Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Kemenag Agam?

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Kemenag Agam?

Kepala kankemenag Kabupaten Agam dilaporkan ke Menteri Agama RI sekaitan dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang (abuse of power). Laporan ini bentuk sebuah kepedulian masyarakat terhadap perbaikan di Kemenag Agam ?

EkspresNews.com – SYAHDAN pertengahan September tahun 2017, melayanglah sepucuk surat dari seorang pemerhati Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Moh Z. Datuak Majo Indo ke kantor Menteri Agama RI di Jakarta. Entah sampai entah tidak, surat itu ibarat bertepuk sebelah tangan, tak ada tindakan hingga kini, khususnya dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI yang surat laporan itu juga disampaikan kepada pengawas internal Kementerian Agama itu.

Dalam surat tertanggal 14 September 2017 itu ia mengatakan bahwa sebagai pemerhati Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, ia sangat kecewa atas perbuatan “H. Hendri S.Ag” selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, akibat perbuatan yang bersangkutan telah mengakibatkan keresahan di lingkungan Kemenag Sumbar.

Surat perihal laporan penyalahgunaan jabatan dan wewenang itu dijelaskan, berdasarkan informasi dari Subag Ortapeg Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sumatera Barat, proses naik pangkat Hendri S.Ag tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Proses naik pangkat Hendri S.Ag dari golongan III/D ke golongan IV/A hanya 2 hari setelah yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Kementerian Agama Kota Pariaman, dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman tanggal 10 Juli 2012, dan tanggal 12 Juli 2012 keluar golongan IV/A yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan hanya memiliki kualifikasi ijazah strata satu (S1),” tulisnya dalam surat laporan itu.


Hal tersebut, tulisnya lagi, menimbulkan kegelisahan bagi pegawai Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, padahal proses tersebut telah diatur dalam PP NOMOR 12 Tahun 2002 pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) dan juga PERKA-BKN NOMOR 33 Tahun 2011 pasal 2 ayat 3 huruf (c).

Dalam surat yang juga ditembuskan kepada Ketua DPP PPP itu juga disebutkan, berhubungan dengan pencairan dana pembayaran sertifikasi guru-guru PAIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam pada tahun 2015-2016 dan 2017, menurut pengakuan Ketua MGMP PAIS SMA/SMK, MGMP PAIS SMP dan KKG PAIS SD se-Kabupaten Agam yang namanya juga tidak mau disebutkan dalam laporan ini, menyampaikan bahwa sertifikasi mereka juga dipotong, sehubungan hal tersebut pengakuan Ketua MGMP PAIS SMA / SMK, MGMP PAIS SMP dan KKG PAIS SD se-kabupaten Agam tersebut mereka sudah sering dikonfirmasi pada pihak pengelola sertifikasi, namun itu dibilang perintah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. “Maka kami pun diancam kalau tidak mau dipotong atau menyerahkan uang sesuai nominal yang telah ditetapkan maka sertifikasi selanjutnya tidak akan dibayarkan,” tulisnya dalam surat yang juga ditembuskan kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar, dan Ombusmen Sumatera Barat itu.

Sumber Indonesia Raya di Kemenag Agam menyebutkan, sehubungan dengan dugaan pemotongan uang sertifikasi bisa jadi ada kebenarannya. Sementara itu sumber tabloid ini di Kemenag Sumbar menyebutkan, bisa naik pangkatnya karena jabatan atau pangkat penghargaan karena jabatan, tapi harus 1 tahun menduduki jabatannya. “Bukan dua hari setelah menduduki jabatannya pangkatnya langsung naik,” ucapnya singkat.

Sayangnya, Kemenag Agam Hendri tidak berhasil ditemui tabloid ini untuk sebuah konfirmasi di Agam. “Bapak tidak masuk kantor, mungkin masih di Surabaya,” ucap salah seorang staf di kantor Kemenag Agam, Senin (6/11) siang. SMS tabloid ini pun hingga berita ini naik cetak tidak dijawab-jawab oleh sang-Kepala Kemenag Agam. Akibatnya, versi Kemenag Agam tidak bisa dipublikasikan sehingga masyarakat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (The people right to know).

