Opini : Seputar Pembelian Tanah Satpol PP, Audit Investigasi BPK harus Dilakukan

Opini : Seputar Pembelian Tanah Satpol PP, Audit Investigasi BPK harus Dilakukan

EkspresNews.com – Walikota Padang Mahyeldi mengalihkan anggaran pembangunan Bandar Lurus tanpa persetujuan DPRD Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Audit investigasi harus dilakukan ?

DALAM konstruksi hukum pidana, kesalahan administrasi sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan pengalihan anggaran yang dilakukan Walikota padang Mahyeldi tanpa persetujuan DPRD Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP Padang di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011 ? Inilah misteri yang harus diungkap.

CVO - CopySecara logika akal sehat, anggaran untuk pembangunan Bandar Lurus di Nanggalo sebesar Rp 25 Miliar, dan untuk penyedian tanah buat pembangunan terminal Bus Tipe A di Anak Aia sebesar Rp 10 Miliar, serta anggaran untuk percepatan pendidikan Rp 10 Miliar, dialihkan untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP Padang. UU NO : 23 Tahun 2014 jelas mengatakan, dalam penyusunan APBD harus By Name By Adress. That question any more, ada apa di balik pengalihan anggaran tanpa persetujuan DPRD Padang yang terkesan dipaksakan ini ?

Kita bingung, secara logika yang sangat sederhana sekali, pusat pemerintahan kota Padang sudah dipindahkan ke Air Pacah Koto Tangah. Artinya, tidak ada lagi pembangunan kantor pemerintah di luar itu. Itu, berdasarkan PP NO : 26 Tahun 2011 tentang pemindahan pusat pemerintahan kota padang dari wilayah Kecamatan padang Barat ke wilayah kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera barat. Malah pasal 1 PP tersebut dengan jelas menegaskan, pusat pemerintahan kota Padang DIPINDAHKAN dari wilayah Padang Barat ke wilayah Koto Tangah. Pertanyaannya lagi, kenapa Walikota padang Mahyeldi begitu ngotot mengalihkan anggaran tanpa persetujuan DPRD untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP di wilayah yang tidak  dibolehkan oleh PP tersebut ?

Semua orang tahu, perobahan anggaran itu harus diajukan dalam anggaran perobahan (APBD-P). Setelah dirobah di APBD-P, baru bisa dialihkan karena sudah persetujuan DPRD. Kalau ntidak, ini bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan Negara seperti, apa yang disebut dalam konstruksi hukum pidana di atas. Oleh karenanya, DPRD Kota Padang harus mengajukan HAK ANGKET karena ini persoalan anggaran, caranya dengan membuat PANSUS terlebih dahulu.




Tapi yang terpenting sekali, Pemko Padang harus memiliki legal opinion (pendapat hukum) tentang tindakan pengalihan anggaran tanpa persetujuan DPRD Kota Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor POL PP di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Sepanjang hal tersebut menurut Walikota padang benar, maka walikota padang harus mempertanggung jawabkan keputusannya itu.

Oleh karena itu, sekali lagi, DPRD Kota Padang sebagai “ jelmaan dari kepentingan rakyat” harus meminta BPK untuk melakukan audit investigasi tentang pengalihan anggaran tanpa persetujuan dewan dan membeli tanah buat pembangunan kantor di wilayah yang dilarang oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Rencana membangun kantor Satpol PP di wilayah yang dilarang PERATURAN PEMERINTAH ini harus dihentikan, atau jangan diteruskan.

Dalam hening di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam pada diri sendiri, langkah apa yang harus dilakukan DPRD Kota Padang atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Walikota Padang Mahyeldi yang potensial menimbulkan kerugian keuangan Negara ini ? Jawabnya hanya satu, DPRD Kota Padang harus memanggil Walikota Padang Mahyeldi untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban tentang pengalihan anggaran tersebut. Kalau memang ada kelihatan kesengajaan dalam menyalahgunaan wewenang tersebut, maka DPRD Kota Padang harus merekomendasikan pemberian hukuman terhadap Walikota padang tersebut.

Last but not least, DPRD Kota Padang juga bisa melakukan ANGKET terhadap Walikota padang Mahyeldi tersebut. Tapi yang terpenting sekali, kita sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini, meminta kejaksaan kita yang konon katanya professional untuk melakukanb penyelidikan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Ingat, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. Untuk itu, maka DPRD Kota padang harus meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi ! (Harianof)

Read more
Ristapawa Indra PhD : Bisa Ditafsirkan Ada Tendensi Politik

Ristapawa Indra PhD : Bisa Ditafsirkan Ada Tendensi Politik

EkspresNews.com – Di tengah ada sejumlah kepala daerah yang juga peserta Pilkada 2018 ditangkap KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo melontarkan pernyataan yang menggegerkan tentang banyaknya calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Banyak pihak mencurigai pernyataan itu bertendensi untuk bermain politik. Tapi, Pengamat Politik, Pemerintahan dan Pendidikan, Ristapawa Indra PhD, mengatakan, pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo itu tidak lebih dilihat sebagai perilaku politik yang sudah bisa ditafsirkan adanya tendensi politik. Karena, katanya lagi, di balik perilaku itu ada semacam sikap politik dari KPK yang diduga dipengaruhi oleh kelompok berkepntingan.

web “Proses hukum suatu ketentuan mutlak yang berjalan sesuai dengan peratutan dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memandang siapa pun orang-orang yang menjadi objek perkara. Ketentuan undang-undang menyatakan bila seseorang disangkakan karena telah memiliki dua alat bukti yang sah secara hukum, maka sesuai dengan schedhule seseorang itu dapat ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Alumnus Doktor Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ini dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Kamis (22/3) siang, di Kawasan GOR Agus Salim Padang.

Ristapawa Indra PhD lebih jauh mengatakan, munculnya polemic atau pro kontra di masyarakat atas pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo itu sebatas tidak lebih dari reaksi masyarakat terhadap perilaku Ketua KPK. “Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyatakan banyak calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi, tidak lebih dari sebuah perilaku penegakan hukum yang semestinya tidak perlu dilakukan,” kata pengagum berat Presiden Rusia “Vladimir Putin” itu.




Ditambahkan Ristapawa Indra PhD, jika memang seseorang itu sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena sudah memiliki dua alat bukti yang sah secara hukum, silakan saja diproses tanpa harus berkoar-koar yang melahirkan polemic dan pro kontra di masyarakat. Pengamat Politik, kata Ristapawa Indra PhD, LEBIH FOKUS MELIHAT KEPADA PERILAKU Ketua KPK yang tidak etis pada saat banyak calon kepala daerah yang sudah memasang badan atau bersiap-siap untuk maju sebagai peserta Pilkada 2018 melontarkan pernyataan yang menggegerkan.

Dikatakan Ristapawa Indra PhD, ada satu hal yang harus dimaklumi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa para calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2018 itu sudah menyiapkan berbagai perencanaan yang matang, baik dari segi financial, tenaga, pikiran, dan termasuk juga pengorbanan perasaan untuk dapat maju menjadi calon kepala daerah. Lantas secara tiba-tiba di-warning-oleh Ketua KPK sebagai tersangka, sudah pasti ini akan berdampak secara moril kepada calon kepala daerah itu.

Mestinya, kata Ristapawa Indra PhD, Ketua KPK Agus Rahardjo juga punya pertimbangan psikologis untuk mencari momen yang paling tepat untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi calon kepala daerah ini. “Penegak hukum mestinya juga berperan serta menciptakan stabilitas politik di tahun politik ini,” ucap Ristapawa Indra PhD. (Harianof)

Read more
Jalan Panjang Kasus Kredit di Bank Nagari

Jalan Panjang Kasus Kredit di Bank Nagari

Sekalipun telah memasuki tahun ke tiga pasca dimulainya penyidikan dan ditetapkan empat tersangka kasus dugaan salah prosedur pemberian fasilitas kredit Bank Nagari namun perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke tahapan penuntutan, lantas kapan disidangkan di pengadilan ?

Bank NagariEkspresNews.com – Kasus dugaan salah prosedur pemberian fasilitas kredit pada Bank Nagari penyidikannya telah dimulai sejak Januari 2015. Hebatnya lagi, dalam kasus ini penyidik juga telah menetapkan empat tersangka yaitu Mantan Wakil Pimpinan Cabang Utama berinisial RM, Pemimpin Bagian Kredit R, Loan Officer H dan pengusaha peminjam HA. Selain itu, kejaksaan juga pernah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 1,4 Miliar pada Maret 2015.

Vino Oktavia SH MH, Direktur LBH Padang Dua Periode, mengatakan, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO : 21 Tahun 2014 sebagai dasar penetapan tersangka oleh penyidik maka penyidik harus berhati-hati dan professional untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka karena wajib memenuhi dua alat bukti yang sah. Dengan adanya dua alat bukti yang sah itu, katanya lagi, seharusnya penyidik segera melimpahkan perkaranya ke tahapan penuntutan untuk segera disidangkan di pengadilan.

“Secara hukum tersangka berhak untuk segera dilimpahkan perkaranya ke penuntutan untuk disidangkan di pengadilan. Sebaliknya, penyidik tidak dibenarkan secara hukum menggantung status tersangka seseorang tanpa ada kepastian hukum terhadap mereka. Karena itu, setelah penyidik menetapkan tersangka tidak ada alasan lain untuk tidak melimpahkan perkaranya ke penuntutan untuk disidangkan di pengadilan, kecuali penyidik berpendapat lain dengan mengeluarkan SP3,” ujar Vino Oktavia SH MH yang pernah menjadi delegasi Indonesia pada Second Regional Conference Of Asian Parliamentarians And Elimination Of Custodial Torture And III In Asia di Hongkong 2013 lalu kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Kamis pekan lalu, di kantornya.




