Harga minyak Naik Dipicu Serangan di Turki dan Bangladesh

Harga minyak Naik Dipicu Serangan di Turki dan Bangladesh

EkspresNews.com – Harga minyak mengakhiri minggu bergejolak dengan kenaikan pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena krisis penyanderaan di Bangladesh menghidupkan kembali kekhawatiran tentang risiko politik dan implikasinya bagi pasokan minyak.

Sejumlah pria bersenjata menyerbu sebuah restoran yang ramai di ibukota Bangladesh, Dhaka, pada Jumat malam, menyandera para pengunjung dan memicu baku tembak dengan polisi, kata para petugas. Analis mengatakan pasar minyak sudah gelisah setelah serangan bunuh diri pada Selasa di bandara Istanbul di Turki, yang mengakibatkan 44 orang tewas.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik 66 sen menjadi berakhir di 48,99 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman September, patokan global, menguat 64 sen menjadi menetap di 50,35 dolar AS per barel di perdagangan London.

Para investor ingin bermain aman sebelum libur panjang akhir pekan, dengan pasar AS ditutup pada Senin (4/7) untuk liburan Hari Kemerdekaan AS, kata konsultan industri energi Andy Lipow. Lipow mengatakan minyak juga diperkirakan menerima dukungan dari kenaikan penggunaan bensin pada musim panas ini, karena lebih banyak pengendara diuntungkan dari harga bensin lebih rendah di SPBU dan memilih untuk melakukan perjalanan darat daripada perjalanan udara.

Perdagangan Jumat menutup gejolak harga minyak yang telah terjadi selama seminggu. Penurunan harga terjadi sebagai respons atas pilihan Inggris pada 23 Juni untuk meninggalkan Uni Eropa, namun kembali pulih pada Selasa.

Brexit dipandang sebagai penghambat untuk pertumbuhan global, meskipun ada perdebatan di antara para ekonom tentang sejauh mana dampaknya. Sebagian besar analis masih melihat pasar minyak kelebihan pasokan karena tingginya produksi di produsen-produsen utama OPEC, walaupun ada gangguan pasokan di beberapa negara penghasil minyak utama, seperti Nigeria dan Kanada.

Kenaikan harga minyak juga didukung oleh melemahnya dolar AS yang meningkatkan sentimen investor, karena membuat minyak dalam denominasi dolar lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Harga minyak mentah juga didukung data terakhir yang menunjukkan persediaan minyak mentah AS telah turun untuk minggu keenam berturut-turut.

Badan Informasi Energi AS mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu bahwa persediaan minyak mentah AS turun 4,1 juta barel menjadi 526,6 juta barel dalam pekan yang berakhir 24 Juni, demikian seperti dikutip dari AFP dan Xinhua.

(Re/T)

Read more
Ditolak Canelo, Golovkin Kejar Chris Eubank Jr

Ditolak Canelo, Golovkin Kejar Chris Eubank Jr

EkspresNews.com – Petinju tak terkalahkan Kazakhstan, Gennady Golovkin  akan menghadapi petinju Inggris, Chris Eubank Jr dalam perebutan gelar juara dunia kelas menengah.

Kemungkinan pertemuan kedua petinju ini diungkap promotor Goloivkin, Tom Loeffler, Kamis.  “GGG ingin mempertahankan gelar juaranya di Inggris. Ini akan menjadi pertemuan yang luar biasa,” ungkap Loeffler. “Saya harap ini akan segera terwujud.”

Golovkin memiliki rekor bertarung 35 kali menang tanpa kalah dengan 32 KO.  Sementara Chris Eubank Jr (23-1, 18 KO) yang merupakan putera mantan juara dunia Chris Eubank. Keduanya direncanakan bertemu pada September mendatang.

Saat ini Golovkin merupakan juara dunia WBC, WBA dan IBF. Ia merupakan petinju dengan pukulan keras yang menjatuhkan 22 lawan sejak 2008. Ia sebenarnya mengincar juara dunia kelas menengah versi WBO, Saul Canelo Alvarez. Namun petinju asal Meksiko ini tampaknya belum ingin menghadapi Golovkin.

