Ketua DPRD Kota Padang Minta Pengelolaan Gedung Balai Basuo Dikelola LPM Pagambiran

Editors choice
0

PADANG, EKSPRESNEWS.COM – Tanah Fasum diperuntukkan bagi masyarakat ada dipergunakan dengan catatan kordinasi dengan pemerintah kota. Masalah pengelolaan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Syafrial Kani saat menerima masyarakat Pagambiran hearing yang turut dihadiri oleh pihak Kecamatan, Rabu 29 Desember 2021 di Ruang Sidang DPRD Kota Padang.

“Kalau memahami proses, kita berpikir jernih, masa masyarakat dengan pemerintah ribut, ini perlu kita luruskan, lucu ini. Saya yakin, LPM tujuannya mulia, gedung ini kita manfaatkan. Bermasalah warga, berarti ada masalah camatnya. Tapi sejahtera masyarakat itu prestasi camat,” ungkapnya.

Menurut ketua DPRD, tidak ada permasalahan LPM mengelola gedung Balai Basuo. Kapan perlu, katanya, dibuatkan regulasinya, sampai perlu dimintakan kepada Walikota untuk mengSK-kan pengelolaannya di LPM. “Hari ini kami berharap, camat dan asisten pemko carilah solusinya, ini tanah fasum, dialokasikan dana pokir pak Tauhid, saya yakin dibangun gedung ini untuk kepentingan masyarakat. Sudah ada aset kita, berikan ke LPM untuk pengelolaannya, kita sepakat persoalan ini cukup sekali ini saja,” tuturnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti mempertanyakan kenapa Gedung Balai Basuo tersebut masuk kedalam daftar aset Pemko. “Sebab saya konsen disana dulu, saksi hidup itu ada pak Lurah, perlu Pak Camat dan semuanya, saya adalah warga Pagambiran. Kita ingin menarik rambut dalam tepung. Kapan perlu audit LPM, sehingga tujuan mulia prakarsa pak Tauhid adalah hibah kepada masyarakat,” tutur Elly.

Cikal bakal lahirnya gedung Balai Basuo adalah masyarakat, bukan Pemerintah Kota Padang. Jadi perlu diluruskan jika gedung itu adalah milik Pemko. Hal tersebutkan diungkapkan Lurah Pagambiran Mur Ikhwan, Rabu 29 Desember 2021 di saat hearing LPM Pagambiran dengan DPRD Kota Padang dan Camat Pagambiran.

“Tanah itu fasum, disana banyak sekali aset pemko kenapa tidak digubris? Ada bangunan PAUD dan bangunan tempat pengelolaan sampah kering. Kenapa yang jelek-jelek itu tidak dipersoalkan. Kenapa gedung bagus yang diperuntukkan ini dipermasalahkan,” tanya Mur Ikhwan.

Menurutnya, data dari pemerintah tidak sesuai dengan faktanya. Dari data luas tanah, katanya, sudah jelas berbeda. : Hafal bagi saya berapa luasnya. Mulai dari kantor lurah, TK, gedung itu, tolong perbaiki data ini,” katanya.

Mur Ikhwan mengingatkan didalam forum untuk saling menghormati antara pemerintah dengan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Padang Budi Syahrial mengatakan bahwa camat bekerja sesuai aturan. Dirinya melihat dari aspek hukum. Bangunan itu didirikan oleh anggota dewan melalui dana aspirasi, wajar diletakan sebagai aset. Kendati camat yang lama, gedung itu tidak terawat sehingga LPM diswadaya dan swakelola bersama camat.

“Camat sekarang peduli dengan gedung, dia sudah anggarkan untuk perawatan gedung. Saya minta dibuatkan regulasinya agara dikelola bersama. Dan kedepan harus dibuatkan manajemen pengelolaan yang baik,” ujar Budi.

Turut hadir Asisten 1 Pemko Padang, Ketua LPM, H Tauhid DPRD Sumbar, Camat Pagambiran, Pimpinan forum Ely Trisyanti, Anggota DPRD Padang (Abdi)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.