Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Bermasalah, Rp 25 Miliar Diberikan Kepada Yang Tidak Berhak ?

Editors choice
0

Padang Pariaman, EkspresNews.com – Pembangunan jalan tol Padang Pariaman – Pekanbaru masih memiliki persoalan ganti rugi lahan. Kali ini, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari pemberian masyarakat nagari Parit Malintang dibayarkan ganti rugi lebih kurang 25 Miliar kepada yang tidak berhak. Ada apa dengan juru bayar jalan Tol ?

Padahal tahun 2007 tanah tersebut telah diserahkan masyarakat melalui ninik mamak kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang dan sudah ada Perda Nomor 2 tahun 2008, telah dilakukan ganti rugi pada tahun 2009 dengan APBD Padang Pariaman.

Didalam surat Panitia Pembebasan Tanah Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dengan nomor surat 05/Panpel-PM/IV-2007 dan surat pernyataan KAN nomor 05/KAN-PM/III-2007 serah terima tanah seluas 100 hektar terletak di Lubuk Balik (Bukit Panjang) Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, dan para penggarap tanah juga membubuhi tanda tangan persetujuan.

Oleh karena itu, pemindahan ibukota kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parit Malintang Di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Pada tahun 2009, dilakukan pembayaran ganti rugi yang diserahkan oleh masyarakat Nagari Parit Malintang dengan ketentuan tanpa ganti rugi tanah kecuali tanaman dan bangunan yang ada diatasnya melalui dana APBD Padang Pariaman. “Sehingga masyarakat menerima pembayaran ganti rugi atas pelepasan hak tanah, tapi yang dibayarkan sesuai kesepakatan adalah tanaman dan bangunan, oleh karena itu 14 orang pemilik sudah mendapatkan ganti rugi dan resmi tanah yang 100 hektar tersebut adalah aset tercatat milik Pemkab Padang Pariaman, itu kisah awalnya,” kata Usman, mantan pegawai BPN Padang Pariaman, Minggu pagi, 6 Juni 2021.

Lebih lanjut, Usman yang merupakan Kabid Pertanahan di Padang Pariaman mengatakan ada yang aneh saat pembangunan jalan Tol dialihkan sehingga melewati tanah 100 hektar tersebut. Muncul alas hak baru dari walinagari Parit Malintang sehingga BPN mengeluarkan lagi peta bidang baru dan ada pula pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat yang jelas-jelas tanah itu sudah milik Pemkab Padang Pariaman.

“Yang jelas sudah milik Pemkab Padang Pariaman, kenapa muncul alas hak baru yang menyatakan tanah itu milik masyarakat, ada juga peta bidangnya dari BPN, lalu sudah ada juga pembayaran lebih kurang 25 Miliar kepada masyarakat. Ini jelas melanggar dan terjadi dua kali pembayaran ganti rugi,” tambahnya.

Dilain tempat, Alferi, yang juga mantan pegawai BPN kepada Indonesia Raya mengatakan perbuatan masyarakat yang mengusulkan alas hak sehingga peta bidang baru muncul dan tutup matanya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, jelas-jelas perbuatan yang salah. “Dari pemkab Padang Pariaman terkesan tidak mau tahu dengan aset sendiri. Jelas-jelas itu 100 hektar adalah milik pemkab, namun membiarkan masyarakat membuat alas hak baru dan diproses BPN sampai mengeluarkan peta bidang, terjadi lagi pembayaran ganti rugi lebih kurang 25 miliar untuk pembangunan jalan Tol melalui juru bayar PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Seksi I Siska Martha Sari,” ujar Alferi kepada Indonesia Raya, Minggu malam, 6 Juni 2021.

Berdasarkan investigasi Tabloid Indonesia Raya, konon kabarnya oknum Walinagari Parit Malintang membuat kembali surat keterangan sebagai alas hak diatas tanah yang sudah menjadi milik Pemda Kabupaten Padang Pariaman sekaligus merubah status tanah yang sebelumnya tanah ulayat nagari menjadi tanah pusako tinggi untuk beberapa orang yang diduga telah menerima ganti kerugian dari tanah tersebut.

Lebih lanjut penelusuran Tabloid Indonesia Raya terhadap kasus ini, menurut pengakuan dari masyarakat yang menghadiri acara sosialisasi rencana pembangunan jalan Tol, mereka diminta oleh oknum BPN membuat alas hak baru untuk mendapatkan uang ganti rugi tanah.

Tabloid Indonesia Raya menemukan adanya surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang permohonan penyelesaian damai kepada Bupati Padang Pariaman Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 16 September 2020.

Surat tersebut menindaklanjuti surat keberatan Walinagari Parit Malintang No. 590/952/N-Pm/VIII-2020 dan No. 591/956/N-Pm/VIII tanggal 24 Agustus 2020 dengan melampirkan surat keberatan dari masyarakat pemilik yang terkena ruas Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol. Setelah dilakukan inventarisasi oleh Satgas A dan Satgas B, masyarakat mengajukan sanggah karena beranggapan bahwa tanaman yang berada diatas tanah tersebut adalah tanaman masyarakat bukan tanaman aset Pemkab Padang Pariaman yang berada dalam program Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Dari kronologis kasus sepertinya pihak Kanwil BPN Sumbar tidak melakukan fungsinya meneliti keabsahan dokumen terkait surat yang diajukan oleh oknum Walinagari Parit Malintang dan tidak masuk akal kalau pihak BPN tidak mengetahui status tanah itu yang sebelumnya sudah diserahkan masyarakat kepada Pemda Padang Pariaman.

Dalam persoalan dua kali ganti rugi diatas bidang tanah yang sama, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Pariaman yang konon kabarnya sudah memegang perkara ini. Sebab, dimata hukum, uang negara yang sudah dibayarkan kepada masyarakat yang tidak berhak menerima ganti rugi tanah terkena proyek jalanTol Padang Pariaman-Pekanbaru di Parit Malintang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait seperti Kakanwil BPN Sumbar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Seksi I serta masyarakat yang menerima.

Sementara itu, Kakanwil BPN Sumbar Syaiful hingga berita naik cetak, tidak menjawab panggilan telfon dari Indonesia Raya dan pesan WA yang dikirimkan juga tak kunjung dibaKetlas. Begitu juga dengan PPK Pengadaan Jalan Tol, Siska yang dikonfirmasi tidak memberikan keterangan apapun. (Abdi Masa)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.