Golovkin memang dianggap sebagai petinju terbaik di dunia saat ini pasca era Floyd Mayweather Jr dan Manny Pacquiao. Sementara meski berani menghadapi, Eubank Jr dianggap belum lawan sepadan buat GGG. Ia pernah kalah saat menghadapi juara dunia versi WBO, Billy Joe Saunders (23-0, 12 KO) pada November 2014.

Pihak Golovkin sebenarnya juga “memburu” Saunders, tapi promotornya meminta jaminan pembayaran apabila kalah karena menganggap Golovkin jauh lebih diunggulkan.

(KCM)

Read more
Sektor Kelautan Bisa Jadi Penggerak Ekonomi

Sektor Kelautan Bisa Jadi Penggerak Ekonomi

EkspresNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai negara yang 70 persen, dua pertiga wilayahnya adalah air, adalah laut, sudah waktunya kita mempercepat pembangunan di kelautan kita. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa masa depan kita ada di laut.

“Kita akan bisa menjadi negara besar kalau kita bisa menjaga, mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar. Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pembangunan Kelautan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/6) siang.

Presiden membandingkan beberapa negara, misalnya ekonomi kelautan Jepang mampu menyumbang 48,5 persen PDB atau setara dengan 17.500 miliar dolar AS, dan Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 km, mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar dolar AS.

Sementara Indonesia, menurut Presiden, dengan luas wilayah lautnya yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih di bawah 30 persen.

“Dari informasi yang saya peroleh, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia adalah 1,2 trilun dolar AS per tahun. Dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang,” ungkap Presiden Jokowi seraya menyebutkan, artinya, masih banyak potensi laut Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Karena itu, kata Presiden, program-program pembangunan sektor kelautan tersebut, harus dilakukan lebih terarah, lebih tepat sasaran. “Saya ingin kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus mampu mengkonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada,” tegasnya.

Presiden menekankan, bahwa kebijakan pembangunan kelautan ini nantinya harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan kita.

“Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi  peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita,” pungkas Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan,  Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

(Ist)

Read more

Pertarungan itu Bernama MP3EI, Pertaruhan Terhadap Kedaulatan Ekonomi Indonesia

EkspresNews.com – The Second Great Depression, dunia mengalami krisis ekonomi serius yang berakibat tumbangnya negara besar di Eropa dan Amerika pada tahun 2008. Kondisi tersebut membawa Indonesia menjadi pusat perhatian dunia Internasional. Disinyalir, Indonesia akan menjadi poros perdagangan internasional berikutnya, artinya pusat ekonomi dunia akan berubah dari Barat menuju Timur.

Organisasi-organisasi Internasional kian santer mengadakan pertemuan, membahas bagaimana kelanjutan dan perkembangan perekonomian global. Respon pertama dari krisis yang terjadi tahun 2008 itu dengan diadakannya pertemuan G-20 di Washinton, artinya Indonesia memiliki peranan dalam perkembangan perekonomian dunia sebagai anggota.

Pada pertemuan 2008 tersebut dibahas mengenai solusi bagi perbaikan ekonomi dunia, saat itu Indonesia berpandangan bahwa negara-negara berkembang harus menjadi solusi dalam penanganan krisis global. Pertemuan G-20 tersebut menghasilkan skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur dalam rangka menolong krisis. Pasca pertemuan G-20 diadakan KTT APEC 2008 di Peru, dalam pertemuan ini membahas tindak lanjut dari hasil G-20, pembenahan regulasi dan pemberian paket stimulus serta kebijakan structural jangka panjang yang mendorong perdagangan bebas. KTT APEC 2009 menghasilkan Free Trade Area on the Asia-Pacific (FTAAP), perdagangan bebas Negara-negara Asia Pasifik. Hal ini sejalan dengan Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint tahun 2007  yakni pedoman bagi Negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai Asean Economic Community 2015. Selanjutnya, KTT ASEAN 2010 di Hanoi Vietnam yang kemudian menghasilkan Master Plan on Asean Connectivity yakni dokumen serta rencana aksi 2011-2015 guna menghubungkan ASEAN melalui pembangunan infrastruktur fisik, konektivitas institusional dan konektivitas orang.

