EkspresNews.com – Gaduh akibat ulah orang-orang pintar yang disebut wakil rakyat di DPR RI secara mendadak mensahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di tengah kondisi rakyat terjepit virus mematikan covid 19 yang kian hari kian mengganas mengakibatkan tercabik-cabiknya sendi-sendi perekonomian rakyat, sehingga menimbulkan reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Seharusnya orang-orang pintar yang duduk di DPR RI merenungkan tentang banyak undang-undang yang diuji materi di MK sebagai bukti bahwa undang-undang itu belum mencerminkan kehendak rakyat, apalagi Omnibus Law, RUU Cipta Kerja yang disahkan secara mendadak di saat rakyat tengah dihantui virus mematikan covid 19 serta perekonomian rakyat yang porak poranda, ini sangat melukai perasaan rakyat,” ujar Ady Surya SH MH dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Kamis (15/10) pagi.
Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo” ini melihat, bahwa kita kembali ke system otoritorianisme, wakil rakyat tidak lagi akomodatif, responsive, dan tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap bangsa Indonesia. “Seharusnya di era virus mematikan covid 19 yang kian mengganas dari hari ke hari dan memporakporandakan pendidikan, terutama sekali pemenuhan kebutuhan minimal masyarakat, seharusnya wakil rakyat dapat merasakan,” kata Ady Surya SH MH.
Seharusnya, kata pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) kian serius, wakil rakyat mencarikan formulasi yang jitu dan strategis untuk membangkitkan sumber daya bangsa dalam menyonsong pendidikan on line sekarang. “Kalau seperti sekarang juga akan terjadi lost generation harapan untuk masa depan karena mempunyai gizi buruk, ini akan memporak-porandakan bangsa dalam arti konfrehensif,” ucap pendiri Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Fakultas Hukum Unand Padang ini.
Advokat & Aktivis Anti Korupsi ini meminta, kondisi yang tidak responsifnya legislative di Indonesia kita harapankan rakyat mencabut mandatnya kembali. “Kita minta partai politik untuk merecall anggota parlemen yang tidak responsive dan aspiratif terhadap kepentingan bangsa. Kita juga minta masyarakat untuk bersatu mencabut mandatnya kembali kepada anggota DPR yang telah mengkhianati kedaulatan rakyat. Ini menunjukan bahwa DPR tidak lagi menghiraukan aspirasi rakyat kecuali aspirasi kepentingan sendiri,” ketus Ady Surya SH MH.
Menurut Ady, seharusnya DPR berada dalam barisan membela rakyat, bukan melawan arus suara rakyat. “Anggota DPR harus ingat bahwa mereka tidak lebih dari sekedar wakil rakyat, yang seharusnya peka dan menuruti kemauan dan perasaan rakyat akan keadilan. Anggota DPR diminta memperlihatkan empati pada rasa keadilan rakyat yang diwakilinya,” ujar mantan aktivis YLBHI ini. (Harianof)
