EkspresNews.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (18/9). Kunjungan kali ini dilakukan terkait dengan peningkatan reabilitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Rombongan Komisi IV diketuai oleh Irfan Amran dan juga turut hadir wakil ketua DPRD Lazuardi Erman, Taslim, Koordinator Komisi IV Arnel, dan pendamping komisi IV. Rombongan diterima oleh Sekretaris Dinas Sosial Prov. Sumbar Ramawi, S.Pd dan jajaran Kabid.
Ketua rombongan Komisi IV Irfan Amran menyatakan maksud dan tujuan kedatangan dari komisi IV DPRD Agam ke Dinas Sosial untuk silaturahmi serta mencari informasi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam hal Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang ada saat ini.
“Kami di dprd berharap antara data yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sumbar sesuai dengan program kesejahteraan sosial. Dengan sinergi tersebut, program bantuan pemerintah diharapkan dapat merata, termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid PMKS Yanto mengatakan berdasarkan Permensos RI No. 8 th 2012 tentang Pendoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan potensi sumber kesejahteraan sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PMK.
“Tahun lalu sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PMKS. Adapun empat jenis PMKS baru yang dicantumkan dalam Permensos RI tersebut meliputi kategori anak dengan kedisabilitasan, Pemulung, Kelompok Minoritas serta korban traficking,” katanya.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Eni Yunita menjelaskan dalam hal menanggani fakir miskin, pemerintah melalui Kementerian sosial RI melakukan program baru pengganti Rastra yakni bantuan pangan non tunai (BPNT), E-Warong yang didirikan dan dikelola oleh KUBE jasa sebagai sarana pencatatan bantuan soaial berupa bahan pangan pokok atau uang tunai secara elektronik.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Ramawi menyimpulkan dari diskusi yang disampaikan oleh komisi IV, untuk meningkatkan keberhasilan dan percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dukungan dari dprd ini maupun semua masyarakat.
“Dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat dan keluarga fakir miskin yang akan menerima bantuan sehingga berdaya guna dan berkembang,” ujarnya mengakhiri. (Humas DPRD Agam)