MEMBACA WACANA MP3EI

Lampiran Perpres No. 37 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar dan produktif, serta akses yang strategis ke jaringan mobilitas global, Indonesia mempunyai aset dan akses yang mendukung terwujudnya bangsa ini sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam pergaulan antara bangsa. Perspektif ini didukung oleh banyak lembaga internasional dan oleh karenanya kita harus mampu membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia memang layak dan berkemampuan untuk menjadi big player dalam perekonomian global. Artinya, MP3EI jadi modal utama, model pembangunan besar-besaran dengan akses pendanaan asing yang besar.

Sebuah Pertarungan & Pertaruhan Dibalik MP3EI

MP3EI bukan hanya pembangunan infrastruktur besar-besaran, bukan sekedar masterplan perluasan dan percepatan ekonomi Indonesia. Ada pertarungan besar dalam megaproyek ini. Ibarat sebuah pertaruhan, pertama, jika proyek ini berjalan lancar maka investasi besar-besaran akan bergelontoran, masyarakat Indonesia sudah siap memasuki babak baru, babak persaingan global, dengan harapan pertumbuhan ekonomi akan mengeliat dan menguat. Kemungkinan kedua, proyek ini berjalan lancar, investasi besar-besaran masuk, tapi masyarakat Indonesia tidak siap untuk bersaing dipasar bebas, maka kita bersiap memasuki babak penjajahan pelaku pasar secara massif.

Kemungkinan ketiga, proyek ini gagal, investasi enggan untuk masuk, serta masyarakat Indonesia dipaksa (tidak siap) untuk bersaing dipasar bebas, maka kita bersiap memasuki babak krisis berkepanjangan, karena hutang berlipat ganda akibat pembiayaan asing yang tidak tepat guna. Kemungkinan keempat, proyek dipaksa berjalan, dengan pertaruhan hak, nyawa, lingkungan, dan segalanya. Investasi siap masuk, rakyat Indonesia tidak siap untuk bersaing dipasar bebas, maka kita bersiap memasuki babak ironi. Babak dimana bencana datang bertubi-tubi, konflik sosial dimana, kemiskinan dan penyakit merajalela dan pengusaha tertawa bersenang-senang dengan dagangannya. Begitu banyak kemungkinan, dan kita harus bersiap.

MP3EI menjadi fakta bahwa telah terjadi pergeseran pembangunan sebagai kebijakan ekonomi. Ia mencoba memberikan paradigma baru bagi masyarakat bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah tetapi juga tangung jawab pihak swasta dan pelaku usaha.

Selama ini negara justru menimbulkan permasalahan biaya sosial dan politik dalam konteks pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, terjadi pertarungan ideologi terhadap capaian MP3EI, untuk  apa, mengapa dan kepada siapa sebenarnya megaproyek ini diciptakan.

kondisi Indonesia kekinian ternyata merangsek menuju sistem ekonomi yang dikenal dengan ekonomi neoliberal, Revrisond Baswir juga memaparkan bahwa ada 6 kriteria ekonomi neoliberal yakni mengatur dan menjaga mekanisme pasar, “mencegah monopoli”; mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN; memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya ivestasi asing; melaksanakan kebijakan anggaran yang ketat, termasuk menghapuskan subsidi; menjaga stabilitas moneter; melindungi pekerja perempuan, pekerja anak dan bila perlu menetapkan upah minimum.

