Ady Surya : Praktek Politik Uang Sangat Potensial Terjadi

0

EkspresNews.com – Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo” pada saat orang-orang tak berani berdemo, Ady Surya SH MH, melihat, praktek politik uang sangat potensial terjadi pada pilkada serentak yang digelar di balik sendi-sendi perekonomian rakyat yang tercabik-cabik akibat pandemi covid 19. Masyarakat tidak peduli siapa pun yang akan menjadi kepala daerah, yang dipedulikan masyarakat adalah uang atau materi lainnya untuk menyambung hidup dalam keseharian.

“Saya melihat praktek politik uang sangat potensial terjadi di tengah sulitnya perekonomian masyarakat ini. Karena itu, pasangan calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih,” ujar Ady Surya SH MH dalam sebuah wawancara telpon dengan Indonesia Raya, Kamis (24/9) pagi.

Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang menolak menjadi penasihat hukum para kaum koruptor ini lebih jauh dan serius mengatakan, bahwa kondisi pandemic covid 19 ini sangat potensial sekali terjadi demokrasi transaksional yang tidak bermutu dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berpolitik. “Demokrasi transaksional akan menghasilkan pemerintahan yang korup dan jauh dari asas pemerintahan yang baik serta akuntabel,” ungkap pendiri Lemabaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Fakultas Hukum Unand Padang ini.

Ady berharap, pilkada serentak ini ditunda pelaksanaannya karena di masa pandemic covid 19 serta kondisi perekonomian masyarakat yang morat-marit dan Negara yang sedang menghadapi resesi ekonomi sekarang ini. “Jika dipaksakan juga, ini sangat rentan terjadinya praktek politik uang atau demokrasi transaksional yang tidak bermutu,” papar Ady Surya SH MH yang namanya juga tercatat dalam sejarah pergerakan pemberantasan korupsi sebagai salah seorang pendiri FPSB yang pertama mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di Indonesia.

Ia juga meminta kepada Presiden RI Djoko Widodo untuk mengeluarkan Perpu dalam pengunduran pelaksanaan pilkada serentak ini. “Jika pilkada serentak ini tetap harus dilaksanakan,  kita minta penegakan hukum terhadap pasangan calon atau tim sukses yang ketahuanb menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain seperti beras, dan lain-lainnya yang tujuannya pasti untuk mempengaruhi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan. Jika perlu, didiskualifikasi,” ketusnya.

Di penghujung wawancara singkatnya dengan Indonesia Raya, Ady  kembali menyatakan bahwa penegakan hukum yang ekstrem terhadap pelanggaran-pelanggaran pilkada serentak seperti praktek politik uang atau demokrasi transaksional harus dilakukan.  Mantan aktivis 98 yang hingga sekarang masih konsisten melawan ketidak benaran ini mengharapkan, pemberian sanksi yang tegas jika terjadi praktek politik uang. “Jika terjadi praktek politik uang, kandidat harus didiskualifikasi. Saya menghimbau masyarakat untuk tetap konsisten terhadap pilihan nurani, walaupun didera kehidupan yang sangat sulit akibat pandemic covid 19 ini,” ujar pengagum berat pemikir politik yang disebut sebagai Bapak Republik “Tan Malaka” ini. (Harianof)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.