Kasus pembunuhan wartawan Marsal Harahap, Dewan Pers Mengutuk Keras

Kasus pembunuhan wartawan Marsal Harahap, Dewan Pers Mengutuk Keras

EkspresNews.com – Pembunuhan wartawan Mara Salem Harahap alias Marsal Harahap menjadi perhatian Dewan Pers dan lembaga pers di Indonesia
Dewan Pers juga telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk menanggapi pembunuhan wartawan Marsal Harahap yang terjadi di Kabupaten Simalungun Sumatra Utara.

Pernyataan sikap dari Dewan Pers atas pembunuhan wartawan Marsal Harahap ini tertuang di Surat Pernyataan Dewan Pers Nomor : 02 /P-DP/VI/2021 tentang Meninggalnya Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap (Marsal Harahap).

Pernyataan sikap dari Dewan Pers atas pembunuhan wartawan Marsal Harahap ini ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh pada Sabtu 19 Juni 2021.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyebut pembunuhan wartawan Marsal Harahap ini sebagai sebuah kabar duka yang kembali mewarnai kehidupan pers Indonesia. 

Seperti kita tahu pembunuhan wartawan Marsal Harahap diduga kuat karena profesi Marsal Harahap (Marsal Harahap) yang juga Pemimpin Redaksi LasserNewsToday.

Polisi menemukan jasad Mara Salem Harahap (Marsal Harahap) telah meninggal dunia pada Sabtu 19 Juni 2021. 

Merujuk pada pernyataan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Simalungun, Rahmat Ariwibowo kepada pers, warga masyarakat menemukan jasad Mara Salem Harahap di dalam kendaraan pribadi. 

Jasad tersebut diduga korban pembunuhan, yang diketahui sebagai wartawan Marsal Harahap ditemukan tidak jauh dari kediamannya di Karang Anyer Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. 

“Dewan Pers menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Mara Salem Harahap (Marsal Harahap). Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan batin dan LasserNewsToday dapat melanjutkan kiprah sebagai pers yang profesional dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik,” kata Muhammad Nuh.

Dewan Pers menyebut pembunuhan Mara Salem Harahap (Marsal Harahap) dengan jejak kekerasan. 
Wartawan Marsal Harahap ditemukan dengan dua luka tembak di tubuhnya. 

“Kekerasan, apa lagi yang menghilangkan nyawa, jelas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Terlebih-lebih jika kekerasan itu dilakukan terkait dengan pekerjaan seseorang sebagai wartawan,” kata Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. 

Karena itulah Ketua Dewan pers Muhammad Nuh menegasakan Dewan Pers mengutuk kekerasan dan pembunuhan terhadap Mara Salem Harahap. 
Selain itu Dewan Pers juga mendesak aparat kepolisian untuk segera menyelidiki kasus pembunuhan Marsal Harahap ini secara serius dan seksama. 

“Pelaku dan motif pembunuhan harus diungkapkan. Rasa keadilan keluarga Mara Salem Harahap (Marsal Harahap) juga harus ditegakkan,” kata Muhammad Nuh. 

Oleh karena itu, Dewan Pers juga menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatra Utara untuk memperhatikan masalah pembunuhan Mara Salem Harahap (Marsal Harahap) dan secara proporsional membantu aparat kepolisian dalam mencari bukti-bukti dan mengungkapkan fakta.

Dewan Pers juga menghimbau dengan adanya kasus pembunuhan Marsal Harahap ini agar kepada semua pihak yang merasa dirugikan pers untuk menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers. 

Hal yang tidak kalah penting, Dewan Pers menghimbau agar segenap unsur pers nasional untuk senantiasa mengedepankan keselamatan diri dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas profesional sebagai wartawan.

Read more
2.300 Personel Gabungan Jaga Sidang Vonis Habib Rizieq di PN Jaktim

2.300 Personel Gabungan Jaga Sidang Vonis Habib Rizieq di PN Jaktim

Jakarta, EkspresNews.com – Sebanyak 2.300 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga sidang vonis mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). Sidang vonis itu terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

“Kita gandakan jadi ada sekitar 2300 personil terdiri dari unsur gabungan Polda Metro Jaya, Polres dan TNI,” kata Kapolrestro Jakarta Timur, Kombes Erwin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021) yang dilansir Okezone.com.

