Puan Maharani Ajak Karang Taruna Bangkitkan Semangat Generasi Muda Hadapi Pandemi
JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan pentingnya seluruh elemen bangsa bersatu dalam membangun bangsa, termasuk dari kalangan pemuda. Organisasi kepemudaan pun diminta mengambil peran, terutama dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Puan saat menjadi narasumber dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT), Sabtu (25/9/2021). Webinar bertajuk ‘Aktualisasi Pemuda dalam Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’ itu dipandu oleh Ketum PNKT Didik Mukrianto dan Ketua Majelis Pertimbangan PNKT Gibran Rakabuming Raka.
“Karang Taruna perlu berperan aktif dalam membangun yang namanya Nation and Character Building. Perlu saya ingatkan, bahwa berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia tidak berarti kita anti budaya asing,” kata Puan.
Berbicara soal membangun kepribadian bangsa, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut menilai Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh budaya asing. Namun dengan kepribadian bangsa yang kuat, kata Puan, maka budaya asing dapat disaring dan dilarutkan dalam kebudayaan nasional.
“Kepribadian nasional juga tidak menghilangkan identitas budaya daerah. Karang Taruna sebagai bagian dari generasi muda Indonesia, dalam hal ini, perlu menjadi sumber ide-ide baru dan inovasi-inovasi cara merangkul generasi muda,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan mengatakan, Karang Taruna harus bisa membangkitkan semangat gotong royong generasi muda untuk memajukan Indonesia. Dia menegaskan langkah tersebut dibutuhkan generasi muda khususnya di masa pendemi Covid-19. “Di masa Pandemi Covid-19, kita semakin membutuhkan nilai kebangsaan Indonesia seperti gotong royong untuk diterapkan oleh segenap elemen bangsa,” tutur Puan.
Disampaikan Puan, penerapan gotong royong bisa dimulai dari hal kecil-kecil dalam lingkungan. Dari situ lama-lama bentuk gotong royong akan semakin besar. “Ketika kita kumpulkan akan menjadi sebuah gotong royong berskala besar, yang Insya Allah dapat membantu usaha bersama kita untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi,” sebut Puan. Sebagai organisasi sosial anak muda, Karang Taruna dinilai sedikit banyak sudah berpartisipasi dalam mengatasi berbagai persoalan.
Meski begitu, Puan mengingatkan agar partisipasi Karang Taruna bisa lebih ditingkatkan lagi. “Karang Taruna selama ini sudah terus menjadi organisasinya anak muda yang tidak pernah mager (malas gerak), yang selalu aktif menghadirkan solusi untuk mengentaskan persoalan-persoalan sosial sampai ke desa-desa. Karang Taruna perlu terus mengingatkan anak muda Indonesia bahwa kita memiliki warisan besar dari para pendiri bangsa dan generasi-generasi sebelumnya,” papar Puan.
Warisan besar itu berupa nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Menurut Puan, warisan tersebut harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Jangan pernah menganggap bahwa nilai-nilai kebangsaan kita akan bisa terus bertahan ketika kita diamkan. Apalagi di masa sekarang ketika kemajuan teknologi sudah membawa masyarakat dan bangsa di dunia terbuka dan terhubung secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik,” papar mantan Menko PMK itu.
Puan mengatakan, memang kemajuan teknologi telah membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik tetapi ada juga dampak negatifnya. Jika tidak diantisipasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dianggap Puan akan membuat generasi muda mengalami disorientasi dalam cara pandang terhadap kehidupannya sebagai warga bangsa Indonesia.
“Jangan sampai generasi penerus masa depan bangsa kita tercerabut dari akar-akar budaya bangsa baik dalam hal etika maupun moral sebagai komunitas bangsa dan tenggelam dalam pusaran gejolak disrupsi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,” tutup Cucu Bung Karno tersebut. (sf)
Kementerian ATR/BPN Targetkan Kurangi Dan Tuntaskan Mafia Tanah
PADANG ARO, EKSPRESNEWS.COM – Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Agraria Nasional ke-61 tingkat Kabupaten Solok Selatan bertemakan “Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan Yang Profesional” di gelar di Halaman Kantor Pertanahan (Kantah) Solok Selatan di Padang Aro, Jumat (24/09/2021), bertindak selaku inspektur upacara Bupati Solok Selatan Khairunas.
Dalam upacara tersebut, juga dilaksanakan Penyerahan satya lencana karya satya masa kerja 10, 20 tahun dan 30 tahun, serta penyerahan simbolis sertifikat barang milik daerah Kab. Solok Selatan, dengan total sertipikat hak atas tanah sebanyak 41 buah, yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Solsel Rivaldi.
