Peristiwa Ini Merupakan Peringatan Keras Buat Kontraktor

Peristiwa Ini Merupakan Peringatan Keras Buat Kontraktor

Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar menjatuhkan vonis bersalah terhadap Yayang Suryana Direktur III PT Delima Agung Utama atas penyimpangan RAB serta spesifikasi teknis dalam pelaksanaan proyek yang didanai dari pajak rakyat itu.

EkspresNews.com – Sebagai pembayar pajak dan pemilik kedaulatan yang sah di negeri ini, kita harus mengapresiasi putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar menjatuhkan vonis bersalah terhadap Direktur III PT Delima Agung Utama Yayang Suryana sebagai pelaksana proyek yang bernilai Rp 6.317.243.000 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender dan konsultan pengawas CV Alviza Limko Konsultan, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis yang merugikan keuangan negara.




Pertanyaan yang menggelinding bak bola salju di benak masyarakat adalah, kenapa bisa terjadi penyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis dalam pelaksanaan Proyek Normalisasi Batang Lunto dengan Item Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Bendungan, Cek Dam, dan Dinding Penahan Tebing ? Padahal, secara logika akal sehat, di proyek ada pengelola teknis dari PU, ada pengawas dari konsultan pengawas, ada kontraktor pelaksana, ada konsultan perencana yang bertanggung jawab secara berkala terhadap pelaksanaan fisik proyek. Artinya, ia juga ikut mengurus.

That question any more, kenapa hanya kontraktor pelaksana saja yang kena bukankah pengawas yang tahu setiap hari tentang kemajuan pekerjaan pada sebuah proyek yang didanai dari pajak rakyat ini ? Logika sederhananya, tak mungkin pengawas sebagai ujung tombak dari PPK tidak mengetahui tentang adanya praktek mengurangi volume proyek. Sebab, apa pun alasannya, tak mungkin PPK tidak tahu karena setiap hari PPK yang tahu tentang kemajuan pekerjaan di proyek tersebut. Ini dapat diduga ada perselingkuhan antara pemilik proyek atau pengawas sebagai ujung tombak dari pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana. Dan, ini sudah menjadi rahasia umum di sektor pelaksanaan proyek.

Putusan Majelis Hkim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar menjatuhkan vonis pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subside 6 bulan penjara ini memperlihatkan kepada kita semua tentang adanya praktek kongkalingkong yang diduga kuat dilakukan pengawas dengan kontraktor pelaksana untuk mengurang volume proyek. Ini, bisa jadi puncak dari fenomena gunung es dalam tindak pidana korupsi dengan modus mengurangi volume proyek.

Karena itu, kejahatan dengan modus mengurangi volume proyek yang potensial merugikan keuangan negara dan rakyat sebagai penikmat hasil pekerjaan proyek tersebut harus disecagah dengan membongkar dugaan kolaborasi antara pemilik proyek dalam hal ini pengawas dengan kontraktor pelaksana sampai ke akar-akarnya. Wibawa hukum harus ditegakan dalam kasus korupsi pelaksanaan proyek pemerintah. Siapa pun yang terlibat, apa pun jabatan mereka, harus dimintai pertanggung jawaban hukumnya.

Secara logika awam, penyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis atau malbestek, pasti akan berdampak terhadap kualitas hasil pekerjaan, artinya kualitas dari hasil pekerjaan pasti tidak akan maksimal. Pertanyaannya lagi, kenapa ini bisa terjadi ? Jawaban yang sangat sederhana dari pertanyaan yang sederhana itu adalah, karena ada permainan antara kontraktor pelaksana dengan pengawas. Atau, memang, pengawas yang lalai dengan pekerjaanya (unprofessional).




Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus mengapresiasi putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta terhadap kontraktor pelaksana Proyek Normalisasi Batang Lunto tersebut. Tentunya, yang bisa kita lakukan sekarang hanya menunggu eksekusi dari kejaksaan kita yang konon katanya professional. Sekali lagi, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) ini adalah warning bagi kontraktor yang doyan bermain dengan modus mengurangi volume proyek untuk memperbanyak untung.

Dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar ini, seharusnya kontraktor bekerja lebih hati-hati lagi sesuai dengan perjanjian kontrak dan prosedur hukum yang berlaku. Sebagai rakyat, kita sangat berharap kepada pengawas proyek untuk mengawasi proyek-prpyek yang didanai dari pajak rakyat dengan menjauhi praktek perselingkuhan dengan kontraktor pelaksana. Tujuannya, agar ke depan kasus seperti ini tidak terjadi lagi di Sumbar, khususnya di Sawahlunto.

