Mengintip Kinerja BPJN III Sumbar Proyek PRJR Kumpulan-Bts Sumut

Mengintip Kinerja BPJN III Sumbar Proyek PRJR Kumpulan-Bts Sumut

Web OkeBPJN III Sumbar-Bengkulu di bawah kepemimpinan Syaiful Anwar tidak bisa mengarifi kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Buktinya, banyak paket pekerjaan yang realisasinya tidak mencapai rencana yang telah ditetapkan. Indikasi praktek mengurangi anggaran pelaksanaan dengan modus menyiasati bestek nyaris terjadi di semua paket pekerjaan seperti salah satunya Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Bts Sumut yang dikerjakan oleh PT Vende Mestika. Ironisnya, masih ada beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat yang belum ditenderkan. Wibawa hukum tengah diuji ?

EkspresNews.com – WAKTU menunjukan pukul 12 : 45 ketika Xenia berwarna putih yang membawa Indonesia Raya, memasuki titik zero Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut Kabupaten Pasaman Timur, Rabu (7/9). Dengan wajah kuyu karena kelelahan dan kurang tidur, Indonesia Raya dan rombongan turun dari mobil dan memasuki titik zero proyek yang didanai dari pajak rakyat senilai Rp 17,5 miliar lebih yang dikerjakan oleh PT VENDE MESTIKA ini. Proyek yang dalam informasi umum Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Kumpulan-Batas Sumut realisasinya pada laporan triwulan I dengan rencana 21, 65 % tapi realisasi fisik hanya 12,73 %, deviasi 8,93 %.




Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di lapangan, memang ditemukan banyak kejanggalan. Betapa tidak, plang proyek agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sedang ada pembangunan Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut dengan dana bersumber dari pajak yang dibayarkan rakyat tidak ada. AMP milik PT VENDE MESTIKA di Muaro Mangguang, disebut-sebut tidak mengantongi izin. Kerja PT VENDE MESTIKA terlihat sangat amburadul. Maka tak salah rasanya jika BPJN III Sumbar-Bengkulu pernah didemo masyarakat Pasaman Barat karena pekerjaan PT VENDE MESTIKA yang asal-asalan, Jumat (15/1-2017) sekitar pukul 10:00 WIB. “Pertanyaannya, apakah sejarah akan berulang kembali di BPJN III Sumbar-Bengkulu melihat pekerjaan PT VENDE MESTIKA yang terindikasi malbestek ini,” ujar salah seorang tokoh pemuda Kumpulan Ismet dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Rabu (6/9) siang, di lokasi proyek.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di lokasi Paket Pekerjaan Proyek Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut di Lurah Barangin, saluran tersumbat akibat material berserakan, terungguk tidak dikerjakan. Pasangan batu penguat tebing terlihat asal-asalan. Adukan semen terlihat lebih banyak pasir dari pada semen, atau tanpa baktakaran. Semenatara di Bonjol, aspal diduga kuat tidak memenuhi standar maka terjadi keretakan. Harusnya, digali dan dibersihkan sampai tanah keras, setelah itu dipadatkan dan diaspal. Tebing penahan jalan yang seharusnya di-DAM terlebih dahulu, tapi ini tidak dilakukan malah diaspal saja langsung.

Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut yang dikerjakan oleh PT VENDE MESTIKA itu terindikasi jauh dari standar mutu dan kualitas, karena dikerjakan asal jadi. Diduga kuat tidak mengacu pada standar tata cara pemasangan batu dan spesifikasi teknis proyek. Pada pemasangan dam batu atau drainase pinggir jalan acak-acakan dan retak-retak, tidak sesuai dengan standar tata cara pemasangan batu. Pengaspalan atau tambal sulam yang bergelombang dan tipis diduga kuat tidak sesuai spesifikasi.