Advokat & Aktivis Anti Korupsi, Yunizal Chaniago, mengatakan, inspektorat harus menelusuri kebenaran dari laporan masyarakat tersebut. Kapan perlu, katanya lagi, inspektorat dapat melakukan penyelidikan dengan mempertanyakan kepada penerima sertifikasi. “Yang pasti inspektorat harus melakukan pengusutan. Jika terjadi penyelewengan, maka harus berani untuk menindak tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh inspektorat. Inspektorat bisa melakukan penyelidikan terhadap penerima sertifikasi,” ujar Yunizal Chaniago dalam sebuah wawancara singkat dengan tabloid ini, Kamis (9/11) sore, di Padang.

Nah…, sia-siakah perjuangan seorang pemerhati Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk menghilangkan angin busuk di Kemenag Agam ini ? Jawabnya ada di tangan Menteri Agama sebagai Top Manager di Kementerian Agama RI. (Harianof)

Read more
BARAK Akan Laporkan BPJN III ke Inspektorat

BARAK Akan Laporkan BPJN III ke Inspektorat

NGO Anti Korupsi yang bermarkas di Lampung, dan pernah menggegerkan Sumbar, kini berencana akan melaporkan BPJN III Sumbar-Bengkulu sekaitan dengan adanya indikasi permainan di Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut, yang salah satu jenis penanganannya Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 643,4 meter. Satker, PPK, Kepala BPJN, Panitia Lelang, dan Kontraktor pelaksana dituding bermain ?

EkspresNews.com – TAK tanggung-tanggung, NGO Anti Korupsi “BARAK” yang bermarkas di Lampung dan pernah menggegerkan negeri yang berfilosofi hidup Adat Basandi Sa’ra-Sara Basandi Kitabullah di blantika nasional dalam dugaan skandal “korupsi” penanganan longsor Lembah Anai beberapa tahun silam, kini muncul kembali. NGO Anti Korupsi di sektor pembangunan infrastruktur yang dikomandoi Zainuddin berencana akan melaporkan BPJN III Sumbar-Bengkului ke Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam dugaan adanya permainan di beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, khusus paket yang ditangani PPK 1.4 ISMAN.




Tampaknya, rencana NGO Anti Korupsi “ BARAK” akan melaporkan beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ke Inspektorat mendulang apresiasi dari berbagai kalangan di daerah ini. Apalagi, di dua paket yang agak misteri yaitu Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut yang baru saja di PHO 11 September 2017 kemaren, dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut, yang mana salah satu jenis penanganannya adalah pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 643,4 meter.

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut yang tanggal kontraknya 27 Maret 2017, dan dikerjakan oleh CV PUTRA BUNDA tidak terlihat tanda-tanda adanya pekerjaan. Padahal, pada laporan triwulan I pada 15 Mei 2017 rencana fisik yang ditetapkan 7,18 % sementara realisasi hanya 5,11 %, dengan deviasi 2,07 %. Jenis penanganan yang ditangani Pemeliharaan Rutin Kondisi sepanjang 18,10 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 13,46 Km, dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 643,4 meter.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar jembatan, tampaknya dari titik zero Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut sampai ke Muara Kiawai tidak ada perbaikan jembatan. “Kami tidak melihat adanya perbaikan jembatan, ini masih kerja PT Jakon tahun 2016 kemaren,” ujar salah seorang warga Pasbar yang mengaku bernama Arif kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Senin (18/9) siang, di sebuah warung jus, di Simpang Empat.

Padahal, sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempersempit ruang gerak praktek manipulasi proyek di paket pemeliharaan jembatan maka cat jembatan  pada tahun 2017 ini dari warna hitam kuning diganti menjadi Pink, Putih, dan Hitam. Jadi tidak bisa dilaporkan jembatan yang belum dikerjakan dikatakan sudah dikerjakan. “Instruksi Kementerian PUPR merobah warna jembatan tahun 2017 ini bertujuan supaya jelas mana saja jembatan yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan,” ujar Budiman kepada Indonesia Raya, Selasa (19/9) siang, di DPRD Sumbar. Lagi pula, kata pemerhati paket-paket pemeliharaan yang berpotensi besar merugikan keuangan Negara ini, kalau warna jembatan 2017 ini masih hitam kuning tidak jelas mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Batas Sumut, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut yang baru saja di PHO 11 September 2017 kemaren, tidak terlihat adanya tanda-tanda pekerjaan. Ironisnya lagi, pekerjaan itu juga pemeliharaan jembatan. Pada Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut saja menelan anggaran Rp 2 miliar lebih. Artinya, satu item dua anggaran.




