Pekerjaan PT NK yang telah Selesai Harus Dibongkar

Pekerjaan PT NK yang telah Selesai Harus Dibongkar

Praktek memanipulasi volume proyek ibarat fenomena gunung es, sedikit saja yang diketahui rakyat sebagai pembayar pajak. Sisanya tersembunyi di kedalaman lautan. That question, kenapa praktek memanipulasi volume proyek ini bisa terjadi ?

EkspresNews.com – JAWABAN sederhana dari pertanyaan di atas, pasti karena ada kolaborasi antara PPK dengan kontraktor pelaksana. Sebab, kejahatan itu terjadi bukan karena niatan, tapi karena ada kesempatan (N+K). Logika sederhananya, tak mungkin kontraktor pelaksana pekerjaan WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin PT NINDYA KARYA berani memanipulasi volume proyek atau mengurangi volume proyek atau mengurangi anggaran pelaksanaan tanpa sepengetahuan PPK.

diduga besi bekas, tidak sesuai ukuran dan begol jaraknya tidak sesuai bestek nya - CopyDengan mata telanjang kita melihat pekerjaan WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin dengan dana Rp 147 Milyar dari pinjaman Bank Dunia (World Bank) yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT NINDYA KARYA banyak volume yang dimainkan. Sebagian dari beton PRECAST penutup saluran drainase ada pabrikan, dan sebagian lagi ada yang dicetak di lokasi. Logikanya, jika speknya minta pabrikan itu tidak ada alasan bagi kontraktor untuk mencetak sendiri. Artinya, beton PRECAST penutup saluran drainase pabrikan mutu yang diminta pasti sesuai spek. Sebab, pengawasan dan pengujian beton-nya ada SOP-nya. Sebaliknya, jika dicetak sendiri oleh kontraktor dilokasi siapa yang mengawasi, bagaimana cara pengujiannya, dan bagaimana menempa kekuatan beton atau mutunya.

Permainan pelaksanaan pekerjaan saluran terlihat pada pemakaian besi yang tidak memakai PRECAST pabrikan, besi diduga tidak sesuai ukuran besi yang di dalam spek. Ironisnya lagi, jarak begol pasangan besi untuk PRECAST tersebut diduga kuat juga tidak sesuai dengan spek. Malah informasi yang dihimpun, ada temuan material bodong split untuk beton, setelah ketahuan baru ditukar dengan split asli. That question anymore, mungkinkah ini terjadi tanpa pembiaran oleh PPK ?

Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, pekerjaan yang telah selesai dikerjakan PT NINDYA KARYA ini harus dibongkar kembali. Bukankah teori kejahatan mengatakan, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. persoalannya sekarang lagi, terletak antara kemauan dan kemampuan aparat hukum kita yang konon katanya profesional.

Kita tidak ingin, pekerjaan WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin yang sumber dananya hutang dari Bank Dunia ini seperti apa yang dikatakan ilmu korupsi, bahwa proyek-proyek mercusuar itu perlu muncul setiap tahun, sehingga selalu ada rupiah yang akan dikuras, ditutupi pertanggung jawaban yang cantik dan mulus, hasilnya bisa ditimbun untuk 7 turunan. Dari perspektif ilmu korupsi itu, maka proyek-proyek mercusuar justeru bisa menimbulkan sumber kebocoran anggaran dan karena itu harus dipelihara.

Yang perlu diketahui, pinjaman Bank Dunia itu masuk hutang negara dalam APBN, yang nota bene juga hutang rakyat. Karena itu, pemeriksaan pekerjaan saluran yang telah tertutup dari beton PRECAST harus dilakukan. Yang kita herankan, kenapa di dalam pengawasan pelaksanaan proyek ini tidak ada evaluasi dari pengguna anggaran. Kemungkinan ada penyimpangan dari kontrak proyek yang potensial menimbulkan kerugian keuangan negara.

Secara logika sederhana, seharusnya di dalam pengerjaan proyek oleh kontraktor pelaksana pengawas atau PPK harus melakukan pengawasan pada pihak ke tiga, dalam hal ini kontraktor pelaksana PT NINDYA KARYA, apa bila kinerja PT NINDYA KARYA menyimpang dari kontrak atau terjadi pengurangan volume proyek yang tidak sesuai spek, PPK harus melakukan pembongkaran terhadap pekerjaan itu, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara yang banyak.

