EkspresNews.com – Menyikapi perkembangan situasi terkait isu Kedatangan Neno Warisman Deklarasi #2019 Ganti Presiden di wilayah Provinsi Sumbar (Kota Padang, Solok dan Payakumbuh. Dimana yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27, Jumat tanggal 28 dan Sabtu tanggal 29 September 2018,
Ketua LKKAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman menyampaikan, agar kegiatan tersebut tidak dilakukan di daerah Sumatra Barat, apalagi do Kota Solok. Karena saat sekarang ini Sumatra Barat tentram, aman dan tertib. Kalau ingin melakukan lebih baik dilakukan pada masa jadwal kampanye saja sesuai jadwal yang telah diatur oleh KPU RI,
“karena mengingat apabila dilakukan diluar jadwal tahapan kampanye. maka bisa akan terjadi konflik dalam masyarakat, karena akan ada masyarakat yang pro dan kontra dengan kegiatan tersebut, “paparnya.
Ketua LKKAM Kota Solok H. Rusli Khatib Sulaiman, Kecam Dan menolak Terjadinya Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Sumbar, dan begitu juga di daerah Kota Solok, karena Kota Solok selama ini berjalan aman, tentram dan damai, begitu juga daetah lainya di Sumbar.
Menurut H. Rusli, kita harus mengetahui tentang apa manfaat yang didapatkan menggelar kegiatan tersebut.
Karena efek dari kegiatan itu sangat besar apabila dilakukan sebelum jadwal kampanye,
Selanjutnya ditegaskan H. Rusli Ketua LKAAM Kota Solok, berkaca kita melihat situasi sekarang di Kota Solok Dan juga di daerah lain di Sumbar. situasinya sudah tenang, aman dan sejuk jauh dari persoalan perpecahan antar masyarakat. “maka jangan dirusak situasi daerah kita yang sudah aman damai ini dengan kegiatan tersebut” tegasnya.
“situasi di Kota Solok sekarang sudah aman, jangan sampai setelah dilakukan Deklarasi #2019 Ganti Presiden. situasi malah menjadi rusuh seperti di daerah atau kota-kota lain,”ujarnya.
Hal senada juga di sampaikan Tokoh agama Kota Solok yang disampaikan melalui Ka Kemenag Kota Solok Burhanuddin Khatib, menekankan. Agar kegiatan tersebut lebih baik dilakukan pada masa jadwal kampanye saja, yakni sesuai jadwal yang telah diatur oleh KPU RI, karena mengingat apabila dilakukan diluar jadwal tahapan kampanye. “maka akan terjadi konflik dalam masyarakat, karena akan ada masyarakat yang pro dan kontra dengan kegiatan tersebut,” terangnya.
Menurut Burhanuddin Khatib, apabila suatu kegiatan itu lebih banyak ruginya dari pada mudharatnya yang didapat dari pada manfaatnya, maka untuk apa dilakukan karena saat sekarang ini situasi umun di Provinsi Sumatera Barat dan khusus nya Kota Solok sudah sangat aman, tenang, damai dan tidak terjadi gejolak ataupun konflik di masyarakat, apalagi di Kota Solok yang selalu tentram dan aman.
Alangkah baiknya kegiatan Deklarasi #2019 Ganti Presiden tidak dilaksanakan, dan kami tokoh agama di Kota Solok tidak menginginkan deklarasi itu terjadi di kota Solok apalagi di Sumatra Barat.
Sementara, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok Milda Murniyati, S.Pd, MM, M.Pd mendukung langkah Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Fahrizal yang tidak mengizinkan Deklarasi #2019 Ganti Presiden digelar di Sumatera Barat.
Situasi terkait isu Kedatangan Neno Warisman Deklarasi #2019 Ganti Presiden di wilayah Provinsi Sumbar (Kota Padang, Solok dan Payakumbuh. Dimana yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27, Jumat tanggal 28 dan Sabtu tanggal 29 September 2018
“Tepat. Langkah Kapolda tidak mengizinkan kegiatan tersebut sangat tepat. Karena ini tahun politik, Kita harus menjaga kondusifitas Kamtibmas di Ranah Minang. Apalagi beberapa hari lagi kita akan memasuki masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019,” kata Ketua Bundo Kanduang Kota Solok Milda Murniyati, S.Pd, MM, M.Mpd di Kota Solok
Dia menyatakan, disitu terlihat jelas dalam sebuah potongan video wawancara Fakhrizal dengan sejumlah awak media, Irjen Fahrizal menyatakan Polda Sumbar belum menerima pemberitahuan terkait rencana kegiatan #2019GantiPresiden. Fakhrizal pun menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di Ranah Minang.
Menurut Ketua Bundo Kanduang Kota Solok Milda Murniyati, yang merupakan tokoh wanita inspiratif di Kota Solok itu menjelaskan bahwa deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah merupakan bentuk kampanye terselubung
Meskipun gerakan #2019GantiPresiden tidak menyebutkan nama, dia menegaskan, sudah pasti gerakan politik. “Sabarlah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki masa kampanye Pilpres dan Pileg. Nah di agenda itu saja nanti diadakan,” kata beliau tersebut.
“Saya pikir langkah Kapolda sangat tepat dan saya mendukung itu. Menurut saya deklarasi #2019GantiPresiden tersebut lebih banyak mudharat dari manfaatnya. Kalau kegiatan itu dipaksakan akan menimbulkan pro kontra dan bisa terjadi gesekan di tengah masyarakat. Ini jelas merusak kondusifitas Kamtibmas di Sumbar yang terjaga baik selama ini,” kata Ketua Bundo Kanduang Kota Solok Milda.
Sementara tokoh muda Sumatera Barat asal Solok, Ramadhani Kirana Putra mendukung langkah Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Fahrizal yang tidak mengizinkan Deklarasi #2019GantiPresiden digelar di Sumatera Barat.
“Tepat. Langkah Bapak Kapolda tidak mengizinkan kegiatan tersebut sangat tepat. Ini tahun politik. Kita harus menjaga kondusifitas Kamtibmas di Ranah Minang. Apalagi beberapa hari lagi kita akan memasuki masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019,” kata Ramadhani Kirana Putra di Kota Solok
Menurut Ketua KNPI Kota Solok itu, terkait pernyataan KPU dan Bawaslu bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukanlah kampanye, tetapi bagian dari aspirasi politik dan kebebasan berbicara, Ramadhani Kirana Putra mengungkapkan, hal itu benar jika itu dilakukan sebelum tanggal 10 Agustus 2018 lalu.
“Tetapi kalau sekarang ini, bakal capres-cawapres sudah resmi mendaftar. KPU pernah bilang #2019GantiPresiden tidak jadi masalah, tetapi ketika memasuki masa pendaftaran, harus tidak boleh lagi,” jelas Ketua KNPI Kota Solok itu.
“Saya pikir langkah Bapak Kapolda sangat tepat dan saya mendukung itu. Menurut saya deklarasi #2019GantiPresiden tersebut lebih banyak mudharat dari manfaatnya. Kalau kegiatan itu dipaksakan akan menimbulkan pro kontra dan bisa terjadi gesekan di tengah masyarakat. Ini jelas merusak kondusifitas Kamtibmas di Sumbar yang terjaga baik selama ini,” kata Ramadhani Kirana Putra. (Roni)
