12 Tahun Hukuman Konten 19 Detik “Pemersatu Bangsa”

0

EkspresNews.com – Jagat pemberitaan media daring awal pekan ini dihebohkan karena pengakuan dari artis cantik yang video syurnya tersebar dengan durasi 19 detik. Pengakuan itu sontak menjadi perbincangan luas karena yang bersangkutan sempat menyanggah. Benar sekali, isi pemberitaan saat ini lebih banyak persoalan yang sebenarnya tidak krusial disaat Pandemi Covid-19 melanda. Penyakit yang tidak ada kejelasan kapan berakhirnya membuat orang-orang berada di rumah, membuat netizen lebih sering memberikan komentar persoalan “pemersatu bangsa” ini.

Seperti komentar salah seorang netizen, katanya melihat sosok artis top Gisel ini cantik enerjik dan etikanya tinggi dan semangat selalu riang. Gesel ini pintar dan cerdas kok akhirnya seperti ini, sebenarnya itu hal pribadi yang tidak banyak yang tahu. Dalam lautan bisa diukur dalam pikiran dan hati tidak bisa diukur tapi disayangkan vidio sexnya yang bukan dengan mantan suaminya memalukan.

Persoalan ini, katanya akan berimbas kemana-mana mungkin ke putrinya mungkin ke mantan suaminya dan keluarganya hingga kena sanksi hukum dan bisa diadili di penjara. Itulah hidup ini harus mawas diri.

Namun esensinya bukan pada soal video atau penetapan artis itu sebagai tersangka. Melainkan tata krama kejulitan para masyarakat untuk tetap berkomentar. Seperti apa yang dikatakan tokoh kartun Squidword “kenapa berita-berita lokal selalu saja membicarakan hal bodoh”. Hematnya adalah letak konten pemersatu bangsa itu mengapa harus menjadi konsumsi publik, lalu mengapa pula harus menjadi perhatian hukum?

Kelalaian dalam menyimpan hingga video itu tersebar? Bahkan dalam UU Pornografi disangkakan Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 28 atau pasal 8 UU No 44 tentang Pornografi. Pasal berlapis ternyata dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Dalam pasal 4 ayat 1 UU No 44 Pornografi tertulis bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Adapun konten yang dianggap pornografi mencakup enam hal, yaitu persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Tertera pada Penjelasan Pasal 4 Ayat 1, dipaparkan bahwa yang dimaksud ‘membuat’ dikecualikan jika diperuntukan dirinya sendiri atau kepentingan sendiri.

Dilansir dari situs Hukum Online yang dipaparkan Josua Sitompul, S.H., IMM, dalam hal pembuatan video yang disetujui para pembuat, maka penyebaran oleh salah satu pihak baik sengaja maupun tidak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana.

Pasal 8

Pada pasal 8 UU Pornografi tertulis, setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan.

Dengan kata lain, meski kedua pemeran video sama-sama memberikan persetujuan pembuatan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut tetap dianggap sebuah pelanggaran.

Pada Penjelasan Pasal 8, tertera pengecualian. Di sana tertulis bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, (maka) pelaku tidak dipidana.

Pasal 29

Pada Pasal 29 UU Pornografi dijelaskan mengenai pidana. Isinya sebagai berikut.

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Tapi kata salah satu cuitan di twitter, kenapa si koruptor yang miliaran bahkan sampe yang triliunan cuma 2-5 tahun, sedangkan yang 19 detik 12 tahun dan dijadikan duta pemersatu bangsa 12 tahun. Gimana donk? (***)

Comments

comments

About author

redaksi

Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat.