Markup Klaim SPH Ke BPJS Rp 7,4 Miliar Lebih, Masyarakat Bisa Melaporkannya

Apakah masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) bisa tutup mata saat ada “pencurian” terhadap uang BPJS dengan modus upcoding sehingga terjadi markup klaim dari Semen Padang Hospital kepada BPJS Kesehatan? Masyarakat bisa melaporkan pihak SPH kepada Polda Sumbar, Kejaksaan Tinggi atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menyelimuti Semen Padang Hospital kebanggaan PT Semen Padang itu. Apakah penegak hukum berani mengusut tuntas kasus ini ?

PADANG, EKSPRESNEWS.COM – Berhentinya kerjasama antara rumah sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPSJ) Kesehatan sering diungkap oleh BPJS karena rumah sakit tidak kooperatif dan tidak memiliki komitmen untuk bekerja sama. Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani kepada Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), Sabtu 2 Juli 2022.

“Beberapa kasus berhentinya kerjasama antara RS dan BPJS yang jamak diungkap BPJS karena RS dianggap tidak kooperatif dan tidak memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Yefri memulai pembicaraan.

Namun, Uni Yef, begitu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar ini disapa menyebutkan Ombudsman sendiri tidak memiliki wewenang untuk mengawasi SPH dan BPJS. “Ombudsman sendiri tidak memiliki wewenang dalam pengawasan antar dua institusi ini. Karena wewenang Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak melakukan tindakan maladministrasi,” ujar mantan Direktur Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan itu.

Lebih lanjut, Uni Yef mengatakan masyarakat bisa melaporkan jika tidak mendapatkan pelayanan yang sebagaimana mestinya. Akan tetapi, jika hubungannya dengan BPJS, maka masyarakat tentu harus mencari rumah sakit yang ada layanan BPJS.

Akan tetapi, advokat dan pegiat anti korupsi Ady Surya tak sependapat dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri. Menurut pendiri Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Unand itu menyebutkan bahwa kewenangan Ombudsman sangat luas sehingga bisa menengahi persoalan antara SPH dan BPJS Kesehatan.

“Ombudsman itu kerjaannya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara, pemerintah pusat maupun daerah, termasuk BUMN serta swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Itu SPH adalah rumah sakit swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik,” ungkap Ady Surya kepada Indonesia Raya, Sabtu 2 Juni 2022 di Payakumbuh.

Ady yang turut membidani lahirnya Komite Ombudsman pada awal terbentuknya, menegaskan bahwa Semen Padang Hospital merupakan swasta yang memberikan pelayanan publik, sehingga ombudsman diharapkan masuk dalam persoalan tersebut. “Bisa masuk, karena SPH itu melakukan pelayanan publik dan SPH itu melakukan kerjasama dengan salah satu BUMN, yaitu BPJS. Sehingga ombudsman perlu masuk dalam persoalan administrasi SPH ke BPJS yang katanya terjadi upcoding, harus proaktif lah,” ungkapnya.

Selain itu, Ady Surya juga mengajak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu untuk melanjutkan laporan hasil audit internalnya. “Laporan terkait hukum perdata, jika SPH belum melakukan pengembalian Rp. 7,4 miliar lebih dan denda yang disebabkan oleh kecurangan tersebut. Tapi perlu juga kita pahami, BPJS terkadang abai untuk hal-hal yang seperti ini,” ungkapnya mengingatkan.

Aktivis reformasi 1998 ini juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan hal-hal seperti persoalan dugaan markup klaim Semen Padang Hospital kepada BPJS Kesehatan. Menurutnya, BPJS telah menghimpun uang masyarakat setiap bulan untuk gotong royong pembiayaan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga harus proaktif, kata Ady, mengingat subsidi pemerintah kepada keluarga yang kurang mampu dibayarkan BPJSnya melalui Dinas Sosial.

“Disisi lain, Semen Padang Hospital sebagai rumah sakit yang orientasinya adalah pelayanan kesehatan disamping profit bisnis harus terbuka karena mereka memakai uang masyarakat. Jika tidak, siapapun bisa melaporkan persoalan markup 7,4 miliar lebih ini karena bisa terindikasi tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana umum bagi Semen Padang Hospital,” tegas Ady Surya.

Sementara itu sebelumnya diberitakan, di Semen Padang Hospital didapatkan temuan dari tindak lanjut temuan audit klaim prosedur PCI. Surat BPJS Kesehatan Nomor 1501/II-04/0419 menyebutkan telah terjadi kecurangan dalam klaim SPH kepada BPJS Kesehatan. Hal tersebut berdasarkan telaah utilisasi lebih lanjut kasus prosedur PCI severity level 2 (keadaan sedang) dan 3 (keadaan berat) dengan LOS 2 hari dan 3 hari di Semen Padang Hospital terlihat adanya data anomali, dimana hanya satu pasien dengan cara pulang meninggal dan seluruh pasien lainnya pulang dengan status sehat.

BPJS menyatakan adanya keanehan terhadap sebaran data yang ditelusuri lebih lanjut dalam hal kesesuaian pengentrian diagnosa sekunder yang memang diberikan terapi dengan adekuat dalam episode rawat inap atau hanya sebagai terapi kronis stabil yang memang sudah merupakan bagian terapi dari poliklinik.

