Friday Apr 18, 2014

Presiden Tandatangani Perppu MK

By Vai - Thu Oct 17, 11:46 pm

EkspresNEWS.com – Kemelut di tubuh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu di sikapi Presiden dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang baru ditanda tangani malam ini 17 oktober 2013.

Menurut Media rilis yang diterima EkspresNews, Perppu ini merupakan hasil pertemuan dengan para Pimpinan Lembaga Negara di Kantor Presiden pada 5 Oktober 2013, yang melahirkan kesepakatan bahwa perlu diambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk membantu penyelamatan institusi Mahkamah Konstitusi (MK) pasca tertangkapnya mantan Ketua MK Non-Aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Poin-poin dari Perppu ini antara lain (a) Penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi; (b) Memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; dan (c) Perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Tidak hanya itu, Perppu ini juga memperkuat kembali posisi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim konstitusi dan bahkan dalam proses seleksi. Dalam hal kriteria pencalonan hakim misalnya, Perppu ini mensyaratkan hakim MK tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Di samping itu, calon hakim konstitusi juga harus terlebih dulu melewati uji kelayakan dan kepatutan oleh 7 orang tim Panel ahli yang dibentuk oleh KY yang isinya.

Perppu ini juga diklaim memperbaiki sistem pengawasan hakim dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang sifatnya permanen. MKHK ini dibentuk  dibentuk bersama oleh KY dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang terdiri dari; satu orang mantan hakim konstitusi; satu orang praktisi hukum; dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan satu orang tokoh masyarakat.

(*/Armanda Pransiska)