Ironisnya lagi, informasi yang dihimpun Indonesia Raya di lapangan, menyebutkan, amburadulnya pekerjaan PT VENDE MESTIKA ini diduga kuat karena ada item-item pekerjaan yang di-subcon-kan kepada masyarakat diantaranya pemasangan drainase. Dampaknya, terjadilah malbestek dalam pelaksanaan dengan mengurangi anggaran pelaksanaan yang potensial merugikan keuangan Negara. “Pekerjaan ini terlihat terhenti semenjak puasa kemaren, malah konon kabarnya gaji karyawan belum dibayarkan atau sering terlambat,” ucap tokoh pemuda kumpulan itu rada kesal.




Informasi yang dihimpun Indonesia Raya di lapangan, menyebutkan, bahwa PT VENDE MESTIKA pernah di blacklist di Aceh. Setelah itu berkiprah di Suka Bumi, konon disebut-sebut juga di balcklist di Suka Bumi. Tahun 2015 masuk ke Sumbar dan dapat pekerjaan di Pasaman Barat, yang akhirnya karena pelaksanaan pekerjaan yang asal-asalan BPJN III Sumbar-Bengkulu didemo oleh masyarakat Pasaman Barat. Yang menjadi pertanyaan masyarakat sekarang, kenapa BPJN III Sumbar-Bengkulu sebagai pemberi proyek masih menerima PT VENDE MESTIKA ? Inilah misteri yang harus diungkap.

Dugaan malbestek atau mengurangi anggaran pelaksanaan dalam Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut oleh kontraktor pelaksana PT VENDE MESTIKA mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya mereka sangat menyesalkan sekali terjadinya malbestek dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai dari pajak rakyat itu. Sebab, di mata mereka, praktek malbestek dengan mengurangi volume proyek atau anggaran pelaksanaan berpotensi besar merugikan keuangan Negara yang nota bene adalah uang rakyat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini.

PPK 1.3 Kumpulan-Batas Sumut Isman yang ditemui di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat untuk mempertanyakan ihwal pelaksanaan pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut yang dikerjakan PT VENDE MESTIKA, terindikasi adanya KKN. Dalam pelaksanaan banyak indikasi kecurangan yang dilakukan PT VENDE MESTIKA seperti, Pekerjaan Rehabilitasi Minor sepanjang 4 Km yang titik nol-nya tidak jelas.

Begitu juga dengan pekerjaan pemeliharaan rutin kondisi jalan sepanjang sepanjang 39, 27 Km, di mana pekerjaan ini dilaksanakan tak sesuai spek. Berdasarkan investigasi Indonesia Raya di lapangan, Rabu (6/9) banyak titik yang tidak dikerjakan, bahkan tanda-tanda adanya pekerjaan rutin di sepanjang ruas jalan tersebut hamper tidak ada. Tidak hanya itu, item pemeliharaan rutin jalan sepanjang 49, 54 Km di beberapa titik terlihat dikerjakan asal jadi, termasuk pekerjaan pasangan batu saluran penahan tebing jalan tanpa koporan. Material batu berserakan di sepanjang jalan sehingga menyumbat saluran yang akibatnya air mengenangi jalan tidak berhasil ditemui. Tampaknya, memang sudah ada sinyal untuk tidak menerima konfirmasi Indonesia Raya. Akibatnya, versi PPK tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, masyarakat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (the people right to know).

Nah…, semoga saja Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kita membukakan hati, mata, dan telinga para aparat penegak hukum kita yang professional untuk mengintip pelaksanaan Pekerjaan Paket Proyek Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Batas Sumut dengan menjadikan skala prioritas karena prioritas utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur. (Harianof)

