EkspresNews.com – Isu mutasi jabatan yang beredar di tengah-tengah kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok berdampak selain membuat seluruh para pegawai menjadi resah bagaimana posisinya namun juga akan berdampak kepada kinerja aparatur sipil negera dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal demikian disampaikan oleh oleh juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Solok, Harry Pawestrie, saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Solok pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Solok tahun anggaran 2015 dan nota pengantar Bupati tentang Ranperda pembahasan penyertaan modal pemerintah daerah Kab. Solok pada PT Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
“Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir kinerja dari aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok ini mengalami penurunan, hal demikian akibatkan beredarnya isu mutasi dikalangan pegawai,” ujar Harry Pawestrie. Pada dasarnya tugas dari aparatur sipil negara adalah menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi jangan pernah merasa terganggu dengan isu-isu yang disebarkan oleh pihak-pihak. Ini harus menjadi perhatian serius oleh bupati dan wakil bupati Solok jangan sampai hanya karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu mutasi, kinerja dari aparatur sipil negara menjadi terganggu. Kalau ini terus dibiarkan begitu saja kita yakin dan percaya roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar dan pelayanan kepada masyarakat juga tidak terpenuhi.
“Kami dari fraksi PKS DPRD Kabupaten Solok meminta kepada Bupati dan Wakil bupati Solok nantinya dalam melakukan penyegaran di lingkungan pemerintahan Kab. Solok ini jangan hanya asal melakukan mutasi saja namun lihatlah SDM yang dimiliki oleh seorang pegawai tersebut, tempatkanlah seseorang sesuai dengan bidang dan keahlianya,” tuturnya.
(Edrin)
