BPJS Kesehatan Jadi Satu Kelas, Tarif Jadi Rp75.000?
JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan, berdasarkan timeline yang sudah dibuat bersama otoritas terkait, pihaknya akan segera menyelesaikan kajian kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar tahun ini. Namun, berapa tarifnya, akankah lebih murah?
Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni menjelaskan, kajian yang dimaksud akan selesai tahun ini diantaranya mengenai kriteria kebijakan rawat inap, penyesuaian tarif kelas standar, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, dan mekanisme pembiayaan.
Sehingga di awal tahun 2022 sudah bisa melakukan harmonisasi dan uji coba penerapan kelas standar secara bertahap.
“Pada 2023-2024 bisa implementasi bertahap dan peninjauan peraturan dengan melihat beberapa lesson learn dari implementasi dan jika tidak ada perubahan, maka pada 2025 bisa langsung mengimplementasikan kelas standar tunggal,” jelas Tubagus dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (16/9/2021).
Dalam pelaksanaan kelas standar nantinya, pemerintah ingin mengajak kerjasama asuransi swasta untuk melakukan sharing benefit atau berbagi keuntungan. Pasalnya kata Tubagus saat ini ada beberapa layanan yang belum bisa dicover oleh BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, kata Tubagus asuransi swasta berperan, agar masyarakat bisa memenuhi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Ada koordinasi penyelenggaraan jaminan, kalau misalnya teman-teman peserta ingin menambah manfaat dengan asuransi kesehatan tambahan,” jelas Tubagus.
Dihubungi terpisah, Anggota DJSN Muttaqien menjelaskan sampai saat ini pihaknya bersama otoritas terkait masih terus memformulasikan mengenai iuran BPJS Kesehatan jika nanti mulai diterapkan kelas standar.
Saat ditanya apakah tarifnya akan pada kisaran Rp 50.000 sampai Rp 70.000 per bulan, Muttaqien belum bisa memastikan. “Ini sampai sekarang belum bisa dijawab. Karena masih menunggu finalisasi KDK Kemenkes,” jelas Muttaqien.
Seperti diketahui, penerapan kelas standar nantinya hanya akan dibagi ke dalam dua kelas A dan B, Kelas A yakni kelas untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Kelas B yang diperuntukkan bagi peserta Non-PBI JKN.
Ada dua perbedaan antara Kelas A dan Kelas B. Misalnya, di Kelas A, minimal luas per tempat tidur (dalam meter persegi/m2) adalah 7,2 m2 dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sementara di Kelas B luas per tempat tidur 10 m2, dengan jumlah maksimal tempat 4 tidur per ruangan.
Saleh Partaonan Daulay, anggota Komisi IX DPR pernah mengusulkan agar besaran iuran BPJS Kesehatan, jika kelas standar diterapkan dengan nilai Rp 75.000. Karena berhitung berdasarkan aktuaria kelas 3 dan kelas 2.
“Secara umum, mungkin bisa dibayangkan itu kelas standar antara kelas 3 dan kelas 2. Di atas kelas 3, tapi tidak sampai kelas 2,” jelas Saleh kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (17/9/2021).
Untuk diketahui, penerapan kelas standar merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Yang seharusnya kelas standar sudah bisa diterapkan 2004 silam. Namun, proses penyusunan kriteria baru berlangsung sejak 2018 lalu.
Kelas standar untuk peserta BPJS Kesehatan artinya, semua fasilitas dan layanan kesehatan akan disamaratakan, tidak ada sistem kelas 1, 2, dan 3, yang selama ini berjalan. (Red/CNBC)
Cek Rekomendasi 5 Saham Pekan Depan, AISA hingga BABP
JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini terkoreksi 0,52 persen atau berada di level 6.094,873 dari posisi 6.126,921 pada penutupan pekan lalu. Sementara IHSG dan bursa lainnya pada pekan depan diperkirakan masih akan dibayangi kekhawatiran akan pengetatan kebijakan moneter (tapering off) oleh bank sentral Amerika Serikat (AS).
Founder Master Mind Trader Hendri Setiadi mengatakan, dampak negatif yang dikhawatirkan pelaku pasar atas dampak tapering off adalah harga saham yang menurun dan IHSG terkoreksi. “Namanya tapering ini kan pengetatan kebijakan moneter, di mana kecenderungannya itu menaikkan suku bunga. Jadi, para pelaku pasar di sini khawatir bahwa stock-nya itu overvalue yang akan mengalami penurunan,” katanya dalam program IDX Channel, dikutip Minggu (12/9/2021).