Alvon Kurnia Palma, Mantan Direktur YLBHI, mengatakan, yang harus dilakukan saat ini oleh aparat hukum adalah memastikan bahwa kasus dugaan salah prosedur pemberian fasilitas kredit pada Bank Nagari ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi atau bukan. Apa bila memang ini merupakan tindak pidana korupsi, katanya, maka harus ditetapkan sebagai tersangka yang didukung oleh dua alat bukti yang sah. Untuk proses tersebut, katanya lagi, harus melakukan prinsip peradilan cepat, singkat dan sederhana, guna terlaksananya asas kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. “Tersangka dapat mengajukan permohonan SP3 atau melanjutkan proses peradilan, sehingga akan memberikan kepastian hukum pada yang bersangkutan,” kata Alvon yang sering muncul dalam Acara Indonesian Lawyer Club (ILC) ini dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Jumat (9/3) pagi.

Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Prima Idwan Mariza yang dikutip dari laman Antara Sumbar pada Jumat (9/3/2018) mengatakan belum menargetkan penuntasan kasus dugaan korupsi fasilitas kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) daerah itu, yaitu Bank Nagari. “Sampai saat ini belum ada target pasti kapan dituntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Nagari itu, namun kami usahakan secepatnya,” kata Aspidsus Kejati Sumbar Prima Idwan Mariza, pada Kamis 21 Desember 2017 silam.

Lebih lanjut, dalam penyidikan sekarang, sebutnya tim masih berusaha menyamakan persepsi dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. “Masih debateble, tim dalam menyidik kasus, itu yang harus disamakan dulu persepsinya. Sekaligus mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan,” katanya. Meski demikian, masih dikutip pada laman yang sama, ia tidak menampik proses hukum kasus itu yang sudah berlangsung lama, mengingat penyidikannya telah berlangsung dua tahun. “Memang prosesnya sudah berlangsung lama, namun itu untuk pematangan pembuktian agar tidak lemah di tingkat penuntutan nanti,” jelasnya. (Harianof)

Read more
Presiden Jokowi: Di Era Lompatan Teknologi Informasi, Pers Justru Makin Diperlukan

Presiden Jokowi: Di Era Lompatan Teknologi Informasi, Pers Justru Makin Diperlukan

DSC_0756-01EkspresNews.com – Meskipun banyak kalangan yang sering menyampaikan media mainstream, bahwa media massa akan terus digeser oleh media-media sosial, oleh media-media baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) percaya, bahwa di era lompatan-lompatan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, di era melimpahnya informasi dan melimpahnya miss informasi, justru pers makin diperlukan.

“Pers makin diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, pers makin diperlukan sebagai pilar penegak fakta-fakta, pers makin diperlukan sebagai pilar penegak aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, di Pantai Cimpago, Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (9/2) pagi.

Menurut Kepala Negara, pers makin diperlukan untuk turut membangun narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak semakin cepat, semakin efisien yang sekarang melahirkan era revolusi industri 4.0 (four point zero) yang berbasis pada  digitalisasi.

Kekuatan komputasi dan analitik data, lanjut Kepala Negara, menghasilkan banyak inovasi yang harus segera diketahui, yang harus segera dipahami jika kita tidak ingin ditinggalkan.

“Sekali lagi, pers diperlukan untuk turut membangun narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru,” tutur Presiden Jokowi.

Read more
Ketika Presiden Jokowi Berbalas Sentilan Dengan Ketua Umum PWI

Ketika Presiden Jokowi Berbalas Sentilan Dengan Ketua Umum PWI

DSC_0839-01EkspresNews.com – Meski berada di tengah acara resmi, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono tidak kehilangan selera humornya saat memberikan laporan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, di Pantai Cimpago, Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (9/2) pagi.

“Ini kehadiran Bapak Presiden yang keempat kalinya di acara HPN, kami berdoa dan berharap Bapak bisa hadir di HPN 6 kali lagi,” kata Margiono yang disambut tawa seluruh hadirin di acara puncak HPN 2018 itu.

Tidak itu saja, Margiono juga menyentil kehadiran Presiden Jokowi, yang sekaligus memberikan banyak proyek pembangunan kepada masyarakat Sumatra Barat.

“Kalau Presiden sudah kasih banyak untuk Sumbar, lalu Sumbar kasih apa untuk Presiden? Kasih suara banyak untuk tahun 2019,” ucap Margiono yang lagi-lagi disambut tepuk meriah pengunjung acara puncak HPN 2018 itu.

Seakan tidak mau kalah dengan Margiono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada acara tersebut berbalik menyentil Ketua Umum PWI yang disebutnya menjadi calon Bupati Tulungagung, Jawa Timur itu.

“Nyalonin bupati kok berani ninggal-ninggal ke sini. Artinya, beliau yakin menang. Kalau tidak yakin ya tidak akan datang ke Padang,” ucap Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan para undangan yang hadir di acara tersebut.

Puncak Peringatan HPN 2018 itu dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Sosetyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Setkab)

Read more