Dalam amar putusan tersebut disebutkan bahwa gula tanpa label SNI “dirampas untuk dimusnahkan”. Untuk diketahui, berdasarkan surat tertanggal 26 April 2016, gudang CV PRB disegel oleh Polda Sumatera Barat.

Penyegelan dan penyitaan tersebut dilakukan karena gula di gudang CV PRB, antara lain gula merk INKOPKAR dan gula kemasan Siputih tidak memiliki label SNI. Pemerintah sendiri telah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk produk Gula Kristal Putih (GKP) pada Juni 2015.

Perusahaan tersebut melalui kuasa hukum kemudian mengajukan penundaan pemusnahan terhadap gula sitaan tersebut. “Kami mengajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang untuk melakukan penundaan eksekusi pemusnahan barang bukti ratusan ton gula,” ujar Putri Deyesi Rizky, pengacara Xaveriandy Sutanto Direktur CV PRB dalam konferensi pers pada Senin (25/10).

Gugatan perdata telah diajukan oleh CV PRB pada 4 Oktober 2021. Sidang perdana terkait gugatan perdata tersebut dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada 11 November 2021.

Nah.., andai saja 237 ton gula tanpa SNI yang harus dimusnahkan itu dimanfaatkan dengan dibagi-bagi tiap KK yang terpapar pandemi covid 19 mendapatkan  5 Kg berarti ada 47 ribu KK yang akan menikmati gula tersebut, atau nyaris sebagian besar masyarakat menengah bawah yang tengah dalam ekonomi sulit dapat menikmati manisnya gula tersebut. Pertanyaannya, mungkinkah itu terwujud nyata ? Semoga saja Tuhan bernama Allah-pemilik apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit-membukakan pintu hati para pemangku kebijakan kita ! (Harianof)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.