Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Sampaikan LKPJ

0

Bupati Kepulauan Mentawai sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan  periode 2011-2016 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Mentawai Selasa, (25/10).

EkspresNews.com – Pembangunan yang dinilai telah membawa perubahan untuk Kabupaten Mentawai selama lima tahun yakni pembangunan trans Mentawai, pembangunan perumahan masyarakat, program air bersih di setiap desa, program Mentawai terang dan program transportasi kapal.

DPRD juga mengapresiasi pembangunan jalan yang merata, pendidikan yang semakin maju, program beasiswa, peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, program ketahanan pangan, keberhasilan, kemudahan mengurus perizinan, kelancaran komunikasi dan program kerja sama Pemda Mentawai pembinaan putra putri Mentawai dengan TNI, Polri. “Kami sangat mengapresiasi hasil pembangunan yang telah berjalan selama lima tahun,” kata Alisandre Zalukhu yang membacakan rekomendasi.

Dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah menyorot beberapa bidang diantaranya bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan ekonomi.

Di bidang pemerintahan, DPRD menyorot rangkap jabatan dan Plt pada sejumlah SKPD, hal ini didasarkan pada keterbatasan sumber daya manusia. Sementara putra-putri Mentawai yang sudah disekolahkan Pemda tidak bisa dipekerjakan karena terganjal aturan.

DPRD juga mencatat sejumlah pembangunan yang tidak selesai dan terbengkalai serta putus kontrak. Rendahnya disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Mentawai menyebabkan kinerja yang tidak maksimal. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang saat ini belum ada dan masih kurangnya keterbukaan publik Pemda Mentawai.

Di bidang perencanaan dan pembangunan, ditemukan pembangunan seperti anggaran BUMD telah dianggarkan senilai Rp4 miliar namun belum terbentuk.

Lalu ada pasar di beberapa kecamatan yang belum jelas, ada pembangunan beberapa sekolah dan kantor cabang yang tidak matang sehingga tidak bisa dimanfaatkan, hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah. Lalu soal program cetak sawah yang tidak sesuai dengan target dan tidak maksimal.

Di bidang ekonomi, adanya aset Pemda Mentawai tidak terinventarisir dengan baik, yang mengakibatkan setiap tahun pada laporan BPK tidak pernah menempatkan Mentawai pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tidak terkendalinya harga bahan pokok di pasaran, belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam industri Pariwisata, tidak tertatanya pedagang di tepi jalan raya Tuapeijat seperti pedagang ayam, pedagang ikan sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap.

Rekomendasi DPRD di bidang perencanaan dan pembangunan, kepala daerah diminta memperjelas status pasar yang dibangun. Untuk cetak sawah, diharapkan kepala daerah melakukan perencanaan terpadu.

Di bidang ekonomi, kepala daerah diminta menyelesaikan persoalan beberapa aset antara lain Perumnas Kilometer 2, Kapal MV. Mentawai Ekspres, pasar Ibu, jembatan di kilometer 19 Pagai Selatan dan pabrik sabut kelapa.

Kepala daerah juga harus lebih proaktif dalam mengendalikan harga pasar dengan melakukan operasi pasar sampai harga stabil. DPRD meminta DKP Mentawai, Perindakop dan Kasat Pol PP melalui Bupati dan Wakil Bupati Mentawai menertibkan masyarakat yang berdagang di tepi jalan.

Selain itu DPRD juga meminta kepala daerah menyelesaikan RPJPD, agar pembangunan Mentawai lebih terarah, jelas dan pasti, kemudian memperbaiki keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat mendukung program pemerintah. (Nobel)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.