EkspresNews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Sumatera Barat menentang keras upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, upaya pelemahan tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Projo Sumbar, Mhd Husni Nahar kepada EkspresNews, Senin (11/9/2017) di Kantor Projo Sumbar. “Sangat tidak dibenarkan, pasalnya tidak sesuai dengan program pemerintah Pak Jokowi. Sangat memalukan sekali jika pelemahan terhadap upaya pemberatasan korupsi terjadi di era Jokowi,” ujarnya.
Menurutnya, jika DPR RI melalui Pansus Hak Angket meminta KPK dibekukan dan dibubarkan, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa ini sendiri. “Seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan apalagi sampai dibekukan. Akan jadi apa negeri ini jikalau lembaga yang konsern dengan pemberantasan korupsi dibekukan di negeri yang sangat tinggi tingkat korupsinya,” tegas Husni.
Lebih lanjut, saat Rakernas Projo ke III pada 4-5 September 2017 di Jakarta. Rakernas itu dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Dalam rakernas tersebut, Presiden menginstruksikan kepada semua Relawan Projo di seluruh Indonesia untuk mengawal program-program prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang lebih dikenal dengan Nawacita. “Sepantasnya seluruh elemen negara ini mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan mengawal program-program kerja pemerintahan agar berjalan baik serta sesuai dengan yang direncanakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Mhd Husni Nahar, jika KPK dilemahkan nantinya, dirinya meyakini bahwa Projo akan siap memperkuat KPK demi terciptanya negeri yang bebas dari korupsi. “Saya kira, Projo siap untuk membantu KPK, memperkuat KPK, Projo itu dari Sabang hingga Merauke, personil Projo juga tidak sedikit, kami siap memperkuat KPK,” ujarnya. (Ardi)
