Jawaban Polda Sumbar Dalam Sidang Praperadilan “Datar”

0

PADANG, EKSPRESNEWS.COMAgenda sidang praperadilan penghentian penyidikan dugaan korupsi atau pungutan liar (pungli) melalui Surat Permintaan Sumbangan Gubernur Sumatera Barat kepada pihak ketiga di Pengadilan Negeri Padang, Khatib Sulaiman, jawaban dari Polda Sumbar terkesan datar. Kamis 6 Januari 2022.

Kuasa pemohon Marcelinus Edwin usai sidang menyesalkan jawaban dari pihak Polda Sumbar terkesan datar. “Jawaban termohon yang dibacakan oleh para termohon hanya sebatas formil saja dan terkesan datar,” ujarnya kepada EkspresNews.

Menurutnya, didalam sidang praperadilan, jawaban pihak termohon seharusnya menggambarkan latarbelakang mengapa surat penghentian penyidikan dugaan korupsi atau pungutan liar (pungli) melalui Surat Permintaan Sumbangan Gubernur Sumatera Barat kepada pihak ketiga itu diterbitkan secara rinci.

“Jika dibaca ulang, semua jawaban sebatas formil saja. Seperti contoh pada poin K, ditulis karena bukan merupakan dugaan tindak pidana korupsi, nah pada frasa ini harusnya dijelaskan dasar bukan dugaan tindak pidana korupsinya apa, tapi didalam jawaban termohon tidak ada,” ungkapnya.

Lebih jauh, Edwin yang mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti yang tidak dikemukakan. “Keterangan ahlinya apa dan seperti apa, itu harus dibunyikan didalam jawaban termohon, tapi tidak ada, dan perlu dipertanyakan juga kenapa ahli hukum pidana dari universitas luar Sumbar, apa di Sumbar tidak ada?” tanyanya.

Baca berita sebelumnya : MAKI Bacakan Permohonan Praperadilan Terhadap Polda Sumbar

Hakim menunda sidang sampai besok dengan agenda menghadirkan bukti dan saksi dari pemohon serta bukti dari termohon. (Abdi)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.