PADANG PANJANG – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampaikan Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 beserta Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).
Pidato tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI, yang diikuti secara virtual oleh Penjabat Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Pimpinan Sementara DPRD, Imbral, SE, Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, ME, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Presiden Jokowi mengatakan indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% pada 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03%. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83%.
“Upaya perbaikan di sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran pada 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37,2% menjadi 21,5% pada 2023,” ujarnya.
Jokowi juga menyampaikan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta pada 2024. Di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.
“Peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap. Yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” paparnya lagi.
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut, inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%. Karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.
“Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh insentif fiskal yang kompetitif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” jelasnya.
Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun. Anggaran Pendidikan dialokasikan Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
Sedangkan Anggaran Perlindungan Sosial dialokasikan Rp504,7 triliun, Anggaran Kesehatan Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari Belanja Negara. Anggaran Ketahanan Pangan direncanakan Rp124,4 triliun. Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp400,3 triliun.
Tingkat pengangguran terbuka pada 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7–8%. Rasio gini dalam kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.
“Kita berharap Pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (Dian)
