BPN Padang Pariaman Gelar Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan

0

PADANG, EKSPRESNEWS.COM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan kasus pertanahan di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa, 23 November 2021 di ZHM Premier. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh walinagari se-Kabupaten Padang Pariaman, KAN se-Kabupaten Padang Pariaman, Kejari Padang Pariaman, dan Polres Padang Pariaman.

Kepala Kantor BPN Padang Pariaman Gatot Teja Pratama kepada EkspresNews mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan dan arahan kepada Walinagari dan KAN dalam rangka pembuatan kelengkapan persyaratan alas hak dalam rangka pemenuhan untuk masyarakat, tujuannya agar tidak terjadi sengketa, konflik pertanahan.” ujar Gatot yang didampingi Kajari Pariaman, Azman Tanjung.

Dijelas Gatot, untuk jumlah perkara, katanya, ada 35 sengketa, 58 perkara, dan masih berjalan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, Kajari Pariaman Azman Tanjung menyebutkan kegiatan ini sangat bagus dan strategis karena senantiasa memberikan pembinaan dan sosialisasi hukum terutama persoalan pertanahan ini. “Kejaksaan sangat siap, apapun penanganan yang dibutuhkan oleh BPN terkait hukum. Demikian dimintai pendapat dan saran. Apalagi persoalan mafia-mafia tanah, kami komit untuk pendampingan,” ujar Azman Tanjung.

Dalam acara sesi tanya jawab, salah seorang peserta Walinagari Sungai Buluh Barat Yonedi berharap BPN Padang Pariaman meminta ijin BPN memberikan Peta tanah yang masuk kedalam tanah negara. Dijawab oleh Kakan BPN Padang Pariaman Gatot Teja Pratama bahwa ada aturan tentang informasi publik, kalau data pertanahan itu yang dikecualikan. Karna jika diberikan semua, bisa terjadi pemalsuan nantinya. “Contoh, warkah ini punya si A, lalu si B minta, kami harus mengajukan dulu ke Kanwil. Kalau diijinkan baru kami keluarkan. Tapi kalau data tanah negara ini tetap tidak bisa, karena dikecualikan,” ujar Gatot.

Gatot berharap, untuk administrasi pertanahan seharusnya dimulai dari Walinagari. Termasuk data terhadap batas-batas tanah, seharusnya di Walinagari sudah tersusun dengan rapi. “Untuk administrasi pertanahan seharusnya dimulai dari tataran nagari. Sekarang yang jadi pertanyaan, mampukah nagari memiliki data tersebut?” ungkapnya.

Sementara itu, Walinagari Singguling bertanya bahwa masyarakat datang dengan memberikan alas hak kepada nagari, lalu apa saja konten-konten struktur alas hak? Alas hak pusaka tinggi, harus ada ranji diketahui oleh Mamak Kepala Waris, Mamak Kepala Suku, KAN dan Walinagari, serta penguasaan fisik bidang tanah. Begitu juga dengan tanah pusaka rendah, surat jual beli dibawah tahun 1997. “Ulayat nagari, surat SK KAN. Kalau tanah negara harus ada berkas tanah itu sebelumnya tanah apa,” tutur Popi, pegawai BPN Padang Pariaman. (Abdi)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.