Kejati Sumbar Tetapkan 13 Tersangka Kasus Salah Ganti Rugi Lahan Tol di Taman Kehati Padang Pariaman

Editors choice
0

PADANG, EKSPRESNEWS.COM – Setelah lama ditunggu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat akhirnya mengumumkan tersangka pada kasus salah ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang berlokasi di Taman Kehati Padang Pariaman, Jumat (29/10/2021). Untuk sementara, nilai kerugian negara atas kejahatan ini mencapai Rp 27,859,178,142.

Sebanyak 13 tersangka yang terbagi dalam 11 perkara telah ditetapkan aparat penegak hukum, yaitu :

SS (perangkat pemerintahan nagari Parit Malintang)
YW (apatur pemerintah kabupaten Padang Pariaman)
J (pegawai BPN Kota Padang)
RN (pegawai Kanwil BPN)
US (pensiunan Kabid di BPN)
BK (warga masyarakat penerima ganti rugi)
MR (warga masyarakat penerima ganti rugi)
SP (warga masyarakat penerima ganti rugi)
KD (warga masyarakat penerima ganti rugi)
AH (warga masyarakat penerima ganti rugi)
SY (warga masyarakat penerima ganti rugi)
RF (warga masyarakat penerima ganti rugi)
SA (warga masyarakat penerima ganti rugi – Perangkat Nagari Parit Malintang)

Asintel Kejati Sumbar Mustaqpirin dalam rilisnya mengatakan, proses pemeriksaan yang dilakukan sampai kepada penyelidikan dan penyidikan, hingga penetapan tersangka telah sesuai dengan Pasal 184, bahwa telah ditemukan lebih dari dua alat bukti yang meyakinkan.

“Setelah dilakukan gelar perkara yang dilakukan Jajaran Kejati Sumbar, telah ditetapkan proses penyidikan tanggal 21 Oktober. Kemudian pada 27 Oktober langsung penetapan subjek tersangkanya. Waktunya sangat cepat, karena didapati keyakinan dengan memadai lebih dari 2 alat bukti, meningkat menjadi penetapan tersangkanya,” ucap Mustaqpirin.

Mustaqpirin juga mengatakan, setelah subjek tersangkanya diumumkan, Kejati Sumbar langsung menyerahkan surat sprint kepada subjek hukumnya, sehingga harus diterima langsung surat tersebut pada yang bersangkutan.

“Meskipun penetapan tersangkanya sudah ada, namun belum kita lakukan penahanan. Domisili tersangka ini ada yang di Kota Padang, ada yang di Kabupaten Padang Pariaman,” tuturnya.

Aspidsus Kejati sumbar Suyanto menambahkan, kasus ini terjadi karena pembayaran pembebasan lahan tol di lokasi Taman Kehati yang merupakan aset Pemkab Padang Pariaman, diterima oleh oknum masyarakat yang tidak berhak menerima dana ganti rugi.

Bukti yang didapatkan Kejati Sumbar kata Suyanto, berdasarkan penerimaan kwitansi masyarakat dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Untuk penghitungan real atas kerugian negara sedang dimintakan kepada BPKP Sumbar. (Eko)

Editor : Abdi

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.