Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi Persekongkolan Tender Di Tanah Datar

TANAH DATAR, EKSPRESNEWS.COM – Adanya dugaan tindak pidana gratifikasi persekongkolan tender pada Pemkab Tanah Datar tahun anggaran 2021 dan 2022 dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Sumbar, surat tertanggal 4 Januari 2023 ditanda tangani oleh Mukhtar Effendi.

Dalam surat yang diterima redaksi EkspresNews, Selasa 30 Januari 2024, Mukhtar Effendi mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Tanah Datar diduga telah melanggar UU No 20 Tahun 2021 dan UU No 30 Tahun 2022 tentang tindak pidana korupsi.

“Diharapkan kepada Kapolda Sumatera Barat dapat menindaklanjuti laporan kami agar Kabupaten Tanah Datar bersih dari tindakan korupsi,” tulisnya.

Kronologis.

Paket pekerjaan peningkatan jalan (DAK Paket 1) PENUGASAN dengan HPS Rp. 8.599.881.787 dan peningkatan jalan (DAK Paket 2) REGULER dengan HPS Rp. 11.579.912.997 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar. Kedua paket tersebut dimenangkan oleh PT. Pratama Putra Sejahtera.

Dimana paket tersebut diduga telah terjadi dugaan gratifikasi atau pemberian imbalan dari Direktur PT. Pratama Putra Sejahtera sebesar Rp. 500.000.000 kepada saudara Yuli Syafrizal alias Kacak merupakan kader Partai Demokrat dan salah seorang anggota percepatan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar.

Infomasi yang didapat dan dapat dipercaya, didalam surat Mukhtar Effendi menuliskan Yuli Syafrizal merupakan tim sukses Bupati. Sebelum pengumuman pemenang tender, Yuli Syafrizal datang ke kantor PT. Pratama Putra Sejahtera bersama Zon Datuak (kami tidak mengetahui pasti nama lengkapnya) yang merupakan anggota Pokja Pemilihan Pada Paket tersebut.

Pada saat itu, terjadi negosiasi dan disepakati besaran komitmen fee untuk memenangkan paket tersebut. Hingga akhirnya tender dimenangkan oleh PT Pratama Putra Sejahtera. Sehingga Yuli Syafrizal alias Kacak datang lagi ke kantor kontraktor untuk meminta fee. Namun baru dibayarkan Rp. 100.000.000 sisanya dijanjikan setelah kontrak ditandatangani.

Infonya, tulis Mukhtar Effendi didalam surat, sisa fee dibayarkan oleh Saudara Wan yang merupakan direktur PT. Pratama Putra Sejahtera di halaman rumah dinas Bupati Kabupaten Tanah Datar pada bulan puasa setelah waktu berbuka kepada Yuli Syafrizal alias Kacak bersama temannya Wahyu.

Selain itu, ada kesepakatan untuk selanjutnya PT Pratama Putra Sejahtera akan dimenangkan untuk setiap kegiatan aspal jalan.

Sementara itu, pada Paket DAK Reguler dengan HPS Rp. 4.199.599.000 juga telah terjadi dugaan gratifikasi dan persekongkolan tender. Paket dimenangkan oleh CV. Sungai Badak nomor urut penawaran 8.

Informasi yang didapat, seharusnya pemenang adalah CV. Gaiden nomor urut 1, tapi didiskualifikasi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan penawaran teknis terkait sertifikat izin operator (SIO). Namun, sanggahan CV. Gaiden tidak dihiraukan dan Pokja tetap pada hasil pemeriksaan evaluasi tersebut. Padahal surat SIO CV. Gaiden setelah diklarifikasi kepada Dinas Tenaga Kerja menyatakan sah dan terdaftar.

Pada paket ini, Yuli Syafrizal alias Kacak juga meminta dan menerima fee sebesar Rp. 135.000.000, kata Mukhtar Effendi, ada bukti rekaman pembicaraan keterlibatan Agung Kasgoro (aspri Bupati Tanah Datar) yang menjelaskan kronologis sistem pemenangan tender yang juga melibatkan Pokja.

Demikian kronologis dugaan tindak pidana gratifikasi yang ditulis oleh Mukhtar Effendi. Lantas bagaimana kelanjutan atas laporan masyarakat ini, semoga keadilan akan terbuka. (Red)