Agung Budi Margono : Potensi Aset BUMD Jateng 91 Triliun Dengan 11 BUMD Kalau Dikelola Sungguh Luar Biasa

0

SEMARANG, EKSPRESNEWS.COM – Pemerintah daerah berdasarkan UU no 32 tahun 2004 pasal 2 dan 3 tentang Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan daerah bersama-sama DPRD dengan mengikuti asas otonomi dan tugas pembantuan. Penerapan otonomi daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan secara administratif untuk mengatur urusannya sendiri yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di ranah lokal. Selain kewenangan administratif, daerah juga mempunyai kewenangan unruk mengatur keuangannya sendiri atau biasa disebut dengan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal menjadi penting sebab dalam menjalankan prinsip otonomi, pemerintah daerah harus didukung oleh faktor sumber daya ekonomi. Pada dasarnya dalam otonomi, kemampuan daerah dalam memenuhi keuangan adalah hal yang penting.

Salah satu sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. Dalam hal ini PAD dapat dijadikan alat/tolok ukur untuk menilai perkembangan ekonomi di suatu kabupaten/kota.

Anggota Komisi C DPRD Prov Jateng Agung Budi Margono menjelaskan rencana pendapatan pemerintah di 2022 sebesar 27,4 triliun, dari 27,4 triliun berasal dari PAD 15,69 triliun ini terdiri dari pajak,retribusi termasuk deviden.

Dalam BUMD potensi yang bisa diharapkan dari rencana ini adalah 528 miliar. 528 M dari PAD itu baru bisa memberikan kontribusi 3,3 persen,” ucapnya

Menurut Agung ” Kita masih mempunyai pekerjaan rumah yang sangat besar kepada pengelolaan BUMD kita agar supaya proporsi antara pajak daerah yang dibebankan kepada masyarakat dan kemampuan pengelolaan aset milik daerah khususnya di BUMD harus semakin optimal.

Lebih lanjut dirinya sangat berharap OPD yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD bekerja maksimal.

Potensi aset BUMD kita 91 triliun dengan 11 BUMD kalau dikelola sungguh luar biasa. Kita ingin keuangan daerah semakin mandiri. Dimasa pandwmi target pendapatan pajak tidak bisa diharapkan bahkan masyarakat dalam kondisi terpuruk ekonomi,” ujar Agung.

“Maka sektor BUMD menjadi sektor yang berperan, memberikan sumbangsih kepada pemerintah sehingga pemerintah tidak dipuaingkan dalam.pembelanjaan harus ditopang dengan pendapatan daerah. ini masih sangat jauh sekali di angka 3,3 persen.

Mulai dari sekarang kita harus memilih mana BUMD kita dari 11 itu yang sehat, yang tidak sehat kita evaluasi jangan sampai tidak memberikan sumbangsih tapi malah jadi benalu,” terangnya saat menjadi nara sumber di prime topic Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah dengan tema ” Meningkatkan PAD Bersama BUMD Jateng ” yang disiarkan langsung MNC Trijaya FM di Gedung DPRD Prov Jateng Lantai 4 jalan Pahlawan no 7 Semarang, Rabu (29/9/2021).

Sementara Kepala Biro Perekonomian Prov Jateng,Eddy Sulistiyo Bramiyanto memaparkan Pemprov Jateng mengelola 11 BUMD ada tiga BUMD yang bergerak dibidang keuangan kemudian yang bergerak dalam penjaminan kredit. Kontribusi kita masih kecil kisaran 3,3 persen oleh karena itu kami mensupport prekonomian di-Jateng maupun di Kabupaten/Kota,” terangnya.

Lebih lanjut Bram mengungkapkan bisnis bisnis yang dikelola pemprov Jateng melalui 11 BUMD dengan aset 91 triliun sebagian bisnis resiko yang dikelola oleh perbankan. Dengan tetap berpedoman pada regulasi OJK kita bisa memberikan support lebih.

Menurutnya ada sekitar 51 triliun kredit yang dikucurkan pada masyarakat jateng sangat mendongkrak perekonomian belum lagi dari sektor UMKM. Dari pendapatan yang di kelola Pemprov jateng dari penyertaan modal awal 3,3 triliun deviden kita sudah 4,3 triliun kalau disertakan dengan modal dasar sudah lebih.

“PAD kita setiap tahun semakin meningkat sebagai OPD pengampu semua BUMD selalu kami lakukan audit, tidak hanya audit tahunan tapi audit kepatuhan, yang dikeuangan kami lakukan kepatuhan kredit, yang di enam keuangan kami lakukan audit operasional sehingga dari hasil audit kita evaluasi, dari hasil evaluasi apa yang harus dilakukan sehingga nantinya tidak membebani keuangan daerah,” pungkasnya

Pada kesempatan sama Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr. Hardi Winoto menjelaskan
kontribusi PAD kita sangat rendah sekitar 2-3 persen dari PAD. PAD kita sekitar 54 persen dari pendapatan kita keseluruhan kira kira 14 triliun itu masih didominasi pajak.

Maka kita harus meningkatkan pendapatan negara bukan pajak diantaranya laba BUMD ditingkatkan dan 11 BUMD yang dimiliki Pemprov Jateng juga harus ditingkatkan,” jelas Hardi.

Dalam penelitiannya Hardi mengungkapkan bahwa PAD non pajak masih didominasi Bank Jateng dan BKK, dia perhatikan PRPP baik selama pandemi maupun sebelum pandemi sumbangannya sangat rendah bahkan beberapa tahun tidak menyumbangkan pada PAD,” ungkapnya

Maka peran lokasi disekitarnya yang sangat strategis lebih ditingkatkan. Selain itu Trans marga Jateng juga perannya sangat kecil untuk sumbangannya mungkin hanya 1-2 persen,itu masih sangat kecil.

Potensi alam baik dipermukaan maupun didalam bumi sangat potensi sekali di Jateng, misalnya gagasan terkait gas alam untuk dieksplorasi di Jateng. Artinya kita tidak mengandalkan Bank Jateng dan BKK tetapi bisnis bisnis lain yang harus kita kembangkan tetapi kendala harus diperbaiki termasuk regulasi yang sangat kurang fleksibel yang harus kita lakukan karena potensi pendapatan negara non pajak antara lain penyewaan penyewaan lahan itu yang sangat besar sekali hampir dikuasai oleh BUMD,” tutupnya.

 ( Taufiq )
About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.