Bukan justifikasi, tapi lihat realita dan fenomena yang terjadi saat ini. Indonesia berusaha meninggalkan sistem ekonomi kerakyaatan dan berlari kearah sistem ekonomi neoliberal. MP3EI menjadi serpihan besar yang diikuti serpihan-serpihan regulasi yang mendukung investasi asing, penghapusan subsidi, privatisasi BUMN serta kebijakan upah minimum.

Konsolidasi Gerakan Sipil, Menjawab Tantangan Arus

Bukan permasalahan dikotomi gerakan sipil gaya lama (old social movement) atau gerakan sipil gaya baru (new social movement). Bukan, tapi bagaimana menyatukan semua elemen gerakan sipil yang selama ini berjalan sektoral, bergerak pada isu masing-masing menjadi satu gerakan membumi. Pencerdasan terhadap masyarakat, penguatan terhadap petani, buruh, masyarakat adat dalam melihat kondisi negeri ini.

Pendidikan dan transfer wacana bukanlah hal tabu, masyarakat harus sadar dengan kondisi saat ini. Potensi konflik sosial, potensi ancaman kerusakan lingkungan, potensi kemiskinan struktural, potensi distorsi kepercayaan terhadap penguasa semua elemen harus sadar dengan potensi dan tantangan tersebut. Gerakan pendidikan menjadi sangat penting, walaupun saat ini juga berjalan sektoral isu. MP3EI menjadi tantangan bersama, bukan hanya masyarakat sipil, organisasi non pemerintahan tapi juga kaum intelektual yang dilahirkan dari rahim-rahim universitas.

Akan tetapi belum tentu negara mampu melakukannya, lain halnya jika dengan kekuatan besar dibalik gerakan sipil semua bisa saja terwujud. Mari wujudkan pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang peka terhadap pemenuhan hak masyarakat. Sudah saat nya semua elemen bersatu, bersatu dengan satu semangat, satu tujuan, yakni kedaulatan ekonomi Indonesia.

(*/Tim)

Read more

Budiman Sudjatmiko Diskusi Terkait UU Desa

EkspresNew.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 18 Desember 2013 lalu mengesahkan Undang-Undang Desa (UU Desa) yang kemudian mendapat kritikan keras dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar karena dianggap kembali menyeragamkan pemerintahan nagari dan pemerintahan desa.

Dalam peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari telah menjelaskan bahwa nagari merupakan pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakat nagari. Sementara itu, dijelaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan administrasi, pemerintahan nagari juga mempunyai kewenangan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yaituy ulayat nagari.

LKAAM menilai implementasi UU Desa di Sumatera Barat akan mengakibatkan hilangnya eksistensi nagari sebagai pemerintahan adat masyarakat Minangkabau.

Polemik yang beredar atas keberadaan UU Desa, Perkumpulan Qbar bekerja sama dengan Perkumpulan Huma dan Fakultas Hukum Universitas Andalas mengadakan diskusi untuk secara mendalam terkait pengesahan UU Desa tersebut esok, Selasa, (7/1) di Hotel Grand Zuri Padang pukul 9 pagi.

Diskusi akan difasilitasi oleh Rifai Lubis SH dengan tujuan menggali secara komprehensif masukan dan kritikan terhadap UU tentang Desa dan mempertemukan persepsi yang berbeda terkait UU desa. Sebagai pembicara, akan hadir Budiman Sudjatmiko, M.Si, LKAAM Sumbar, Yando Zakaria dan Dr. Kurnia Warman SH, M.Hum.

Seminar sehari ini akan dihadiri oleh 20 peserta dari latarbelakang yang berbeda seperti Prof Afrizal, Prof Dr Yonariza, Prof Mestika Zed, Dr Zainal Arifin, Dr Otong Rosadi, Muhammad Ibrahim Ilyas, Bachtiar Abna, Sahnan Sahuri Siregar, Charles Simabura, Ir Rahcmadi, Firdaus, Hengki Andora, Vino Oktavia, Khalid Syaifullah, Solok Saiyo Sakato, Aliansi Jurnalis Independen, EkspresNews, Singgalang, Padang Ekspres, dan Haluan. (Abdi)




Read more