Fokus  

Kasus Bupati Solok Direspon KPK, Kerugian Negara Mencapai Rp. 18,1 Miliar ?

SOLOK, EKSPRESNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra pelapor kasus dugaan korupsi Bupati Epyardi Asda ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Epyardi Asda tidak bersalah dan tidak akan membalas surat KPK tersebut. Menurut sumber yang layak dipercaya mengatakan KPK tidak tinggal diam sekiranya pelapor mengabaikannya. Jalan terjal Epyardi Asda menuju Sumbar Satu ?

Bupati Solok Epyardi Asda dituding telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk Cambai Hill yang berakibat adanya kerugian uang negara pada Pemerintahan Kabupaten Solok. Cambai masih banyak sengkarut, diantaranya penghilangan asset Pemerintahan Kabupaten Solok berupa janjang seribu dan bungalow yang pembangunannya telah menelan biaya miliaran rupiah.

Pembelian tanah Cambai Hill diduga dengan cara paksa menggunakan tangan kekuasaan akhirnya menjadi milik putrinya Bupati Solok. Kemudian pengurusan alas hak atas tanah tersebut dilakukan bukan kepada Kerapatan Adat Nagari setempat tapi Kerapatan Adat Nagari lain setelah Kerapatan Adat Nagari setempat menolak memberikan alas hak.

Berdasarkan surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampek, Kecamatan Danau Kembar perihal adanya dugaan mall administrasi dalam perjanjian jual beli tanah. Objek tanah berada di nagari Simpang Tanjuang Nan Ampek, akan tetapi surat dikeluarkan oleh Pemerintahan Kampung Batu.

Adanya dugaan intervensi pemerintah daerah terhadap perampasan hak ulayat dengan modus jual beli mengundang komentar pemerhati persoalan Hukum Adat yang bergiat di Yayasan Peduli Lingkungan Adat (YPLA), Ramon Firmansyah mengatakan praktek tersebut biasanya dicukongi oleh bandit-bandit atau mafia yang berada di lingkaran penguasa, Kamis 30 Mei 2024 dikawasan Andalas, Padang.

“Sifatnya musiman, mereka bergerilya semasa pemerintahan yang memiliki tabiat yang sama. Bayangkan saja, itu sudah sama dengan maling. Perangkat di Kerapatan Adat Nagari juga dibongkar habis. Lalu surat jual beli yang seharusnya dari Nagari Simpang Tj Nan Ampek malah tersurat di Nagari Kampung Batu,” ujar aktivis hukum adat yang turut memperjuangkan hak-hak adat semasa pemerintahan SBY itu.

Ramon menyayangkan jika keluhan anak nagari tidak diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Solok, lambat laun semua ulayat nantinya akan dikuasai oleh segelintir orang berduit.

“Lalu kemudian hak ulayat tidak akan ada artinya. Ditambah dengan pelemahan hak-hak Niniak Mamak karena campur tangan penguasa. Apalagi ini yang bermain api adalah anak bupati sendiri,” katanya.

Lebih jauh Ramon menjelaskan kepada masyarakat yang merasa dirugikan secara pribadi bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib dan akan diproses sesuai prosedur yang ada.

“Kenapa harus takut dan ditakut-takuti. Masyarakat dan warga yang memiliki kedaulatan, bukan penguasa. Bisa dilaporkan lalu diproses. Di pusat ada perkara Syahrul Yasin Limpo dengan berbagai sengkarutnya. Lantas di Kabupaten Solok juga seperti ini masalahnya. Laporkan saja,” tegas Ramon mengakhiri pembicaraan.

Berbeda dengan Ramon, aktivis HAM Muhammad Taufik malah melihat sisi positifnya terlebih dahulu. Adanya pembangunan ekowisata Cambai Hill yang menyerap tenaga kerja adalah salah satu nilai tambah yang akan dirasakan oleh masyarakat.

“Kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, seharusnya ini kabar baik karena akan mempekerjakan banyak orang. Lapangan kerja akan terbuka,” ujarnya saat ditemui dikawasan Pecinan Padang, Kamis 30 Mei 2024.