Di tengah kekhawatiran tersebut, berikut beberapa saham yang direkomendasikan untuk dikoleksi pada pekan depan, di antaranya PT FKS Food Sejahtera Tbk (AISA), PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), dan PT Multipolar Tbk (MLPL).
“Untuk AISA pergerakannya masih ranging sejak 6 Juli. Per hari Jumat (10/9/2021) juga sekitar Rp7-8 (pergerakan hariannya), jadi tergantung trading plan-nya. Posisi masih layak di-hold, level support di Rp194, kemudian resisten ada di Rp224,” ujarnya.
Untuk WTON meski dalam satu pekan ini mengalami kecenderungan koreksi, namun menurut dia, pada penutupan perdagangan kemarin menunjukkan sinyal rebound. “Untuk WTON yang pergerakan hariannya sekitar Rp12-13 masih bisa di-hold. Perhatikan saja level support-nya Rp232 kemudian level resistennya berada di Rp270,” ucapnya.
Kemudian LPKR secara umum masih downtrend, meski pada perdangangan Jumat kemarin ditutup menguat 1,42 persen. Namun jika pada perdagangan besok, Senin (13/9/2021) menguji level resisten di Rp145, maka layak dikoleksi.
“Jadi wait and see dulu di hari Senin. Kalau lebih dari Rp145 boleh masuk posisi, ada peluang. LPKR range-nya tidak cukup besar Rp6-7 per hari. Kita lihat apakah dia mampu luluh break di atas Rp145 tidak,” katanya.
Sementara BABP pada perdagangan Jumat menguat cukup signifikan sebesar 4,19 persen ke Rp348. “Jadi kalau yang belum masuk posisi ini masih besar peluangnya untuk BABP. Dia level resistennya di Rp526, masih bisa di-hold karena telah meninggalkan level support yang jauh,” tuturnya.
Sedangkan saham MLPL terkoreksi 2 persen ke Rp505 pada Jumat lalu. Menurut Hendri, pergerakannya juga cenderung masih ranging. “Dicermati saja level support-nya Rp464 masih layak di-hold, level resistennya di Rp525,” ujarnya.
(Jjk/Okz)
Perusahaan Orientasi Ekspor Boleh Buka 100 Persen Lagi
Jakarta, EkspresNews.com – Pemerintah mengizinkan perusahaan berorientasi ekspor untuk beroperasi 100 persen. Hal ini masuk dalam uji coba pemerintah di daerah PPKM level 4. “Pemerintah juga akan uji coba protokol kesehatan untuk di perusahaan orientasi ekspor dan domestik yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers, Senin (16/8).
Ia mengatakan total karyawan yang mengikuti uji coba ini mencapai 390 orang. Seluruh karyawan dan pihak yang masuk ke area industri harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
“Industri tersebut diizinkan operasi 100 persen dengan minimal dua shift. Perusahaan wajib gunakan aplikasi untuk screening karyawan dan non karyawan yang masuk ke lokasi pabrik,” papar Luhut.
Selain itu, pemerintah juga mengizinkan mal di wilayah PPKM level 4 beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Lalu, pemerintah juga mulai memperbolehkan restoran di mal menerima layanan makan di tempat (dine in) dengan kapasitas 25 persen. “Atau hanya dua orang per meja. Ini selama seminggu ke depan di wilayah level 3 yang uji coba dan level 3,” ujar Luhut.
Pemerintah menekankan setiap perusahaan berorientasi ekspor dan mal yang beroperasi harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jika ditemukan kasus penularan, maka perusahaan dan mal akan ditutup selama lima hari.
Sebagai informasi, penerapan PPKM berdasarkan level diperpanjang hingga 23 Agustus 2021. Hal ini guna menekan laju penularan covid-19 di dalam negeri. (Red)
Ekonom Senior Faisal Basri Kritik Menkeu Soal Penanganan Covid-19
Jakarta, EkspresNews.com – Ekonom senior Faisal Basri, mengomentari kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) terkait tindakannya dalam menangani pandemi covid-19. Faisal menilai seharusnya pemerintah lebih fokus dalam menangani kesehatan yang seharusnya diurus oleh Menteri Kesehatan (Menkes) ketimbang mendahulukan permasalahan ekonomi.
