BPSDM Rancang Peraturan Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN

Editors choice
0

JAKARTA, EKSPRESNEWS.COM – Dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pengaturan tersebut terdapat dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Jalur Pendidikan.

Lebih lanjut dalam SE Menpan RB tersebut dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Dalam SE Menpan RB tersebut disampaikan bahwa tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi, dengan persyaratan memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS, memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. Selain itu PNSmemiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang dalam pelanggaran disiplin dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Terkait pengembangan jalur pendidikan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melakukan pembahasan yang nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, di Jakarta, Senin (3/1). Sekretaris BPSDM Herman Suroyo menyampaikan bahwa beberapa hal yang perlu dilakukan pembahasan dan konfirmasi antara lain yaitu Nomenklatur Tugas Belajar atas biaya sendiri di dalam Raperpres tentang Tugas Belajar disebutkan Tugas Belajar Kondisi Tertentu sedangkan di SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 disebutkan Tugas Belajar Biaya Mandiri dan belum adanya mekanisme pengajuan sampai dengan penetapan keputusan tugas belajar mandiri/kondisi tertentu dan format perjanjian tugas belajar biaya mandiri/ kondisi tertentu terutama yang dibebaskan dari jabatan.

Sebagaimana diketahui dalam Program Legislasi Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 45/KPTS/ 2021, BPSDM BPSDM mengusulkan 4 (empat rancangan Peraturan Menteri PUPR antara lain Rapermen PUPR tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN, Rapermen PUPR Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor. 07 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN Bidang Teknik PUPR, Rapermen PUPR Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum dan Rapermen PUPR Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum. Peraturan Perundang-Undangan yang telah terbit dan di-Undangkan menjadi Peraturan Menteri PUPR yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR nomor 06/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum. (Abdi)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.