Biksu Lim U Tek Membangun Adanya Peradaban Agama Budha di Pontianak

Biksu Lim U Tek Membangun Adanya Peradaban Agama Budha di Pontianak

EkspresNews.com – Klenteng atau kelenteng (bahasa Hokkian, bio) yang umumnya biasa kita kenal adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa yang ada di Indonesia. Di Indonesia, penganut kepercayaan tradisional Tionghoa ini sering disamakan sebagai penganut agama kepercayaan yang kita sebut Konghucu, dan klenteng dengan sendirinya sering dianggap sama sebagai tempat ibadah agama Konghucu.

Berbagai daerah yang ada di Indonesia, klenteng juga disebut dengan istilah tokong. Istilah ini diambil dari bunyi suara lonceng yang dibunyikan pada saat menyelenggarakan upacara.

Kelenteng yang bernuansa arsitektur Tionghoa ini hanya dikenal di pulau Jawa dan tidak dikenal di wilayah Indonesia lainnya.Untuk Tionghoa dii Sumatera mereka menyebutnya bio, dan di Sumatera Timur khususnya mereka menyebutnya Am (dibaca am) dan bahkan penduduk setempat menyebutnya dengan kata pekong atau bio.




Lain halnya di Kalimantan di orang Hakka menyebut kelenteng dengan istilah thai Pakkung, dan bisa juga pakkung miau atau shinmiau. Penyebaran dan pertumbuhan Adanya Ajaran Budha cepat meluas di Indonesia dan istilah kata ‘kelenteng’ menjadi umum dan mulai meluas mamfaat penggunaannya.

Bagi masyarakat Tionghoa keberadaan Kelenteng khususnya bukan saja berarti sebagai tempat ibadah saja, Selain Gong-guan (Kongkuan), Klenteng mempunyai peran yang sangat besar dalam tumbuhnya adanya kehidupan komunitas Tionghoa dimasa lampau.

Klenteng untuk pertama kali dibangun yakni pada tahun 1650 oleh Letnan Kwee Hoen dan dinamakan Kwan Im Teng .Keberadaan Klenteng ini ditujukan sebagai persembahan dan diberikan kepada Kwan Im (Dewi Pewelas Asih), Kwan Im atau Avalokitesvara bodhisatva Dari kata Kwan Im Teng inilah orang Indonesia akhirnya lebih mengenal kata Klenteng daripada Vihara, yang kemudian melafalkannya sebagai Klenteng hingga saat ini sebagai bio yang merupakan dialek Hokkian dari karakter (miao), Ini adalah sebutan umum bagi klenteng di Republik Rakyat Tiongkok.

Klenteng sebagai tempat suci dan sebagai tempat penghormatan untuk leluhur “Ci” (rumah abu) atau dewa, dan masing-masing marga membuat “Ci” untuk menghormati para leluhur mereka sebagai rumah abu. Para dewa-dewi yang dihormati tentunya berasal dari suatu marga tertentu yang pada awalnya dihormati oleh marga mereka.

Perkembangan yang terus meluas sepanjang waktu dan zaman, penghormatan kepada dewa-dewi lalu dibuatkan ruangan khusus yang dikenal sebagai klenteng yang dapat dihormati oleh berbagai macam-macam marga atau suku. Di dalam klenteng sendiri bisa ditemukan (bagian samping atau belakang) dikhususkan untuk abuh leluhur yang masih tetap dihormati oleh para sanak keluarga masing-masing.

Klenteng juga menyediakan tempat untuk mempelajari ajaran-ajaran atau agama leluhur seperti ajaran-ajaran Konghucu, Taoisme, dan bahkan ada pula yang mempelajari ajaran Buddha. Klenteng selain sebagai tempat penghormatan para leluhur, para dewa-dewi, dan tempat mempelajari berbagai ajaran, juga digunakan sebagai tempat yang damai untuk semua golongan tidak memandang dari suku dan agama apapun.

Adanya Perjalanan Biksu Lim U Tek Di Pontianak

Keberadaan Ajaran Budha di Pontianak juga tidak terlepas dari adanya Biksu Lim U Tek yang mengembangkan ajaran-ajaran kedamaian dan sosial yang dimulai sejak Abad XIX(sembilan belas) telah berkembangnya ajaran Budha di Kalimantan, khususnya di Pontianak.