Read more
WINRIP Lubuk Alung – Kuraitaji, Pemborosan Keuangan Negara

WINRIP Lubuk Alung – Kuraitaji, Pemborosan Keuangan Negara

EkspresNews.com – ADVOKAT & Aktivis Anti Korupsi yang juga tercatat sebagai pendiri Badan Anti Korupsi (BAKO) jauh sebelum ICW berdiri, Ardyan SH MH, melihat, perencanaan 5 paket WINRIP di Sumbar ini belum konfrehensif, belum ada sinkronisasi antar lembaga, antar bidang dalam perencanaan sebuah pembangunan. Dalam hal ini selalu muncul timpang tindih pekerjaan yang berdampak kepada pemborosan keuangan Negara. “Seharusnya setiap pembangunan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan seluruh instansi dan badan terkait,” ujar Ardyan SH MH dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Rabu (16/8) siang, di Padang.

ardyanDalam hal ini, kata Ardyan lebih jauh dan serius, misalnya pembangunan drainase WINRIP Ruas Lubuk Alung-Kuraitaji, Ruas Lubuk Alung-Sicincin, itu terlihat tidak sinkronnya antara rencana perluasan jalan Lubuk Alung-Pariaman, dan Lubuk Alung-Sicincin dengan pekerjaan drainase WINRIP. Jika seumpama karena padatnya pengguna jalan, katanya lagi, maka otomatis yang akan direncanakan oleh pemerintah adalah perluasan jalan. Jika perluasan jalan itu ternyata nantinya berada di atas drainase WINRIP, tentu akan menjadi mubazir.

“Bagaiamana pun dampak dari perluasan jalan tentunya akan mempertimbangkan struktur pondasi dari jalan itu sendiri. Itu artinya, tidak mungkin membangun jalan di cor-an drainase WINRIP ini. Dikhawatirkan ketika proyek pelebaran jalan nantinya direalisasikan, maka drainase WINRIP ini akan ditimbun dan dipindahkan ke pinggir jalan  yang baru,” ujarnya.

Dikatakan Ardyan, disinilah terlihat adanya dampak dari ketidak adaannya koordinasi antara perecana pembangunan jalan dengan pembangunan drainase WINRIP milik BPJN III Sumbar-Bengkulu ini. Yang kita khawatirkan nantinya, katanya lagi, apa bila benar drainase WINRIP yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia (Wolrd Bank) ini akan ditutup karena pelebaran jalan, maka terjadilah pemubaziran.

“Setiap pekerjaan sebuah proyek dalam peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa selalu diikuti dengan adanya konsultan pengawas, dan secara melekat juga menjadi tanggung jawab dari SUTKER dan BPK. Jika tampak pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan bestek, seharusnya pengawas mempertanyakan hal tersebut kepada kontraktor pelaksana. Ini tugas utama dari pengawas,” kata Pendiri Badan Anti Korupsi (BAKO) itu.




Apa bila pengawas, katanya lagi, tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh kontrak kerja, maka patut dipertanyakan keprofesionalan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa menjustifikasi adanya kolusi antara kontraktor pelaksana PT MULTI STRUCTURE dengan pengawas, katanya, hal ini sudah sering terjadi bahkan sudah banyak yang diperkarakan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

“Jalan ke luarnya, kita mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek WINRIP yang didanai dari pinjaman Bank Dunia baik secara maupun tidak langsung akan bersinggungan dengannya,” ujar Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu mengakhiri. (Harianof)

Read more
WINRIP Ruas LA-Kuraitaji : Memperkaya Segelintir Orang ?

WINRIP Ruas LA-Kuraitaji : Memperkaya Segelintir Orang ?

Banyak proyek-proyek yang didanai dari utang Negara melalui pinjaman Bank Dunia (World Bank) seperti lima paket WINRIP di Sumbar tidak ada asas manfaatnya,  cenderung memperkaya segelintir kelompok kecil orang, dan terkesan tidak ada control. Untuk siapakah sebenarnya asas manfaat proyek WINRIB yang menghabiskan uang ratusan miliar rupiah dari pinjaman Bank Dunia ini ?

