Jalan Nasional Rusak Parah Ruas Pangkalan Batas Sumbar-Riau

0

Jalan nasional ruas Pangkalan hingga batas provinsi Sumbar Riau mengalami kerusakan. Kendaraan dengan tonase besar melintasi jalur lintas ditambah adanya aktivitas tambang yang tidak jauh dari lokasi jalan. Kerusakan jalan berdampak kerugian semua pihak karena tidak lancarnya angkutan orang dan barang.

EkspresNews.com – Perjalanan Indonesia Raya, pekan lalu dari Kota Padang menuju Kota Pekanbaru terhambat di daerah Pangkalan, batas Sumbar-Riau. Banyaknya jalan yang rusak menyebabkan arus kendaraan sempat terhenti sejenak. Lubang-lubang yang digenangi air berwarna keruh mempersempit ruang jalan untuk melintas.

Hal tersebut membuat mantan Kasatker Jalan Nasional, Radhi Kasim, SST MM mengatakan bahwa salah urus jika keadaan jalan nasional seperti yang digambarkan. Katanya jalan nasional harus berfungsi layak pakai, apalagi jalan tersebut menghubungkan 2 provinsi yang saling menunjang kebutuhan pokok masyarakat.

“Artinya sudah kurang fokus dalam penanganan jalan, baik P2JN maupun PJN dan ujung tombak penanggung jawab ruas jalan PPK, dan penanggung jawab secara keseluruhan adalah kepala balainya,” ujar Radhi Kasim kepada Indonesia Raya, Senin, 16 November 2020 di Padang.

Menurutnya, jalan nasional itu memiliki pemeliharaan rutin. Namun jika tidak memiliki, kata Radhi, harus diprogramkan peningkatan/preservasi untuk menangani konstruksi badan jalannya. “Jadi peranan PPK dan P2JN waktu membuat program sangat menentukan, mereka ini harus diawasi bagian perencanaan Balai, setelah itu baru diusulkan ke Jakarta untuk penanganan tahun berikutnya,” ungkapnya.

Itu yang pertama, Radhi menegaskan bahwa yang kedua, perlu dipertanyakan sewaktu pelaksanaan apakah pengawasan sudah dilaksanakan sesuai kontrak yang ada yang sudah direkayasa ulang lagi waktu memulai pekerjaan. “Kepala balai, kasatker apalagi PPK harus tahu benar dengan lapangan dan kontrak pekerjaan. Dan harus sering ke lapangan. Jadi intinya perencanaan harus tepat, karena menyangkut kebutuhan dana untuk penanganan yang seharusnya dilakukan,” kata Radhi lebih serius.

Akan tetapi, Radhi menjelaskan khusus untuk pemeliharaan rutin sebenarnya tidak boleh kaku dalam pelaksanaan. “Sesuai dengan kebutuhan yang ada, harus berimbang penanganan bahu jalan dan saluran dengan penanganan badan jalannya, dan itu yang mengatur adalah PPK sehingga harus benar-benar bekerja sama dengan kasatker hingga kepala balai,” tutup Radhi.

Jalan nasional yang rusak diduga akibat aktivitas tambang dan truk dengan tonase berat melintasi jalur tersebut mengundang komentar pengamat infrastruktur dan konstruksi Raden Adnan.

Kata Adnan perlu dilakukan kajian terhadap umur jalan yang sudah ada itu. Menurutnya pengkajian terhadap umur badan jalan perlu dilakukan sehingga bisa dilihat apakah perlu dilakukan pergantian aspal secara menyeluruh atau hanya sebatas tambal tempel saja.

“Perlu hati-hati menyikapinya, kajian sudah berapa lama aspal jalan itu sangat perlu sehingga dari sana P2JN baru melakukan perencanaan untuk upaya yang harus dilakukan kedepan saat anggarannya sudah ada,” ujar Raden Adnan kepada Indonesia Raya, Minggu 22 November 2020.