Adanya keberadaan kelenteng tua yang bernama Meng Siang Theng yang tepatnya berada dijalan Tjemara pontianak No.9 yang sekarang dikenal dengan nama jalan Gusti Sulung lelanang pontianak merupakan salah satu Kelenteng yang dibangun dan didirikan Biksu Lim U tek.




Kelenteng dari peninggalan Lim U Tek yang dapat dijumpai saat ini yakni Klenteng Meng Siang Theng . Ahli waris ataupun cucu dari Biksu Lim U Tek ternyata masih dapat kita temukan di tempat itu.

Pria separuh baya yang kami temui itu dikenal dengan nama Lim Seng Hak, alias Subroto dan menceritakan banyak tentang perjalanan kakeknya (Lim U Tek) hingga saat ini tetap menjadi sejarah adanya perkembamngan ajaran Budha di Pontianak.

Biksu Lim U Tek alias Ling Tek Eng lahir di Kekjo Tiongkok pada tanggal 3 Juli 1915 , datang ke pontianak sekitar tahun 1938. “Lim U Tek dengan penuh keyakinan untuk membantu sesama yang membutuhkan”, kata Lim Seng Hak. Lim U Tek lanjutnya menjelaskan selain dalam menyebarkan ajaran agama Budha di wilayah Pontianak juga mendirikan pabrik roti yang bernama “Meng Kie” dengan tujuan membatu roda perekonomian sekitar, katanya kepada media.

“Selama berdiam di pontianak Lim U Tek telah banyak melakukan kegiatan kegiatan sosial terutama ketika pada zaman pendudukan jepang”.Tegas Lim Seng Hak.

Saat itu banyak penduduk disekitar kelenteng pada zaman itu yang kelaparan, tertembak ataupun luka lalu dibawa ketempat kediaman Lim U Tek untuk diobati dan tinggal untuk semetara ditempat Lim U Tek, tambahnya lagi kepada media yang sedang mengunjungi perjalanan dan peninggalan sejarah Budha di Pontianak.

Bagaimana seorang Biksu memiliki cucu bila Biksu Lim U Tek Tidak menikah, Tanya awak Media Kepada Bapak yang merngaku Cucu dari Biksu Lim U Tek ini kepada kami( media-red).

Lim Seng Hak alias Subroto mengakui bahwa, Lim U Tek adalah seorang biksu yang tidak menikah, sehingga saat itu Lim U Tek mengangkat anak yaitu :

1.(satu) Tjiang Seng. 2(Dua) Lim A Sai (Saiman Ngabianto). 3(Tiga) Lie Song Kia (Subroto Ali). Kebenaran sebagai anak angkat tersebut dibuktikan dengan adanya lampiran dari Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan.

Setelah mengangkat anak angkat Lim U Tek mengajak anak-anaknya tinggal bersama Lim U Tek yang terletak dijalan Tjemara Pontianak dan bekerja dengan Lim U Tek pada pabrik roti tersebut, serta membantu juga mempersiapkan segala sesuatu terkait upacara sembayang di Kelentang Budha Meng Siang Teng seperti mempersiapkan Hio, Lilin, dan persiapan alat sembayang lainnya.




Biksu Lim U Tek Akhirnya pada Tahun 1969 mendirikan yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Theng, dengan pengurus saat itu yakni : Pakoesoe Halim sebagai ketua , Subroto Ali(Lie Song Kia) sebagai seketaris, dan Lim U Tek sendiri sebagai bendahara. (Eva Andryani)

Sumber  : Bidik Fakta

Read more
Kadis Dukcapik Solok Usir Wartawan Padek dan Antara

Kadis Dukcapik Solok Usir Wartawan Padek dan Antara

 

Dua orang Wartawan Yang bertugas di Pemerintahan Kota Solok Oktri Tirta dari koran Padang Ekspres dan Tri Asmarni dari LKBN Antara saat ingin menggali informasi mengenai kesediaan balangko E-KTP Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok, Selasa (24/10) dilecehkan oleh Syaiful Rustam Kepala Dinas di Kantor itu.

P_20171025_101440

EkspresNews.com – Alkisah, maksud dari kedua awak media itu datang ke Kantor Disdukcapil Kota Solok guna mengonfirmasikan terkesediaan Balangko E-KTP Elektronik, namun sewaktu ingin masuk ke ruangan, terlebih dahulu telah melaporkan diri ke salah seorang staf di Dinas itu.

Staf mengizinkan untuk menemui Sekretaris, namun setelah menemui Sekretaris Dinas itu, dia menyuruh langsung saja kepada Bapak Kepala Dinas.