BPJS juga telah melakukan 2 kali pertemuan dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) terkait PCI Semen Padang Hospital. Pertama disepakati bahwa kode diagnosa Hypertensive Heart Disease dan Congestive Heart Failure yang dientri sebagai diagnosa sekunder akan ditelaah kembali oleh SPH, apakah layak entri atau tidak dalam waktu 1 minggu setelah pertemuan tanggal 19 November 2018, karena secara umum kondisi pasien di SPH yang mendapatkan tindakan cathlab (PCI) sudah dengan kondisi stabil dan sudah mendapat terapi sebelumnya di poli rawat jalan. Namun, SPH menyerahkan hasil telaah kembali itu lebih dari 1 minggu sesuai kesepakatan, yaitu pada tanggal 19 Februari 2019.

Pada tanggal 4 April 2019 dilakukan pembahasan kembali oleh Ketua dan Anggota TKMKB dalam rapat triwulan I dengan kesimpulan bahwa untuk kasus PCI pada pasien yang sudah mendapatkan terapi di poliklinik, tidak perlu diinput lagi diagnosa sekunder saat rawat inap. Sehingga dilakukan penelusuran terhadap seluruh klaim Semen Padang Hospital sebanyak 373 kasus, dimana 323 kasus terindikasi klaim upcoding yang berarti penulisan kode diagnosis yang berlebihan dengan cara mengubah kode diagnosis dan atau prosedur menjadi kode yang memiliki tariff lebih tinggi dari yang seharusnya.

Didalam surat tersebut, tercantum table rekapitulasi hasil audit PCI per bulan di Semen Padang Hospital rentang bulan Januari 2017 hingga Desember 2018. Secara keseluruhan, terdapat upcoding claim dengan nominal Rp. 7.408.726.900.

Sementara itu, Indonesia Raya pada edisi 405 (13-19 Juni 2022) juga menerbitkan berita Rp. 7,4 Miliar Lebih Markup Klaim SPH Kepada BPJS Kesehatan ? mendapatkan respon dari Direktur Keuangan PT Semen Padang Oktoweri langsung menghubungi Pemimpin Redaksi, mempertanyakan darimana mendapatkan sumber data.

Ketua Yayasan Semen Padang Hospital, Iskandar Zulkarnain Lubis yang mengatakan untuk menghubungi Corporate Communication SPH, dr Dewi. “Agar satu pintu sebaiknya konfirmasi ke Corporate Communication SPH (dr Dewi) ya Pak,” tulis Iskandar. Tapi malah memblokir pesan WA Indonesia Raya sampai saat berita ini publish.

Hal tersebut membuat banyak pihak bertanya, salah satunya Analis Kebijakan Publik Dr Ristapawa Indra yang kembali menyebutkan bahwa uang BPJS adalah milik masyarakat bukan untuk dipermainkan oleh segelintir orang. “Masyarakat membayar gotong royong, lalu mereka disana juga gotong royong untuk memperkaya diri, ini jelas pidana,” ungkapnya kepada Indonesia Raya, Minggu 26 Juni 2022 di kawasan Pesisir Selatan.

Ia menyayangkan sikap memblokir nomor WA yang dilakukan Ketua Yayasan Semen Padang Hospital Iskandar Zulkarnain Lubis. “Bisa diduga ada udang dibalik batu, karena mau lempar batu sembunyi tangan. Bahkan cuci tangan, kira-kira begitu ungkapannya yang patut menurut saya. Kalau merasa tidak ada persoalan, berilah keterangan, jangan bungkam, konfirmasi itu adalah hak yang terberita, kali ini SPH dan jajarannya juga malah mengurung diri didalam gedung mewah itu. Keluar lah, berikan kepada masyarakat jawabannya,” katanya.

Lebih lanjut, Pak In juga mengatakan bahwa orang Minang pada dasarnya memiliki jiwa patriotisme yang bagus. Mau mengakui kekalahan, itu adalah prinsip dasar orang yang benar, katanya. “Atau apakah perlu aparat hukum turun tangan terlebih dahulu? Kalau iya, siap-siap saja, karena berseliweran info bahwa orang di Polda sudah mulai mengumpulkan data juga soal SPH markup Klaim ini,” tuturnya.

Corporate Comunication Semen Padang Hospital dr Dewi saat dikonfirmasi persoalan hukum yang terkait dengan upcoding sehingga menyebabkan markup klaim SPH kepada BPJS Kesehatan tidak membuahkan hasil. Begitu juga dengan dr Abdi Setia Putra yang menjabat sebagai Direktur Utama pada saat itu juga memilih bungkam, Minggu 3 Juli 2022.

Lantas, apakah kasus ini belum cukup sebagai bukti awal bagi aparat hukum untuk menindak lanjuti ketingkat penyelidikan dan penyidikan? Atau akan terjadi pembiaran yang menyebabkan uang gotong royong masyarakat untuk kesehatan bersama dinikmati oleh segelintir orang tak bermoral ? Kita tunggu saja. (Abdi)

Berita ini sudah diterbitkan pada Indonesia Raya Edisi 408