Ady Surya S.H., M.H : Pengakuan Adanya Pungutan Adalah Alat Bukti Pungli Kemenag Agam

0

EkspresNews.com – Bupati Agam Indra Catri saat dihubungi melalui pesan WA, mengatakan bahwa setelah dikonfirmasi melalui Bagian Kesra memang pada tahun 2016 dan 2017 belum ada anggaran untuk transportasi pada APBD Agam. “Karena Kemenag Agam tidak menyampaikan ketentuan tersebut. Baru tahun 2018 ada  permintaan dari Kemenag Agam dan langsung kita upayakan,” tulis Bupati Agam 2 periode itu kepada Indonesia Raya (Afiliasi EkspresNews), Jumat 8 Januari 2021.

Lebih lanjut dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Agam membantu membayarkan biaya bagasi calon Jemaah haji Agam dari daerah asal (Agam) ke asrama haji Padang mulai tahun 2018, sebelumnya kita tidak menganggarkan di APBD karena tidak diusulkan oleh Kakan Kemenag, baik selama kepemimpinan Bapak Hendri maupun yang sebelumnya. “Kakan Kemenag sebelum atau sesudah melakukan pungutan biaya transportasi tersebut kepada jemaah haji di Agam tahun 2016 dan 2017 tidak melaporkannya kepada Bupati,” terangnya.

Padahal, Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 35 ayat 1 dengan tegas menyebutkan : Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asala menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Malahan sekiranya pemerintah daerah tidak menganggarkan biaya transportasi tersebut, maka bupati/walikota harus meng-SK-kan biaya transportasi tersebut dengan persetujuan DPRD dan besaran biaya yang masuk akal.

Yang menjadi pertanyaan dasar saat ini adalah mengapa Kemenag Agam pada tahun 2016 dan 2017 tidak memberitahukan persoalan ini kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk dianggarkan bersama DPRD setempat? Pengamat hukum dan aktivis anti korupsi Ady Surya, S.H.,M.H dalam sambungan telepon kepada Indonesia Raya, Sabtu 9 Januari 2021 mengatakan sepertinya sudah ada rencana melakukan tindakan pungutan liar.

“Seharusnya Kemenag Agam melaporkan kepada Bupati untuk dianggarkan, bukan mendiamkannya dan meminta kepada jemaah haji. Apalagi jika jemaah haji yang sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Agam mengatakan tidak mempermasalahkannya, ini malah bertambah salah lagi,” tutur Ady Surya mantan aktivis 98 itu.

Lebih lantang, Ady Surya mengatakan hal ini harus dibuka lebar terutama untuk pembelajaran dimasa yang akan datang bagi calon jemaah haji. Kegiatan pungli yang dilakukan oleh Kemenag Agam dengan dalih kepentingan jemaah itu sendiri sejatinya merusak dan menodai ibadah yang seharusnya bernilai sakral.

“Keikhlasan dalam melakukan pelanggaran hukum merupakan sebuah tindak pidana, jemaah itu menjadi korban. Sama halnya dengan pistol polisi menembak pengedar narkoba, tapi sipengedar meninggal, kalau hal ini dibiarkan tidak boleh, karena senjata disediakan untuk melumpuhkan bukan untuk membunuh,” ujar Ady lebih jauh.

Pendiri Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Univesitas Andalas ini berharap institusi kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar yang juga sudah menerima laporan pengaduan masyarakat bisa lebih menggali dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pungli ini. “Sebagai pembelajaran kepada calon jemaah haji agar ibadah tidak dikotori dengan maksiat pelanggaran hukum dan maksiat dalam pandangan agama. Ini yang patut kita khawatirkan, sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri namun tidak menemukan indikasi pungli, nyata-nyata kata ketua rombongan kepada Kejari Agam benar ada pungutan, itu (sudah) alat bukti,” ujar Ady lebih jauh.

Kata Ady Surya lebih lanjut, karena tidak ada permintaan dari Kemenag ke Pemkab Agam, wajar saja Bupati tidak mengetahui. Lantas, ungkap Ady Surya, kenapa pada tahun 2018 Kemenag Agam minta kepada Bupati? “Karena regulasinya begitu, bupati tentu tidak bisa lepas tangan terhadap hal ini, tidak dianggarkan oleh Kemenag, maka Pemkab menganggarkannya dengan kesepakatan bersama DPRD, itu yang terjadi tahun 2018 di Agam.

Ketika persoalan ini dikonfirmasikan kepada Kakanwil Kemenag Sumbar H. Hendri, S.Ag., M.Pd tidak memberikan komentar apapun sejak Kamis 7 Januari 2021. Pesan WA dan telfon juga tidak dibalas. Selain itu, Humas Kemenag Sumbar, Eri Gusmeldi mengatakan juga tidak bisa menghubungi Kakanwil Kemenag Sumbar, 9 Januari 2021. “Saya sekarang di Jakarta, tadi WA beliau (Hendri-red) juga belum ada dibalas,” tuturnya. (Abdi)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.