KPK Ganti Rugi Rp 100 Juta kepada Mantan Hakim Syarifuddin
EkspresNews.com – Mantan hakim Syarifuddin Umar menerima pembayaran ganti rugi dari KPK atas gugatan adanya tindakan perbuatan melawan hukum. Uang ganti rugi tersebut diterima sebanyak Rp 100 juta. Pertemuan pembayaran ganti rugi ini dilakukan di ruang rapat lantai II Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemberian uang tersebut melalui panitera I Gede...
Wagub Nasrul Abit : Staf Mesti Berikan Informasi Yang Benar Kepada Pimpinan
EkspresNews.com – Kejadian kasus pelantikan beberapa eselon II di Pemkab Lima Puluh Kota oleh Wakil Bupati, sementara Bupati sedang cuti menunaikan ibadah haji tahun ini, menjadi sesuatu insiden yang tidak baik dalam penyelenggaraan pemerintah di Sumatera Barat. Jelas pelantikan tersebut tidak syah dan tidak sesuai dengan kewenangan wagub sesuai aturan berlaku....
Ir. Alkaf : Langkah Maju Infrastruktur Kota Solok
Pembangunan infrastruktur wilayah menunjukkan perkembangan suatu daerah. Tertinggal atau tidaknya juga bisa dilihat dari bagaimana peran pemerintahnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah Kota Solok berupaya untuk meningkatkan laju pembangunan demi terwujudnya infrastruktur yang memadai. EkspresNews.com – Dalam daftar kegiatan tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja...
Surati Kemendagri, Revitalisasi Kantor OPD Kota Solok Mendesak
Peningkatan kinerja institusi dan pelayanan umum bagi sebuah pemerintahan adalah hal yang mesti dilaksanakan. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). EkspresNews.com – Perubahan tersebut turut membuat struktural di...
WINRIP Lubuk Alung – Kuraitaji, Pemborosan Keuangan Negara
EkspresNews.com – ADVOKAT & Aktivis Anti Korupsi yang juga tercatat sebagai pendiri Badan Anti Korupsi (BAKO) jauh sebelum ICW berdiri, Ardyan SH MH, melihat, perencanaan 5 paket WINRIP di Sumbar ini belum konfrehensif, belum ada sinkronisasi antar lembaga, antar bidang dalam perencanaan sebuah pembangunan. Dalam hal ini selalu muncul timpang...
- 1
- 2
