Ketua DPD RI Dorong Pemkot Surabaya Percepat Sertifikasi Aset

Ketua DPD RI Dorong Pemkot Surabaya Percepat Sertifikasi Aset

JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Pemerintah Kota Surabaya mempercepat proses sertifikasi terhadap 2.792 aset miliknya. Menurut LaNyalla, sertifikasi aset merupakan bentuk pengamanan hukum sehingga bisa menghindari permasalahan sengketa.

“Aset pemkot atau daerah penting diamankan, baik secara fisik, administrasi, dan hukum. Sehingga potensi-potensi penguasaan aset pemerintah oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab tidak terjadi,” tutur LaNyalla, Minggu (26/9/2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada tiga bentuk pengamanan aset, yakni, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

“Selain Pemkot, BPN juga harus aktif dan responsif. Karena proses sertifikasi itu diajukan oleh Pemkot dan selanjutnya ada di BPN,” tuturnya.

Menurut LaNyalla sertifikasi aset juga berguna untuk menghindari potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset.

“Sangat rawan kalau aset-aset pemerintah belum bersertifikat. Bisa-bisa aset tersebut disalahgunakan, bahkan bisa terlepas jika ada klaim dari pihak lain,” ujarnya.

“Aset tanah itu sangat strategis. Nilainya akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Makanya dengan aset yang legal, Pemda pun akan lebih leluasa mengelola tanah tersebut dengan maksimal,” sambungnya.

LaNyalla meminta kepada Pemda-pemda untuk membuat database aset tanah mereka. Karena dengan aset yang terdata dan terjaga dengan baik Pemda akan mudah dalam mengatur pemanfaatan dan mengamankan tanah negara sesuai peruntukannya.

Diketahui Pemkot Surabaya baru mensertifikasi sebanyak 1.643 aset. Sisanya sekitar 2.792
aset masih belum bersertifikat. (Abdi)

Read more
Ketua DPD Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah

Ketua DPD Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah

JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar mendapat kepastian resmi terkait pelaksanaan umrah.

Pemerintah Arab Saudi sendiri telah mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk melakukan ibadah umrah sejak 10 Agustus 2021 lalu. Sayangnya, jemaah dari Indonesia masih belum mendapatkan izin.

“Agar tidak lagi menduga-duga kapan umrah bisa dilaksanakan, pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada Pemerintah Arab
Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia,” kata LaNyalla, Sabtu (25/9/2021).

Menurutnya, sinergitas kementerian terkait juga diperlukan. Karena, urusan umrah dan haji melibatkan beberapa Kementerian, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan.

“Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana,” ungkap dia.

Untuk saat ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memang mengharuskan jemaah umrah untuk melengkapi vaksinasi Covid-19 berdasarkan vaksin yang telah diakui Pemerintah Arab Saudi. Yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson dan Moderna.

Bagi jemaah umrah yang sudah melakukan vaksinasi Sinovac dan Sinofarm diminta untuk vaksin booster dengan vaksin yang dianjurkan.

“Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk
kepentingan keberangkatan umrah,” tutur Senator asal Jawa Timur itu.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar LaNyalla yakin lobi yang dilakukan oleh Pemerintah akan sangat dipertimbangkan oleh Arab Saudi. Apalagi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah mulai membaik.

“Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target
keberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara,” ucap dia. (Abdi)

Read more
Ketua DPD RI Berharap BRIN Jadi Lokomotif Kedaulatan Teknologi Nasional

Ketua DPD RI Berharap BRIN Jadi Lokomotif Kedaulatan Teknologi Nasional

JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi lokomotif kedaulatan teknologi nasional. Hal itu disampaikan LaNyalla setelah BRIN mendapatkan penghargaan Pencapaian Luar Biasa (Outstanding Achievement Award) dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA) dalam hal pemanfaatan nuklir di bidang pangan.

Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian persidangan Konferensi Umum IAEA ke-65 di Kantor PBB Wina, Austria, Senin (20/9/2021). “BRIN mendapat penghargaan atas implementasi teknologi nuklir dalam pertanian. Ke depan, tentu kita berharap kiprah BRIN di bidang lainnya agar kita bisa berdaulat dalam hal teknologi dan tidak selalu ketergantungan dengan teknologi bangsa lain,” kata LaNyalla, Jumat (24/9/2021).

Senator asal Jawa Timur itu berharap BRIN tak berpuas diri atas penghargaan yang diraih. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus semakin memacu BRIN untuk mengembangkan diri menemukan inovasi teknologi di bidang lainnya. “Misalnya di bidang kedokteran dan farmasi, karena kita akan menghadapi fase di mana sektor kesehatan memerlukan perhatian penuh setelah terdampak dengan keras oleh wabah Covid-19 yang cukup lama,” harap LaNyalla.

Menurut LaNyalla, penghargaan itu membuktikan bahwa Indonesia mampu berinovasi dan memiliki kapasitas dalam penguasaan teknologi nuklir untuk tujuan yang sangat positif. Pemanfaatan teknologi nuklir itu juga mendukung program pembangunan nasional dan memberikan dampak yang luas dalam manfaat sosial ekonomi langsung kepada masyarakat melalui aplikasi dalam bidang pangan.

