Ada “Mafia Proyek Sumbar” di Kementerian PUPR

Ada “Mafia Proyek Sumbar” di Kementerian PUPR

Sektor pengadaan barang dan jasa milik pemerintah rawan korupsi. KPK selama tahun 2004 hingga Januari 2016 telah menangani 145 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Kontraktor yang dikalahkan tidak bernyali melakukan perlawanan hukum  bila menemukan adanya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Transaksional” antara panitia dengan kontraktor. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri ?

EkspresNews.com – IR H. SUPARMAN SH M.Si MH, adalah satu dari ribuan kontraktor yang berani melakukan perlawanan hukum ketika menemukan adanya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Transaksional” dalam pelaksanaan tender. Karena itu, kita harus mengapresiasi keberanian Direktur PT PCP Suparman melakukan perlawanan hukum terhadap Pokja ULP Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu dalam pelelangan proyek APBN Tahun Anggaran 2017 di BPJN III Sumbar-Bengkulu dengan melakukan gugatan ke PTUN Padang. Tiga dari empat gugatannya dinyatakan menang oleh PTUN Padang. Artinya, Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Pokja dinyatakan batal. Bahasa rakyatnya, pelaksanaan tender itu adalah cacat hukum.

Suparman tidak berhenti sampai di tiga dari empat gugatan yang dimenangkannya di PTUN Padang itu saja, kini, indikasi korupsi di tiga paket yang ia menangkan itu dilaporkannya ke KPK. Hal Tindak Pidana Korupsi 3 Paket Proyek APBN dengan nilai HPS lebih kurang Rp 112 miliar. Ia yakin keputusan PTUN Padang itu sudah cukup sebagai bukti awal untuk membuka borok-borok yang ada di Kementerian PUPR umumnya khususnya di BPJN III Sumbar-Bengkulu, yang selama ini dari tahun ke tahun tidak pernah terungkap dan tidak ada yang berani melaporkan KKN yang sudah menggurita dan mengental di BPJN III Sumbar-Bengkulu tersebut.




Di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam pada diri sendiri, apa ini yang disebut-sebut dengan “Mafia Proyek” di Kementerian PUPR ? Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, yang jelas, tersangka korupsi proyek jalan di Maluku Utara, Abdul Khoir, menduga ada “Mafia Proyek” infrastruktur dalam Kementerian PUPR. Kepada penyidik KPK, Abdul Khoir mengaku tak hanya menyuap Damayanti dan Budi. Dia juga menyetor sedikitnya Rp 15,6 miliar kepada AMRAN MUSTAR, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX, yang menangani sejumlah proyek Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara (Koran Tempo, Senin 28/3-2016). Kita yakin BPJN III Sumbar-Bengkulu, tidak seperti BPJN IX yang dipimpin oleh Kepala BPJN-nya AMRAN MUSTAR itu.

Frankly speaking, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara baik yang bersumber dari utang luar negeri seperti utang dari Bank Dunia (World Bank) dan APBN murni tak pernah luput dari praktek perselingkuhan antara pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana. Biasanya, praktek perselingkuhan proyek itu sangat rapid an cantik sekali. Perselingkuhan proyek bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tahapan perselingkuhan proyek itu dilakukan sejak dari penganggaran, tender atau lelang proyek, hingga pelaksanaan proyek. Pola dan indikasi perselingkuhan ini mengindikasikan bahwa proyek ini bermasalah sejak dip roses penganggaran. Semua pelaku yang diduga ikut bertanggung jawab patut dimintai pertanggung jawaban hukumnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan di hadapan seluruh kepala daerah  dan pejabat Negara di Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (24/8-2016), pengadaan barang dan jasa sekitar 80-90 % dilakukan dengan negosiasi. Sinyalemen yang dilempar Wakil ketua KPK itu kurang menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum kita. Kita lupa, kasus korupsi di sector pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ini tertinggi dalam kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Sumbar. Modus operandi dalam pengadaan barang dan jasa dimulai dari proses tender yang tidak transparan, kemudian terjadi transaksional atau perselingkuhan antara panitia dan kontraktor yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia.