Pemerhati Pembangunan Infrastruktur Sektor Pemeliharaan, Ristapawa Indra PhD, melihat, adanya indikasi permainan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-batas Sumut ini. Karena itu, kata Ristapawa Indra PhD, kita minta aparat penegak hukum dalam hal ini-Kepolisian atau Kejaksaan-untuk memainkan fungsi intelijenya guna melakukan penyelidikan tentang item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut ini. “Pekerjaan pemeliharaan ini sama dengan sepotong kain yang robek. Jika robeknya itu dikerjakan asal jadi, maka kerusakan lain akan terjadi kembali pada pinggiran jahitan itu. Kegiatan ini juga terindikasi over lap dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut. Artinya, ada dua kegiatan dengan objek dan lokasi yang sama,” ujar Alumnus Doktor Universitas kebangsaan Malaysia (UKM) ini dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis pekan lalu.

Mantan Aktivis 98 yang juga tercatat sebagai Mantan Ketua Komisi A-DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani, mengatakan, jika warna cat jembatan tidak berobah berarti tidak ada yang dikerjakan. “ kalau warna jembatan tidak ada perobahan dari hitam kuning menjadi putih, pink, dan hitam berarti tidak ada pekerjaan rutin yang dibuat,” kata Mantan pendiri dan Ketua Partai Gerindra Sumbar periode pertama ini dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Selasa (19/9) pagi. Lagi pula, katanya lagi, melihat apa yang dikerjakan di Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut jelas progress minus, atau realisasi tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. “Saya melihat jika kontraktor atau PU berdalih masih punya waktu karena PHO 30 Desember, tidak akan siap pada tanggal tersebut,” ketus Pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini.




Koordinator Lapangan (KORLAP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Swah-Batas Sumut, DEFI, ketika dikonfirmasi Indonesia Raya di lokasi mengatakan bahwa yang berhak memberikan keterangan itu adalah PPK. “Saya tidak berhak memberikan keterangan, tetapi yang berhak adalah PPK,” ujar DEF menjawab konfirmasi tabloid ini, Senin (18/9) siang, di lokasi proyek.

Sementara itu, PPK Paket Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut meminta kalau ada informasi dikomunikasikan dengan PPK, atau Satker. “Saya sampaikan ke Satker untuk membuka komunikasi dengan kawan-kawan wartawan. Saya sendiri dengan kawan-kawan wartawan sangat dekat, saya sangat terbuka pada kawan-kawan wartawan,” ujar Sang-PPK ISMAN saat dikonfimasi Indonesia Raya, Kamis (28/9) siang, di Kantin BPJN III Sumbar-Bengkulu. (Harianof)

Read more
“Kita Akan Laporkan BPJN III ke Menteri dan Irjen PUPR”

“Kita Akan Laporkan BPJN III ke Menteri dan Irjen PUPR”

Sungguh sangat rancu, jika di jalan ruas yang sama terdapat lima paket pekerjaan. Hal ini terlihat pada PPK 1.4 Satker PJN I BPJN Wilayah III Sumbar-Bengkulu. “Dari lima paket tersebut judulnya beda-beda tipis. Yang satu pemeliharaan berkala dan yang satunya lagi pemeliharaan rutin,” Begitu ungkap Zainuddin, Ketua LSM BARAK Sumatera via telpon kepada Indonesia Raya Kamis (28/9) lalu.

