Pembangunan infrastruktur wilayah menunjukkan perkembangan suatu daerah. Tertinggal atau tidaknya juga bisa dilihat dari bagaimana peran pemerintahnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah Kota Solok berupaya untuk meningkatkan laju pembangunan demi terwujudnya infrastruktur yang memadai.
EkspresNews.com – Dalam daftar kegiatan tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kota Solok dalam periode kepemimpinan Zul Elfian dan Reinier akan melaksanakan sedikitnya 8 (delapan) pengerjaan infrastruktur. Walikota Solok Zul Elfian berharap dengan keterbatasan APBD, dukungan dana dari pemerintah pusat untuk membantu penganggaran pembangunan di Kota Solok bisa tercapai semaksimal mungkin.
Daftar kegiatan untuk tahun 2018 tersebut telah dikirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono untuk disetujui. Mengingat percepatan pembangunan daerah dengan adanya proyek-proyek infrastruktur tentu perlu dukungan pemerintah pusat. “Surat-surat sudah kami kirimkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kami berharap pembangunan yang menyentuh titik ekonomi masyarakat perlu disegerakan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama dukungan dana,” ujar Kadis PUPR Kota Solok, Ir. Alkaf.
Seperti pembangunan dinding penahan tebing/Laydam Batang Lembang yang memiliki peran penting untuk mengatasi longsor tebing sungai dan sekaligus mengantisipasi terjadinya banjir di Kota Solok. Banjir yang terjadi, menurut Walikota Solok Zul Elfian, sangat meresahkan masyarakat. Banjir tersebut terjadi karena rasio antara debit maksimum dan minimum hampir mendekati 100 %.
Sehingga, perlu adanya normalisasi Batang Lembang dengan pemasangan dinding penahan tebing/Laydam dan tanggul pada sungai sehingga banjir dan longsor dapat diatasi. Pada dasarnya, pembangunan Laydam tesebut telah dimulai sejak tahun 2013 lalu. Namun karena besarnya kebutuhan dana untuk penyelesaian pembangunan, hingga sekarang belum dapat diselesaikan. “Ini disebabkan karena pendapatan daerah Kota Solok masih bergantung dari pemerintah pusat melalui dana APBN,” ujar Walikota Zul Elfian beberapa waktu lalu.
Selain itu, untuk mendukung ketersediaan pengairan, Kota Solok juga mengusulkan Pembangunan Embung Batang Bingung Ampang Batu. Hal ini ditenggarai dengan adanya percepatan pelaksanaan prioritas nasional pembangunan sektor unggulan kedaulatan pangan dengan program Prioritas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya, Kota Solok memiliki demografi daerah irigasi seluas 1.394,77 Ha namun yang menjadi kewenangan Pemko Solok seluas 976,91 Ha.
Potensi ini, menurut Walikota Zul Elfian, bermanfaat untuk mengatasi kekurangan air untuk mengairi sawah dan mengantisipasi dampak musim kemarau pada musim tanam nantinya. “Pemko telah melakukan penyusunan SID pengadaan Embung Batang Bingung Ampang Batu dan membutuhkan alokasi anggaran sebesar 75 miliar rupiah. Namun, lagi-lagi mengingat kemampuan APBD Kota Solok yang terbatas maka diharapkan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk membantu penganggaran pembangunan Embung Batang Bingung Ampang Batu Kota Solok melalui APBN,” ujarnya.
Sementara itu, Embung tersebut juga diharapkan dapat berfungsi ganda, selain irigasi, juga dapat sebagai bangunan pengambil air (intake) pada bagian saluran primer untuk jaringan irigasi eksisting pada bagian hilir embung nantinya.
Pembangunan Laydam dan Embung bagi Pemerintah Kota Solok, dirasa belum cukup untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya akan menikmatinya. Pemko Solok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga akan melaksanakan pembangunan Fly Over Simpang Enam Simpang Rumbio Kota Solok.
Kota Solok sangat strategis karena terletak pada jalur persimpangan lintas Sumatera Barat bagian timur yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara dengan Padang. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting berjalannya proses pembangunan bagi suatu daerah sehingga mobilisasi yang lancar berdampak pada ketertarikan investor untuk turut serta membangun daerah.