Turut hadir Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sekdakab Syamsurizaldi, Forkopimda, para asisten dan staf ahli, serta kepala OPD.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Khairunas menyampaikan Sambutan Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil.
Dalam sambutannya, Sofyan mengatakan bahwa peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional” dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.
UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha. Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR) yang bersama-sama Pemerintah Daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya.
Terkait tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc Information System Tata Ruang (GISTARU) di antaranya RTR-Online, RDTR Interaktif, RTR-Bia7der, Konsultasi Publik Online, dan Protaru.
Kemarin Presiden telah menyerahkan sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Selanjutnya perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan.
Dalam rangka memerangi Kejahatan Pertanahan atau yang kita kenal dengan Mafia Tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas Mafia Tanah sampai ke akarnya.
Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum. Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari Mafia Tanah dan tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat.
Kementerian ATR/BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya. Semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan. (Abdi/Agita)
BPJS Kesehatan Jadi Satu Kelas, Tarif Jadi Rp75.000?
JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan, berdasarkan timeline yang sudah dibuat bersama otoritas terkait, pihaknya akan segera menyelesaikan kajian kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar tahun ini. Namun, berapa tarifnya, akankah lebih murah?
Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni menjelaskan, kajian yang dimaksud akan selesai tahun ini diantaranya mengenai kriteria kebijakan rawat inap, penyesuaian tarif kelas standar, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, dan mekanisme pembiayaan.
Sehingga di awal tahun 2022 sudah bisa melakukan harmonisasi dan uji coba penerapan kelas standar secara bertahap.
“Pada 2023-2024 bisa implementasi bertahap dan peninjauan peraturan dengan melihat beberapa lesson learn dari implementasi dan jika tidak ada perubahan, maka pada 2025 bisa langsung mengimplementasikan kelas standar tunggal,” jelas Tubagus dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (16/9/2021).
Dalam pelaksanaan kelas standar nantinya, pemerintah ingin mengajak kerjasama asuransi swasta untuk melakukan sharing benefit atau berbagi keuntungan. Pasalnya kata Tubagus saat ini ada beberapa layanan yang belum bisa dicover oleh BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, kata Tubagus asuransi swasta berperan, agar masyarakat bisa memenuhi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Ada koordinasi penyelenggaraan jaminan, kalau misalnya teman-teman peserta ingin menambah manfaat dengan asuransi kesehatan tambahan,” jelas Tubagus.
Dihubungi terpisah, Anggota DJSN Muttaqien menjelaskan sampai saat ini pihaknya bersama otoritas terkait masih terus memformulasikan mengenai iuran BPJS Kesehatan jika nanti mulai diterapkan kelas standar.
Saat ditanya apakah tarifnya akan pada kisaran Rp 50.000 sampai Rp 70.000 per bulan, Muttaqien belum bisa memastikan. “Ini sampai sekarang belum bisa dijawab. Karena masih menunggu finalisasi KDK Kemenkes,” jelas Muttaqien.
Seperti diketahui, penerapan kelas standar nantinya hanya akan dibagi ke dalam dua kelas A dan B, Kelas A yakni kelas untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Kelas B yang diperuntukkan bagi peserta Non-PBI JKN.
Ada dua perbedaan antara Kelas A dan Kelas B. Misalnya, di Kelas A, minimal luas per tempat tidur (dalam meter persegi/m2) adalah 7,2 m2 dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sementara di Kelas B luas per tempat tidur 10 m2, dengan jumlah maksimal tempat 4 tidur per ruangan.
Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi IX DPR pernah mengusulkan agar besaran iuran BPJS Kesehatan, jika kelas standar diterapkan dengan nilai Rp 75.000. Karena berhitung berdasarkan aktuaria kelas 3 dan kelas 2.
“Secara umum, mungkin bisa dibayangkan itu kelas standar antara kelas 3 dan kelas 2. Di atas kelas 3, tapi tidak sampai kelas 2,” jelas Saleh kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (17/9/2021).
Untuk diketahui, penerapan kelas standar merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Yang seharusnya kelas standar sudah bisa diterapkan 2004 silam. Namun, proses penyusunan kriteria baru berlangsung sejak 2018 lalu.
Kelas standar untuk peserta BPJS Kesehatan artinya, semua fasilitas dan layanan kesehatan akan disamaratakan, tidak ada sistem kelas 1, 2, dan 3, yang selama ini berjalan. (Red/CNBC)
11 Perwira Naik Pangkat, 3 Jadi Irjen, 8 Jadi Brigjen
Jakarta, EkspresNews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelaporan kenaikan pangkat perwira tinggi Polri kemarin siang. Tiga di antaranya naik pangkat dari Brigjen menjadi Irjen, delapan lainnya naik pangkat dari Kombes menjadi Brigjen.