EkspresNews.com – Berdasarkan data yang diperoleh LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) Sumatera ini pada website Kementerian PUPR menyebutkan ada lima paket pekerjaan yang terdapat pada ruas Padang Sawah-Batas Sumut yang dikelola Isman, PPK 1.4 Satker PJN I yang berkantor dikawasan Khatib Sulaiman Padang. Ruas ini meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

Zainudin BarakDimana paket tersebut diantaranya, Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padang Sawah-Bts Sumut (ID Paket: 1236532460). Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Paket Pengadaan Preservasi Jalan Ruas Padang Sawah-Bts Sumut (ID Paket: 1236532436). Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Padang Sawah-Bts Sumut (ID Paket: 1236532447).

Kemudian, Pemeliharaan Rutin Jembatan Padang Sawah-Sp Empat-Bts Sumut (Bedeng Rapat) ID Paket: 1236532426, dan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Sp Empat-Bts Sumut (Bedeng Rapat) ID Paket: 1236532431.

Menurut Zainuddin, dari kelima paket ini kita bisa menduga sudah terjadi dobel anggaran di ruas yang sama. Tentu saja rangkaian indikasi permainan terjadi antara Kepala BPJN Wil III, Satker, panitia lelang dan PPK sebagai aktor di lapangan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana masyarakat bisa mengetahui pekerjaan yang dikerjakan tersebut. Disinilah peranan LSM dan wartawan dalam mengungkap dugaan praktek “mafia proyek” ini sebagai bahan bagi aparat penegak hukum mengusutnya.




“Yang bisa mengetahui pekerjaan tersebut adalah Kepala Balai, Satker, PPK, Konsultan, Korlap Pengawas PUPR, dan terakhir yang melaksanakan pekerjaan yakni kontraktor pelaksana. Orang-orang inilah yang nantinya bisa dimintai pertanggungjawabannya atas dugaan penyelewengan yang terjadi pada paket proyek ini, karena mereka yang tahu,” tegas lelaki asal Lampung yang pernah melaporkan dugaan KKN proyek pada salah satu satker di Sumbar ini beberapa waktu yang lalu.

Diakui Zainuddin, secara mendetail timnya saat ini sedang menelusuri kelima paket tersebut. Sebab, dari pengakuan Isman, PPK 1.4 yang sempat dikonfirmasinya via telepon membantah dugaan penyelewengan ini. Bahkan jawaban yang diberikan PPK ini tidak sinkron dengan pertanyaan yang diajukan LSM BARAK Sumatera. “PPK ruas jalan Padang Sawah-Bts Sumut memberikan jawaban berbeda dengan pertanyaan yang kami ajukan,” ujarnya.

Dari data yang diberikan PPK ini nanti akan terbukti paket-paket apa saja yang dikerjakan. Apakah ada indikasi penyelewengan pada pelaksanaan dari kelima paket tersebut nanti akan kita buktikan secara transparan dan terbuka.

Kenapa kita sangat fokus kepada paket ini, menurut Zainuddin pekerjaan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin ini rentan dengan indikasi penyelewengan. Banyak rumor yang berkembang jika proyek tersebut menjadi ajang meraup keuntungan bagi pengguna anggaran beserta jajarannya. Dana ini biasanya dimanfaatkan untuk penyambutan tamu dan memberikan souvenir bagi tamu dan petinggi instansi yang mereka naungi.




Oleh karena itu untuk menelusuri kasus ini tim dari LSM BARAK Sumatera yang kita turunkan sedang melakukan investigasi secara keseluruhan pada kegiatan yang ada di BPJN Wilayah III Sumbar, khususnya proyek PPK 1.4 dibawah Satker PJN I. Kita berharap tim yang saat ini sedang dilapangan akan mampu mengungkap misteri proyek tersebut.

“Jika ada ditemukan indikasi penyelewengan atau permainan, maka kita akan laporkan persoalan ini kepada Menteri PUPR dan Irjen Kementerian PUPR. Kapan perlu kita akan membuat laporan nanti ke aparat penegak hukum termasuk mengirimkan laporan ke KPK, jika menteri tidak menindaklanjuti persoalan ini,” terang Zainuddin mengakhiri pembicaraannya. (Harianof)