Pinjaman Bank Dunia (Wolrd Bank) untuk pelaksanaan proyek WINRIP Ruas LA-SCC senilai Rp 147 Milyar ini harus dipertanggung jawabkan oleh negara-dalam hal ini kontraktor pelaksana PT NINDYA KARYA dan Balai pelaksana Jalan Nasional III Sumbar-Bengkulu yaitu, PPK 06 Proyek WINRIP LA-SCC ANDI MULYA RUSLI ST MT. Karena itu, seharusnya, PPK 06 mengevaluasi PT NINDYA KARYA dalam pelaksanaan proyek, sehingga dugaan kerugian dari dana pinjaman Bank Dunia ini tidak terjadi. Yang terpenting sekali, kerja yang sudah tertutup atau yang sudah siap harus dibongkar.

Pekerjaan sebagian sudah ada yang selesai, kita minta Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar untuk melakukan oudit investigasi, karena potensial mengakibatkan kerugian bagi kepentingan publik. Kita juga minta BPK RI melakukan oudit investigasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Apa bila ada indikasi mengurangi volume proyek atau memanipulasi volume proyek yang tidak sesuai spek, kita minta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Last but not least, karena proyek WINRIP yang didanai dari pinjaman Bank Dunia ini berada di Sumbar, kita minta anggota DPR RI termasuk DPD RI yang berasal dari Sumbar untuk pro aktif mendesak kejaksaan melalui Kejaksaan Agung agar melakukan penyelidikan terhadap dugaan permainan pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga anggaran negara yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Karena itu, pekerjaan yang telah selesai atau yang sudah tertutup yang dikerjakan PT NINDYA KARYA harus dibongkar. Ingat, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. (Harianof)

Read more
Segera Buat Cetak Biru Pengembangan Kawasan Mandeh

Segera Buat Cetak Biru Pengembangan Kawasan Mandeh

Desriko Malayu Putra, Pengiat Lingkungan Hidup Sumatera Barat

EkspresNews.com – Perkembangan penanganan kasus dugaan pengrusakan sejumlah kawasan Mandeh mulai memperlihatkan titik terang, pasalnya aparat kepolisian dari Polda Sumbar telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangannya terkait aksi pengrusakan tersebut. Langkah penegakan hukum ini patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam mengusut tuntas kasus ini, dan sekaligus dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya penyelamatan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penindakan dugaan pengrusakan lingkungan di kawasan Mandeh wajib merujuk pada ketentuan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara terang benderang kasus ini merupakan kejahatan yang diduga melibatkan pemodal, perusahaan, atau pihak lain yang berniat meraup keuntungan dari kemajuan pariwisata di kawasan Mandeh. Oleh karenanya, kami mendesak pihak kepolisian untuk segera menemukan pelaku guna menimbulkan efek jera sekaligus pembelajaran berharga. Siapapun yang terlibat dalam aksi pengrusakan lingkungan ini harus bertanggungjawab.

DesrikoSembari proses hukum ini berjalan, seharusnya Pemkab Pesisir Selatan segera membuat cetak biru (blue print) pengembangan dan pengelolaan kawasan Mandeh. Jika bukan demikian, energi Pemerintah akan tersedot habis karena sibuk mengurusi kasus yang muncul, sementara akan berakibat buruk pada iklim investasi yang saat ini melirik Mandeh. Tanpa adanya kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata yang jelas, sudah barang tentu dunia usaha akan takut menanamkan modal mengingat risiko di masa akan datang. Kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan adalah acuan utama dalam dunia usaha untuk memilih dan menganalisis perkembangan investasi jangka panjang. Inilah pekerjaan rumah yang menuntut segera dilakukan.

Penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan Mandeh musti melibatkan banyak pihak guna menghasilkan kebijakan yang tepat guna dan saling mempertemukan kepentingan bersama. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan pemerintah dalam rangka pengembangan kawasan yang berujung pada peningkatan pendapatan daerah, kepentingan masyarakat sebagai sasaran pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia dan terakhir kepentingan dunia usaha dalam memajukan kawasan dengan semua fasilitas penunjang kepariwisataan yang memadai dan yang berdaya saing.