“Kami menerima laporan 11 perwira tinggi Polri yang naik pangkat. Tiga itu naik pangkat dari bintang satu brigadir jenderal polisi, menjadi inspektur jenderal polisi. Kemudian delapan naik pangkat dari komisaris besar polisi menjadi brigadir jenderal polisi,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).
Rusdi mengatakan kenaikan pangkat terhadap sejumlah perwira Polri itu merupakan sesuatu yang dinamis. Dia menjelaskan tidak semua polisi bisa terpilih menjadi seorang perwira tinggi (pati).
“Ini merupakan sesuatu yang dinamis dalam organisasi, di mana secara tepat organisasi akan menilai personelnya siapa saja yang mampu untuk mengembang sebagai perwira tinggi di kepolisian,” tuturnya.
“Tentunya Polri berharap naiknya beberapa pati Polri ini bisa akan lebih mendinamisir tugas-tugas operasional kepolisian yang saat ini semakin dinamis dan semakin kompleks,” imbuh Rusdi.
Berikut daftar 11 pati Polri yang naik pangkat:
- Irjen Arkan Hamzah menjabat Sahlijemen Kapolri
- Irjen Eddy Hartono menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama TK. I Sespim Lemdiklat Polri
- Irjen Achmad Kartiko menjabat Pati Baintelkam Polri (penugasan pada BP2MI)
- Brigjen Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta menjabat Kapuslitbang Polri
- Brigjen Kristono menjabat Pati Sops Polri (penugasan pada Kemenkopolhukam)
- Brigjen Lakoni jabatan Pati Lemdiklat Polri (penugasan pada Kemenkopolhukam)
- Brigjen Asep Jenal Ahmadi menjabat Pati Divkum Polri (penugasan pada Kemenkopolhukam)
- Brigjen Mashudi menjabat Kapusinafis Bareskrim Polri
- Brigjen Hariyanta menjabat Karoanalis Baintelkam Polri
- Brigjen Benny Ali menjabat Karo Provos Divpropam Polri
- Brigjen Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon menjabat Pati Itwasum Polri (penugasan pada Kemenkopolhukam).
(Masa/Maa)
Pendirian Balai Besar Logistik Dan Peralatan BNPB Untungkan Sumbar
PADANG, EKSPRESNEWS.COM – Pendirian Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB di Padang, Sumatera Barat menguntungkan masyarakat karena jika terjadi bencana penanggulangannya akan lebih baik dan lebih baik.
“Sumbar memiliki potensi bencana yang tinggi karena itu penanggulangan bencana yang baik adalah hal yang wajib. Karena itu adanya Balai Besar ini sangat menguntungkan bagi Sumbar,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Rabu (8/9/2021).
Ia mengatakan akan memberikan dukungan penuh untuk peningkatan fasilitas Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB di daerah itu seperti penambahan hibah lahan. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI atas dukungan yang diberikan ada Sumbar,” ujarnya.
Sekretaris Utama (Sestama), Lilik Kurniawan mengatakan alih aset Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana menjadi Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB sudah dilakukan sehingga ke depan pengelolaannya akan langsung di bawah BNPB.
Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB itu sekaligus untuk mendukung penanggulangan bencana untuk wilayah Sumatera.
Selain Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB di lokasi ini rencananya juga akan dikembangkan menjadi Pusdalog Regional, pusat pendidikan dan pelatihan kebencanaan untuk memperkuat SDM.
Untuk itu BNPB masih membutuhkan tambahan hibah lahan sekitar 2 hektare lagi agar pembangunan bisa lebih maksimal.
Ia mengatakan dengan adanya Balai Besar Logistik dan Peralatan Regional ini, nantinya kesiapan SDM penanggulangan bencana di wilayah Sumatera akan lebih memadai dan profesional. Tentu juga mempersingkat jarak ketika terjadinya bencana di wilayah Sumatera. “Kalau terjadi bencana logistik bisa didorong dari sini, tidak perlu menunggu dari Jakarta,” katanya.
Ketua Komis VIII DPR RI Yandri Susanto meminta BNPB untuk terus meningkatkan fasilitas dan kelengkapan logistik karena daerah yang dilayani adalah wilayah Sumatera.
Ia meminta BNPB juga juga terus berkoordinasi dengan Komisi VIII untuk penyempurnaan fasilitas yang vital untuk penanggulangan bencana itu. (Masa)