Read more
OPINI : Gubernur Harus Merekomendasikan Kepala BPJN III Diganti

OPINI : Gubernur Harus Merekomendasikan Kepala BPJN III Diganti

Di era kepemimpinan Syaiful Anwar di BPJN III Sumbar-Bengkulu banyak persoalan mencuat ke permukaan seperti, kantor BPJN didemo masyarakat karena pelaksanaan pekerjaan asal-asalan, banyak paket pekerjaan realisasinya jauh dari rencana yang ditetapkan, lima paket WINRIP yang terindikasi bermasalah, indikasi permainan dalam pelaksanaan pekerjaan kian kentara, masih ada beberapa paket yang belum ditenderkan di PJN Wilayah I Sumbar, serapan anggaran yang rendah mencerminkan ketidakarifan Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dalam mengarifi program pemerintahan presiden Joko Widodo yang meletakan pembangunan infrastruktur sebagai priorits utama pembangunan nasional ?

CIMG7186 - Copy

EkspresNews.com – BERORIENTASI dari persoalan di atas, kita jadi bertanya dalam diam pada diri sendiri di penghujung malam yang menggigit, mengapa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak memanggil dan mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengganti Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar ? Inilah yang melahirkan berbagai spekulasi di publik. Ada yang menduga, ada kekuatan besar di balik Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar atau sebagai titisan dari partai penguasa. Ada juga yang menduga, Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar ini sebagai THE BELOVED PEOPLE dari Sang-Menteri PUPR.




Terlepas dari berbagai dugaan di masyarakat itu, apa pun alasannya, sebagai Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar seharusnya lebih arif mengarifi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden dari partai penguasa, yang meletakan pembangunan infrastruktur sebagai skala prioritas utama pembangunan  nasional. Indikasi permainan dalam pelaksanaan banyak paket pekerjaan dengan mengurangi anggaran pelaksanaan yang mengabaikan mutu dapat diduga sebagai sikap yang kontraproduktif dengan skala prioritas pemerintahan presiden Joko Widodo, yang juga berasal dari partai penguasa.

Oleh karena itu, orang-orang pintar yang disebut wakil rakyat di DPR RI, yang berasal dari pemilihan Sumbar, harus memanggil Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempertanyakan dan meminta pertanggung jawaban pelaksanaan proyek dan perencanaan proyek yang diduga ada indikasi penyimpangan, yang potensial merugikan keuangan Negara. Sebab, terus terang, kita agak sedikit pesimis dengan peran inspektorat yang terkesan masih lemah. Pengawasan internal yang seharusnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran belum terlihat di Kementerian PUPR. Bahkan, sebagian inspektorat menjadi bagian dari persoalan.

Masyarakat juga harus berperan aktif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek yang didanai dari utang luar negeri seperti pinjaman Bank Dunia maupun yang didanai dari APBN murni, yang ada di bawah kendali BPJN III Sumbar-Bengkulu di Sumbar, termasuk juga kalau masyarakat menemukan adanya indikasi malbestek dengan tujuan mengurangi anggaran pelaksanaan yang mengabaikan mutu dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan audit atau pun menindaklanjuti dugaan praktek malbestek dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

Secara logika yang sangat sederhana, semua orang tahu bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara baik yang bersumber dari utang luar negeri seperti pinjaman dari Bank Dunia maupun dari APBN murni tak pernah luput dari praktek kongkalingkong. Praktek kongkalingkong itu dalam proyek sangat cantik dan rapi sekali, kadang suliut untuk dideteksi. Tapi, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. Kongkalingkong proyek bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tahapan kongkalingkong proyek itu dilakukan sejak dari penganggaran, lelang hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan. Pola dan indikasi kongkalingkong proyek mengindikasikan bahwa proyek ini bermasalah sejak dari proses penganggaran. Semua pelaku yang diduga ikut bertanggung jawab patut dimintai pertanggung jawaban hukunya.

Kembali pada proyek-proyek yang berada di bawah kendali BPJN III Sumbar-Bengkulu di Sumbar yang terindikasi banyak permasalahan seperti, perencanaan yang diduga tidak memiliki skala waktu panjang dalam proyek WINRIP yang dananya bersumber dari utang luar negeri melalui pinjaman Bank Dunia, dan pelaksanaannya yang terindikasi malbestek atau ada indikasi terjadinya praktek manipulasi volume proyek di setiap paket.