EkspresNews.com – Pertanyaan di atas, biarlah sejarah saja kelak yang akan memberi jawabannya. Tapi, yang jelas, banyak proyek-proyek yang bersumber dari utang Negara melalui pinjaman Bank Dunia (World Bank) rata-rata design strategi-nya terkesan membuat pembangkrutan sebuah Negara. Ilustrasinya dapat terlihat dari lima paket proyek WINRIP di Sumbar yang terindikasi bermasalah karena lemahnya control dari pemilik proyek baik dari Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu, Sutker, maupun PPK. Bahkan ke lima paket proyek WINRIP yang telah menghabiskan dana ratusan miliar ini tidak bakal selesai pada tahun ini. Kalaupun itu dipaksakan juga untuk selesai, pekerjaannya banyak yang menimbulkan masalah karena pekerjaan dipaksakan dengan mengabaikan mutu.




Satu dari lima paket proyek WINRIP yang diduga bermasalah itu adalah, Paket Ruas Lubuk Alung-Kuraitaji yang dikerjakan oleh PT MULTI STRUCTURE. Bayangkan saja, rencana fisik yang sudah ditetapkan 42,27 % sementara realisasi fisik hanya 23,69 %, deviasi 18,58 %. Artinya, untuk mencapai 50 % saja masih minus 19 %. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, mungkinkah PT MULTI STRUCTURE sebagai kontraktor pelaksana akan dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan masa pelaksanaan dalam kontrak yang disepakati 486 kalender, tepatnya 31 Desember 2017.

Jawaban dari pertanyaan yang sangat sederhana di atas adalah, pasti tidak akan siap. Tapi, yang jelas, berdasarkan pengamatan di lapangan, Rabu (16/8) siang, pelaksanaan pekerjaan terindikasi telah menyimpang dari spek yang ditetapkan. Pondasi bahu jalan terlihat nyaris roboh akibat pekerjaan yang terkesan asal jadi. Pondasi bahu jalan di sebelah kiri di Toboh Suntuak tidak bias menahan beban timbunan untuk bahu jalan. Pekerjaan dinding bahu jalan terindikasi tidak pakai pondasi (poporan) sebagaimana yang diatur dalam bestek.

Indikasi permainan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan WINRIP Ruas Lubuk Alung-Kuraitaji yang dikerjakan oleh PT MULTI STRUCTURE terlihat banyak titik yang belum dilaksanakan lebih kurang dari 500 meter dari titik nol (Simpang Tugu Ikan). Akibat pekerjaan dikerjakan separoh-separoh oleh PT MULTI STRUCTURE ini, jalan menjadi macet. Ironisnya lagi, material juga terlihat bercampur dengan tanah. Dasar tanah waktu penggalian belum sampai ke tanah keras, dampaknya akan terjadi pengelembungan bahu jalan jika diaspal nantinya. Ke dalaman galian pondasi terindikasi juga dimainkan, artinya dilaksanakan tidak sesuai dengan ke dalaman yang ada di bestek. Inilah untung yang jelas saja dari kontraktor.

Besi diduga kuat ukurannya juga tidak sesuai dengan spek, bahkan ironisnya lagi besi pengikat begol untuk precast beton saluran sebagian ada yang diikat dan sebagian lagi ada yang tidak diikat. Ini akan mengakibatkan kekuatan beton precast berkurang. Seharusnya, secara logika yang paling sederhana, memakai precast pabrikan. Beton yang dicetak sendiri banyak yang retak dan pecah-pecah. Yang menyedihkan kita lagi sebagai pembayar pajak, pondasi bahu jalan sebagian banyak yang pecah-pecah dan retak akibat pola pekerjaan yang tidak sesuai spek. Adukan semen terlihat banyak pasirnya, dan material pasir lebih dominan tanah dari pada pasirnya. Ini permainan pelaksanaan pekerjaan.

