EkspresNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto ( DPRD ) merasa dipojokan, khususnya para netizen Sawahlunto dijagat Maya. Apalagi isyu yang beredar terlambatnya Paripurna persetujuan dalam pembahasan anggaran digedung rakyat beberapa waktu silam yang kemudian disandingkan dengan tidak diakomodirnya pembiayaan atas Pokok Pikiran DPRD senilai 40 M. iMasyarakat sawahlunto alias 2 Milyar per anggota.
Lalu Gaduh inipun bertambah setelah beredar informasi bahwa pembahasan kembali dilanjutkan pada sebuah hotel berbintang di Kota Padang, yang mana dalam kacamata beberapa pengamat social Sawahlunto menuding cukup menciderai hati masyarakat ditengah kegalauan ekonomi yang mereka hadapi saat Pandemi.
Gerah Dengan isyu yang semakin menyudutkan , Ketua Fraksi PAN Golkar dan PDIP H.Dasrial Ery,SE,MM Datuak Rajo Nan Godang akhirnya angkat Suara.
Melalui seluler kepada EkspresNews.com Rabu siang (18/11) Politikus PDIP ini menyampaikan kekecewaannya atas lalu lintas informasi yang sama sekali tidak mendasar. Sekaligus menerangkan bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran di tahun 2019 ini Anggota DPRD periode sekarang belum bisa berbuat banyak, karena harus melajutkan kebijakan anggaran yang sudah disusun tahun sebelumnya, itu sama artinya Anggota DPRD di Th 2019 ini mandul.
Sementara untuk APBD tahun 2020, anggota DPRD dlm pembahasan juga sebagai boneka utk mnyetujui anggaran, karena APBD 2020 sudah terkunci dalam KUA -PPAS yg dibahas oleh anggota 2019.
Lalu pada APBD perubahan berikutnya ternyata pemerintah melakukan pemotongan Anggaran disemua opd dan termasuk DPRD. Pemotongan anggaran yang diarahkan untuk pembiayaan Covid-19. Semua usulan DPRD yang sudah di anggarkan semua dialihkan termasuk pokir, dan perjalanan dinas juga dibatasi. Padahal slebelumnya ada kesepakatan untuk dapat mngusulkan kgiatan pd priode apbd perubahan 2020, Dasrial Ery menerangkan.
Lebih jauh disampalikan, Terkait dengan pokok pokok pikiran ( pokir ) Untuk Apbd 2021 sebelum penyusunan KUA-PPAS itu kan disepaki dengan pemda tentang penyaluaran hasil reses dprd ke dapil msg2 dlm bntuk pokok pokok pikiran baik fisik,ekonomi,budaya dan ke agamaan ,
Dan Kegiatan ini adalah kwajiban anggota dprd utk mmbangun wilayah pemilihan nya, yang sudah 2 kali anggaran kosong alias nihil, bagaimanapun pokir juga menjadi hak warga pada masing masing dapil, Dasrial Ery menambahkan.
Dasrial Ery menyayangkan merebaknya berita yang sepertinya tak berimbang ditengah Warga kota, padahal Sambung Dasrial Ery lagi keterlambatan eksekusi palu atas pembahasan adalah tidak cukup dan lengkap data yang disuguhkan Pemko melalui OPD yang ada se hingga Kami di DPRD khususnya meminta agar korelasi Anggaran dengan data RKA yang diberikan terukur, jelas apalagi dari segi mamfaat langsung untuk masyarakat.
” Bagaimana DPRD menyetujui, kalau plot anggaran setelah pemangkasan tapi belum ada rincian penggunaan yang jelas. Pemko berikan angka, tapi tidak rinciannya “, ujar Dasrial Ery lagi.
Dan itu salah satu point kami alihkan pembahasan ke Padang, agar semuanya hadir lengkap data data penunjang lainnya sehingga jelas dan terukur. Lagi pula selama 3 periode terakhir baru ini DPRD lakukan pembahasan diluar.
” Justru DPRD sudah menjalankan Tupoksi dan itu sah seoanjang tidak menyalahi aturan “, katanya mantap. ( Ab1)
