EkspresNews.com – Pertumbuhan sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak mengherankan jika pariwisata menjadi leading sector pada 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, dunia sedang memasuki era lifestyle. Ini sangat dipengaruhi oleh jutaan orang di dunia yang naik kelas menjadi kelas menengah, sehingga mempengaruhi pola konsumsi dari belanja barang-barang menjadi belanja hiburan.
Tren belanja barang-barang branded yang biasa dilakukan oleh kelas menengah sudah berubah. Hal itu digantikan dengan selfie, wefie, atau vlog, dengan latar belakang objek pariwisata atau scenery wisata. “Ini menjadi peluang utama bagi dua sektor yang saling berkaitan ini, lifestyle yang menyangkut kuliner, fashion, hiburan serta sektor pariwisata,” lanjut dia dalam keterangan tertulisnya.
Fenomena ini dibuktikan dengan bagaimana tiap tahun performa industri pariwisata di Indonesia terus meningkat. Bahkan pertumbuhannya sangat kontras bila dibandingkan kinerja industri berbasis komoditas. Seperti minyak, gas, batu bara, serta kelapa sawit yang terus merosot.
Berdasarkan data World Bank, setidaknya 52 juta orang di Indonesia masuk dalam kelas menengah. Mereka berkontribusi pada 43% dari total PDB Indonesia. BKPM sendiri mencatat realisasi investasi di bidang industri pariwisata. Dalam catatan itu, selama lima tahun terakhir (2013-2017) rata-rata tumbuh sebesar 20% per tahun. Khusus pada 2017, tercatat peningkatannya mencapai 31% mencapai angka USD 1,7 miliar.
Sementara Menteri Pariwisata Arief Yahya, mengatakan, pariwisata di Indonesia termasuk sektor yang tumbuh paling pesat di dunia. Investasi sektor pariwisata 2017 juga menunjukkan kenaikan dengan capaian 102% dari target yang dicanangkan pemerintah,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis pekan lalu.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk di Indonesia naik 22% di tahun lalu. Untuk itu, pemerintah menargetkan 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun ini. 10 Destinasi pariwisata prioritas atau 10 Bali baru, tetap akan menjadi prioritas untuk didorong perkembangannya.
Selain itu, Sumatera Barat (Sumbar) juga menginginkan kawasan-kawasan wisata potensial bisa menghasilkan. Akan tetapi, dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan Pemungutan Liar (Pungli), seperti tiket masuk kawasan wisata tersebut ataupun perparkiran.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Martias Tanjung menilai, fenomena seperti itu adalah tantangan untuk mewujudkan pariwisata yang nyaman dan menarik bagi wisatawan di wilayah Sumbar. Karena, menurutnya, dalam pariwasata tersebut tidak hanya masyarakat lokal yang berdatangan, tapi manca negara.
Ia tidak menapik, bahwa memang masih ada Pungli, seperti dalam hal parkir di kawasan wisata Sumbar. Akan tetapi, katanya, bila pihak saling bersinergi untuk menghilang tantangan itu, ia yakin itu bisa ditepikan.
Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, pemerintah daerah mesti memberikan sosialisasi terkait aturan Pungli. Sehingga katanya, masyarakat bisa tahu. “Setidaknya, beri sosialisasi kepada tukang parkir di kawasan itu atau masyarakat di wilayah tersebut. Mereka jadi paham, dan tidak sembarangan dalam meminta uang kepada pengunjung,” jelasnya saat dihubungi Indonesia Raya (Afiliasi EkspresNews.com) pada Rabu (28/3) siang.
Ia tidak memungkiri, bahwa manusia memang membutuhkan penghasilan untuk sehari-hari. “Apalagi mereka sudah berada di dekat lokasi kawasan itu. Bisa jadi, lahannya berdekatan atau yang lainnya. Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh pemerintah. Beri mereka sosialisasi,” katanya.
Kemudian, kata Martias, saat ini pemerintah di daerah Sumbar sudah memiliki tim Ciber Pungli. Tim tersebut, katanya, bisa diberdayakan. “Berdayakan apa yang ada. Cyber pungli ada di kepolisian. Berdayakan semua tim ciber pungli yang ada, baik di Polda, Polres atau yang lainnya, tapi datanya harus akurat,” katanya.
Bila masih ada pungli tersebut, lanjut, Martias, itu tandanya, pemberantasan Pungli belum maksimal. Menurutnya, yang penting adalah, sosialisasi oleh pemerintah daerah bersama dengan porkopinda. Kemudian bina, berikan mereka pengetahuan yang cukup tentang aturan, lalu awasi secara ketat. “Nah, kalau itu sudah jalan fungsinya, saya rasa semuanya akan aman-aman saja. Pariwisata di Sumbar bisa berkembang, ramah, nyaman, dan menarik untuk dikunjungi,” tutupnya. (Asra)