EkspresNews.com – Infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam konsep ekonomi, infrastruktur merupakan tempat bertumpu kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan mungkin dapat dicapai tanpa tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (Disprasjal Tarkim) Sumbar, Ir Suprapto, M.Si mengatakan perlunya kebijakan pembangunan infrastruktur yang tepat. Ketepatan pembangunan infrastruktur ini diukur dari optimalisasi sumber daya alam yang ada serta penggunaan sumber daya manusianya.
“Oleh karena itu, untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini melalui Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (Disprasjal Tarkim) telah menyusun Program Utama Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat yang memerlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Pembangunan direncanakan terdiri dari beberapa buah bidang, diantaranya Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Bangunan dan Gedung, Bidang Permukiman dan Bidang Persampahan,” urainya.
Di Bidang Jalan dan Jembatan, Disprasjal Tarkim memprogramkan beberapa buah jaringan jalan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa provinsi tetangga seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Diantaranya Jalan Air Bangis-Bunga Tanjung-Teluk Ketapang-Tapanuli Selatan (Sumut) sepanjang 105 Km. Jalan Simpang Empat-Panti-Rao-Rokan (Batas Riau) ditambah dengan 3 jembatan dengan total panjang 80 Km.
Selanjutnya, Jalan Padang-Muko Muko (Batas Bengkulu) sepanjang 230 Km. Jalan Tol Padang-Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau dengan panjang jalan 139 Km. Adapun untuk jalan Kelok Sembilan-Pangkalan-Sialang-Gelugur-Batas Riau sepanjang 105 Km.
Dijelaskan Suprapto, untuk jalanTiku-Sasak-Air Bangis-Batas Provinsi Sumut infrastruktur jalan terhubung nantinya ada sepanjang 160 Km. Sementara itu, jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung-Sungai Dareh-Simpang Koto Baru-Tj. Simalidu-hingga batas Jambi ada sepanjang 100 Km.
“Lubuk Selasih hingga Batas Jambi sekitar 179 Km, Muaro Kalaban hingga Batas Jambi 125 Km dan jalan Pasar Baru Alahan Panjang hingga Batas Riau melalui Teluk Kuantan sepanjang 120 Km serta jalan Trans Mentawai sepanjang 378 Km,” urai Kepala Dinas Suprapto secara detil kepada Indonesia Raya beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut dikatakannya, program strategis infrastruktur jalan yang akan menghubungkan hingga provinsi tetangga ini memerlukan dana mencapai Rp 45.797.500.000.000. Kendati demikian, Suprapto mengatakan rincian jalan tersebut termasuk pengembangan infrastruktur jalan penunjang pengembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. “Ini semua bertujuan guna menunjang pelabuhan-pelabuhan besar di Sumatera Barat seperti Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Teluk Ketapang, Pelabuhan Panasahan dan Bandara Internasional Minangkabau,” terang Suprapto.
Selain itu, juga diprogramkan infrastruktur jalan penunjang pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dan dua buah jaringan jalan penunjang Kota Padang menjadi Kota Metropolitan. “Yaitu jalan pantai dan jalan lingkar timur Kota Padang. Akses jalannya mulai dari Jalan Teluk Bayur-Nipah-Padang-BIM (jalan pantai) dan Bungus-hingga Simpang Kalumpang (jalan lingkar timur),” jelasnya.
Untuk panjangnya, Kadis Prasjal Tarkim mengatakan total dari dua jalur tersebut adalah 65 Km dengan total kebutuhan anggaran masing-masing Rp 750 miliar dan Rp 600 miliar.
Selain pembangunan jaringan jalan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memprogramkan Rehabilitasi/Rekonstruksi beberapa buah bangunan gedung pemerintah yang rusak dan runtuh akibat gempa bumi tanggal 30 September 2009 silam. Sekaligus akan membangun shelter-shelter dibeberapa buah Kabupaten/Kota di sepanjang pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat.
“Ada banyak gedung pemerintah yang rusak dan runtuh akibat gempa 2009 lalu, sehingga kebutuhan anggaran mencapai Rp 1.097.100.000.000,” terang Suprapto.
Beberapa shelter yang dibangun seperti shelter di Koto Tangah, Korem Kota Padang, Lantamal Kota Padang, Mesjid di Kelurahan Batang Kubung Ganting, Perempatan Jalan Jhoni Anwar Lapai, shelter di Gunung Pangilun serta di LP Muaro Padang. “Sementara itu, di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Mentawai juga dibangun shelter,” katanya.
Dan terakhir, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Barat, pemerintah juga memprogramkan bantuan stimulan untuk rumah tidak layak huni, fasilitas air bersih dan pembangunan dua buah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman, yang sebelumnya telah dibangun juga dua buah TPA Sampah Regional di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Solok.
“Adapun kebutuhan dana untuk membangun TPA Sampah Regional Sijunjung dengan luas 10 Ha dan TPA Sampah Regional Padang Pariaman dengan luas yang sama, masing-masing menghabiskan anggaran Rp 20 miliar sehingga total Rp 40 miliar,” ujar Suprapto.
Khusus untuk bidang permukiman, adanya bantuan teknis, sosialisai, fasilitas dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 10000 unit, pembangunan SPAM Regional Agam Bukittinggi, Solok-Kabupaten Solok, dan Kabupaten Limapuluh Kota-Payakumbuh. Lebih lanjut, Suprapto mengatakan pembangunan Rusunami dan Rusunawa serta pengelolaan air minum Sumatera Barat yang akan menghabiskan dana 2,8 triliun.
“Tentu semuanya akan berujung pada peningkatan infrastruktur hingga peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih baik ke depannya. Harapannya semua masyarakat dapat membantu kelancaran program strategis pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat ini bisa berjalan dengan baik dan sukses,” tutup Suprapto.
(Abdi)
