ABK Mogok Kerja, Layanan Kapal Penumpang Antar Pulau Mentawai Terhenti

0

Mentawai, EkspresNews.com – Anak Buah Kapal (ABK) antar pulau di Kepulauan Mentawai tuntut pencairan gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan selama empat bulan sejak di serahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga . Jika tuntutan itu tidak dihiraukan, mogok kerja akan dilakukan.

Hal itu dikatakan Putra selaku Kapten Kapal Motor (KM) Simasin, saat dimintai keterangan usai melakukan tuntutan beserta ABK antar pulau lainnya di Dinas Perhubungan Mentawai Senin, (9/8/2021).

“Kalau tuntutan kami kawan-kawan ABK tidak direspon, maka kami tidak akan berlayar, sampai ada kepastian gaji dan tunjangan kami dibayar” katanya.

Sementara Plt. Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Tohap Martua Nababan saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, sejak adanya regulasi bahwa barang milik daerah harus dikelola pihak ketiga berdampak pada proses pembayaran operasional kapal antar pulau dan hak ABK macet.

“Untuk operasional kapal, proses pengelolaan barang milik daerah tidak terpenuhi unsur-unsurnya, sehingga masalah pembayaran terkendala, kendalanya kan barang milik daerah ini harus dikelola oleh pihak ketiga dan harus ada kontribusi dari mereka, ini kan tidak ada, kapal milik kita, harusnya kapal dan ABK dari pihak ketiga” tuturnya.

Lebih lanjut Tohap menegaskan, pihak ketiga juga bertanggung jawab menggaji ABK karena pengelolaannya juga diberikan kepada pihak ketiga.

“Sekarang ini kapal dan ABK dari kita, ini yang menjadi kendala kita. Seharusnya ada turunan Perbup yang mengakomodir untuk pengelolaan barang milik daerah ini, kalau di Permendagri itu mereka harus membayar kontribusi ke kita, dan pihak ketiga pun harusnya juga bertanggung jawab menggaji ABK ” jelasnya.

Lanjutnya, sejak keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapal milik Pemda Mentawai tersebut, saat ini tak lagi dapat dikelola oleh daerah.

Dari pantauan EkspresNews.com dilapangan, sejumlah tokoh agama, LSM dan masyarakat pengguna jasa kapal antara pulau di Kepulauan Mentawai mempertanyakan persoalan tidak berlayarnya kapal antar pulau yang melayani 3 pulau besar di daerah yang dijuluki Bumi Sikerei itu.

Mereka berharap pihak terkait harus mampu mencari solusi dan menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya, sehingga layanan angkut penumpang kapal kembali normal. (PM)

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.