EkspresNews.com – DPRD Agam gelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, di aula utama DPRD Agam, Kamis (9/7).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman dihadiri Ketua DPRD Agam Novi Irwan, Sekab.Agam Martiaswanto, para anggota DPRD dan kepala OPD Pemkab.Agam baik secara langsung maupun melalui media teleconference.
Dalam rapat paripurna itu, ketujuh fraksi DPRD Agam menyampaikan pendapat, saran dan pertanyaan atas ranperda tersebut, yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi.
Dari Fraksi Gerindra yang disampaikan Rinal Wahyudi menyebut, peningkatan dan pembiayaan infrastruktur daerah perlu pengawasan lebih ketat sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu dan kualitas serta mutu pekerjaan yang lebih baik.
Sedang, Asrizal juru bicara Fraksi PKS mempertanyakan pendapatan dari bagi hasil pajak yang turun terlalu besar dari tahun 2018.
Asrizal juga meminta penjelasan terkait dengan adanya pendapatan yang tidak terealisasi seperti bantuan keuangan dari Pemprov dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri.
Fraksi Demokrat Nasdem melalui jubirnya Syafril mempertanyakan langkah dan upaya Pemkab.Agam dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak BPHTB, PBB serta retribusi daerah yaitu retribusi izin mendirikan bangunan.
Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan oleh Salman Linover, menyarankan kepada Pemkab.Agam, agar pada tahun selanjutnya anggaran terhadap sumber daya manusia (SDM) agar lebih ditingkatkan, karena dalam beberapa tahun belakangan dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat sesuai aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Agam.
Sementara dari Fraksi PPP melalui jubir Ridwan Suhaili, mengapresiasi kinerja pemerintah, terkait dengan realisasi PAD yang sudah melebihi target.
Namun Fraksi PPP berharap Pemkab.Agam menggali lebih banyak potensi PAD Kabupaten Agam yang sebenarnya mempunyai potensi penerimaan yang sangat besar baik dari sisi pajak, retribusi maupun pendapatan lainnya.
Sedangkan, Farksi PBB Hanura Berkarya yang disampaikan Epi Suardi, mengharapkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah berjalan harus sesuai harapan masyarakat dan kekurangan yang terjadi, agar bisa diperbaiki agar mencapai hasil yang optimal.
Legislator Agam nilai masih banyak potensi pajak
Anggota DPRD Kabupaten Agam menilai masih banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terhimpun secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat.
“Perkembangan pendapatan asli daerah Agam setiap tahun terus meningkat, namun kami melihat masih banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terhimpun secara maksimal,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat Nasdem DPRD Agam, Syafril saat sidang paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggung Jawaban APBD 2019 di aula utama DPRD Agam, Kamis.
Untuk itu, tambahnya Fraksi Partai Demokrat Nasdem mempertanyakan kepada Pemkab Agam sejauh mana langkah dan upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah seperti, pajak restoran, pajak hiburan dan lainnya.
Selain itu, berapa besar potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat dimaksimalkan menjadi pendapatan daerah dan apa yang menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan PAD.
Ia mengemukakan, PAD merupakan cerminan dan kemandirian daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. “Semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang,” katanya.
Sementara Ketua Fraksi Gerindra DPRD Agam, Rinal Wahyudi berharap Pemkab Agam agar realisasi PAD terus ditingkatkan setiap tahun dengan mengali potensi yang ada. “Kami menyarankan agar pengelolaan pariwisata lebih ditingkatkan, sehingga penerimaan retribusi daerah juga lebih meningkat,” tambahnya.
Anggota Fraksi PKS, Asrizal menyarankan agar meningkat sumber daya manusia aparatur pemungut pajak baik kuantitas dan kualitasnya dengan rekrutmen atau pelatihan. Selain itu, perlu anggaran yang cukup untuk kegiatan sosialisasi, dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak. “Menurut hemat kami permasalahan tidak tercapai pajak, masih kurang maksimalnya pemungutan oleh aparatur pemerintah dan kurang kesadaran masyarakat bayar pajak,” katannya. (Adv/Ab)
