Awasi Pelanggaran di Lembaga Siaran, KPID Dan Bawaslu Sinergi Libatkan Semua Unsur

0

EkspresNews.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar berharap adanya pengawasan partisipatif dari Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan juga unsur lainnya agar turut andil dalam mengawasi pelanggaran Pemilu di lembaga penyiaran.

Komisioner bidang pengawasan isi siaran KPID Sumbar, Robert Cenedy menjelaskan, seluruh unsur memiliki peranan dalam pengawasan lembaga penyiaran pada musim Pilkada sekarang ini, terutama tentang muatan iklan kampanye yang diterbitkan, seperti melalui televisi, radio, termasuk oleh media online dan cetak. Sebab iklan kampanye tersebut haruslah sesuai dengan jadwal yang telah diatur dan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Iklan kampanye bisa ditayangkan di lembaga penyiaran resmi mulai 22 November hingga 5 Desember 2020. Jika pasangan calon, tim sukses dan relawan menerbitkan diluar jadwal, Ini pelanggaran, makanya perlu adanya pengawasan seluruh unsur di masyarakat,” jelas Robert Cenedy kepada Awak media ini, Minggu (22 /11) di kantor Bawaslu Solsel Padang Aro.

Artinya, penayangan iklan kampanye hanya diperbolehkan selama 14 hari dengan frekuensi atau durasi pemutaran yang telah ditentukan oleh KPU.

Oleh sebab itu, sebut Robert, KPID melibatkan tokoh masyarakat, organisasi, dan unsur lainnya untuk mengintensifkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran sebagai media mensosialisasikan paslon, untuk itu butuh sukarelawan dalam membantu pengawasan setiap konten siar lembaga penyiaran baik radio maupun televisi.

Sebab, dimomen Pilkada ini, seluruh paslon peserta pemilu berfikirnya bagaimana bisa meningkatkan popularitas mereka ke publik melalui media.

“Nah, peran media ini tentu bisa berdampak positif dan negatif bagi pasangan calon kepala daerah. Karena itu, lembaga penyiaran jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak oleh paslon dan merugikan calon lainnya,” paparnya.

Robert meminta isi konten penyiaran jangan sampai ada yang memojokkan dan adanya ketidakberimbangan dalam hal publikasi informasi ke publik.

Karena itu pihak KPID memastikan akan terus memantau isi konten lembaga penyiaran yang melibatkan unsur-unsur di masyarakat dalam menjaga Pilkada yang baik dan berkualitas. terangnya

Terutama untuk jenis konten yang berhubungan dengan materi Pilkada pasangan calon, dan dinamika politik dari kubu paslon.

“Selain frekwensi pemutaran ditentukan durasinya, juga pemberitaan harus seimbang dan adil,” paparnya.

Iklan kampanye boleh 14 hari, peserta memiliki ruang dan kesempatan yang sama. Media elektronik, online jangan terlalu mudah menyiarkan dan di manfaatkan salah satu paslon.

Pihak KPID Sumbar, akan terus mengawasi penyiaran paslon di televisi dan unsur pelanggaran yang ada dalam isi penyiaran.

“Sanksi bisa pencabutan izin penyiaran bagi televisi, hal ini sebagai bentuk resiko bagi lembaga penyiaran yang tidak sesuai dengan aturan penayangan iklan kampanye di televisi maupun radio,” tegasnya.

Sementara, Koordinator HPP dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solok Selatan, Suriyanti mengatakan, berkaitan akan dimulainya iklan kampanye di media cetak, elektronik dan online pada 22 November 2020.

Adanya sosialisasi yang dilakukan KPID Sumbar, termasuk pengawasan oleh Bawaslu, organisasi, dan unsur masyarakat merupakan sinergi untuk mensukseskan jalannya Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang.

“Apakah iklan kampanye atau pemberitaan kampanye ada unsur pelanggaran pemilu, karena itu melibatkan partisipatif masyarakat,” jelasnya.

Tokoh masyarakat, Syarkawi Azis mengatakan, siap membantu KPID dan Bawaslu dalam pengawasan pelanggaran pemilu.

“Kita menghimbau agar paslon, timses dan relawan tidak melakukan pelanggaran pemilu. Dan jadilah sebagai peserta pemilu yang baik,” bebernya.(Zaki)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.