Keterlibatan banyak pihak akan memudahkan Pemerintah dalam menyusun berbagai model pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis ini. Terima Kasih. (*)

Read more
Gubernur Sumbar Harus Membekukan Pokja

Gubernur Sumbar Harus Membekukan Pokja

ULP POKJAPokja ULP I Provinsi Sumatera Barat menetapkan perusahaan yang tidak ikut klarifikasi dan verifikasi sebagai pemenang tender. Ada apa di balik kebijakan yang kontraversial ini ?

EkspresNews.com – Kita patut mengapresiasi keberanian PT INDOBANGUN MEGATAMA melayangkan surat sanggahan kepada Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat atas penetapan dan pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Peningkatan SPAM Kawasan Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sumbar yang dinilai syarat KKN. Perusahaan PT BONE MITRA ABADI yang ditetapkan Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat sebagai pemenang tidak ikut melakukan klarifikasi dan verifikasi. Pertanyaannya sekarang, ada apa antara PT BONE MITRA ABADI dengan Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat ? Jawabnya, kata Ebit G. Ade, jangan tanya pada rumput yang bergoyang.

Secara logika sederhana, Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat tampak sengaja menggiring perusahaan tersebut untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan menyiasati bagaimana mengalahkan perusahaan yang berhak untuk menang. Hal ini dapat kita lihat dengan telanjang dari tenaga teknik PT INDOBANGUN MEGATAMA yang tidak membawa ijazah yang dilegalisir. Ini dijadikan peluang bagi Pokja untuk memenangkan PT BONE MITRA ABADI. Caranya, Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat memberikan waktu untuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir kepada tenaga teknik PT INDOBANGUN MEGATAMA pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017. Namun, apa nak dikata ? Ternyata, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan dan mengumumkan pemenang lelang, atau tiga hari sebelum waktu yan g diberikan kepada  PT INDOBANGUN MEGATAMA untuk membawa ijazah yang telah dilegalisir.

Sanggahan yang dilayangkan PT INDOBANGUN MEGATAMA harus direspon secara prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Kita mendesak pihak-pihak terkait untuk mengulang kembali proses pelaksanaan lelang. Bahkan bila ada indikasi KKN dalam proses pelelangan tersebut, maka penyanggah harus melaporkan indikasi penyimpangan tersebut ke aparat penegak hukum-dalam hal ini kejaksaan-yang berwenang untuk menyelidiki dan menyidiki adanya KKN dalam proses lelang proyek yang didanai dari pajak rakyat tersebut.

Semua kita menyadari bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali menjadi lahan yang mudah dilahgunakan untuk korupsi. Kolaborasi antara perusahaan yang ingin dimenangkan dengan Pokja atau panitia sudah menjadi rahasia umum. Untuk itu, kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi semua proses pengadaan di Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat. Dalam teorinya memang proses lelang harus adil, jujur, terbuka, efisien, hemat, serta bebas dari KKN dan pertentangan kepentingan. Tapi, fakta yang kita temui dalam keseharian sangat kontraproduktif dengan teori yang ada. Kontraktor yang dikalahkan tidak berani memprotes, karena takut tahun depan tidak dapat pekerjaan.

Bank Dunia menyatakan  bahwa korupsi di pengadaan barang dan jasa pemerintah paling luas dan merajalela. Nilai korupsi yang terjadi dapat mencapai 10-50 persen dalam proses pengadaan. Malah ironisnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan di hadapan seluruh kepala daerah dan pejabat negara di Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (24/8-2016), pengadaan barang dan jasa sekitar 80-90 persen dilakukan dengan negosiasi. Artinya, sebelum tender dilaksanakan sudah tahu siapa pemenangnya. Jadi bila Pokja dengan akal culasnya mencari-cari kesalahan pemenang yang harus dikalahkan, itu lumrah terjadi.

