Kementerian PUPR Sosialisasikan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Bidang Perumahan

0

MEDAN, EKSPRESNEWS.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perumahan. Adanya Undang – Undang Cipta Kerja (UU CK) tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan perumahan di Indonesia khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) di Indonesia.

“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satgas Percepatan Sosialisasi UU CK memerintahkan kepada Kementerian / Lembaga untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya termasuk dalam bidang perumahan,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Dadang Rukmana saat membuka kegiatan
Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perumahan di Medan, Rabu (18/11/2021).

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri atas Kepala  Biro Hukum Kementerian PUPR, Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Perumahan, Kepala pimpinan instansi pemerintah provinsi, Kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan, Asosiasi Bidang Perumahan dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara offline dan  daring melalui zoom meeting.

Dadang menerangkan, kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan pelaksana Undang – Undang Cipta Kerja perlu dilaksanakan guna mensinergikan dan menselaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan informasi dan pemahaman kepada asosiasi bidang perumahan agar peningkatan penyelenggaraan perumahan dapat memenuhi standar dan mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

“Pemerintah daerah perlu segera menyiapkan pelembagaan untuk pelaksanaan perizinan di daerah. Selain itu juga untuk percepatan koordinasi pelaksanaan SIMBG di daerah serta penyesuaian ketentuan mengenai retribusi yang dapat ditarik daerah dalam perizinan dengan dasar hukum peraturan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Dadang menerangkan bahwa latar belakang diselenggarakan-nya acara ini ialah telah diundangkannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana undang – undang tersebut khususnya bidang perumahan.

Selain itu, sesuai amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan guna efektifitas pelaksanaan peraturan perundang – undangan tersebut maka perlu dilakukannya percepatan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Peraturan perundang – undangan tersebut merupakan dasar hukum atau pedoman bagi stakeholder perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaran perumahan di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Sigit Haryo Pamungkas menjelaskan, kegiatan Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perumahan dilaksanakan agar para mitra kerja bidang perumahan bisa mengetahui apa saja hal penting yang diatur dalam UU CK tersebut.

Dalam kegiatan ini, Direktorat Jenderal Perumahan  melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menjadi beberapa bagian. Pertama adalah Over View Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perumahan.

Selanjutnya juga ada pembagian bagi para peserta yang terdiri dari sesi I terkait penjelasan PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; dan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bagunan Gedung.

Pemaparan di sesi II menyangkut Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan PP 14 tentang PKP dan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum. Sedangkan Sesi III terkait penjelasan Perpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang BP3.

“Kami berharap melalui Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perumahan ini bisa mendorong capaian Program Sejuta Rumah di Indonesia,” harapnya. (Red)

Editor : Abdi

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.