Sikap Masyarakat Sipil Sumbar Terhadap Penangkapan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Sumatera Barat

Sikap Masyarakat Sipil Sumbar Terhadap Penangkapan Massa Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Sumatera Barat

EkspresNews.com – Penanganan pengamanan aksi demonstrasi yang terjadi tanggal 8-9 Oktober 2020 di DPRD Sumatera Barat seolah-olah dilakukan dengan tidak profesional, beberapa tindakan represif dilakukan oleh petugas pengaman yang berasal dari Polda Sumatera Barat dan beberapa Polres. Setidaknya 250 orang pelajar dan 5 orang mahasiswa ditangkap, diamankan dan diinterogasi oleh...

Read more
Ady Surya : Praktek Politik Uang Sangat Potensial Terjadi

Ady Surya : Praktek Politik Uang Sangat Potensial Terjadi

EkspresNews.com – Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo” pada saat orang-orang tak berani berdemo, Ady Surya SH MH, melihat, praktek politik uang sangat potensial terjadi pada pilkada serentak yang digelar di balik sendi-sendi perekonomian rakyat yang tercabik-cabik akibat pandemi covid 19. Masyarakat tidak peduli siapa pun yang akan menjadi...

Read more
KOMNAS HAM RI : Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) Agar Tidak Dilanjutkan

KOMNAS HAM RI : Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) Agar Tidak Dilanjutkan

EkspresNews.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), melalui laman resminya komnasham.go.id, mengeluarkan keterangan pers Nomor: 035/Humas/KH/VIII/2020 pada Kamis, 13 Agustus 2020. Komisioner Komnas HAM RI, Sandra Moniaga dalam keterangan pers ini menyatakan bahwa Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian atas RUU Cipta Kerja. Hal ini...

Read more
Gedung Labor GOR UNP Berselimut Korupsi ?

Gedung Labor GOR UNP Berselimut Korupsi ?

Gedung Labor GOR UNP yang dibangun di atas kolam loncat indah yang ditinggalkan kontraktor ketika progress kerja baru 62 % terindikasi berselimut korupsi ? EkspresNews.com – KENDATI berada dalam pabrik intelektual atau kampus, bukan berarti dugaan tindak pidana korupsi tidak bisa terjadi khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pemerintah yang didanai...

Read more
DPD RI Desak Pemerintah Keluarkan PP Hutan Adat

DPD RI Desak Pemerintah Keluarkan PP Hutan Adat

EkspresNews.com – DPD RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan berupa PP yang mengatur tentang hutan adat, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab, masyarakat hukum adat, yang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya, berhak memungut hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari,...

Read more