Tapi yang terpenting sekali yang harus dilakukan untuk mencegah praktek perselingkuhan antara pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana adalah melibatkan peran serta masyarakat. Artinya, masyarakat harus berperan aktif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek-proyek milik pemerintah yang didanai dari pajak rakyat. Kalau masyarakat menemukan adanya indikasi praktek mengurangi volume proyek yang berpotensi besar merugikan keuangan negara dan rakyat sendiri sebagai penikmati proyek, maka masyarakat harus melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan atau menindaklanjuti indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek itu.

Karena itu, sekali lagi, ini adalah warning bagi kontraktor yang ingion cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Ingat, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. (Harianof – Wartawan Utama)

Read more
DPRD Sumbar Harus Memanggil Bupati Padang Pariaman

DPRD Sumbar Harus Memanggil Bupati Padang Pariaman

Jalan di Sekolah Pelayaran

Program pemerintah pusat menjadikan jalan provinsi BIM-TIRAM-Pariaman-menjadi jalan strategis nasional pantai barat kandas karena aset Sumbar itu dialihkan oleh Bupati Padang Pariaman ?

EkspresNews.com – Kita kaget, ketika menyaksikan dengan telanjang jalan raya BIM-TIRAM-PARIAMAN yang disebut-sebut akan menjadi jalan strategis nasional pantai barat dialihklan oleh Bupati Padang Pariaman karena pembangunan sekolah pelayaran yang terpaksa memotong jalan yang tercatat sebagai aset provisni itu. Pertanyaan yang menggelinding bak bola salju di masyarakat, apakah pengalihan aset Sumbar atau jalan provinsi itu sudah ada persetujuan gubernur dan DPRD Sumbar ?

Jawaban dari pertanyaan di atas, karena jalan itu adalah aset provinsi maka seharusnya pengalihannya melalui persetujuan gubernur dan DPRD Sumbar sebagai representasi dari masyarakat Sumbar. Yang sangat kita sayangkan sekali, konon kabarnya, jalan provinsi itu akan menjadi jalan strategis nasional pantai barat, di samping akan menjadi jalan wisata jalan itu juga dapat memecah konsentrasi kendaraan yang sudah begitu padat di jalur Padang-Bukittinggi.




Apa pun alasannya, yang jelas, karena jalan yang terpotong akibat pembangunan kompleks sekolah itu adalah aset Sumbar, maka pengalihannya juga harus ada persetujuan dari Gubernur dan DPRD Sumbar. Melihat proyek sekolah dan pelabuhan Tiram yang pernah diributkan dulu karena disebut-sebut tidak ada AMDAL-nya, kita tidak yakin pengalihan aset Sumbar ini sudah mendapat persetujuan dari gubernur dan DPRD Sumbar. Ingat, ada aturan tentang pengalihan aset. Artinya, tidak bisa seenaknya saja, asal ada proyek saja.

Karena itu, secara logika akal sehat, jika ada aturan yang dilanggar tentang prosedur pengalihan aset Sumbar berupa jalan yang terpotong akibat  pembangunan kompleks sekolah itu maka Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni harus bertanggung jawab. Dalam hal ini, secara logika yang sangat sederhana, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni harus mentaati peraturan yang ada tentang procedural tatacara pengalihan aset dari provinsi ke kabupaten atau kota. Tidak semau-maunyta saja, asal ada proyek.

Yang terpenting sekali, biar masyarakat tahu, Pemprov Sumbar tidak boleh berdiam diri dengan menutup rapat mata dan telinga saja. Akan tetapi, Pemprov Sumbar harus meminta klarifikasi kepada Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni yang melakukan pengalihan aset berupa jalan yang konon jalan itu akan menjadi jalan strategis nasional pantai barat. Apa bila memang ditemukan adanya kejanggalan atau tidak taat pada peraturan atau menyalahi prosedur tatacara pengalihan aset dari provinsi ke kabupaten atau kota, maka pengalihan aset itu harus ditinjau ulang.