Dengan telanjang kita melihat, realisasi fisik yang hanya 23,69 % dari rencana fisik yang telah ditetapkan 42,27 % itu merupakan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Kuraitaji ini. Inefisiensi ini potensial menimbulkan kerugian keuangan Negara. Karena itu, agar tidak berlarut-larut tindakan preventif harus dilakukan untuk mencegah kerugian Negara yang lebih besar.

Di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam pada diri sendiri, mengapa indikasi permainan dalam pelaksanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Kuraitaji yang dilaksanakan oleh PT MULTI STRUCTURE dan tidak tercapainya rencana fisik yang mana untuk mencapai 50 % saja masih minus 19 % ini bisa terjadi ? Jawaban sederhananya bisa karena PT MULTI STRUKTURE bekerja tidak profesional, dan bisa juga karena control yang lemah dari Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu, Sutker, dan PPK. That question any more, kenapa control dari PBJN III Sumbar-Bengkulu bisa menjadi lemah ? Jawabnya, bisa jadi karena ada perselingkuhan antara penanggung jawab proyek dengan PT MULTI STRUCTURE. Karena itu, kita berharap KPK melakukan penyelidikan terhadap paket proyek WINRIP Lubuk Alung-Kuraitaji ini. Kita tidak ingin proyek WINRIP ini hanya memperkaya segelintir kelompok saja. (Harianof)

Read more
Rapor Merah Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu

Rapor Merah Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu

Karir Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu, Syaiful Anwar, nyaris usai. Namanya pun kian terpuruk, ketika banyak proyek-proyek tahun anggaran 2017 yang tidak mencapai target. Masih pantaskah ia dipertahankan sebagai Kepala BPJN III itu ?

EkspresNews.com – Berbagai komentar menggelinding bak bola liar ketika banyak pelaksanaan paket pekerjaan proyek yang didanai dari pajak rakyat di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar-Bengkulu dalam laporan triwulan II realisasinya jauh dari perencanaan yang telah ditetapkan, bahasa prokem-nya molor. Banyak pihak menduga, bahwa ini mencerminkan ketidakmampuan Syaiful Anwar memimpin BPJN III tersebut. “Ini menunjukan gagalnya kepemimpinan Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar, rapornya merah. Karena itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono harus mencopot kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dan menggantinya dengan yang lebih mampu,” ujar Atino Ivana, pemerhati masalah leadership, dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Rabu (9/8) siang, di DPRD Sumbar.

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Sumbar, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, gagalnya kepemimpinan kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu seperti yang dikatakan Atino Ivana itu memang ada benarnya. Buktinya, tidak sedikit progres fisik triwulan II realisasinya tidak mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Ambil contoh misalnya, Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Bts Sumut yang kontraknya ditandatangani 20 Februari 2017, dikerjakan oleh PT Vende Mestika. Rencana fisik yang ditetapkan 21, 66 %, sementara realisasinya hanya 12,73 %. Deviasi 8,93 %.

Ternyata bukan hanya paket pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ruas Kumpulan-Bts Sumut saja yang realisasinya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di Satuan Kerja pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017, tapi masih banyak paket-paket pekerjaan lain yang realisasinya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Buktinya, Paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah yang kontraknya ditandatangani 14 Februari 2017, dikerjakan oleh PT Hasta Aryaguna Perkasa. Rencana fisik 26,46 %, sementara realisasi hanya 19,71 %.

Kemudian Paket Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumatera Utara yang kontraknya ditandatangani 27 Maret 2017, dikerjakan oleh CV Putra Bunda. Rencana fisik yang telah ditetapkan 7,18 %, sementara realisasinya baru hanya 5, 11 %. Deviasi 2,07 %. Ironisnya lagi, Paket 21 Lubuk Alung-Kuraitaji (WINRIP IBRD Loan 8043-ID). Nomor kontrak 15-06 / 21-WINRIP-WP2/CE/A/8043-ID/06-16, tanggal kontrak 1 Juni 2016. NO. Addendum kontrak ADD-2/15-06/21-WINRIP-AWP III/CE/A/8043/01-17, tanggal addendum kontrak 16 Januari 2017. Dikerjakan oleh PT Multi Structure.Lokasi kegiatan Kabupaten Padang Pariaman (Km.33+300-49+5309) = 16.230 Km, Ruas Jalan Lubuk Alung Kuraitaji. tanggal PHO 31 Desember 2017. Rencana fisik yang ditetapkan 42,27 %, sementara realisasinya jauh dari rencana yaitu 18,58 %.