Dalam logika akal sehat, kita sangat menyayangkan, semangat minim sekali kontraktor yang berani untuk mengungkap modus-modus transaksional atau perselingkuhan dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah untuk menempuh perlawanan secara hukum seperti yang dilakukan Direktur PT PCP Suparman. Modus seperti inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kasus-kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Pertanyaannya sekarang, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Perselingkuhan antara kontraktor dengan pemilik proyek” dalam hal ini umumnya Kementerian PUPR khususnya BPJN III Sumbar-Bengkulu dengan kontraktor pelaksana ? Secara logika yang sangat sederhana sekali, langkah yang harus dilakukan untuk mempersempit praktek culas dalam pengadaan barang dan jasa umumnya di Kementerian PUPR khususnya di BPJN III Sumbar-Bengkulu ini adalah dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tender-tender proyek di BPJN III Sumbar-Bengkulu. Jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tender, aparat penegak hukum -Kepolisian, Kejaksaan atau KPK- harus menindaklanjuti.




The most important thing to do, kita perlu mendorong KONTRAKTOR yang dikalahkan dengan cara-cara yang kotor untuk berani melakukan perlawanan hukum seperti apa yang dilakukan Direktur PT PCP Suparman. Remember, 30 persen APBN bocor di pengadaan barang dan jasa. Karena itu, sekali lagi, KPK harus mengungkap tuntas dugaan “Praktek Mafia Proyek” di Kementerian PUPR seperti apa yang diungkapkan Abdul Khoir kepada penyidik KPK, khususnya dugaan “Mafia Proyek” di PBJN III Sumbar-Bengkulu. (***)

Read more
DLH Gelar Lomba Kelurahan dan OPD Bersih dan Hijau

DLH Gelar Lomba Kelurahan dan OPD Bersih dan Hijau




EkspresNews.com – Dalam upaya nenuju Kota Green and Clean City,  Kota yang bersih dan hijau. yang juga merupakan tuntutan pembangunan yang baik. Untuk itu Pemerintah Kota Soloj Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok menggelar lomba Kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersih dan hijau. Lomba ini dimaksudkan untuk merangsang dan mewujudkan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemko Solok, untuk berperilaku bersih, sehat, rapi, segar dan teduh serta nyaman.

Lomba ini akan diikuti 13 kelurahan dan 21 OPD se-Kota Solok. Tim Penilai berasal instansi terkait, seperti DLH, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Wartawan Media Masa yang bertugas di Solok. Demikian ditegaskan Gentasri saat Rapat Tim Penilaian di Kantor DLH, Laing Kota Solok, Senin (13/11). Turut hadir anggota tim penilai lainnya seperti Kabid Lingkungan Hidup DLH, Ermis, Kabid Persampahan DLH, Endriantomy dan Kabid Pertamanan dan Pemakaman, Tun Sri Adam.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Gentasri, menyatakan tujuan penilaian kelurahan dan OPD bersih dan hijau itu. Adalah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan di Kota Solok. “Di antara item-item tersebut adalah kinerja pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, lingkungan bersih, dan memasyarakatkan pengelolaan sampah secara konsisten dan terpadu,”ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan Gentasri, ujud dan tujuan kita melaksanakan lomba itu. Adalah kita ingin mewujudkan lingkungan hidup yang bersih di Kota Solok. Sehingga, bisa menjadikan Kota Solok sebagai daerah yang asri, bersih dan nyaman disinggahi dan ditempati. Lomba ini sengaja kita lakukan tingkat kelurahan dan OPD agar menjadi panutan bagi warga masyarakat lain untuk menjaga Lingkungan.

Sebelum penilaian yang akan dilakukan pada awal Desember nanti, Tim Penilai akan mengirimkan surat pemberitahuan ke kelurahan dan OPD. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan. Pengumuman pemenang menurut rencana akan dilaksanakan pada puncak Hari Ulang Tahun Kota Solok pada 16 Desember.

Dia menyebutkan, sejumlah item yang akan dinilai untuk kelurahan adalah kebersihan kantor, mushalla, sekolah, jalan, pemukiman, fasilitas kesehatan, taman, tempat pembuangan sampah dan drainase. Sementara untuk OPD, akan dinilai kebersihan kantor, drainase, ruang terbuka hijau, tempat pembuangan sampah, pemilahan sampah dan upaya pengolahan sampah.