Yang kita sayangkan sekali, DPRD Sumbar seakan tidak mengerti tentang pengalihan aset berupa jalan provinsi di Tiram yang dialihkan oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni karena terpotong akibat pembangunan kompleks sekolah pelayaran. Padahal, secara logika awam, pengalihan aset dari provinsi ke kabupaten atau kota harus ada persetujuan gubernur dan DPRD Sumbar. Sekali lagi, karena itu adalah pengalihan aset Sumbar. Masyarakat harus tahu, jangan biarkan ini menjadi asumsi yang beragam di masyarakat.

Oleh karena itu, sekali lagi, gubernur dan DPRD Sumbar harus menjelaskan kepada masyarakat tentang procedural tatacara pengalihan aset Sumbar berupa jalan yang dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni ini. Apakah pengalihan aset yang dilakukan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni ini sudah mengantongi persetujuan dari gubernur dan DPRD Sumbar, atau tidak ada aturan yang dilanggar tentang procedural pengalihan aset dari provinsi ke kabupaten ?

Kita mengimbau wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Padang Pariaman, untuk menyadari bahwa rakyat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini mempunyai hak untuk mengetahui seluruh proses kenegaraan yang benar. Tanpa informasi dari wartawan sebagai pengawal kepentingan publik (Watch dog of public interest) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pertanggung jawaban atau akuntabilitas pemerintahan Ali Mukhni sulit dipantau rakyatnya. Akibatnya, pemerintahan Ali Mukhni bisa semaunya saja. Oleh karena itu, sekali lagi, wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Padang Pariaman jangan Fly To The Moon.

The most important thing to do, DPRD Sumbar terkhusus Komisi III dan Komisi IV harus memanggil Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni terhadap okupasi aset pemerintah provinsi yang dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman. Jika itu tidak dilakukan DPRD Sumbar, ini menunjukan kepada kita semua bahwa DPRD tidak mengerti telah terjadi okupasi terhadap aset Sumbar berupa jalan provinsi yang terpotong dan dialihkan oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. Yang kita khawatirkan, ke depan, tidak tertutup kemungkinan Bupati atau Walikota juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu, sekali lagi, Gubernur dan DPRD Sumbar harus bersikap tegas dan menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi terhadap pengalihan jalan provinsi yang tercatat sebagai aset pemprov Sumbar di Tiram oleh Bupati Padang Pariaman itu. (Harianof – Wartawan Utama)

Read more
Wartawan Harus Memiliki Standar Kompetensi

Wartawan Harus Memiliki Standar Kompetensi

Untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kehormatan pekerjaan wartawan maka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) perlu dilakukan. Boleh jadi profesi wartawan memang sangat rawan untuk ditumpangi penumpang gelap, karena pekerjaan wartawan itu sangat berhubungan dengan kepentingan publik yang yang dijuluki dengan sebutan “Ratu Dunia.”

EkspresNews.com – Untuk mengantisipasi kepentingan publik dan menghormati pekerjaan wartawan itu sendiri maka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau standar kompetensi wartawan perlu dilakukan. “Standar kompetensi wartawan ini sangat perlu dilakukan untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan melindungi kepentingan publik. Perlu diingat, standar kompetensi wartawan ini bukan untuk membatasi hak asasi warga negara untuk menjadi wartawan,” kata Prof Werry Darta Taifur, Ekonom dan Mantan Rektor Unand Padang, dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Jumat (8/12) pagi.

Prof Werry Darta TaifurProf Werry melihat, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan citra wartawan itu sendiri. Di sisi lain, katanya lagi, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis. “Saya melihat penerapan standar kompetensi wartawan itu sangat cock sekali, sebab disinilah bisa dilihat keprofesionalan seorang wartawan dalam menjalan tugas-tugas jurnalistiknya. Apakah wartawan mampu menegakan profesi jurnalistik atau kewartawanan dan melindungi hak-hak publik ?” ujar Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Sumbar itu.

Koordinator Tim Independen Universitas Andalas Padang (Unand) Dr Jhon Farlis MSC melihat, penerapan standar kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini perlu dilakukan secara berkala. Karena, katanya lagi, wartawan itu ada tingkat-tingkatannya-ada yang professional dan ada juga yang dadakan. Dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti dewan pers, melalui serangkaian ujian atau Uji Kompetensi Wartawan (UKW) itu akan terjadi peningkatan profesinalisme waratwan. “Untuk meningkatkan profesionalisme wartawan maka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mutlak dilakukan secara berkala,” ujar Dr Jhon Farlis MSC dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Jumat (8/12) siang, di Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang.

