Ketegasan Bupati Epyardi Asda Berbuah Kesepakatan Bersama Pemko Solok Soal Air PDAM

AROSUKA, EKSPRESNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Solok akui kelemahan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok terkait pemanfaatan sumber mata air bersih (PDAM) Kota Solok yang sumbernya berasal dari Kabupaten Solok.

Baru-baru ini perjanjian kerjasama antara dua daerah ini sempat berpolemik, sehingga dari masalah yang terjadi sempat mengundang pro dan kontra ditengah masyarakat Kota dan Kabupaten Solok, dan bahkan ada beberapa pihak yang dengan sengaja untuk semakin memperkeruh keadaan ini.

Berbagai macam tudingan dilayangkan, baik itu dari para tokoh yang sengaja untuk mengambil momen, begitu juga dari masyarakat Kota dan Kabupaten Solok sendiri. Dari sekian banyak tudingan yang dilemparkan, tidak sedikit juga suara dari masyarakat yang memberikan saran dan masukan agar dua daerah kakak beradik ini tidak terjadi pertikaian.

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sebelumnya Pemkab Solok, dalam hal ini disampaikan oleh Bupati Solok H. Epyardi Asda memberikan ultimatum kepada Pemko Solok untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, akhirnya tepat dalam hitungan waktu 1 (satu) minggu. Pemkot Solok Akhirnya mendatangi Pemkab Solok yang dipimpin langsung oleh Sekda Pemko Solok, dimana kedua daerah tersebut melakukan pertemuan untuk penyelesaian polemik terkait kontribusi air bersih yang selama ini diduga dilalaikan oleh PDAM Kota Solok. Kamis (13/04/2023) di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Arosuka.

Adapun yang terlibat dalam pertemuan tersebut antara lain, dari Pemkab Solok dipimpin oleh Sekda Medison, kemudian ikut didampingi oleh Asisten III, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabid Pendapatan, Kepala bagian perekonomian, Kepala bagian Kerja sama daerah, Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Dirut PDAM Kab. Solok.

Sedangkan dari pihak Pemerintah Kota Solok, dipimpin oleh Sekda Rustam, didampingi oleh Asisten II, Kepala bagian perekonomian Kota Solok, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemkot Solok, Kepala Bagian pemerintahan, Kepala Bagian Hubungan langganan dan Dirut PDAM Kota Solok.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang sama-sama disepakati oleh kedua daerah yang dijadikan sebagai solusi dari seluruh permasalahan yang terjadi, diantaranya :

1. Terkait dengan temuan BPK-RI Tahun 2022, PDAM Kota Solok bersedia membayarkan kontribusi yang tertunda tahap pertama sebesar 50 persen pada tanggal 5 Mei 2023. Sisanya paling lambat 60 hari pasca pembayaran pertama.

2. Kedua belah pihak melalui bagian aset, bagian perekonomian dan PDAM akan melakukan pengecekan kondisi ril water meter ke lokasi sumber air. Pengecekan direncanakan berlangsung pada 15-16 April 2023.

3. Pemko Solok bersedia mengganti water meter yang rusak pada akhir Mei 2023. Selanjutnya, dilakukan pemasangan di titik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemkab berkewajiban menjaga aset kota yang ada di Kabupaten Solok.

4. Kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk BPK/BPKP untuk mengkaji tarif dasar air sebagai rujukan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disepakati dilakukan pada minggu pertama Mei 2023.

5. Untuk penentuan tarif dasar untuk menghitung kontribusi mulai dari bulan Januari 2023 merujuk kepada tarif dasar yang direkomendasikan oleh BPK/BPKP.

6.Pemkab Solok berkewajiban menjaga keselamatan asset Pemko Solok yang berada di Kabupaten Solok.

7. Poin usulan kedua belah pihak terkait rencana addendum perjanjian kerjasama, antara lain :

Pemerintah Kabupaten Solok

a). Sesuai dengan pasal 11 perjanjian kerjasama dapat ditinjau ulang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Pemerintah Kabupaten Solok menawarkan revisi/addendum.

b). Memberlakukan tarif khusus bagi pelanggan Kabupaten Solok yang menjadi pelanggan PDAM Kota Solok.

c). Untuk sarana dan prasarana sosial seperti Masjid, sekolah, dll untuk tidak dikenakan biaya (gratis).

d). Kenaikan kontribusi dari 15 % menjadi 20%.

e). Pemerintah Kabupaten Solok meminta untuk dilibatkan BPK/BPKP dalam merevisi perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Solok

a). Pemerintah Kota Solok sepakat untuk melakukan addendum/perubahan perjanjian kerjasama yang ditandatangani tahun 2019.

b). Untuk angka kebocoran mengacu kepada hasil audit BPKP.

c). Yang berkaitan dengan pengrusakan yang disengaja oleh pihak-pihak dan sabotase akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Solok untuk menyelesaikannya.

d). Apabila Pemerintah Kabupaten Solok mengabaikan terhadap poin c , untuk pembayaran kontribusi akan diperhitungkan sebagai kerugian oleh PDAM Kota Solok.

e). Kerusakan akibat bencana alam ditanggulangi secara bersama oleh para pihak.

f). PDAM Kota Solok tetap mengacukan diangka 15% untuk pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Solok.

g). Untuk sarana dan prasarana sosial seperti Masjid dan Mushalla diberlakukan tarif sosial khusus.

8. Terkait dengan usulan addendum /perubahan perjanjian kerjasama akan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah masing-masing. Setelah itu akan dilanjutkan melalui pembahasan secara bersama.

9. Poin-poin yang akan dibahas dalam addendum perjanjian kerjasama akan disesuaikan dengan hasil pembahasan dan rujukan dari BPK/BPKP atau peraturan yang berlaku.

10. Addendum terhadap perjanjian kerjasama disepakati paling lambat pada Bulan Juni 2023.

Kemudian kedua daerah menandatangani seluruh kesepakatan yang telah ditetapkan dalam berita acara rapat kesepakatan tentang pemanfaatan sumber mata air, dalam hal ini dari Pemko Solok ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Solok Drs. Syaiful Rustam, M.Si dan dari Pemkab Solok ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M.Si. (Da Bet)