Taufik tidak menampik bahwa ada beberapa pelanggaran dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan tanah dan akses menuju lokasi wisata.

“Adanya campur tangan Bupati, karena yang membeli tanah untuk lokasi wisata Cambai Hill adalah putri kandungnya. Sebenarnya tidak masalah siapapun yang membangun. Tapi karena proses dan prosedurnya yang mana melibatkan kekuasaan untuk menekan dan mengintervensi, itu yang jadi salah. Masyarakat harus bergerak,” ujarnya sembari melihat keindahan alam kawasan Cambai Hill dari ponsel pintarnya.

Dirinya mengajak pemerintah untuk secara bersama-sama lebih berpihak kepada masyarakat yang memiliki hak penuh atas ulayatnya sebelum transaksi jual beli. Adanya dugaan pemaksaan untuk mendapatkan hak tanah masyarakat adalah bentuk kezaliman penguasa.

“Rasanya sudah kenyang sehari-hari kita mendengar berita yang serupa ini. Kerugian negara yang diduga mencapai 18 miliar adalah pintu masuk KPK untuk melakukan penggeledahan. Bongkar semua, apalagi ketua DPRD Kabupaten sebagai pengawas roda pemerintahan sudah lapor ke KPK,” tegasnya.

Terakhir, Taufik yang saat ini aktif di lembaga pembelaan HAM mengimbau aparat terutama KPK untuk lebih proaktif dikarenakan sudah ada laporan awal. “Untuk mendapatkan dokumen tambahan, KPK bisa langsung menggeledah dan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, bongkar prahara korupsi ini sampai tuntas,” tutupnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Teta Midra yang dikonfirmasi, Jumat 31 Mei 2024 dan pada Senin 3 Juni 2024 menjelang naik cetak, terkait persoalan jual beli tanah yang diduga adanya penyalahgunaan kekuasaan serta dugaan intervensi Bupati Solok, hingga berita ini naik cetak memilih bungkam tak berkomentar.

KELUHAN ANAK NAGARI SIMPANG TANJUNG NAN AMPEK KECAMATAN DANAU KEMBAR

Pembelian tanah Cambai Hill diduga dengan cara paksa menggunakan tangan kekuasaan akhirnya menjadi milik putrinya Bupati Solok. Apalagi pengurusan alas hak dilakukan bukan kepada Kerapatan Adat Nagari setempat melainkan Kerapatan Adat Nagari lain.

Menurut sumber yang dapat dipercaya di nagari Simpang Tanjung Nan Ampek Kecamatan Danau Kembar kepada Indonesia Raya mengatakan bahwa surat silih rugi keluar dari nagari tetangga.

“Namun setelah perangkat KAN disini diganti oleh penguasa, ada upaya dari oknum-oknum mafia tanah yang berupaya melakukan pengurusan surat-surat. Tentunya dengan KAN yang ada disini, tapi upaya tersebut kita hambat di BPN,” ungkapnya yang meminta tidak disebutkan identitasnya mengingat keselamatan dirinya sebagai narasumber.

Dikatakannya pada awalnya Ketua KAN yang lama tidak mau menandatangani surat silih rugi Bukit Cambai. Sehingga para mafia merubah surat-surat dan diurus di Nagari Kampung Batu Dalam. “Surat-surat itu kami dapatkan, lalu kami gugat. Karena adanya gugatan, mafia itu menukar peta wilayah, dimana Bukit Cambai masuk ke nagari Kampung Dalam. Seiring itu, turun surat edaran pergantian ketua KAN,” ungkapnya kepada Indonesia Raya, Senin 3 Juni 2024 dikawasan Kabupaten Solok.

Lebih jauh, sumber berpendapat pergantian ketua KAN bertujuan agar bisa melakukan pengurusan surat di nagari Simpang Tanjung Nan Ampek, karena tata ruang Kabupaten Solok yang diganti tanpa sepengetahuan DPRD.