“Potensi-potensi pengembangan nuklir untuk kemajuan dunia kedokteran dan farmasi sangat diharapkan agar kita tidak selalu bergantung pada produk kesehatan yang diimpor, namun kita dapat mengembangkan sendiri agar berdaulat secara teknologi di semua bidang,” harap LaNyalla.

BRIN mendapat penghargaan ini atas capaian riset dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) di bidang pemuliaan tanaman pangan. Hingga saat ini, ORTN melalui teknologi nuklir telah menghasilkan 32 varietas padi, 12 varietas kedelai, tiga varietas sorgum, 1 varietas gandum, satu varietas kacang tanah, dan satu varietas pisang. (Abdi)

Read more
Karo PHM Setjen DPD RI Terima Delegasi DPRD Kota Binjai

Karo PHM Setjen DPD RI Terima Delegasi DPRD Kota Binjai

JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma menerima delegasi DPRD Kota Binjai yang dipimpin oleh Noor Sri Syah Alam Putra, Selasa (21/9) di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. DPRD Kota Binjai melakukan konsultasi dalam rangka pembangunan daerah dan masyarakat Kota Binjai.

“Secara prinsip, DPD RI selalu terbuka menerima aspirasi dari masyarakat daerah. Baik itu yang disampaikan secara langsung, maupun yang disampaikan melalui pemerintah daerah atau DPRD,” ungkap Mahyu di ruang kerjanya didampingi Kasubag Humas Hendri Jhon.

Ketua DPRD Kota Binjai Noor Sri Syah Alam Putra menyampaikan bahwa Kota Binjai butuh dukungan dalam rangka peningkatan pembangunan. Tak hanya pembangunan berbentuk fisik, namun juga pembangunan manusia.

“Kondisi saat ini, kita butuh dukungan pembangunan fisik dan mental. Jangan sampai generasi muda menjadi rusak moralnya. Apalagi dirusak oleh narkoba,” papar Noor yang merupakan politisi asal Partai Golkar ini.

Ditimpali oleh Wakil Ketua DPRD Kota Binjai Muhammad Syarfi Sitepu, bahwa generasi muda harus tangguh. “Kita harus jaga, generasi muda tidak boleh terancam masa depannya gara-gara terjerumus ke dalam narkoba,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Di akhir pertemuan tersebut, Mahyu menyampaikan ide-ide tentang pemanfaatan sumber daya alam. “Ciptakan potensi daerah bebasis pariwisata. Libatkan generasi muda dalam pengelolaannya,” pungkasnya. (Abdi)

Read more
Ketua DPD Minta Pemkab Pandeglang Perhatikan Nasib Ratusan Guru Honorer

Ketua DPD Minta Pemkab Pandeglang Perhatikan Nasib Ratusan Guru Honorer

JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, prihatin dengan nasib 541 guru honorer di Kabupaten Pandeglang, Banten. Para guru honorer sudah dinyatakan lulus
seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019. Namun, hingga kini mereka
belum juga mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

LaNyalla meminta Pemkab Pandeglang memperhatikan dan bertanggung jawab memenuhi hak mereka. “Para guru honorer ini sudah mengikuti prosedur yang ada dan dinyatakan lulus memenuhi syarat. Artinya pemerintah daerah harus segera memenuhi hak mereka yaitu mengangkatnya sebagai pegawai Pemda,” kata LaNyalla, Selasa (21/9/2021).

Bagi LaNyalla pengabdian para guru honorer yang telah bekerja puluhan tahun dengan pendapatan yang kecil harus menjadi atensi. “Di tangan mereka anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dibentuk dan dididik. Maka sudah sewajarnya para guru honorer ini mendapatkan penghargaan terbaik walaupun sebenarnya masih tak sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan,” ucap Senator asal Jawa Timur itu.

Sebanyak 541 orang itu merupakan bagian dari 621 guru honorer yang dinyatakan lulus. Namun Pemkab Pandeglang hanya mengangkat 80 guru sebagai PPPK. Menurut LaNyalla Pemkab tidak boleh memperlakukan seperti itu. “Jika memang tidak ada kuota untuk PPPK jangan memberikan janji kuota yang besar. Sangat kecil kalau dari 621 orang dan yang mendapat SK hanya 80 orang. Pemda harus menyelesaikan masalah ini dan memberi rasa keadilan terhadap para guru
honorer,” jelasnya lagi.

LaNyalla meminta pemerintah daerah untuk selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam memecahkan masalah itu. “Pemerintah pusat juga tidak boleh tutup mata dengan permasalahan guru honorer yang terjadi di negara ini. Karena kondisi di Pandeglang ini juga banyak terjadi di daerah lain. Intinya, nasib para guru honorer ini tidak boleh terkatung-katung. Mereka harus mendapatkan kehidupan yang layak,” tegasnya. (Abdi)

Read more