Disampaikan dia, Selain item-item tersebut, juga ada penilaian tambahan. Seperti ketersediaan bank sampah dan tempat pembakaran sampah. Sehingga, sampah yang dihasilkan masyarakat dan aktivitas perkantoran, bisa dipilah. Itu nantinya akan kita sesuaikan dengan konsep reuse (menggunakan kembali), reduce (menekan penggunaan) dan recycle (daur ulang). Sehingga, sampah dapat terkelola dengan baik,” terang Gentasri. (Roni Natase)

Read more
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Kemenag Agam?

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Kemenag Agam?

Kepala kankemenag Kabupaten Agam dilaporkan ke Menteri Agama RI sekaitan dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang (abuse of power). Laporan ini bentuk sebuah kepedulian masyarakat terhadap perbaikan di Kemenag Agam ?

EkspresNews.com – SYAHDAN pertengahan September tahun 2017, melayanglah sepucuk surat dari seorang pemerhati Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Moh Z. Datuak Majo Indo ke kantor Menteri Agama RI di Jakarta. Entah sampai entah tidak, surat itu ibarat bertepuk sebelah tangan, tak ada tindakan hingga kini, khususnya dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI yang surat laporan itu juga disampaikan kepada pengawas internal Kementerian Agama itu.

Dalam surat tertanggal 14 September 2017 itu ia mengatakan bahwa sebagai pemerhati Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, ia sangat kecewa atas perbuatan “H. Hendri S.Ag” selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, akibat perbuatan yang bersangkutan telah mengakibatkan keresahan di lingkungan Kemenag Sumbar.

Surat perihal laporan penyalahgunaan jabatan dan wewenang itu dijelaskan, berdasarkan informasi dari Subag Ortapeg Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sumatera Barat, proses naik pangkat Hendri S.Ag tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Proses naik pangkat Hendri S.Ag dari golongan III/D ke golongan IV/A hanya 2 hari setelah yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Kementerian Agama Kota Pariaman, dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman tanggal 10 Juli 2012, dan tanggal 12 Juli 2012 keluar golongan IV/A yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan hanya memiliki kualifikasi ijazah strata satu (S1),” tulisnya dalam surat laporan itu.


Hal tersebut, tulisnya lagi, menimbulkan kegelisahan bagi pegawai Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, padahal proses tersebut telah diatur dalam PP NOMOR 12 Tahun 2002 pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) dan juga PERKA-BKN NOMOR 33 Tahun 2011 pasal 2 ayat 3 huruf (c).

Dalam surat yang juga ditembuskan kepada Ketua DPP PPP itu juga disebutkan, berhubungan dengan pencairan dana pembayaran sertifikasi guru-guru PAIS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam pada tahun 2015-2016 dan 2017, menurut pengakuan Ketua MGMP PAIS SMA/SMK, MGMP PAIS SMP dan KKG PAIS SD se-Kabupaten Agam yang namanya juga tidak mau disebutkan dalam laporan ini, menyampaikan bahwa sertifikasi mereka juga dipotong, sehubungan hal tersebut pengakuan Ketua MGMP PAIS SMA / SMK, MGMP PAIS SMP dan KKG PAIS SD se-kabupaten Agam tersebut mereka sudah sering dikonfirmasi pada pihak pengelola sertifikasi, namun itu dibilang perintah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. “Maka kami pun diancam kalau tidak mau dipotong atau menyerahkan uang sesuai nominal yang telah ditetapkan maka sertifikasi selanjutnya tidak akan dibayarkan,” tulisnya dalam surat yang juga ditembuskan kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar, dan Ombusmen Sumatera Barat itu.

Sumber Indonesia Raya di Kemenag Agam menyebutkan, sehubungan dengan dugaan pemotongan uang sertifikasi bisa jadi ada kebenarannya. Sementara itu sumber tabloid ini di Kemenag Sumbar menyebutkan, bisa naik pangkatnya karena jabatan atau pangkat penghargaan karena jabatan, tapi harus 1 tahun menduduki jabatannya. “Bukan dua hari setelah menduduki jabatannya pangkatnya langsung naik,” ucapnya singkat.