Paket Rekonstruksi Padang Sawah-Mangopoh yang kontraknya ditandatangani 1 Februari 2017, dikerjakan oleh PT Pasagam Tenaga Perkasa. Renacana fisik yang telah ditetapkan 31,06 %, sementara realisasinya hanya 20,85 %. Deviasi 10,21 %. Paket Peningkatan Jembatan Pajujurung dan Matora Bibit, dengan monor kontrak 01.1/PKK/SK-PJN I-Bb.03.23.1.6/I/2017, 31 Januari 2017 dengan nilai kontrak Rp 9.124.747.000,00, dikerjakan oleh PT Jaya Sukses Prima. Rencana yang telah ditetapkan 9,37 %, sementara realisasi hanya 6,88 %. Artinya, deviasi 2,49 %.

BypAssYang lebih menyedihkan lagi, Paket Padang By Pass Capacity Expansion Project (EDCF-Loan No INA 17). Kyerong Construction Industrial Co Ltd (JO) PT Yala Persada Angkasa, dengan anggaran Rp 436 miliar. Rencana yang ditetapkan 100%, sementara realisasinya dalam laporan triwulan II itu 100 %. Fakta di lapangan yang dilihat dan diamati Indonesia Raya mengatakan lain. Sebab, masih ada beberapa titik yang belum selesai, dan drainase di kiri kanan jalan. Artinya, ada indikasi telah terjadi mark-up volume proyek, pekerjaan yang belum 100 % tapi di-seratus persenkan.

Eddy Mujahiddin SH AWS, Mantan Aktivis 98 yang juga tercatat sebagai pendiri Padang Lawyer, mengatakan, seharusnya dari awal-awal sudah bisa diprediksi laporan triwulan I sudah kelihatan target dan pencapaian yang telah ditentukan. “Kalau target yang tidak tercapai diperpanjang yang harus dilakukan semestinya dipersiapkan untuk mengejar ketinggalan. Karena kalau tahapan schedule pertama sudah macet otomatis schedule berikutnya juga akan macet atau molor,” ujar Eddy Mujahiddin dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Kamis (10/8) sore, di GOR Agus Salim Padang.

Mantan Aktivis Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini juga melihat, bahwa itu menunjukan gagalnya kepemimpinan Kepala Balai Pelaksaanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dalam menjalankan fungsinya dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan. Artinya, katanya Mujahiddin-begitu Eddy Mujahiddin SH AWS akrab disapa-dia tidak peduli dengan fungsi dan jabatannya sendiri. Karena itu, katanya to the point, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai top manager harus mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dan mengganti dengan yang lebih mampu akan kerja ke depan yang dihadapi. “Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono harus mencopot kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar,” ucap pengagum berat Bapak Republik “Tan Malaka” ini.

Rianda Seprasia SH MH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi, mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus lebih aktif ketika laporan pelaksanaan pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. “Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus tegas kepada Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar ini,” katanya dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Kamis (10/8) siang. Lagi pula, katanya lagi, kalau seandainya kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar tidak sanggup melaksanakan pekerjaannya tersebut, maka sebaiknya dia mengundurkan diri saja.

Rianda melihat, Rapor Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar itu merah. Makanya, katanya menambahkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus meminta laporan dari pengawas di situ akan ditentukan apakah pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan karena ketidakmampuan ia sebagai leader atau ditemukan penyimpangan-penyimpangan. Makanya, Menteri PUPR harus cepat merspon hal tersebut supaya masyarakat tidak dirugikan dan negara juga tidak dirugikan.