Secara kasat mata kita melihat, metode korupsi atau KKN dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain, proyek paket pengadaan barang dan jasa sudah di-ijon atau dijual kepada pemasok sebelum anggaran disahkan. Artinya, pemilik proyek, panitia tender atau Pokja, dan pemasok sudah membuat kesepakatan sejak sebelum anggaran tersedia. Jadi, sekali lagi, wajar bila Pokja untuk mengalahkan perusahaan yang menghalangi perusahaan yang harus dimenangkan dicari-cari kesalahan perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, dalam persoalan penetapan dan pengumuman pemenang lelang oleh Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat terhadap perusahaan yang tidak ikut atau tidak diundang untuk klarifikasi dan verifikasi harus meninjau ulang pemenang tender. Yang terpenting sekali, Pokja ULP I Provisni Sumatera Barat harus membuka sejelas-jelasnya kepada peserta tender apa alasannya Pokja ULP I Sumbar harus melanggar prosedur untuk memenangkan PT BONE MITRA ABADI. Tapi, yang lebih penting lagi, uji forensik terhadap seluruh dokumen di dalam tender tersebut harus dilakukan.

Last but not least, karena Pekerjaan Peningkatan SPAM Kws Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Sumbar ini didanai dari APBD, maka Gubernur Irwan Prayitno sebagai penanggung jawab keuangan daerah harus memanggil Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat terkait minta penjelasan tentang proses pelaksanaan lelang yang tersaput KKN ini. Jika Gubernur Irwan Prayitno tidak melaksanakan, tentu ada pula indikasi ada kepentingan gubernur di situ. Oleh karena itu, kita sangat berharap kepada aparat penegak hukum untuk pro aktif memanggil semua pihak yang diduga ada keterkaitan dalam pelaksanaan lelang di Pokja ULP I Sumbar itu. Uji forensik terhadap data harus dilakukan. Tapi, yang terpenting sekali, Gubernur Irwan Prayitno harus membekukan Pokja ULP I Provinsi Sumatera Barat dan membentuk panitia baru untuk melakukan tender ulang. Dan Pokja ULP I Sumbar yang melakukan kesalahan harus diberikan sanksi yang berat, karena ini bisa melahirkan pencitraan yang buruk terhadap Pemerintahan Irwan Prayitno-Nasrul Abit

(Harianof)

Read more
Sinyal Lemah Kelanjutan Proyek Nasional Museum PDRI

Sinyal Lemah Kelanjutan Proyek Nasional Museum PDRI

EkspresNews.com – Kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy ke Kabupaten Limapuluh Kota (Sumbar) Senin (24/4) lalu, tujuan utama adalah melihat dari dekat apa yang terjadi sebenarnya dengan proyek nasional ini, sehingga terbengkalai dikerjakan di tahun 2016. Kunjungan menteri itu, diantar langsung Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rodimas, serta kepala OPD Lainnya.

Menteri mengatakan bahwa dirinya ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk meninjau beberapa proyek dibawah naungan Kemendikbud, salah satunya Pembangunan Museum PDRI. “Kita sedang mempelajari bagaimana dampak positif dan negatifnya dari pembangunan proyek ini, nanti kita akan evaluasi  tentang kelayakannya. Saat ini Kemendikbud belum ada keputusan untuk melanjutkan pekerjaan proyek PDRI, masih mempelajari apa permasalahan yang menyebabkan pembangunan PDRI tidak dilanjutkan selama tahun 2016 lalu,” ujarnya.

imagePekerjaan mega proyek PDRI ini melibatkan lima kementerian, yakni Pertahanan, Sosial, Pekerjaan Umum, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Dalam Negeri, semuanya semasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dimasa kabinet baru belum ada penjelasan tentang kelanjutan proyek tersebut.

Mendikbud mengakui bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas yang diinstruksikan Presiden Jokowi untuk melihat beberapa proyek di bawah naungan Kemendikbud, salah satunya pembangunan museum PDRI. Usai melihat secara langsung pengerjaan proyek pembangunan monas di Kecamatan Gunuang Omeh tersebut, Mendikbud belum bisa memutuskan kelanjutan pembangunannya. Menurutnya, perlu dikaji lebih dalam titik persoalan yang terjadi akhir-akhir ini.

Sebelum kedatangan Mendikbud ke Koto Tinggi Limapuluh Kota, Indonesia Raya telah menelusuri ke lokasi bersama satu Tim Wartawan yang bertugas di Luak Limopuluah (Sumbar). Apa yang ditemukan dan yang diterima Mendikbud tentang laporan negatif terhadap proyek ini, belumlah semua dilihat oleh Mendikbud. Proyek dikerjakan asal-asalan, yang telah siap mengalami kerusakan, yang merugikan negara milyaran rupiah. Kualitas dari pekerjaan yang dikhawatirkan tidak sesuai bestek, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab dari kontraktor PT.DELIMA AGUNG UTAMA, konsultan pengawas dan pengguna anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Monumen PDRI di Koto Tinggi. Tidak hanya sampai proyek itu selesai dikerjakan sampai batas waktu yang ditetapkan. Namun yang paling penting adalah kualitas pekerjaan, jumlah item pekerjaan dan lainnya, kini sudah menjadi perhatian serius  bagi kalangan penegak hukum, LSM, Wartawan dan masyarakat di Luak Limopuluah.