Setelah dua orang media yang bertugas di Kota Solok itu Oktri dan Tri Asmarni mengetuk pintu Ruang Kepala Dinas, dengan mengucapkan salam. Syaiful Rustam Kepala Dinas itu langsung menolak. “Kamu tidak sopan masuk ruangan saya. Ada apa, Maaf pak saya dari Koran Padang Ekspres kata Oktria Tirta, dan teman saya dari Antara,” jelas kedua wartawan itu sembari memperkenalkan diri.




Mirisnya, sang Kepala Dinasdukcapil Syaiful Rustam berujar media-media apo koo. Tanpa menghiraukan apa maksud dari kedua orang media itu. “Kepala Dinas langsung memanggil Sekretarisnya, kemudian Sekretaris langsung menutup pintu ruangan Kepala Dinas itu,” ujar Oktria Tirta didampingi Tri Asmarni kepada Media ini Selasa, (24/10) di Pers Room Wartawan di Balaikota Solok.

Okria Tirta menuturkan, dirinya bersama Tri Asmarni, merasa dilecehkan oleh bapak Syaiful Rustam Kepala Disdukcapil Kota Solok. “Padahal maksud kedatangan kami bukan untuk minta uang, akan tetapi untuk konfirmasi mengenai ketersediaan blangko E-KTP elektronik. Karena di daerah lain blangko itu banyak yang kurang,” terangnya.

“Atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas itu kami merasa kecewa dan dilecehkan. Pada hal di Dinas itu tertulis moto “memberi pelayanan yang baik dari yang baik. Dan Kota Solok terkenal dengan Perda Etikanya,” ujar Oktria di dampingi Tri.

Teramat sangat disayangkan, kalau perlakuan Kepala Dinasdukcapil Kota Solok dibiarkan seperti ini, akan berdampak buruk terhadap kemajuan Kota Solok yang diagung-agungkan sebagai Kota yang punya perda etika dan kota Serambi Medinah.

Depi Syamputra yang akrab dipanggil Depi Abenk Kepala Bagian Humas Forum Komunitas Wartawan Solok (F-Kuwas) saat dimintai keterangan mengatakan selaku Bagian Humas di F-Kuwas yang juga sebagai salah seorang awak media yang bertugas di Wilayah Kota Solok, sangat mengecam atas kejadian itu.

“Masa Seorang Kepala Dinas bersikap dengan prilaku seperti itu, padahal dia juga Mantan dari Kabag Humas di Kota Solok, semasa Walikota Irzal Ilyas dulu yang juga berbaur dengan Wartawan,” tutur Depi Abenk dengan nada meninggi. “Itu namanya kurang ajar dan tak bataratik. Sebaiknya kepala Dinas itu memperlihatkan contoh yang baik, dan sifat tegur, sapa dan tawa,” terang Abenk.

“Maka atas perlakuaan kepala dinas itu, saya tidak senang kalau anggota saya Wartawan Solok diperlakukan seperti itu apa lagi kedua orang itu juga Anggota Forum Komunitas Wartawan Solok (F-Kuwas),” papar Abenk.

Dia mengatakan, sebaiknya sang Kepala Dinas kalau tak mau di wawancarai, tolong mengeluarkan bahasa yang sopan dan bersahabat. Jangan main sebut media apo ini itu. Depi Abenk berharap, perilaku kepala Dinasdukcapil itu diselesaikan dengan dua orang wartawan yang bersangkutan, dengan secara baik-baik.

“Karna ini adalah melecehkan profesi Wartawan. Kalau dibiarkan, berhubung kedua orang itu adalah anggota F-Kuwas. Kami dari F-Kuwas akan membawa masalah itu ke Dewan Pers,” terangnya.




Menyikapi permasalahan itu, Wakil Walikota Solok Reinier saat dimintai keterangannya Rabu (25/10) di Posko Wartawan menyesalkan perilaku Syaiful Rustam Kepala Disdukcapil Kota Solok yang dilakukan terhadap wartawan itu tidak profesional.

“Apalagi dia adalah juga mantan dari Kabag Humas Kota Solok. Untuk itu sebagai Wakil Walikota kita akan panggil Kepala Dinas tersebut untuk klarifikasi terkait masalah itu dan kalau benar kita akan beri tindakan tegas,” kata Reinier.