Erwin mengungkapkan, selain menambah jumlah personel, pihaknya bakal menerapkan sistem penjagaan berlapis untuk memasuki PN Jakarta Timur. Hal itu dilakukan untuk mencegah kedatangan massa simpatisan HRS.

“Itu (penyekatan) situasional, nanti lihat bagaimana situasi dan jumlah massa yang akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” ujarnya.
Erwin menambahkan, urusan Kesehatan (Urkes) Polrestro Jakarta Timur juga menyiagakan dua posko kesehatan untuk melakukan rapid test antigen terhadap simpatisan. “Untuk pelaksanaannya nanti kita lihat jika ada satu kerumunan, tentunya kita akan pastikan dulu apakah perlu atau tidak dilakukan swab antigen,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk perkara kerumunan di Petamburan, Habib Rizieq Shihab dituntut 2 tahun penjara dengan pengurangan masa tahanan.

Selanjutnya untuk perkara kerumunan acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid di Pondok Pesantren Argokultural Markaz Syariah Megamendung eks Imam Besar FPI itu dituntut 10 bulan penjara dengan denda Rp50 juta subsider 3 bulan.

Sedangkan untuk kelima mantan petinggi FPI, jaksa menuntut masing-masing 1 tahun 6 bulan dengan pengurangan masa tahanan. (Red/Okz)

Read more
Ini Tahapan Tes Pengalihan Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Tahapan Tes Pengalihan Pegawai KPK Jadi ASN

Jakarta, EkspresNews.com – Pelaksana Tugas (Plt) Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan bahwa persiapan tes pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) telah dilakukan sejak awal tahun, hingga akhirnya diumumkan hasilnya pada pekan lalu.

Di mana untuk proses pengalihan ini dilakukan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) sesuai amanat dari revisi UU KPK yang mengharuskan pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN. Berikut tahapan-tahapan pengalihan pegawai KPK jadi ASN:

  1. Persiapan yang dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.1/2021 pada tanggal 27 Februari 2021
  2. Pelaksanaan tes Indek Moderasi Bernegara (IMB-68) dan integritas dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2021. Bagi yang berhalangan hadir dilakukan tes susulan pada tanggal 16 Maret 2021 (susulan I) dan 8 April 2021 (susulan II). Tes IMB dan Integritas ini dikoordinir oleh Tim dari DisPsiAD
  3. Tes wawancara dilaksanakan pada 18 Maret sampai dengan 9 April 2021
  4. Hasil pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan

Dari jumlah peserta yang diusulkan untuk mengikuti asesmen sejumlah 1.357 peserta yang hadir 1.349 peserta, dan yang tidak hadir 8 peserta. Rincian 8 peserta yang tidak hadir antara lain 3 peserta sedang tugas belajar di luar negeri, 1 peserta telah pensiun, 2 peserta mengundurkan diri, 1 peserta diberhentikan sebagai pegawai KPK, dan 1 peserta tanpa keterangan.

Dari hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.274 peserta, dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 75 peserta.

  1. Penyerahan hasil, telah diserahkan langsung oleh Kepala BKN kepada Sekjen KPK pada tanggal 27 April 2021 di Kantor Kementerian PANRB yang antara lain disaksikan oleh Menteri PANRB, Ketua KPK dan Para Wakil Ketua serta Dewas KPK, Ketua KASN, dan para JPT Madya dari KemenPANRB, BKN, LAN dan ANRI.
Read more
Sesjamdatun Kejagung Dicopot, Diduga Terlibat Mafia Kasus

Sesjamdatun Kejagung Dicopot, Diduga Terlibat Mafia Kasus

EkspresNews.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mencopot Chaerul Amir dari jabatannya sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun). Pencopotan itu diduga lantaran Chaerul Amir terlibat sebagai mafia kasus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak membenarkan adanya pencopotan tersebut. Dia menyebut, pencopotan terhadap Chaerul Amir dilakukan setelah bidang pengawasan Kejagung merampungkan hasil inspeksi.

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspeksi kasus bidang pengawasan Kejagung, terlapor bapak CA terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu menyalahgunakan wewenang,” kata Leonard kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Leonard mengatakan, hasil LHP tersebut menjadi dasar pertimbangan. Atas hal itu, pihak Kejaksaan Agung RI menerbitkan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-27/B/WJA/04/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa pembebasan dari Jabatan Struktural terhadap pejabat ini.