Oleh karena itu, maka, seharusnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merekomendasikan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengganti Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu yang unprofessional dalam memimpin BPJN III, dan ada indikasi malbestek dalam pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan rakyat Sumbar. Karena dengan unprofessional dan adanya indikasi malbestek dalam pelaksanaan proyek, maka Gubernur Sumbar Irwan Prayitno harus melaporkan ke Menteri PUPR serta instansi penegak hukum dengan mekanisme pelaksanaan proyek oleh BPJN III yang terindikasi ada malbestek dalam pelaksanaan.

Bila perlu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai perwakilan pemerintah pusat di Sumbar melaporkan kepada penegak hukum tentang adanya indikasi permainan dalam pelaksanaan proyek. Sehingga potensi kerugian keuangan Negara dapat diminimalisir. Sebaliknya, dengan masuyknya laporan Gubernur Sumbar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus mencopot Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar sebagai Kepala BPJN. (Harianof)

Read more
Mengintip Kinerja BPJN III Sumbar Proyek PRJR Kumpulan-Bts Sumut

Mengintip Kinerja BPJN III Sumbar Proyek PRJR Kumpulan-Bts Sumut

Web OkeBPJN III Sumbar-Bengkulu di bawah kepemimpinan Syaiful Anwar tidak bisa mengarifi kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Buktinya, banyak paket pekerjaan yang realisasinya tidak mencapai rencana yang telah ditetapkan. Indikasi praktek mengurangi anggaran pelaksanaan dengan modus menyiasati bestek nyaris terjadi di semua paket pekerjaan seperti salah satunya Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Bts Sumut yang dikerjakan oleh PT Vende Mestika. Ironisnya, masih ada beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang belum ditenderkan. Wibawa hukum tengah diuji ?

EkspresNews.com – WAKTU menunjukan pukul 12 : 45 ketika Xenia berwarna putih yang membawa Indonesia Raya, memasuki titik zero Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut Kabupaten Pasaman Timur, Rabu (7/9). Dengan wajah kuyu karena kelelahan dan kurang tidur, Indonesia Raya dan rombongan turun dari mobil dan memasuki titik zero proyek yang didanai dari pajak rakyat senilai Rp 17,5 miliar lebih yang dikerjakan oleh PT VENDE MESTIKA ini. Proyek yang dalam informasi umum Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Kumpulan-Batas Sumut realisasinya pada laporan triwulan I dengan rencana 21, 65 % tapi realisasi fisik hanya 12,73 %, deviasi 8,93 %.




Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di lapangan, memang ditemukan banyak kejanggalan. Betapa tidak, plang proyek agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sedang ada pembangunan Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut dengan dana bersumber dari pajak yang dibayarkan rakyat tidak ada. AMP milik PT VENDE MESTIKA di Muaro Mangguang, disebut-sebut tidak mengantongi izin. Kerja PT VENDE MESTIKA terlihat sangat amburadul. Maka tak salah rasanya jika BPJN III Sumbar-Bengkulu pernah didemo masyarakat Pasaman Barat karena pekerjaan PT VENDE MESTIKA yang asal-asalan, Jumat (15/1-2017) sekitar pukul 10:00 WIB. “Pertanyaannya, apakah sejarah akan berulang kembali di BPJN III Sumbar-Bengkulu melihat pekerjaan PT VENDE MESTIKA yang terindikasi malbestek ini,” ujar salah seorang tokoh pemuda Kumpulan Ismet dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Rabu (6/9) siang, di lokasi proyek.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di lokasi Paket Pekerjaan Proyek Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut di Lurah Barangin, saluran tersumbat akibat material berserakan, terungguk tidak dikerjakan. Pasangan batu penguat tebing terlihat asal-asalan. Adukan semen terlihat lebih banyak pasir dari pada semen, atau tanpa baktakaran. Semenatara di Bonjol, aspal diduga kuat tidak memenuhi standar maka terjadi keretakan. Harusnya, digali dan dibersihkan sampai tanah keras, setelah itu dipadatkan dan diaspal. Tebing penahan jalan yang seharusnya di-DAM terlebih dahulu, tapi ini tidak dilakukan malah diaspal saja langsung.

Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut yang dikerjakan oleh PT VENDE MESTIKA itu terindikasi jauh dari standar mutu dan kualitas, karena dikerjakan asal jadi. Diduga kuat tidak mengacu pada standar tata cara pemasangan batu dan spesifikasi teknis proyek. Pada pemasangan dam batu atau drainase pinggir jalan acak-acakan dan retak-retak, tidak sesuai dengan standar tata cara pemasangan batu. Pengaspalan atau tambal sulam yang bergelombang dan tipis diduga kuat tidak sesuai spesifikasi.

Ironisnya lagi, informasi yang dihimpun Indonesia Raya di lapangan, menyebutkan, amburadulnya pekerjaan PT VENDE MESTIKA ini diduga kuat karena ada item-item pekerjaan yang di-subcon-kan kepada masyarakat diantaranya pemasangan drainase. Dampaknya, terjadilah malbestek dalam pelaksanaan dengan mengurangi anggaran pelaksanaan yang potensial merugikan keuangan Negara. “Pekerjaan ini terlihat terhenti semenjak puasa kemaren, malah konon kabarnya gaji karyawan belum dibayarkan atau sering terlambat,” ucap tokoh pemuda kumpulan itu rada kesal.




Informasi yang dihimpun Indonesia Raya di lapangan, menyebutkan, bahwa PT VENDE MESTIKA pernah di blacklist di Aceh. Setelah itu berkiprah di Suka Bumi, konon disebut-sebut juga di balcklist di Suka Bumi. Tahun 2015 masuk ke Sumbar dan dapat pekerjaan di Pasaman Barat, yang akhirnya karena pelaksanaan pekerjaan yang asal-asalan BPJN III Sumbar-Bengkulu didemo oleh masyarakat Pasaman Barat. Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang, kenapa BPJN III Sumbar-Bengkulu sebagai pemberi proyek masih menerima PT VENDE MESTIKA ? Inilah misteri yang harus diungkap.

Dugaan malbestek atau mengurangi anggaran pelaksanaan dalam Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut oleh kontraktor pelaksana PT VENDE MESTIKA mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya mereka sangat menyesalkan sekali terjadinya malbestek dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai dari pajak rakyat itu. Sebab, di mata mereka, praktek malbestek dengan mengurangi volume proyek atau anggaran pelaksanaan berpotensi besar merugikan keuangan Negara yang nota bene adalah uang rakyat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini.

PPK 1.3 Kumpulan-Batas Sumut Isman yang ditemui di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat untuk mempertanyakan ihwal pelaksanaan pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut yang dikerjakan PT VENDE MESTIKA, terindikasi adanya KKN. Dalam pelaksanaan banyak indikasi kecurangan yang dilakukan PT VENDE MESTIKA seperti, Pekerjaan Rehabilitasi Minor sepanjang 4 Km yang titik nol-nya tidak jelas.

Begitu juga dengan pekerjaan pemeliharaan rutin kondisi jalan sepanjang sepanjang 39, 27 Km, di mana pekerjaan ini dilaksanakan tak sesuai spek. Berdasarkan investigasi Indonesia Raya di lapangan, Rabu (6/9) banyak titik yang tidak dikerjakan, bahkan tanda-tanda adanya pekerjaan rutin di sepanjang ruas jalan tersebut hamper tidak ada. Tidak hanya itu, item pemeliharaan rutin jalan sepanjang 49, 54 Km di beberapa titik terlihat dikerjakan asal jadi, termasuk pekerjaan pasangan batu saluran penahan tebing jalan tanpa koporan. Material batu berserakan di sepanjang jalan sehingga menyumbat saluran yang akibatnya air mengenangi jalan tidak berhasil ditemui. Tampaknya, memang sudah ada sinyal untuk tidak menerima konfirmasi Indonesia Raya. Akibatnya, versi PPK tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, masyarakat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (the people right to know).

Nah…, semoga saja Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kita membukakan hati, mata, dan telinga para aparat penegak hukum kita yang professional untuk mengintip pelaksanaan Pekerjaan Paket Proyek Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut dengan menjadikan skala prioritas karena prioritas utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur. (Harianof)

Read more