Pasalnya adalah, sejak dimulainya pembangunan yang mempunyai nilai sejarah ini, sudah menampakan ketidakberesan dalam penanganan proyek ini, katakanlah dari awal proses tender, sudah penuh dengan rekayasa atau kongko-kongko secara berKKN. Padahal wujud dari pembangunan museum ini sebagai menghormati dan mengenang para pejuang kemerdekaan RI,  Jika PDRI tidak ada, mungkin dapat dikatakan Republik Indonesia akan lenyap dalam peta politik dunia. Bahkan, penjajah Belanda pada waktu itu dengan leluasa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia telah bubar karena pemimpinnya ditawan dan daerah-daerah jatuh ditangan mereka.

Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara di Koto Tinggi yang menyerap dana APBN tahap pertama hampir Rp20miliar, dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan monumen ini dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Bela Negara (HBN) pada 19 Desember 2012. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp268 miliar, yang akan dianggarkan dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibantu oleh Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Selain monumen, beberapa bangunan penunjang juga akan dibangun di area yang sama, seperti gedung serbaguna, masjid, diorama, museum, pustaka, dan bangunan literatur sejarah.

Banyak pihak menyangsikan kondisi riil di lapangan, pasca dimulainya pekerjaan pembangunan monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), diduga sejak pelaksanaan proses lelang serta penetapan pemenang lelang terkesan bertolak belakang dengan statemen Dirjen Kebudayaan Kemendiknas Prof. DR. Kacung Marijan.

Boleh dikata, pembangunan ini hampir ada kesamaannya dengan kasus proyek gedung olah raga Hambalang yang syarat dengan persoalan menjurus pada kerugian uang negara, hanya saja peruntukan dan latar belakangnya yang berbeda. Seperti yang dikatakan Mendikbud, bahwa proyek ini telah menelan dana lebih kurang Rp.50,5 milyar, dari Rp.80milyar dana APBN yang dianggarkan untuk proyek ini.

Sementara itu, Bupati Irfendi Arbi mengatakan kedatangan menteri ini menjadikan motivasi sendiri bagi Kabupaten Limapuluh Kota, menurutnya hal itu terlihat dengan antusias masyarakat menyambut kedatangan menteri di Koto tinggi. “Kita ucapkan selamat dan terimakasih atas kunjungan menteri di Kabupaten Limapuluh, mudah-mudahan ini akan menjadikan jalan dan motifasi untuk mencari yang terbaik bagi daerah, mayarakat Luak Limopuluah kedepan, dan membuahkan aparatur Negara dan swsta yang baik untuk menangani proyek ini serta meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini,” ungkap Bupati.

Lain halnya tanggapan dari Wakil Bupati Ferizal Ridwan  tentang Kunjungan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy guna meninjau ulang proyek pembangunan monumen nasional dan museum PDRI di Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (24/4), menuai respons tak sedap. Pasalnya, dari kunjungan tersebut, sepertinya Mendikbud memberikan sinyal lemah untuk kelanjutan pembangunan.

Berhentinya pembangunan tersebut disebabkan masalah teknis, bukan masalah prinsipil. Alhasil, lemahnya sinyal untuk kelanjutan proyek, menuai reaksi keras dari Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, yang juga pegiat Yayasan Peduli Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (YPP-PDRI). Menurut Ferizal Ridwan, pernyataan Menteri Muhadjir yang memberi sinyal bakal mengevaluasi atau tidak melanjutkan pembangunan Monas PDRI, dinilai sebagai pernyataan pengkhianatan terhadap sejarah. Padahal, pembangunan Monas PDRI sudah menjadi komitmen bersama sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri pada 2008 lalu.