Sayangnya, Kemenag Agam Hendri tidak berhasil ditemui tabloid ini untuk sebuah konfirmasi di Agam. “Bapak tidak masuk kantor, mungkin masih di Surabaya,” ucap salah seorang staf di kantor Kemenag Agam, Senin (6/11) siang. SMS tabloid ini pun hingga berita ini naik cetak tidak dijawab-jawab oleh sang-Kepala Kemenag Agam. Akibatnya, versi Kemenag Agam tidak bisa dipublikasikan sehingga masyarakat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (The people right to know).

Advokat & Aktivis Anti Korupsi, Yunizal Chaniago, mengatakan, inspektorat harus menelusuri kebenaran dari laporan masyarakat tersebut. Kapan perlu, katanya lagi, inspektorat dapat melakukan penyelidikan dengan mempertanyakan kepada penerima sertifikasi. “Yang pasti inspektorat harus melakukan pengusutan. Jika terjadi penyelewengan, maka harus berani untuk menindak tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh inspektorat. Inspektorat bisa melakukan penyelidikan terhadap penerima sertifikasi,” ujar Yunizal Chaniago dalam sebuah wawancara singkat dengan tabloid ini, Kamis (9/11) sore, di Padang.

Nah…, sia-siakah perjuangan seorang pemerhati Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk menghilangkan angin busuk di Kemenag Agam ini ? Jawabnya ada di tangan Menteri Agama sebagai Top Manager di Kementerian Agama RI. (Harianof)

Read more
BARAK Akan Laporkan BPJN III ke Inspektorat

BARAK Akan Laporkan BPJN III ke Inspektorat

NGO Anti Korupsi yang bermarkas di Lampung, dan pernah menggegerkan Sumbar, kini berencana akan melaporkan BPJN III Sumbar-Bengkulu sekaitan dengan adanya indikasi permainan di Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut, yang salah satu jenis penanganannya Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 643,4 meter. Satker, PPK, Kepala BPJN, Panitia Lelang, dan Kontraktor pelaksana dituding bermain ?

EkspresNews.com – TAK tanggung-tanggung, NGO Anti Korupsi “BARAK” yang bermarkas di Lampung dan pernah menggegerkan negeri yang berfilosofi hidup Adat Basandi Sa’ra-Sara Basandi Kitabullah di blantika nasional dalam dugaan skandal “korupsi” penanganan longsor Lembah Anai beberapa tahun silam, kini muncul kembali. NGO Anti Korupsi di sektor pembangunan infrastruktur yang dikomandoi Zainuddin berencana akan melaporkan BPJN III Sumbar-Bengkului ke Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam dugaan adanya permainan di beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, khusus paket yang ditangani PPK 1.4 ISMAN.




Tampaknya, rencana NGO Anti Korupsi “ BARAK” akan melaporkan beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ke Inspektorat mendulang apresiasi dari berbagai kalangan di daerah ini. Apalagi, di dua paket yang agak misteri yaitu Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut yang baru saja di PHO 11 September 2017 kemaren, dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut, yang mana salah satu jenis penanganannya adalah pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 643,4 meter.

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut yang tanggal kontraknya 27 Maret 2017, dan dikerjakan oleh CV PUTRA BUNDA tidak terlihat tanda-tanda adanya pekerjaan. Padahal, pada laporan triwulan I pada 15 Mei 2017 rencana fisik yang ditetapkan 7,18 % sementara realisasi hanya 5,11 %, dengan deviasi 2,07 %. Jenis penanganan yang ditangani Pemeliharaan Rutin Kondisi sepanjang 18,10 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 13,46 Km, dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 643,4 meter.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar jembatan, tampaknya dari titik zero Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut sampai ke Muara Kiawai tidak ada perbaikan jembatan. “Kami tidak melihat adanya perbaikan jembatan, ini masih kerja PT Jakon tahun 2016 kemaren,” ujar salah seorang warga Pasbar yang mengaku bernama Arif kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Senin (18/9) siang, di sebuah warung jus, di Simpang Empat.

