Kasus Surat Gubernur Dihentikan, Projo Sumbar Surati Ditreskrimsus Polda

Editors choice
0

PADANG, EKSPRESNEWS.COM – Penghentian penyelidikan kasus surat permintaan sumbangan Gubernur Sumbar Mahyeldi disikapi serius oleh DPD Projo Sumbar. Ormas Pro Jokowi itu menyurati Ditreskrimsus Polda Sumbar. Didalam suratnya, Husni Nahar menerangkan sudah melapor ke SPKT dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumbar pada 11 Oktober 2021, namun saat itu dilakukan saling konfirmasi bahwa surat laporan DPD Projo Sumbar telah dapat diterima atau tidak, akan tetapi surat DPD Projo Sumbar telah didisposisi pada Biro Humas Polda Sumbar.

Masih dalam surat keberatan DPD Projo Sumbar, tanggal 18 Oktober 2021, diterima surat permintaan keterangan dan dokumen sehingga Husni Nahar menghadirinya tanggal 19 Oktober 2021. Pada saat itu juga, Projo Sumbar langsung di BAP dan ditandatangani sebagaimana mestinya.

Husni Nahar mengatakan keberatan dengan gelar perkara yang tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Hal ini, ditulis Projo Sumbar, gelar perkara tersebut cacat hukum. Hingga Polda Sumbar mengeluarkan surat penghentian penyelidikan. Apalagi, sejak dilakukan tindakan penyelidikan atas kasus ini dan dihentikan, Projo Sumbar belum pernah menerima surat tanda terima laporan (STTL) dari pihak Polda Sumbar.

Surat DPD Projo Sumbar yang ditandatangani oleh Mhd. Husni Nahar yang diterima Indonesia Raya, Jumat 29 Oktober 2021, menegaskan bahwa surat penghentian penyelidikan atas kasus surat sumbangan gubernur Sumbar Nomor SPPHP/86/X/RES.3/2021/Ditreskrimsus cacat hukum.

Salah seorang advokat yang mengikuti alur persoalan surat minta sumbangan gubernur Sumbar Mahyledi ini mempertanyakan kewenangan penyelidik. Menurutnya yang enggan disebutkan namanya mengatakan patut diduga dengan waktu yang singkat belum dilaksanakan proses mencari inti persoalan terkait adanya penyalahgunaan wewenang membuat surat permintaan sumbangan ini.

“Waktunya terlalu singkat untuk menghentikan penyelidikan. Diduga pihak kepolisian belum mencari inti persoalan soal kewenangan gubernur membuat surat permintaan sumbangan. Apalagi dijalankan oleh pihak ketiga yang bukan ASN ditambah dananya tidak disetorkan ke kas daerah,” ungkapnya kepada Indonesia Raya, Sabtu 30 Oktober 2021 di Padang.

Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang menolak menjadi penasihat hukum para kaum koruptor, Ady Surya SH MH, menyebut bahwa hal ini adalah kelucuan penegakkan hukum dalam penyelidikan kasus surat permintaan sumbangan untuk pembuatan buku profile Sumbar oleh Gubernur Sumbar ini.

“Masak belum ada pemeriksaan terhadap terlapor sudah ada gelar perkara, sebaiknya Polda Sumbar mengekspos gelar perkara secara transparan,” ujar Ady Surya SH MH dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya (Afiliasi EkspresNews), Minggu 31 Oktober 2021 sore, dari kota Gelamai Payakumbuh melalui pesan WA.

Saat ditanya kepada mantan aktivis 98 itu, ia menyebutkan bahwa ada indikasi pidana didalam kasus ini. Menurutnya, gubernur tidak boleh meminta sumbangan. “Yang boleh itu melakukan kerjasama,” kata pendiri Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Fakultas Hukum Unand Padang ini.

Pengamat Politik Hukum Dan Pemerintahan Ristapawa Indra kepada Indonesia Raya, Sabtu 30 Oktober 2021 mengatakan tanda tangan asli gubernur dan distempel basah merupakan indikator yang terukur untuk melihat apakah ada unsur pidana. “Namun, gubernur sebagai pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu perlu dilihat apakah perilakunya dalam menggunakan wewenang sesuai dengan peraturan daerah dan tradisi yang berlaku,” kata Pak In begitu Ristapawa Indra akrab disapa.

Namun, disini penyelidik perlu lebih jelimet menelaah kasus surat minta sumbangan ini, kata Pak In lebih jauh, perlu kiranya penyelidik memerhatikan soal gratifikasi. “Minta sumbangan itu bisa diindikasikan sebagai gratifikasi. Seingat saya, KPK pernah mewanti-wanti penyelenggara negara untuk menghindari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Seperti salah satunya minta sumbangan, ini berlaku baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau kepada penyelenggara negara lain, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Permintaan atau penerimaan tersebut dilarang karena dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,” ujar Pak In kian serius.

Dikatakannya lebih lanjut, kewenangan dalam mengontrol kebijakan gubernur adalah DPRD. “Harapan saya, dewan perlu melihat perilaku gubernur dan memberikan peringatan keras dengan mempertanyakannya melalui hak angket yang sudah dibahas oleh DPRD Sumbar,” katanya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu kepada Indonesia Raya mengatakan, penyelidikan dihentikan setelah dilakukan gelar perkara, Kamis 28 Oktober 2021. “Sebelum gelar perkara telah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 11 orang serta pendapat ahli pidana,” katanya, Sabtu 20 Oktober 2021.

Satake menambahkan, dihentikannya penyelidikan terkait surat sumbangan tersebut karena didasarkan tidak cukupnya alat bukti. Saat ditanya tentang surat keberatan DPD Projo Sumbar, Satake mengatakan bahwa hak seluruh warga negara termasuk DPD Projo Sumbar untuk mempertanyakan kembali atau melaporkan keberatan.
“Untuk saat ini, saya belum menerima surat keberatan tersebut. Bisa saja surat itu langsung dikirimkan ke bagian Ditreskrimsus, tapi saya belum terima suratnya,” tutur Kombes Satake Bayu. (Abdi)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.