“Selaku putra daerah yang juga pengurus YPP-PDRI tahun 1948-1949, kami tentu keberatan mendengar sinyal Pak Mendikbud. Pak Menteri, seyogianya lebih memahami sejarah PDRI dan ikut mendorong melanjutkan proyek yang tengah mangkrak. Bahasanya jangan dihentikan, karena Pak Mendikbud bisa mengkhianati sejarah,” kata Ferizal Ridwan, Sekretaris YPP-PDRI tahun 1948-1949 Sumbar kepada wartawan di Limapuluh Kota, Selasa (25/4).

Kesepakatan 5 Menteri itu, katanya, tidak hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga meliputi menteri di Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Termasuk juga 4 lembaga non kementerian lainnya.

Mendikbud selaku salah satu kementerian yang terlibat dalam SKB 5 Menteri, harap Ferizal, mestinya ikut mendorong kementerian dan lembaga negara lain merealisasikan komitmen yang sudah dibuat pada rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Terutama perihal pemberian kompensasi terhadap daerah-daerah di basis PDRI. Ferizal mengaku sangat kecewa dan menyesalkan apabila pihak kementerian mengambil langkah penghentian pembangunan monumen PDRI di Kototinggi, hanya karena alasan teknis pengerjaan oleh perusahaan pelaksana proyek. Karena, itu merupakan tanggungjawab penuh perusahaan pelaksana proyek.

“Tentu saja, banyak tokoh dan masyarakat di daerah kami akan dirugikan, jika saja pembangunan monumen (PDRI) dihentikan. Karena tidak sedikit upaya yang sudah dilakukan, guna memperjuangkan, serta mengupayakan pelurusan sejarah bangsa ini. Jangan hanya karena muak melihat satu tikus, lalu lumbung dibakar,” kritik Ferizal.

Sebagai kuasa pengguna anggaran atas proyek, Ferizal tidak mempersoalkan proses evaluasi yang dilakukan Kemendikbud. Karena secara kewenangan, Mendikbud memiliki kewenangan penuh atas tugas tersebut. Tetapi, ia mengharapkan Kementerian jangan hanya mempertimbangkan tata-letak koordinat atau masalah kegagalan teknisnya.

Mendikbud kiranya perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi atas kelanjutan anggaran atau kompensasi lainnya, sesuai komitmen yang sudah dibuat. Ferizal mengajak, Mendikbud memahami sejarah tentang PDRI 1948-1949 yang menjadi mata rantai agenda nasional, yakni Bela Negara. Pada kesempatan itu, Menteri juga sempat mengunjungi tugu serta kantor PDRI di  Koto Tinggi, serta melihat titik kordinat tempat para pahlawan berdiskusi ketika PDRI terjadi. Tidak hanya itu, pada kesempatan itu menteri juga mengunjungi beberapa sekolah, salah satunya SDN 03 Guguak. Sebelumnya, dirumah dinas Bupati menteri menyampaikan pihaknya akan melakukan berbagai terobosan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Diantaranya, meningkatkan peran guru dalam proses belajar mengajar, serta menerapkan seluruh sekolah menjadi sekolah faforit. “Nanti tidak ada lagi, sekolah yang menolak siswa yang ada di zonanya,”ungkapnya. Selain itu, Mendikbud juga meminta kepada seluruh komite sekolah mendampingi guru dan mengajak seluruh lapisan bahu-membahu membangun sekolah yang maju. “Jangan sampai ada politik kotor dalam kemajuan pendidikan, Indonesia harus jernih dari politik-politik kotor,” ujarnya.

(Nahar Sago)

Read more
Suarno SH : Segera Laporkan Kesaksian Palsu Kasus Tanah Sirah

Suarno SH : Segera Laporkan Kesaksian Palsu Kasus Tanah Sirah

Kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus dugaan salah eksekusi objek perkara hingga adanya indikasi kesaksian palsu pada putusan Pengadilan Negeri Klas I A Nomor 43/PDT/BTH/2012 makin terlihat. Kuasa hukum Nasrul Cs tetap akan melanjutkan perkara ini dengan melaporkan perkara pidana yang ada didalamnya.

