Ketua Pokja BWSS V itu Tersandung Surat Palsu

Editors choice
0

EkspresNews.com – Polda Sumbar tengah menangani Laporan Perkara Pemalsuan Surat atau membuat surat palsu yang diduga kuat dilakukan oleh Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM dengan telah memeriksa beberapa orang saksi. Polisi semakin keras menindak kejahatan pemalsuan atau membuat surat palsu ?

Vidi BhuwanaSIAPA bilang polisi kurang tertarik menangani dugaan perkara kasus pemalsuan atau membuat surat palsu yang dilakukan oleh Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM ini ?  Paling tidak, hal itu dibuktikan oleh penyidik Polda Sumbar yang profesional dengan telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk saksi pelapor sendiri Ir Asrial Ahmad SE MM, dan terlapor Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM, serta Ahsanul Khalik ST, Sekretaris Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat, Shinta Marino ST MT-Anggota Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat, Ilham Frizein ST-Anggota Pokja, dan Bambang Adi Indra AMD-Anggota Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat.

Keberanian pelapor Ir Asrial Ahmad SE MM sebagai wujud kepeduliannya terhadap proses tender proyek-proyek pemerintah yang fair dan anti KKN mendapat dukungan dari berbagai aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Pasalnya, selama ini tidak ada kontraktor yang berani melaporkan ketidakbenaran yang mereka saksikan dalam keseharian pada proses tender atau lelang proyek-proyek pemerintah yang didanai dari pajak rakyat. Para kontraktor takut dicap sebagai anak nakal dengan resiko tidak akan mendapatkan proyek pada tahun berikutnya . “ Saya sangat mengapresiasi keseriusan Polda Sumbar dalam memproses dugaan perkara surat palsu atau membuat surat palsu yang dilakukan oleh Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat. Saya sangat yakin, sebentarlagi kasus ini akan bergulir ke kejaksaan,” ujar Hasbi Tanjung, Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) yang kelahirannya dibidani oleh Mantan Kapolri Prof Dr Dai Bachtiar, ini kepada Indonesia Raya (afiliasi ekspresnews.com) dalam sebuah perbincangan beberapa waktu lalu, di kantor LCKI Sumbar.

Eddy Mujahiddin AWS SH, Mantan Aktivis 98 yang juga pendiri Padang Lawyer, melihat bahwa keberanian pelapor melaporkan Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat itu ke Polda Sumbar sebagai sebuah keinginan yang baik dan sangat patut untuk diapresiasi. “ Apa yang dilakukan pelapor itu memcerminkan sikap anti korupsi. Sebab, yang dilaporkan itu adalah praktek manipulasi atau dugaan pemalsuan surat atau membuat surat palsu yang diduga kuat untuk memenangkan salah satu peserta tender,” ujar Eddy Mujahiddin AWS SH dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (19/4) pagi.

Dikatakan Eddy Mujahiddin AWS SH, secepatnya polisi memproses dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat hingga adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Setelah kasus ini dilimpahkan polisi ke kejaksaan, kata advokat dan aktivis anti korupsi ini lagi, maka tidak ada alasan bagi jaksa untuk memperlambat proses ke tingkat pengadilan. “ Kalau seandainya prosesnya lambat dari waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka masyarakat sipil berhak mempertanyakan itu kepada kejaksaan,” ujar pengagum berat Mantan Proklamtor RI “ Bung Hatta “ ini.

Puspa Dewi, Mahasisiwi Pasca-Sarjana salah satu PTS terkemuka di Jakarta, melihat, apa yang dilakukan pelapor itu merupakan sebuah warning atau peringatan bagi pihak Pokja untuk menghindari diri dari praktek-praktek yang tidak benar. Karena itu, kata Pusapa lebih jauh, polisi harus menindaklanjuti laporan tersebut dan pihak pelapor harus terus menerus memantau perkebangannya dengan meng-up date di media. “ Saya yakin laporan perkara pemalsuan surat atau membuat surat palsu ini dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan,” ujar perempuan pemilik wajah bening dan sejuk yang pernah mengecap pendidikan di Negeri Kincir Angin “ Belanda ” ini kepada Indonesia Raya dalam sebuah percakapan, Selasa (18/4) siang, di DPR Sumbar.

Rianda Seprasia SH MH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi, mengatakan, apa yang dilakukan oleh kepolisian Polda Sumbar dalam mengungkap Mafia Pengadaan di BWSS V Provinsi Sumatera Barat ini patut kita berikan apresiasi dan kepada pelapor yang berani melaporkan dugaan perkara pemalsuan surat atau membuat surat palsu tersebut. “ Kita berharap polisi dapat mengembangkan kasus ini untuk menjerat pelaku-pelaku lainnya, karena memang biasanya permainan itu tidak berdiri sendiri, pasti ada pihak lain yang terlibat,” kata Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Rabu (19/4) siang, di Padang.

Di situ, kata Rianda lebih jauh dan serius, kita menghormati proses pengaduan untuk mengungkap pelaku-pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam konteks hukum acara criminal justice system (sistem peradilan pidana) koordinasi antara penyidik (polisi) dengan kejaksaan itu sudah dimulai pada saat proses P16, Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) sampai P21, berkas dinyatakan lengkap.

“ Peran masyarakat terutama pelapor berhak mengetahui proses perkembangan dari penydikan tersebut  apakah kasus itu sampai di tingkat penyidikan atau sampai ke kejaksaan, Itu hak dari pelapor. Jadi tidak ada alasan bagi aparat hukum untuk tidak memberitahukan perkembangan kasus yang sedang diprosesnya,” katanya.

Sayangnya, terlapor Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM tidak berhasil ditemui untuk sebuah konfirmasi. Malah ironisnya, lewat telpon seluler pun dan SMS pun tidak dijawab. Ada kesan, sudah ada sinyal kepada PPK, Satker, dan Pokja untuk tidak menerima wartawan yang sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Akibatnya, versi Sang-Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, rakyat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini kehilangan hak mereka yang disebut dengan THE PEOPLE RIGHT TO KNOW.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi membenarkan laporan tersebut sudah masuk ke Polda Sumbar namun belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Nanti saya kabari lagi,” ujarnya Jumat (21/4/2017).

(Harianof)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.