EkspresNews.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak pada 9 Desember 2020, menuai pro dan kontra. Pasalnya, sebagian kalangan berpendapat agar pelaksanaan Pilkada ditunda mengingat masih adanya covid-19 dan sebagian lagi berpendapat agar tetap dilaksanakan. Melihat hal tersebut, anggota DPD RI, Alirman Sori, angkat bicara.
“Kalau ingin masyarakat kita aman, dalam kondisi pandemi saat sekarang ini, tidak ada salahnya ditunda dulu. Kalau pun ditunda, tidak akan kiamat republik ini. Bagi daerah yang akan berakhir masa jabatannya, kan ada PJ atau Plt,” katanya, saat sosialisasi empat pilar bersama keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, di gedung LKKS Sumbar, jalan Pramuka, Rabu (23/9).
Ia menambahkan, bila pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan, maka akan berdampak buruk pada masyarakat. “Bila pilkada tetap dilaksanakan, maka harus menilai berbagai aspek, diantaranya aspek kemanusian dan ini perlu dikaji lebih mendalam,” imbuhnya.
Ia menegaskan, dalam menjalankan demokrasi tentunya harus dilihat nilai-nilai kemanfaatannya. “Sebagai warga negara kita harus bisa mempraktekkan pancasila, dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya.
Alirman Sori, yang merupakan dapil asal Sumbar meminta, pro dan kontar pelaksanaan pilkada janganlah menjadi ajang perpecah belahan. “Dalam kondisi bagaimanapun,saya berharap tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” pintanya.
Baca Sejarah
Terkait dengan adanya pernyataan dari tokoh nasional yang mengatakan, masyarakat Sumbar kurang pancasialis, membuat anggota MPR/DPD RI dari dapil Sumbar, tersinggung. Ia menilai orang yang mengatakan hal tersebut, harus belajar banyak dengan membaca sejarah dan datang ke Sumbar.
“Sebelum Indonesia merdeka, tokoh-tokoh asal sumbar telah melaksanakan butir-butir pancasila. Bila ada yang mengatakan orang Minang, kurang pancasialis ini pernyataan yang salah, dan ini pernyataan yang keliru,” tegasnya.
Ia berharap, agar kejadian ini tidak lagi terjadi, sehingga menimbulkan keributan ditengah-tengah masyarakat. (Eko/Abdi)