“Info yang kami dapatkan bahwa telah ada pengurusan sertifikat masuk ke BPN Kabupaten Solok, kendati belum ada bukti yang kuat, namun kami telah berusaha memasukan surat ke BPN guna menghalangi keluarnya sertifikat,” terang sumber tersebut.

Masyarakat nagari Simpang Tanjung Nan Ampek Kecamatan Danau Kembar dikatakan sumber juga sudah mengajukan sidang ke Pengadilan Koto Baru Solok untuk upaya penyelesaian persoalan ini, namun hasilnya LO. Sehingga sampai saat ini masyarakat menemui jalan buntu, ditambah dengan pernyataan dari Ketua DPRD yang lebih berpihak kepada Bupati Solok,” tuturnya.

Sementara itu, Ramon Firmansyah saat diminta pendapatnya terkait sengkarut yang mengikutsertakan KAN dalam perampasan hak atas tanah mengatakan adalah sebuah dosa yang besar.

Pemerhati Hukum Adat itu menjelaskan secara harfiah hukum positif di Indonesia berada satu tingkat dibawah hukum adat. Sehingga hukum adat harus menjadi acuan nomor satu. “Sebenarnya diatas hukum adat ada hukum Illahi, tapi di Minangkabau, hukum adat sudah memiliki latar dari ketetapan Allah. Sehingga diawal saya sebutkan bahwa keterlibatan KAN yang turut serta merampas hak ulayat atau masyarakat adalah dosa besar,” ujarnya kembali dihubungi Indonesia Raya, Senin 3 Juni 2024.

Dikatakannya, KAN sejatinya berdiri tegak bukan bersama pemerintah melainkan bersama masyarakat adat. Namun dalam pelaksanaannya, KAN yang menerbitkan surat silih rugi di Kabupaten Solok khususnya persoalan Cambai sudah sepatutnya diganti oleh masyarakat adatnya.

“Tapi kan ini terbalik, KAN yang tidak mau bernegosiasi dengan pemerintah yang dicabut lalu kemudian diganti dengan orang-orang yang tunduk pada kekuasaan. Kalau saya duga, ini persoalan harta dan tahta, sehingga ada oknum niniak mamak yang tidak pantas lagi memakai saluak deta bahkan kupiah di Minangkabau ini,” terangnya.

Lebih dalam, Ramon menyebutkan prahara perampasan tanah oleh mafia-mafia itu sebaiknya masyarakat Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek Kecamatan Danau Kembar membuat laporan kepada Menteri ATR/BPN.

“Seingat saya, semasa bapak SBY jadi presiden, itu persoalan mafia tanah dia berangus semua. Nah sekarang kan ada AHY anaknya yang jadi Menteri dan saya kira sejalan juga dengan Presiden ada program reforma agraria. Laporkan saja, atau koran ini kirimkan ke AHY langsung, saya yakin dia pasti baca,” terang Ramon.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN harus turut aktif menjaga stabilitas pertanahan, khususnya tanah-tanah adat dan ulayat yang saat ini memiliki posisi strategis dimainkan oleh para mafia tanah.

“Di Cambai ini salah satu contoh saya kira bahwa mafia tanah itu merata ada di Sumatera Barat, bahkan di negara ini. Dengan mudah merampas hak masyarakat yang bisa mereka intimidasi. Lebih sadisnya yang mengintimidasi diduga orang suruhan penguasa, bupati itu sendiri,” katanya.

Jebolan Universitas Negeri Brawijaya ini kembali mengajak masyarakat adat di nagari Simpang Tanjung Nan Ampek Kecamatan Danau Kembar untuk membuat laporan kepada Kementerian ATR/BPN terkait perampasan.

“Ya sama-sama kita tahu lah, kalau lapor ke aparat bagaimana nanti hasilnya. Ini saya dorong langsung ke Kementerian terkait karena peran eksekusi dari Menteri itu cukup besar atensinya apalagi bisa turun langsung. Mafia-mafia tanah di Kabupaten Solok itu jelas didalam surat KAN nama-namanya, pasti ketar-ketir,” ungkapnya. (Tim Red)