Tetapi Zulkifli Jailani, Mantan Aktivis 98 yang juga Mantan Ketua Komisi A-DPRD Sumbar, memberikan pendapat yang berbeda. Ia malah melihat, proyek-proyek APBN di daerah terlalu banyak permainan. Di tingkat pejabat pusat, katanya lagi, banyak keinginan sehingga pejabat di daerah tentu seadanya. “Ini bukan hanya RAPOR Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar saja yang merah, tapi ada indikasi KKN dalam proyek-proyek yang ditangani oleh BPJN III Sumbar

“Saya melihat, seluruh proyek-proyek APBN yang ada di daerah Sumbar hari ini terindikasi pekerjaannya seadanya saja, karena minim pengawasan. Karena itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus mencopot Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dan menggantinya dengan yang lebih layak,” ujar pendiri lembaga Riset & Advokasi (LRA) yang juga tercatat sebagai pendiri dan ketua pertama Partai Gerindra Sumbar ini dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Kamis (10/8) pagi.

Sayangnya, Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar yang rapor-nya dinilai banyak pihak MERAH ini tidak berhasil ditemui untuk sebuah konfirmasi. “Bapak ke luar kota,” begitu alasan klasik dari seorang staf di BPJN III itu. Akibatnya, versi Kepala BPJN III Sumbar Syaiful Anwar tidak bisa dipublikasikan. Dampaknya, rakyat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (the people right to know).

Nah…, yang menjadi pertanyaan rakyat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini, apakah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai top manager masih mempertahankan Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu yang RAPOR-nya dinilai banyak pihak MERAH ini ? Wait and see ! (Harianof)




Read more
Perencanaan WINRIP Ruas LA-SCC Harus Dikaji Ulang

Perencanaan WINRIP Ruas LA-SCC Harus Dikaji Ulang

Perselingkuhan antara penanggung jawab proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin dengan kontraktor pelaksana PT NINDYA KARYA ditiding sebagai biang tidak efisien dan efekti-nya perencanaan yang didanai dari pinjaman Bank Dunia (World Bank) sebesar Rp 147 miliar ?

EkspresNews.com – MANTAN Meneg BUMN Dahlan Iskan, mengatakan, 70 persen perusahaan negara bidang jasa konstruksi terlibat suap untuk mendapatkan proyek, Metro TV, Selasa (5/6-2012). Sekalipun begitu, ini perlu dibaca untuk menunjukan bahwa Dahlan Iskan mungkin tidak sepenuhnya benar. Tapi, yang jelas, secara logika sederhana, perencanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin ini tidak efisien dan efektif. Patut diduga, ada perselingkuhan antara penanggung jawab proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin dengan pelaksana PT NINDYA KARYA.

diduga beton preceast saluran drainase yang dicetak dilokasi proyek dengan memakai besi bekas - CopyYang menjadi pertanyaan kita sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri sumber daya alam melimpahruah tapi sebagian besar rakyatnya hidup di bawah indeks garis kemiskinan yang parah akibat ulah para kaum koruptor ini, apakah perencanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin yang didanai dari pinjaman Bank Dunia (World Bank) sesuai dengan pelaksanaannya ?  Jawabnya, kata Musisi Kawakan Ebit G. Ade, jangan tanya pada rumput yang bergoyang.