Pencopotan Chaerul dari jabatannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Leonard menambahkan, Chaerul bisa diangkat lagi ke jabatan struktural setelah dua tahun keputusan tersebut dikeluarkan. Tentunya setelah kembali dalam Jabatan Struktural setelah mendapat persetujuan tertulis dari Jaksa Agung.

“Dua tahun sejak dikeluarkannya keputusan tersebut, kepada yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Struktural setelah mendapat persetujuan tertulis dari Jaksa Agung Republik Indonesia,” bebernya.

Hanya saja, Leonard tidak menjelaskan secara rinci terkait kasus yang berkaitan dengan Chaerul tersebut. Dia juga belum menjelaskan mengenai proses hukum yang nantinya akan dilanjutkan oleh aparat kepada Chaerul. (Red)

Read more

Pergi Berburu Babi, 2 Unit Sepeda Motor Dimaling Orang

Padang Panjang, EkspresNews.com – Dua orang tersangka pelaku curanmor berhasil di amankan Satreskrim Polres Panjang Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 16.00 wib yang bertempat di Jorong Galanggang Nagari Batu Taba Kecamatan Batsel Kabupaten Tanah Datar. 

Kasat Reskrim Res Padang Panjang Iptu Ferlyanto Marasin, S.Tr. K mengatakan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersangka curanmor dengan identitas  diketahui berinisial H.F.M 32 tahun pedagang dan DS 30 tahun alamat Baringin Nagari Batu Taba Kecamatan Batsel.

Kedua tersangka pelaku curanmor tersebut diamankan sesuai laporan  Polisi untuk tersangka H.F.M dengan nomor laporan polisi yakni 

LP/01/I/2021/Sek Batsel/tgl 24 Januari 2021.

LP/02/I/2021/Sek Batsel/tgl 25 Januari 2021.

LP/04/IV/2021/Sek Batipuh/tgl 17 April 2021 sedangkan tersangka inisial D.S 39 tahun dengan Laporan Polisi nomor LP/04/IV/2021/Sek Batipuh/ tgl 17 April 2021.

Kronologis penangkapan kedua pelaku penyidikan kasus tersebut saat ini ditangani oleh unit pidana umum Satreskrim Polres Padang Panjang dengan LP/01/I/2021/spkt unit III/Sek Batsel,tgl 24 Januari 2021, tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha jupiter Z Warna hitam silver, nopol BM 2850 RS, dengan nomor rangka  MH32P20088K862003 dan Nomor mesin 2P2-799889, sebelum hilang korban sebagai pemilik sepeda motor atas nama  Ewi Warsi meletakkan sepeda motor dengan stang terkunci di belakang sekolah MTSN 4 Tanah Datar sekira pukul 09.30 wib, kemudian korban pergi berburu babi, setelah selesai berburu babi sekira pukul 14.30 wib korban akan mengambil sepeda motor nya, ternyata sepeda motor korban sudah hilang, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya penyidikan laporan polisi nomor LP/02/I/2021/spkt unit III/Sek Batsel,tgl 24 Januari 2021, tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio Warna hitam, nopol BA 6684 BT, dengan nomor rangka   MH328D406BK130206 dan Nomor mesin 28D3129783,sebelum hilang korban sebagai pemilik sepeda motor  Yusrizal meletakkan sepeda motor tersebut di belakang sekolah MTSN 4 tanah datar sekira pukul 09.30 wib dengan keadaan stang sepeda motor dikunci, kemudian korban pergi berburu babi, stelah selesai berburu babi sekira pukul 14.30 wib korban akan mengambil sepeda motor nya, trnyata sepeda motor korban sudah hilang, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Saat diamankam kedua pelaku curanmor tidak melakukan perlawanan sejumlah Barang bukti telah diamankan di Mako  Polres Padang Panjang dengan rincian  

1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam BA 6684 BT,  1 (satu) unit sepeda motor vega R BA 4339 EZ,  1 (satu) unit sepeda motor jupiter BM 2850 RS, 1 (satu) buah kunci T, 1(satu) helai celana panjang warna loreng, 1(satu) helai sweater putih garis hitam.

Selanjutnya kedua pelaku curanmor tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) ke 5 merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan kunci palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, Tutup Iptu Ferlyanto Marasin mengakhiri pembicaraanya. (Red)

Read more