Lebih lanjut, jika memang ada perusahaan tambang diarea lokasi jalan yang rusak itu, kata Adnan perlu diperingati dengan tegas. Karena jika terjadi pembiaran setelah disurati, ungkap Adan, pihak PJN perlu menyikapi dengan langkah hukum bersama Dinas Perhubungan Darat. “Jalan itu milik negara yang dipergunakan oleh masyarakat sehingga jika ada aktivitas tambang yang disinyalir menjadi penyebab rusaknya jalan dengan kendaraan tonase berat melintasinya, perlu juga koordinasi dengan Dinas Perhubungan sehingga mereka memperketat kendaraan tonase berat saat di timbangan,” tambahnya.

Kepala Balai Jalan Nasional III Sumbar, Bambang Pardede kepada Indonesia Raya melalui pesan WA membenarkan adanya kerusakan ruas jalan di Pangkalan Batas Sumbar-Riau. Katanya, seminggu sebelum ini, sudah melakukan tinjauan terhadap ruas jalan yang rusak.

“Benar, minggu lalu saya dari sana dan sudah saya minta PPK bersurat ke perusahaan pemilih quarry untuk jalan tol supaya ikut membantu pemeliharaan jalan nasional di Pangkalan, khususnya pertemuan jalan nasional dengan akses ke lokasi quarry,” tulis Bambang Pardede, Jumat 13 November 2020.

Kendati demikian, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) 1 Sumbar, Thaibur mengatakan ada hal lain yang membuat jalan tersebut rusak. Katanya, berdekatan dengan lokasi tersebut ada tambang yang membuat saluran dibahu jalan tertutup sehingga air mengalir di badan jalan. “Tambang-tambang disekitar sana itu, termasuk truk dengan tonase berat membawa material dari atas turun dan menutup saluran, sehingga tersumbat serta air yang mengaliri badan jalan itu yang memperparah jalan sehingga ada yang longsor dan berlubang,” kata Thaibur, Selasa 17 November 2020 diruang kerjanya.

Ia menambahkan, diakhir tahun 2020 ini dana preservasi sudah habis, anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami rekofusing tapi sebisanya akan ditanggulangi. “Tahun depan lah, ada untuk pemeliharan, tapi hanya pemeliharaan. P2JN menyiapkan design seperti apa yang perlu kita tanggani dan balai mendapatkan dana dari kementerian, lalu kita mengerjakan sesuai design yang disiapkan oleh P2JN yang tugasnya mendesign dan mengawasi,” katanya lagi.

Pada dasarnya, ungkap Thaibur dari Kementerian PUPR semua jalan nasional harus mantap. Akan tetapi, semua tergantung dari anggaran yang disediakan. Menurutnya tahun 2021 mendatang jika hanya sebatas pemeliharan, artinya tidak ada kegiatan merekonstruksi. “Maksudnya gini, preservasi, pemeliharaan itu saja seperti pembersihan saluran agar tidak tersumbat lalu kalau ada lubang, ya ditempel ditutup lubangnya,” ujarnya.

Lebih jauh, Thaibur mengatakan tidak bisa menargetkan, selain persoalan anggaran, kondisi dilokasi dan truk bertonase berat cukup merepotkan. “Saya lagi buat surat kepada mereka agar turut memperhatikan jalan nasional, minimal jangan sampai saluran itu tersumbat akibat aktivitas mereka,” kata Thaibur.

Untuk saat ini, katanya menegaskan sudah ada tender sehingga pada awal tahun saat anggarannya sudah turun atau DIPA keluar, teken kontrak dengan yang menang tender, bisa langsung dikerjakan. “Harapan saya cukup sederhana, dana tersedia, langsung kita proses untuk dikerjakan. Saat ini kami perlu mengimbau kepada pengguna jalan agar lebih berhati-hati jika melintasi jalur tersebut. Kami di PJN hingga akhir tahun ini akan tetap berupaya untuk mengakali bagaimana supaya lubang-lubang tersebut ditutup,” harap Kasatker Thaibur.

Beberapa bulan yang lalu, lokasi tersebut masuk dalam program pada karya sehingga cukup mampu meminimalisir terjadinya longsor ataupun jalan yang rusak. “Sekitar 30 persen sudah ada saluran, namun prioritas yang dekat dengan rumah-rumah masyarakat. Tahun depan program padat karya untuk saluran dibahu jalan itu akan kita kerjakan lagi,” tutup Thaibur mengakhiri wawancara. (Abdi)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.