Hukum

EkspresNews.com – Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.

“Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Disisi lain, terkait dengan kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut.

Saat ini, Argo menyebut, ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini. “Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses,” ujar Argo. (Red/Taufiq)

EkspresNews.com – Terjadinya alih status dan aktivitas pembangunan diatas tanah sawah milik kaum suku Koto Tiga Jurai Marapalam/Kubu di RW III Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Padang Timur menjadi perhatian banyak pihak. Banyaknya alur persoalan tanah ini yang dipermainkan oleh oknum-oknum menjadi tanda tanya akan profesionalitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

Tugas Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah melakukan pengkoordinasioan, pembinaan, dan pelaksanaan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan serta pengendalian pertanahan.

“Kami dari awal menolak dengan tegas seluruh kesimpulan pendapat akhir menurut adat penyelesaian perkara sengketa Sako jo Pusako Kaum Suku Koto Galuguah, registrasi nomor 42/KAN/NNM.8 SK/IX/2018 oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ninik Mamak Nan Salapan Suku Nagari Padang. Putusan itu mengabulkan dan membenarkan permohonan Gustian suku Koto atas tanah sawah pusaka kaum kami,” ujar Erwin kepada Indonesia Raya, pekan lalu dikawasan Sawahan Padang.

Ia menyebutkan putusan dan kesimpulan KAN Ninik Mamak Nan Salapan Suku Nagari Padang ini dibuat sangat tergesa-gesa dan sepihak. “Gustian itu memperkenalkan diri bahwa dia adalah famili kami, tapi selama ini kami tidak pernah kenal dan mengenalnya. Dia berusaha mensertifikatkan tanah sawah suku kami, sehingga datanglah petugas BPN Kota Padang untuk melihat objek tanah,” tambah Erwin.

Menariknya, dikatakan mantan pegawai kantor gubernur itu, setelah Gustian, muncul pula nama Anwar yang katanya sudah membeli tanah sawah milik kaum Erwin dengan Efdiman selaku Mamak Kepala Waris. Lebih mencengangkan, setelah itu Anwar ternyata juga melakukan transaksi kepada perusahaan perumahan PT Ardana Mitra Kecana.

“Yang lebih menariknya, dibelakang ternyata Gustian menggugat Anwar karena Anwar juga memasukan permohonan sertifikat tanah, namun saat ditelusuri, objek yang sama tapi berbeda lokasi. Lalu, pihak perusahaan perumahan setelah mengetahui ada permasalahan ditanah tersebut, mengeluarkan surat pemberhentian pembangunan sampai ada kejelasan yang pasti,” ungkap Erwin.

Akan tetapi, Erwin merasa tidak enak hati saat menelurusi persoalan tanah kaum miliknya ke BPN Kota Padang. Katanya, sudah 4 kali ingin menemui Kepala Kantor BPN, tapi hasilnya nihil. “Bahkan anggotanya dibawah seperti menghalang-halangi saya, bahkan saya menduga kepala kantor BPN Kota Padang itu berusaha kabur saat hendak saya temui,” terangnya kesal.

Bahkan, kata Erwin dirinya atas nama kaum dan Efdiman selaku Mamak Kepala Waris memiliki bukti surat pagang gadai tahun 1900 an dengan menggunakan bahasa arab melayu. “Itu menjadi bukti penguasaan kaum kami, ada surat pagang gadai. Lalu ada saja orang-orang yang mau mengklaim hak atas tanah sawah kami, kan lucu,” kata Erwin.

Persoalan tanah ulayat memiliki dinamika tersendiri, terutama terkait dengan klaim penguasaan dan kepemilikan. Direktur Perkumpulan Qbar, First San Hendra Rivai, kepada EkspresNews mengatakan, negara mengakui, menjamin dan melindungi keberadaan dan kepemilikan tanah ulayat. Namun, menjadi penting melihat sejarah asal usul tanah ulayat, sejarah penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat, serta ranji adat yang menjadi sumber pewarisan tanah ulayat secara adat.

“Sehingga menjadi penting ketelitian dan kehati-hatian BPN Kota Padang dalam memproses permohonan yang masuk terutama tanah ulayat. Selanjutnya, tidak hanya melihat pada kebenaran formil semata yang dibuktikan dengan surat, tapi juga kebenaran materil seperti ranji adat, sejarah asal usul, penguasaan tanah ulayat tersebut,” ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas itu, Rabu pekan lalu.

Sayangnya, Kepala Kantor (Kakan) BPN Kota Padang Antoni, hingga berita ini ditayangkan tidak memberikan respon apapun terkait upaya konfirmasi yang kami lakukan. Pesan WA hanya dibaca sedangkan ditelfon juga tidak mendapatkan respon apapun sehingga bagaimana versi BPN Kota Padang masih menjadi misteri. Kita tunggu saja. (Abdi)

EkspresNews.com – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Proyek Pembangunan Jalur Transmisi 275 KV Gardu Induk Kiliranjao-Gardu Induk Payakumbuh pada PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Medan Tahun 2016-2017, Selasa 16 Februari 2021.

Saksi yang diperiksa yaitu: YHS selaku Pimpinan Manager PT. Banda Karya Abadi Wilayah Sumatera; DA selaku Dirut PT. Banda Karya Abadi Tahun 2016; MAAK selaku Pegawai PT. PLN Unit Induk Pembangunan II Medan.

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana yang terjadi dalam proyek pembangunan jalur transmisi 275 KV Gardu Induk Kiliranjao-Gardu Induk Payakumbuh pada PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Medan tahun 2016-2017.

Sebelumnya, pada Selasa (9/2/2021) penyidik memeriksa empat saksi yang seluruhnya adalah pegawai PLN Unit Induk Pembangunan II Medan. “Saksi adalah RW, MR, ASB, dan MAAK. Mereka pegawai PLN,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (Abdi/Penkum)

EkspresNews.com – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 2 (dua) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PT. ASABRI.

Saksi yang diperiksa antara lain: MA selaku Direktur PT. Pool Advista Asset Management; WW selaku Direktur Keuangan PT. Asia Raya Kapital. Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT. ASABRI.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan. (Rel/Penkum)