“Dari awal yang di urus itu hanya ekonomi semata, apa-apa bicara ekonomi. Tapi ketika sudah parah Menkeu hanya diam membisu. Saya mengira adanya angin segar Menkes yang baru maka akan ada perubahan, namun karena tetap ada di bawah kendali Menkeu hasilnya sama saja,” ujar Faisal dalam dalam konferesi pers, Minggu (20/6).
Menurutnya pandemi Covid-19 tidak kunjung membaik dikarenakan proses pendataan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Data tersebut terhambat di daerah-daerah yang tidak memastikan pendataan masyarakat yang terpapar dengan benar. Bahkan banyak data-data yang dimanipulasi dan di korupsi untuk kebutuhan yang tidak baik.
Ketika data sudah sesuai dan berjalan dengan baik maka pemerintah bisa siap mengantisipasi jika pandemi ini sudah tidak terkendali lagi, sehingga dari awal sudah ada antisipasi dari hasil perkiraan data tersebut.
Faisal mengatakan, bahwa seluruh ekonom dunia menyarankan secara lugas bahwa krisis kesehatan harus segera dipulihkan karena ini menjadi syarat pemulihan ekonomi. Dirinya menyatakan merasa lelah karena terus bersuara namun tak kunjung dilaksanakan.
Selain itu, pemerintah sebaiknya harus memilih komando arahan yang jelas. Jika Indonesia sudah fokus pada penanganan kesehatan maka ongkos ekonominya akan lebih murah. “kita harus benar-benar mutlak menyelesaikan kesehatan, lockdown adalah keputusan yang mutlak. ” ujarnya.
Bahkan jika perlu Faisal menyarankan agar Menkeu lebih fokus untuk mencari dana bahkan jika perlu meminjam uang. Karena hutang akan lebih cepat dibayar kalau recovery-nya sudah terjadi. Jika tidak segera dilakukan, biaya yang dikeluarkan akan semakin mahal. Perkiraan jika terjadi lockdown Indonesia hanya perlu waktu 2 minggu saja. Namun jika tetap dibiarkan pemerintah harus jauh lebih besar mengeluarkan uang dibandingkan lockdown.
Sementara itu, daerah adalah tempat paling parah yang terkena dampak pandemi ini. Menurut Faisal banyak daerah yang sudah tidak mempunyai uang sama sekali. Karena provinsi biasanya pendapatannya bergantung pada pajak kendaraan bermotor, kabupaten kota bergantung dengan pajak hotel dan restoran. Sementara pendapatan pajak tersebut berkurang karena banyak hotel dan restoran yang tutup.
Untuk Faisal menghimbau agar pemerintah pusat harus bertanggung jawab, juga menyerahkan sebagian tugas pemulihan ini kepada para ekonom sehingga ekonom tinggal menyiapkan apa saja yang perlu diantisipasi ketika pandemi ini “kolaps.”
“Pemerintah juga jangan pernah membiarkan ada work from destination, konsepnya sebaiknya mobilitas dan kita harus bekerja di rumah. Kasihan orang-orang di sekitar tempat wisata karena virusnya dibawa oleh orang yang berwisata,” sambung Faisal. (Red/Abdi)
Pemerintah Sudah Alihkan 776 Juta Saham Indosat Ke PPA
Jakarta, EkspresNews.com – PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) resmi memiliki saham negara yang ada di PT Indosat Tbk (ISAT). Adapun kepemilikan saham merupakan pengalihan dari pemerintah yang memiliki saham di emiten operator telekomunikasi tersebut.
Dilihat dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (17/6/2021), pemerintah mengalihkan saham seri B sebanyak 776.624.999 lembar saham kepada PPA. Adapun harga pelaksanaan dilakukan di angka Rp2.875 per lembar saham.
Tanggal transaksi dilakukan pada 8 Juni 2021 dengan dilakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dann Hak Asasi Manusia. Dengan begitu, saat ini PPA telah resmi memiliki 14,29% saham Indosat dengan status kepemilikan saham langsung.
Adapun transaksi tersebut berdasarkan PP nomor 51 tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) kepada PT Perusahaan Pengelola Aset.
Selain itu transaksi ini juga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI nomor 135/KMK.06/2021 tentang penetapan nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 1 April 2021.
Berikut komposisi pemegang saham Indosat terbaru:
- Ooredoo Asia Pte Ltd 3,53 miliar saham atau 65%.
- PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA 776,52 juta saham atau 14,29%.
- Masyarakat 1,12 miliar saham atau 20,71%. (Red)