Pantauan Indonesia Raya, kondisi Simpang Enam Simpang Rumbio sangat tidak menguntungkan, pasalnya pada jam-jam sibuk nyaris selalu macet dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, volume lalu lintas yang sangat padat dan tingkat pelayanan yang rendah maka perlu dirasa untuk menghadirkan sebuah Fly Over dan juga melakukan pelebaran jalan. “Tujuannya sangat sederhana sekali, yaitu mengatasi permasalahan akut yang terjadi pada persimpangan itu, macet. Pembangunan Fly Over juga bertujuan untuk membuka kawasan baru yang berada di Kecamatan Tanjung Harapan yang peruntukkannya sebagai kawasan industri, pariwisata, dan kawasan hunian baru disekitarnya,” ujar Kadis PUPR Kota Solok, Ir Alkaf, Jumat (18/08/2017) di kantor redaksi Indonesia Raya di Padang.
Lebih lanjut disampaikan Kadis PUPR Kota Solok Ir Alkaf, pembangunan infrastruktur yang menjadi target dikerjakan adalah Pembangunan Fly Over Simpang Lima Laing. Mengingat bahwa jalan lingkar utara Kota Solok merupakan Jalan Nasional yang berguna untuk mengurai kemacetan lalu lintas dari Kota Solok menuju Padang Panjang dan Bukittinggi dari Jakarta, maka dibutuhkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok.
“Sebelumnya pada tahun anggaran 2015, telah dikerjakan oleh Balai Pelaksanan Jalan Nasional III Sumbar-Bengkulu, sehingga saat ini jalan tersebut membutuhkan pembangunan Fly Over Simpang Lima Laing untuk dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2018 dengan estimasi biaya 80 miliar rupiah,” ungkap Alkaf.
Selain pembangunan Fly Over tersebut, Kota Solok juga membutuhkan kelanjutan pembangunan Jalan Negera Lingkar Utara yang telah dimulai oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional III tahun 2015. “Hingga saat ini telah selesai sepanjang 5 Km dari total sepanjang 8,2 Km dan sisa sepanjang 3,2 Km kami harapkan dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2018,” terang Alkaf yang disambut oleh Pemimpin Umum Tamsir J. Rahmat bersama Wakil Pemimpin Redaksi Abdi Masa.
Kendati demikian, pembangunan jaringan jalan pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam memengaruhi perkembangan pusat-pusat kegiatan penduduk kota. Karena nantinya, pembangunan jaringan jalan juga akan diikuti oleh pengembangan jaringan utilitas.
Untuk Batas Kota Selayo – Batas Kota Bandar Pandung saat ini memerlukan peningkatan kapasitas jalan guna memacu pembangunan wilayah tersebut selain pengurangan angka kemacetan dikawasan itu.
Alkaf menjelaskan pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan Batas Kota Selayo – Batas Kota Bandar Pundung telah diawali dengan penyusunan Detail Engineering Desain (DED) namun karena besarnya kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan jalan tersebut, hingga saat ini masih belum terealisasi. “Kota Solok penduduknya mulai padat namun pendapatan daerah masih belum maksimal sehingga tetap bergantung dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum,” terangnya.
Khusus untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto juga menjadi fokus Dinas PUPR Kota Solok. Pasalnya, ada beberapa poin yang menjadi perhatian Pemko Solok, yaitu cakupan Air Bersih di Kota Solok baru mencapai 80% dari penduduk. Pemko melalui Dinas PUPR Kota Solok juga telah melakukan penyususan SID pengadaan air baku yang bersumber dari Danau Dibawah Kabupaten Solok yang membutuhkan alokasi dana sebensar 300 miliar rupiah.
“Lagi-lagi, mengingat kemampuan APBD Kota Solok yang terbatas, kami tetap mengharapkan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat sehingga pembangunan SPAM Kota Solok dari sumber air Danau Dibawah dapat terlaksana,” ungkapnya.
Alkaf menyampaikan pesan Walikota Solok Zul Elfian bahwa kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung kepada kesehatan adalah air minum. Sehingga pemenuhan kebutuhan air minum dengan kualitas yang memenuhi standar merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama tanggung jawab pemerintah.
Sampai tahun 2013 silam, cakupan pencapaian air minum dengan akses aman mencapai 67,7% dan pada saat itu, pemerintah membuat komitmen dengan target 100% pada tahun 2019. “Untuk itu, kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara regional dengan memanfaatkan potensi air di Danau Dibawah menjadi penting untuk dilaksanakan. Dukungan pemerintah pusat sangat berarti bagi kami saat ini,” terang Kadis PUPR Kota Solok, Ir. Alkaf.
Dengan demikian, pembangunan-pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Solok melalui Dinas PUPR menjadi sebuah keharusan karena bersinggungan dengan perekonomian rakyat, terutama di Kota Solok. Diharapkan Ir. Alkaf dengan terlaksanakan proyek pembangunan tersebut dapat mengejar ketertinggalan daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarkat Kota Solok. Semoga. (Abdi)
