BTN Hadir Wujudkan PEN Lewat Pembiayaan Perumahan

Editors choice
0

oleh : Abdi Masa

EkspresNews.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan bahwa sektor perumahan harus memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari Pandemi COVID-19. Efek berganda (multiplier effect) yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur perumahan diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor lain sehingga memberikan daya ungkit untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dirjen Perumahan Khalawi Abdul Hamid

“Sektor properti dapat menjadi salah satu leading sector, karena memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakan lebih dari 140 industri ikutan, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya, sehingga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat kita,” kata Menteri Basuki yang dilansir dari laman pu.go.id.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan beberapa strategi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dalam mendukung PEN diantaranya percepatan penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT) dengan target 100 % pada September 2020. “Kementerian PUPR sangat mendorong agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, salah satunya melalui program BSPS. Saat ini progres BSPS sudah mencapai 64,23% dan ditargetkan selesai 100% pada September mendatang,” ujar Khalawi.

Pada Tahun Anggaran 2020 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk BSPS senilai Rp 4,7 triliun dari total anggaran PKT sebesar Rp 11,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membedah 220.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 579 lokasi. Program BSPS ini diperkirakan dapat menyerap sebanyak 244.170 orang tenaga kerja.

Penyelesaian Program Sejuta Rumah tahun 2020 juga terus didorong dengan capaian hingga 24 Agustus 2020 sebanyak 264.457 unit rumah. Jumlah tersebut terdiri dari 212.743 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 51.714 unit rumah non MBR. ”Selama Pandemi COVID-19 memang ada stagnan di angka 200 ribu, tetapi kami tetap optimis dan berusaha agar capaian pembangunan Program Sejuta Rumah meningkat sekurangnya 75% dari target, mengingat proses pembangunan rumah di lapangan terus berjalan,” tutur Khalawi.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Eko D Heripoerwanto menambahkan pemulihan ekonomi di bidang perumahan juga dilaksanakan melalui percepatan penyaluran program pembiayaan rumah bersubsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Terhitung hingga Rabu (19/8/2020), dana pembiayaan FLPP tahun 2020 yang telah disalurkan sebanyak 84.080 unit senilai Rp 8,54 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 sebanyak 739.682 unit senilai Rp 52,91 triliun.

Sementara Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan dukungan pemulihan ekonomi nasional juga didorong melalui pemanfaatan produk rakyat (UMK) dan dukungan pengembangan kawasan industri seperti pembangunan rumah susun bagi pekerja di kawasan industri Batang dan Subang.

“Produk-produk litbang Kementerian PUPR rata-rata berbasis UMKM, ini yang tengah didorong Bapak Menteri. Misalnya pada pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Nilai manfaat yang diterima setiap individu sangat besar, dalam hitungan kasar saja untuk 1 rumah dengan type 36 butuh 138 panel, sementara 1 panel pekerjanya bisa Rp 11.000 dan pekerja dalam membuat 1 panel minimal 3 orang,” tutur Arief.

Kredit Pemilikan Rumah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Mengawali tahun 2021, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) kembali dipercaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyalurkan skema Kredit Pemilikan Rumah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (KPR BP2BT).

Seperti yang dilansir situs PU.go.id, kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran BP2BT Tahun 2021 antara Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR dengan Bank BTN di Jakarta, akhir Januari lalu.

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan melalui skema KPR BP2BT, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian dengan bantuan hingga Rp 40 juta dari pemerintah. Dengan nilai bantuan tersebut, lanjut Hirwandi, juga akan mengurangi nilai angsuran KPR para MBR. “Kami berterima kasih atas kepercayaan pemerintah melalui Kementerian PUPR kepada Bank BTN. Kami berkomitmen untuk menyalurkan seluruh alokasi tersebut dengan mengandalkan infrastruktur pembiayaan perumahan BTN yang kuat di seluruh Indonesia” jelas Hirwandi dalam keterangan resminya, Senin (1/2).

Hirwandi juga menerangkan KPR BP2BT melengkapi fasilitas KPR subsidi yang bisa dimanfaatkan MBR untuk memiliki hunian, baik rumah tapak dan rumah yang dibangun secara swadaya. Batasan harga hunian yang bisa menggunakan KPR BP2BT, lanjut Hirwandi, akan bergantung pada zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR. Untuk rumah tapak mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 219 juta. Kemudian untuk rumah susun mulai Rp 288 juta hingga Rp 385 juta. Lalu, untuk rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp 120 juta hingga Rp 155 juta.

Perseroan juga telah merancang fitur graduated payment mortgage (GPM) dalam KPR BP2BT. Fitur yang diluncurkan pada tahun lalu tersebut menawarkan keringanan angsuran berjenjang dengan suku bunga fixed sebesar 10% selama tiga tahun pertama. Untuk pemilikan hunian tersebut, KPR BP2BT juga memberikan bantuan uang muka sebesar 45% dari harga rumah atau maksimal Rp 40 juta. Kemudian, uang muka mulai 1 persen dan tenor kredit hingga 20 tahun.

Sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR, masyarakat yang bisa mengakses skema KPR BP2BT yakni yang belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah. Selain itu, MBR yang bisa mengakses KPR tersebut wajib memiliki tabungan di Bank BTN selama minimal tiga bulan. Kemudian, ada batasan penghasilan yang ditetapkan untuk bisa menikmati fasilitas KPR tersebut, baik sendiri maupun bersama pasangan. Kementerian PUPR mengatur nilai penghasilan itu sesuai dengan zona wilayah yaitu penghasilan berkisar Rp 6 juta hingga Rp 8,5 juta.

Facebook : BTN

Oleh karena itu, keberadaan Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia secara pasti turut mendukung dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan penyediaan kredit perumahan dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan rumah yang laik huni. Perlu rasanya berterima kasih kepada BTN dan Kementerian PUPR yang telah menyediakan program-program dengan target kesejahteraan masyarakat ini. Dukungan ini tentunya akan membawa perubahan terhadap ekonomi nasional dalam bidang perumahan bagi Indonesia. Semoga. (***)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.