Menurut Dr Jhon Farlis MSC, penerapan standar kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas wartawan. Dan, katanya menambahkan, penerapan standar kompetensi wartawan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. Yang terpenting sekali, katanya lagi, menegakan kemerdekaan pers yang berorientasi kepada kepentingan publik. “Saya melihat penerapan standar kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini mutlak dikuti oleh wartawan, karena dengan itu harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual dapat ditingkatkan,” kata Koordinator Tim Independen Universitas Andalas (Unand) Padang ini. (Harianof)

Read more
Priyambodo RH, Direktur Eksekutif LPDS : Publik Ingin Pers Berubah

Priyambodo RH, Direktur Eksekutif LPDS : Publik Ingin Pers Berubah

pers indonesia

EkspresNews.com – Pasca reformasi 98, kran kebebasan pers kian terbuka lebar diringi dengan mewabahnya bisnis pers, yang membuat beberapa kalangan gembira sekaligus was-was, muncul kekhawatiran pers menjadi anarkis, trial by the press. Selain itu, pers banyak dijadikan alat untuk ajang balas dendam, menyerang dengan modus membangun pembusukan terhadap lawan politik atau memprovokasi pihak lain. Kode etik sebagai rambu-rambu yang tak boleh dilanggar, sering dilabrak demi kepentingan yang bukan kepentingan publik.




“Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau penerapan standar kompetensi wartawan ini lahir selain tuntutan profesi juga karena gugatan masyarakat. Psca-reformasi 98 publik banyak yang kecewa dengan kinerja pers yang terkesan seakan bukan lagi berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Karena itu, publik juga ingin sekali pers berobah maka dari itulah semenjak 2006 diberlakukan penerapan standar kompetensi wartawan,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr Soetomo, Priyambodo RH dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Kamis (7/12) siang, di Pangeran City.

Lebih jauh Priyambodo RH menjelaskan, standar kompetensi wartawan ini sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan public dan hak pribadi masyarakat. Standar kompetensi wartawan ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga Negara untuk menjadi wartawan. “Siapa pun berhak untuk menjadi wartawan, tapi tentu harus melalui uji kompetensi wartawan,” jelas Priyambodo RH yang pernah menjabat sebagai Kepala LKBN ANTARA Biro  Eropa di Lisabon Portugal ini.

Pak Pri, begitu Direktur Eksekutif LPDS itu akrab disapa, mengatakan bahwa penerapan standar kompetensi wartawan (Uji Kompetensi Wartawan) ini berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan wartawan, karena wartawan itu adalah pekerja intelektual. Di dalam kompetensi wartawan, kata Pri yang tercatat sebagai salah satu Tim perumus Piagam Palembang 2010 kian serius, melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

“Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dan, itu juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan professional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpang, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita,” papar Pak Pri.




Dikatakan Pak Pri, untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti ujian kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi dewan pers,  yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. “Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi wartawan ini,” ujar Direktur Eksekutif LPDS Dr Soetomo Priyambodo RH mengakhiri wawancaranya dengan Indonesia Raya. (Harianof)

Read more
Ada “Mafia Proyek Sumbar” di Kementerian PUPR

Ada “Mafia Proyek Sumbar” di Kementerian PUPR

Sektor pengadaan barang dan jasa milik pemerintah rawan korupsi. KPK selama tahun 2004 hingga Januari 2016 telah menangani 145 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Kontraktor yang dikalahkan tidak bernyali melakukan perlawanan hukum  bila menemukan adanya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Transaksional” antara panitia dengan kontraktor. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri ?

EkspresNews.com – IR H. SUPARMAN SH M.Si MH, adalah satu dari ribuan kontraktor yang berani melakukan perlawanan hukum ketika menemukan adanya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Transaksional” dalam pelaksanaan tender. Karena itu, kita harus mengapresiasi keberanian Direktur PT PCP Suparman melakukan perlawanan hukum terhadap Pokja ULP Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu dalam pelelangan proyek APBN Tahun Anggaran 2017 di BPJN III Sumbar-Bengkulu dengan melakukan gugatan ke PTUN Padang. Tiga dari empat gugatannya dinyatakan menang oleh PTUN Padang. Artinya, Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Pokja dinyatakan batal. Bahasa rakyatnya, pelaksanaan tender itu adalah cacat hukum.