EkspresNews.com – Suarno SH, pengacara kaum Nasrul Koto yang tanahnya dieksekusi pada 2 Oktober 2014 silam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 107/PDT.G/2003/PN.PDG, mengatakan akan tetap melanjutkan perkara tanah yang berada di Tanah Sirah Kalumbuk, Kuranji, Padang itu. “Kita akan berupaya untuk melaporkan perkara-perkara pidana yang ada didalamnya, seperti adanya kesaksian palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/PDT/BTH/2012 itu,” ujar Suarno SH dalam percakapan telpon dengan Indonesia Raya, Kamis (20/4/2017).

Diceritakannya bahwa perkara ini berawal dari persoalan surat pagang gadai tahun 1946 yang telah dijual oleh kakek Prof. Zainuddin Dt Rajo Lenggang tahun 1911 dan digadaikan lagi oleh kakek serta mamak Prof. Zainuddin Dt Rajo Lenggang pada tahun 1946, yang saat ini telah dibeli oleh Perumahan Astek.

Warga Tanah Sirah

Warga Tanah Sirah Kalumbuk Tuntut Keadilan Pasca Eksekusi 2014 silam.

“Eksekusi itu dilakukan atas dasar gambar bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Padang tanggal 15 Oktober 2002 dan Surat Ukur No. 516/2003 tanggal 24 Januari 2003, bahwa gambar bidang tanah tersebut atas dasar permohonan H. Nawar Rajo Bujang, jelas tidak ada hubungannya dengan surat 1946 itu,” tegas Suarno SH.

Lalu, lebih jauh Suarno menjelaskan, jika benar ada kesaksian palsu tentu hal tersebut bersinggungan dengan ranah pidana. Dimana, Basyir dalam kesaksiannya mengatakan pernah berjumpa dengan Rifai, namun dalam surat kematiannya, Rifai tersebut meninggal pada tahun 1952 dengan usia 94 tahun. “Kesaksian palsu itu bermuara pada pasal 242 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun, namun untuk Professor itu bisa dipidana dengan pasal 263 KHUP dengan ancaman 7 tahun penjara karena menggunakan surat palsu,” ungkap Suarno.

Sementara itu, dalam Daftar Bukti Tambahan Sidang tanggal 20 Juni 2016 lalu, Suarno SH juga memaparkan, bahwa ada surat dari Komnas HAM RI tanggal 11 September 2015 No.3.356/K/PMT/IX/2015 perihal: Dugaan salah eksekusi oleh PN Klas I A Padang. “Ini salah satu alat bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi terhadap kaum Nasrul dan Kepala Kantor Pertanahan telah dikuasai oleh Prof. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang karena tidak mengubris bukti-bukti yang telah kami lampirkan,” tulis Suarno.

Selanjutnya masih dalam surat Daftar Bukti Tambahan Sidang, pernyataan atau kesaksian Munir Burik yang saat ini berusia 96 tahun. Selain itu, juga terdapat surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX tanggal 17 April 2003 Nomor 30/KAN-P.IX/IV/2003 tentang Penyelesaian Damai Perkara H Nawar Dt Rajo Bujang dengan Prof. H. Zainuddin Husin Dt Rajo Lenggang yang menyatakan bahwa Professor tidak memiliki bukti sah saat dilakukan peninjauan ke lapangan.

Sementara itu, Nasrul yang tanahnya telah dieksekusi oleh pengadilan mempertanyakan secara adat persoalan ini. “Secara adat, kami jelas menguasai tanah ini, kami jelas memiliki pandam pakuburan di tanah ini. Kalau professor itu mana ada pandam pakuburannya disini? Kami juga tidak mengenal orang-orang (Prof. Zainuddin -red) tersebut,” urai Nasrul didampingi Amirdas, Bakri dan beberapa orang masyarakat lainnya.

Nasrul berharap pengadilan bisa lebih adil untuk membuka persoalan ini lebih jelas. Pada dasarnya, Nasrul memiliki bukti kongkret dengan adanya pandam pakuburan yang tertuang dalam Ranji di Tanah Kareh sebagai bukti kepemilikan tanah. “Pengakuan sepadan atau yang berbatasan dengan tanah saya, itu jelas, silahkan tanyakan langsung kepada empat batas penjuru tanah ini. Mereka mengakui bahwa ini adalah tanah kaum saya,” ungkapnya.

Namun, upaya konfirmasi persoalan tanah ini kepada pihak Professor Zainuddin tidak berhasil dilakukan karena alamatnya di jalan Tempua II tersebut kosong. (tim)

Read more