Padahal, sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempersempit ruang gerak praktek manipulasi proyek di paket pemeliharaan jembatan maka cat jembatan  pada tahun 2017 ini dari warna hitam kuning diganti menjadi Pink, Putih, dan Hitam. Jadi tidak bisa dilaporkan jembatan yang belum dikerjakan dikatakan sudah dikerjakan. “Instruksi Kementerian PUPR merobah warna jembatan tahun 2017 ini bertujuan supaya jelas mana saja jembatan yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan,” ujar Budiman kepada Indonesia Raya, Selasa (19/9) siang, di DPRD Sumbar. Lagi pula, kata pemerhati paket-paket pemeliharaan yang berpotensi besar merugikan keuangan Negara ini, kalau warna jembatan 2017 ini masih hitam kuning tidak jelas mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Batas Sumut, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut yang baru saja di PHO 11 September 2017 kemaren, tidak terlihat adanya tanda-tanda pekerjaan. Ironisnya lagi, pekerjaan itu juga pemeliharaan jembatan. Pada Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut saja menelan anggaran Rp 2 miliar lebih. Artinya, satu item dua anggaran.




Pemerhati Pembangunan Infrastruktur Sektor Pemeliharaan, Ristapawa Indra PhD, melihat, adanya indikasi permainan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-batas Sumut ini. Karena itu, kata Ristapawa Indra PhD, kita minta aparat penegak hukum dalam hal ini-Kepolisian atau Kejaksaan-untuk memainkan fungsi intelijenya guna melakukan penyelidikan tentang item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut ini. “Pekerjaan pemeliharaan ini sama dengan sepotong kain yang robek. Jika robeknya itu dikerjakan asal jadi, maka kerusakan lain akan terjadi kembali pada pinggiran jahitan itu. Kegiatan ini juga terindikasi over lap dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut. Artinya, ada dua kegiatan dengan objek dan lokasi yang sama,” ujar Alumnus Doktor Universitas kebangsaan Malaysia (UKM) ini dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis pekan lalu.

Mantan Aktivis 98 yang juga tercatat sebagai Mantan Ketua Komisi A-DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani, mengatakan, jika warna cat jembatan tidak berobah berarti tidak ada yang dikerjakan. “ kalau warna jembatan tidak ada perobahan dari hitam kuning menjadi putih, pink, dan hitam berarti tidak ada pekerjaan rutin yang dibuat,” kata Mantan pendiri dan Ketua Partai Gerindra Sumbar periode pertama ini dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Selasa (19/9) pagi. Lagi pula, katanya lagi, melihat apa yang dikerjakan di Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut jelas progress minus, atau realisasi tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. “Saya melihat jika kontraktor atau PU berdalih masih punya waktu karena PHO 30 Desember, tidak akan siap pada tanggal tersebut,” ketus Pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini.




Koordinator Lapangan (KORLAP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Swah-Batas Sumut, DEFI, ketika dikonfirmasi Indonesia Raya di lokasi mengatakan bahwa yang berhak memberikan keterangan itu adalah PPK. “Saya tidak berhak memberikan keterangan, tetapi yang berhak adalah PPK,” ujar DEF menjawab konfirmasi tabloid ini, Senin (18/9) siang, di lokasi proyek.

Sementara itu, PPK Paket Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut meminta kalau ada informasi dikomunikasikan dengan PPK, atau Satker. “Saya sampaikan ke Satker untuk membuka komunikasi dengan kawan-kawan wartawan. Saya sendiri dengan kawan-kawan wartawan sangat dekat, saya sangat terbuka pada kawan-kawan wartawan,” ujar Sang-PPK ISMAN saat dikonfimasi Indonesia Raya, Kamis (28/9) siang, di Kantin BPJN III Sumbar-Bengkulu. (Harianof)

Read more
“Kita Akan Laporkan BPJN III ke Menteri dan Irjen PUPR”

“Kita Akan Laporkan BPJN III ke Menteri dan Irjen PUPR”

Sungguh sangat rancu, jika di jalan ruas yang sama terdapat lima paket pekerjaan. Hal ini terlihat pada PPK 1.4 Satker PJN I BPJN Wilayah III Sumbar-Bengkulu. “Dari lima paket tersebut judulnya beda-beda tipis. Yang satu pemeliharaan berkala dan yang satunya lagi pemeliharaan rutin,” Begitu ungkap Zainuddin, Ketua LSM BARAK Sumatera via telpon kepada Indonesia Raya Kamis (28/9) lalu.

