Padang, EkspresNews.com – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.
Dengan dibangunnya rusun ini diharapkan dapat membantu para santri untuk mendapatkan asrama yang layak selama proses belajar mengajar dan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki.
Kepala Satuan Kerja Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan (PNP) Sumbar, Syamsul Bahri di Padang, Jumat akhir pekan lalu mengatakan ada tiga unit rumah susun (rusun) mahasiswa di tiga perguruan tinggi di Sumbar. “Rusun Mahasiswa Universitas Andalas (Unand) pada tanggal 25 Mei 2021 ini sudah terealisasi 72,84 % dengan nilai kontrak Rp. 11.998.024.000. Lalu ada Rusun Mahasiswa Istitut Teknologi Padang (ITP) realisasi 100 % dengan kontrak sebesar Rp. 12.496.000.000 ini InshaAllah akan diresmikan oleh Bapak Dirjen Perumahan pada tanggal 18 Juni 2021 mendatang,” kata Syamsul Bahri kepada Indonesia Raya (Afiliasi EkspersNews.com).
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk Rusun Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) sampai saat ini juga telah mencapai realisasi 100 persen. “Nilai kontrak Rusun Mahasiswa UNP itu Rp. 12.933.797.000, 3 lantai dengan 43 unit yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Yang ini sudah PHO pada tanggal 30 April 2021,” tambahnya.
Selain pembangunan tiga rusun tersebut, Satker SNVT PNP Sumbar juga mengerjakan rumah susun yang sebelumnya menjadi kegiatan Satuan Kerja Strategis Kementrian PUPR. Rusun tersebut berlokasi di areal Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Parak Kopi. Karena ada kebijakan melikuidasi Satker Strategis, akhirnya pengerjaan pembangunan rusun tersebut dikerjakan Satker SNVT PNP Sumbar.
“Rencana kegiatan untuk minggu depan (pekan ini-red) adalah pengerjaan pipa, fitting dan valve sistem distribusi air bekas dan air kotor. Lalu pemasangan rangka atap dengan menggunakan baja ringan. Masih ada waktu lebih kurang 2 bulan untuk menyelesaikan Rusun untuk ASN Balai Wilayah Sungai Sumatera V ini,” ungkap Syamsul.
Dikatakannya, ada juga pembangunan Rusun Pondok Pesantren Nurul Al Huffa di kawasan Bungus Teluk Kabung yang juga sedang berjalan. Realisasi Rusun ini sudah 50 persen lebih. “Yang terakhir untuk rusun itu Rusun Polda Sumbar, saat ini lahan pembangunan rumah susun Polda sudah selesai dilakukan clean and clear sehingga akan mulai dilakukan pembangunan dengan biaya sebesar Rp 20 miliar lebih,” tambahnya.
Kendati demikian, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR tidak hanya membangun Rusun Mahasiswa/Santri dan Rusun untuk ASN/Polri saja. Ditjen Perumahan juga memiliki program Rumah Swadaya dan Rumah Khusus. Hingga bulan Mei 2021 ini sudah terlaksana sebanyak 4.919 unit rumah swadaya dibeberapa kabupaten kota di Sumatera Barat dengan total pembiayaan sebesar Rp. 98.380.000.000 dan rumah khusus di Mentawai sebanyak 50 unit dengan pembiayaan sebesar Rp. 12.500.000.
“Untuk rumah swadaya ini dengan melihat kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun bukan dalam kategori miskin. Karena pihak Kementerian yang melakukan penilaian perlu melihat beberapa poin untuk masyarakat yang mendapatkan program Rumah Swadaya ini, beberapa diantaranya adalah memiliki bukti kepemilikan tanah atas nama sendiri, lalu kemampuan pemilik rumah untuk melakukan pembangunan, karena ini swadaya, sehingga masyarakat itu yang akan melakukan pembangunan dengan pengawasan dari kami,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Syamsul bahwa bulan Mei 2021 ini, SNVT PNP Sumbar meraih peringkat kedua dibawah Kalimantan Barat atas realisasi pelaksanaan kegiatan perumahan tahun anggaran 2021. “Kita nomor 2, sedangkan nomor 1 itu Kalimantan Barat. Tapi kami optimis, dengan selesainya beberapa Rusun dan Rusus nanti, kami berharap Sumbar bisa nomor 1 untuk tingkat nasional dalam realisasi pelaksanaan baik progres fisik maupun progres keuangan yang disalurkan,” harapnya.
Kepala Balai P2P Sumatera III, Zubaidi saat kunjungan monitoring program BSPS di Kabupaten Kampar menerangkan, bantuan bedah rumah dilaksanakan melalui Program BSPS yang merupakan berupa stimulan dana dari pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan rumahnya secara swadaya menjadi lebih layak huni. “Jumlah bantuan Program BSPS yang disalurkan sebesar Rp 20 juta per unit rumah. Rinciannya adalah Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp. 2,5 juta untuk upah tukang,” katanya.
Lebih lanjut, Zubaidi menambahkan, masyarakat yang berhak menerima bantuan Program BSPS ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta. Selain itu mereka memiliki atau menguasai tanah serta belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah. (Abdi Masa)