Suparman tidak berhenti sampai di tiga dari empat gugatan yang dimenangkannya di PTUN Padang itu saja, kini, indikasi korupsi di tiga paket yang ia menangkan itu dilaporkannya ke KPK. Hal Tindak Pidana Korupsi 3 Paket Proyek APBN dengan nilai HPS lebih kurang Rp 112 miliar. Ia yakin keputusan PTUN Padang itu sudah cukup sebagai bukti awal untuk membuka borok-borok yang ada di Kementerian PUPR umumnya khususnya di BPJN III Sumbar-Bengkulu, yang selama ini dari tahun ke tahun tidak pernah terungkap dan tidak ada yang berani melaporkan KKN yang sudah menggurita dan mengental di BPJN III Sumbar-Bengkulu tersebut.




Di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam pada diri sendiri, apa ini yang disebut-sebut dengan “Mafia Proyek” di Kementerian PUPR ? Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, yang jelas, tersangka korupsi proyek jalan di Maluku Utara, Abdul Khoir, menduga ada “Mafia Proyek” infrastruktur dalam Kementerian PUPR. Kepada penyidik KPK, Abdul Khoir mengaku tak hanya menyuap Damayanti dan Budi. Dia juga menyetor sedikitnya Rp 15,6 miliar kepada AMRAN MUSTAR, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX, yang menangani sejumlah proyek Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara (Koran Tempo, Senin 28/3-2016). Kita yakin BPJN III Sumbar-Bengkulu, tidak seperti BPJN IX yang dipimpin oleh Kepala BPJN-nya AMRAN MUSTAR itu.

Frankly speaking, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara baik yang bersumber dari utang luar negeri seperti utang dari Bank Dunia (World Bank) dan APBN murni tak pernah luput dari praktek perselingkuhan antara pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana. Biasanya, praktek perselingkuhan proyek itu sangat rapid an cantik sekali. Perselingkuhan proyek bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tahapan perselingkuhan proyek itu dilakukan sejak dari penganggaran, tender atau lelang proyek, hingga pelaksanaan proyek. Pola dan indikasi perselingkuhan ini mengindikasikan bahwa proyek ini bermasalah sejak dip roses penganggaran. Semua pelaku yang diduga ikut bertanggung jawab patut dimintai pertanggung jawaban hukumnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan di hadapan seluruh kepala daerah  dan pejabat Negara di Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (24/8-2016), pengadaan barang dan jasa sekitar 80-90 % dilakukan dengan negosiasi. Sinyalemen yang dilempar Wakil ketua KPK itu kurang menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum kita. Kita lupa, kasus korupsi di sector pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ini tertinggi dalam kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Sumbar. Modus operandi dalam pengadaan barang dan jasa dimulai dari proses tender yang tidak transparan, kemudian terjadi transaksional atau perselingkuhan antara panitia dan kontraktor yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia.

Dalam logika akal sehat, kita sangat menyayangkan, semangat minim sekali kontraktor yang berani untuk mengungkap modus-modus transaksional atau perselingkuhan dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah untuk menempuh perlawanan secara hukum seperti yang dilakukan Direktur PT PCP Suparman. Modus seperti inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kasus-kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Pertanyaannya sekarang, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Perselingkuhan antara kontraktor dengan pemilik proyek” dalam hal ini umumnya Kementerian PUPR khususnya BPJN III Sumbar-Bengkulu dengan kontraktor pelaksana ? Secara logika yang sangat sederhana sekali, langkah yang harus dilakukan untuk mempersempit praktek culas dalam pengadaan barang dan jasa umumnya di Kementerian PUPR khususnya di BPJN III Sumbar-Bengkulu ini adalah dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tender-tender proyek di BPJN III Sumbar-Bengkulu. Jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tender, aparat penegak hukum -Kepolisian, Kejaksaan atau KPK- harus menindaklanjuti.




The most important thing to do, kita perlu mendorong KONTRAKTOR yang dikalahkan dengan cara-cara yang kotor untuk berani melakukan perlawanan hukum seperti apa yang dilakukan Direktur PT PCP Suparman. Remember, 30 persen APBN bocor di pengadaan barang dan jasa. Karena itu, sekali lagi, KPK harus mengungkap tuntas dugaan “Praktek Mafia Proyek” di Kementerian PUPR seperti apa yang diungkapkan Abdul Khoir kepada penyidik KPK, khususnya dugaan “Mafia Proyek” di PBJN III Sumbar-Bengkulu. (***)

Read more