Dengan logika awam kita memahami bahwa fungsi drainase itu adalah untuk membuat aliran air. Semua orang tahu, ruas Lubuk Alung-Sicincin daerahnya tinggi alias kering. Kalau hari hujan pun air akan meresap, dan malah dengan debit air yang tinggi sekalipun saja itu tidak akan banjir. So that, kita melihat asas manfaat proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin ini tidak ada sama sekali. Ironisnya lagi, dalam waktu dekat dengan pertumbuhan kendaraan yang begitu pesat, pelebaran jalan pasti akan  dilakukan. Jika jalan yang sekarang dengan lebar lebih kurang 11 meter dijadikan jalur II dengan lebar minimal 35 meter, tentu proyek WINRIP ini harus dihancurkan dan ditimbun kembali. Artinya, utang ke Bank Dunia yang ditanggung negara, yang nota bene juga menjadi tanggungan rakyat habis untuk proyek WINRIP ini tapi masyarakat tidak dapat menikmatinya.

Dengan kasat mata, kita melihat kajian secara asas manfaat proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin ini tidak mendalam. Makanya, secara logika sederhana, jika proyek WINRIP tidak ada manfaatnya, tentu akan terjadi pemubaziran alias uang negara yang nota bene adalah uang rakyat bersumber dari utang ke Bank Dunia (World Bank) akan terbuang dengan percuma. Sekali lagi, jika terjadi pelebaran jalan dari yang sekarang sekitar 11 meter ini menjadi 20 meter misalnya, tentu drainase WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin yang dikerjakan oleh PT NINDYA KARYA, yang dibangun di daerah kering atau tinggi itu harus dihancurkan dan ditimbun.

Sekali lagi, kita melihat, perencanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin tidak mempunyai skala waktu yang panjang. Seharusnya, perencanaan ini skala waktunbya minimal 20 tahun ke depan misalnya, sehingga fokus pembangunan negara tidak itu ke itu saja. Apalagi, sumber pembangunan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin yang dikerjakan oleh PT NINDYA KARYA itu berasal dari utang negara, yang nota bene juga utang rakyat.

Oleh karena itu, BPK harus melakukan oudit investigasi terhadap PERENCANAAN pembangunan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin tersebut, apakah efiisien dan efektif ? Kalau perencanaannya tidak profesional dan tidak efisien serta tidak efektif  dan berguna untuk waktu yang relatif singkat, maka perencanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin yang menghabiskan dana ratusan miliar ini harus dikaji ulang.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 5 paket proyek WINRIP di Sumbar yang terindikasi bermasalah seperti, paket proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung- Sicincin. Gubernur dapat melihat mulai dari perencanaan atau tahap awal sampai kepada pelaksanaan proyek WINRIP yang asas manfaatnya sangat  diragukan tersebut.

The most important thing, KPK harus melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi penyimpangan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin ini. Dan, apa bila ditemukan adanya indikasi kerugian negara dalam perencanaan dan pelaksanaan, maka KPK harus melakukan penyidikan. Lantas yang menjadi pertanyaan, siapa-siapa yang harus dimintai pertanggung jawaban hukumnya ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, yang jelas, yang harus dimintai pertanggung jawaban hukumnya adalah para pejabat berwenang yang memproses proyek tersebut, sehingga ada semacam evaluasi di dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin itu. Tapi yang lebih penting lagi, jika hasil oudit investigasi BPK terhadap perencanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung Sicincin ini memang menyebutkan bahwa perencanaan tidak efisien dan efektif, pasti ada perswelingkuhan antara penangung jawab proyek-BPJN III Sumbar Bengkulu-dengan pelaksana proyek PT NINDYA KARYA.

Ke depan, untuk mempersempit ruang gerak proyek-proyek mubazir yang didanai Bank Dunia seperti WINRIP Ruas LA-SCC ini, masyarakat harus berperan aktif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek WINRIP ini, termasuk juga kalau masyarakat menemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tentu masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dugaan kesalahan tersebut.

Last but not least, anggota DPR yang berasal dari Sumbar harus memanggil Kepala BPJN III Sumbar Bengkulu untuk mempertanyakan dan meminta pertanggung jawaban pelaksanaan dan perencanaan proyek WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin yang diduga ada indikasi penyimpangan yang potensial merugikan keuangan negara ini. (Harianof)

Read more