EkspresNews.com – Berdasarkan data yang diperoleh LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) Sumatera ini pada website Kementerian PUPR menyebutkan ada lima paket pekerjaan yang terdapat pada ruas Padang Sawah-Batas Sumut yang dikelola Isman, PPK 1.4 Satker PJN I yang berkantor dikawasan Khatib Sulaiman Padang. Ruas ini meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

Zainudin BarakDimana paket tersebut diantaranya, Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Padang Sawah-Bts Sumut (ID Paket: 1236532460). Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Paket Pengadaan Preservasi Jalan Ruas Padang Sawah-Bts Sumut (ID Paket: 1236532436). Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Padang Sawah-Bts Sumut (ID Paket: 1236532447).

Kemudian, Pemeliharaan Rutin Jembatan Padang Sawah-Sp Empat-Bts Sumut (Bedeng Rapat) ID Paket: 1236532426, dan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Sp Empat-Bts Sumut (Bedeng Rapat) ID Paket: 1236532431.

Menurut Zainuddin, dari kelima paket ini kita bisa menduga sudah terjadi dobel anggaran di ruas yang sama. Tentu saja rangkaian indikasi permainan terjadi antara Kepala BPJN Wil III, Satker, panitia lelang dan PPK sebagai aktor di lapangan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana masyarakat bisa mengetahui pekerjaan yang dikerjakan tersebut. Disinilah peranan LSM dan wartawan dalam mengungkap dugaan praktek “mafia proyek” ini sebagai bahan bagi aparat penegak hukum mengusutnya.




“Yang bisa mengetahui pekerjaan tersebut adalah Kepala Balai, Satker, PPK, Konsultan, Korlap Pengawas PUPR, dan terakhir yang melaksanakan pekerjaan yakni kontraktor pelaksana. Orang-orang inilah yang nantinya bisa dimintai pertanggungjawabannya atas dugaan penyelewengan yang terjadi pada paket proyek ini, karena mereka yang tahu,” tegas lelaki asal Lampung yang pernah melaporkan dugaan KKN proyek pada salah satu satker di Sumbar ini beberapa waktu yang lalu.

Diakui Zainuddin, secara mendetail timnya saat ini sedang menelusuri kelima paket tersebut. Sebab, dari pengakuan Isman, PPK 1.4 yang sempat dikonfirmasinya via telepon membantah dugaan penyelewengan ini. Bahkan jawaban yang diberikan PPK ini tidak sinkron dengan pertanyaan yang diajukan LSM BARAK Sumatera. “PPK ruas jalan Padang Sawah-Bts Sumut memberikan jawaban berbeda dengan pertanyaan yang kami ajukan,” ujarnya.

Dari data yang diberikan PPK ini nanti akan terbukti paket-paket apa saja yang dikerjakan. Apakah ada indikasi penyelewengan pada pelaksanaan dari kelima paket tersebut nanti akan kita buktikan secara transparan dan terbuka.

Kenapa kita sangat fokus kepada paket ini, menurut Zainuddin pekerjaan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin ini rentan dengan indikasi penyelewengan. Banyak rumor yang berkembang jika proyek tersebut menjadi ajang meraup keuntungan bagi pengguna anggaran beserta jajarannya. Dana ini biasanya dimanfaatkan untuk penyambutan tamu dan memberikan souvenir bagi tamu dan petinggi instansi yang mereka naungi.




Oleh karena itu untuk menelusuri kasus ini tim dari LSM BARAK Sumatera yang kita turunkan sedang melakukan investigasi secara keseluruhan pada kegiatan yang ada di BPJN Wilayah III Sumbar, khususnya proyek PPK 1.4 dibawah Satker PJN I. Kita berharap tim yang saat ini sedang dilapangan akan mampu mengungkap misteri proyek tersebut.

“Jika ada ditemukan indikasi penyelewengan atau permainan, maka kita akan laporkan persoalan ini kepada Menteri PUPR dan Irjen Kementerian PUPR. Kapan perlu kita akan membuat laporan nanti ke aparat penegak hukum termasuk mengirimkan laporan ke KPK, jika menteri tidak menindaklanjuti persoalan ini,” terang Zainuddin mengakhiri pembicaraannya. (Harianof)

Read more