Disesalkan Reinier, kalau memang begitu kata-kata yang dilontarkan Kadisdukcapil Kota Solok kepada wartawan, saat ingin menggali informasi, sangat disayangkan sekali tindakan itu. Karena bagaimanapun, kata Reinier seorang kepala dinas harus memberikan pelayanan yang baik tanpa pandang bulu.

Untuk itu kata Reinier, saya minta kepada rekan-rekan media, terutama Anggota Forum Komunitas Wartawan Solok (F-Kuwas) yang merupakan tempat bernaungnya Wartawan Solok agar menahan diri sambil kita mencarikan jalan keluarnya yang terbaik. (Roni)

Read more
Masyarakat Laporkan Dugaan Maladministrasi Komisi Informasi Sumbar

Masyarakat Laporkan Dugaan Maladministrasi Komisi Informasi Sumbar

Perjuangan menolak masukan investasi pertambangan di daerah mereka belum juga surut. Kali ini masyarakat Jorong IV Salibawan Nagari Sundata Kabupaten Pasaman yang sudah berkali-kali mengajukan permohonan informasi secara prosedural yang tidak kunjung diselesaikan ini mendatangi Kantor Ombudsman Wilayah Sumatera Barat, kedatangan mereka adalah untuk memberikan laporan fakta atas dugaan maladministrasi oleh Komisi Informasi Sumatera Barat hari ini Kamis 05 Oktober 2017.

WhatsApp Image 2017-10-05 at 17.04.46

EkspresNews.com – Masyarakat Sundata mengatakan tidak diberi tahu tentang masuknya izin pertambangan wilayah mereka, saat ini masyarakat membutuhkan informasi perizinan pertambangan eksplorasi, peta wilayah, dokumen Amdal, melalui sengketa informasi pada Komisi Informasi Sumatera Barat, namun hingga saat ini tak juga kunjung diproses.

Laporan kepada Ombudsman ini ditempuh sesuai tugas Ombudsman menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN serta BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




Salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik dibidang informasi adalah Komisi Informasi sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik. Pada ayat (1) bahwa Komisi Informasi Provinsi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Ayat (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. Sedangkan masyarakat Sundata telah mengajukan permohonan sengketa Informasi ke Komisi Informasi pada tanggal 16 Januari 2017.

Menyikapi ketidakjelasan status sengketa informasi tersebut masyarakat pada tanggal 7 Juni 2017 mengirimkan surat kepada Komisi Informasi untuk kepastian proses sengketa informasi yang didaftarkan. Komisi Informasi dalam surat balasanya  yang diterima tanggal 8 Agustus 2017 mengatakan Komisi Informasi Sumatera Barat pada tahun 2017 ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya karena ada beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain yaitu belum tersedianya anggaran Komisi Informasi Sumatera Barat pada APBD tahun 2017 yang berpengaruh pada program kerja maupun operasional kantor. Selain itu permasalahan lainnya hingga saat ini Gubernur Sumatera Barat belum menunjuk dan menetapkan Sekretaris Komisi Informasi Sumatera Barat yang pada dasarnya memiliki peran yang penting dalam tahapan sengketa informasi publik yaitu sebagai panitera sesuai Pasal 1 angka (16) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Kondisi tersebut tentu menghambat pelaksanaan tugas dari Komisi Informasi untuk melayani hak publik dalam mendapatkan informasi.

Febricki salah seorang masyarakat sundata yang melakukan pelaporan mengatakan dengan tidak diprosesnya laporan kami ini membuat kami tidak mengetahui secara jelas rencana pertambangan yang akan masuk ke wilayah kami,  sedangkan kami telah menempuh cara yang baik dan formal untuk meminta data, mulai dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi pada 4 Oktober 2016 tapi tidak ditanggapi, dan pada tanggal 14 November 2016 juga sudah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID juga tidak ada tanggapan, hingga kami memasukkan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi pada tanggal 16 Januari 2017 dan itu juga lah yang tidak ada kejelasan hingga saat ini untuk proses persidangan dan informasinya.

Tidak diprosesnya permohonan informasi masyarakat Sundata sejak januari 2017 itupun telah mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi yang disebabkan dari kelalain/pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat.




Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Ombudsman maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorang. Hambatan proses mendapatkan dokumen perizinan ini menjadi kerugian bagi masyarakat Sundata untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

Adel Wahidi Asisten Senior Ombudsman yang menyambut laporan masyarakat Sundata mengatakan, kami akan mengawal proses ini sesuai dengan kewenangan Ombudsman, nanti akan diproses laporannya, juga akan ditindaklanjuti langsung kepada Komisi Informasi terkait kronologis laporan masyarakat ini dan kami memiliki komitmen untuk mengawal dugaan pelayanan publik yang tidak sesuai tutupnya tegas.

Berdasarkan kronologis perjuangan masyarakat diatas masyarakat meminta Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memanggil Komisi Informasi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat untuk kejelasan lanjutan sengketa informasi publik yang menjadi pokok laporan ini, serta mendesak Komisi Informasi sesuai kewenangannya untuk menjalankan kembali permohonan sengketa Informasi Publik bagi permohonan informasi yang sudah diajukan masyarakat, dan meminta Gubernur Sumatera Barat menganggarkan dalam APBD dan Anggaran lainnya yang sah untuk melembagakan keterbukaan informasi publik serta mengembalikan iklim keterbukaan informasi yang kondusif di era demokrasi Indonesia ini. Demikian relis Perkumpulan Qbar. (***)

Read more
DPD Projo Sumbar Tak Setuju KPK Dilemahkan

DPD Projo Sumbar Tak Setuju KPK Dilemahkan

EkspresNews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Sumatera Barat menentang keras upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, upaya pelemahan tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi.

DPD Projo SumbarHal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Projo Sumbar, Mhd Husni Nahar kepada EkspresNews, Senin (11/9/2017) di Kantor Projo Sumbar. “Sangat tidak dibenarkan, pasalnya tidak sesuai dengan program pemerintah Pak Jokowi. Sangat memalukan sekali jika pelemahan terhadap upaya pemberatasan korupsi terjadi di era Jokowi,” ujarnya.

Menurutnya, jika DPR RI melalui Pansus Hak Angket meminta KPK dibekukan dan dibubarkan, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa ini sendiri. “Seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan apalagi sampai dibekukan. Akan jadi apa negeri ini jikalau lembaga yang konsern dengan pemberantasan korupsi dibekukan di negeri yang sangat tinggi tingkat korupsinya,” tegas Husni.




Lebih lanjut, saat Rakernas Projo ke III pada 4-5 September 2017 di Jakarta. Rakernas itu dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Dalam rakernas tersebut, Presiden menginstruksikan kepada semua Relawan Projo di seluruh Indonesia untuk mengawal program-program prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang lebih dikenal dengan Nawacita. “Sepantasnya seluruh elemen negara ini mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan mengawal program-program kerja pemerintahan agar berjalan baik serta sesuai dengan yang direncanakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Mhd Husni Nahar, jika KPK dilemahkan nantinya, dirinya meyakini bahwa Projo akan siap memperkuat KPK demi terciptanya negeri yang bebas dari korupsi. “Saya kira, Projo siap untuk membantu KPK, memperkuat KPK, Projo itu dari Sabang hingga Merauke, personil Projo juga tidak sedikit, kami siap memperkuat KPK,” ujarnya. (Ardi)

Read more
Jangan Potong Hewan Qurban yang Produktif

Jangan Potong Hewan Qurban yang Produktif

RPH PayakumbuhEkspresNews.com – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melarang warga pemotongan hewan betina produktif, termasuk untuk hewan qurban pada Iduladha tahun 2017 ini. Sebab, penyembelihan hewan produktif itu akan menurunkan populasi ternak tersebut.Kita melarang penyembelihan hewan betina produktif dalam rangka meningkatkan populasi. “Bila betina produtif dibiarkan dipotong, kita khawatir populasi ternak di daerah ini bukannya bertambah, sebaliknya malah semakin berkurang,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota Ir. Priyadi Budiman didampingi Kabid Keswan dan Kesmavet drh. Iswandi Sawir kepada wartawan di kantornya, Senin (14/8).

Dikatakan, pelarangan pemotongan hewan betina produktif ini sudah disampaikan ke tengah masyarakat melalui surat edaran Bupati Limapuluh Kota. Selain itu juga disampaikan ke khalayak melaluli surat edaran bersama antara Bupati dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Limapuluh Kota. “Untuk mengantisipasi tingginya angka pemotongan sapi betina produktif seperti dalam pelaksanaan pemotongan hewan qurban, kita juga menggandeng pihak MUI guna melakukan pendekatan secara keagamaan,” tutur Priyadi.

Menurutnya, edaran pelarangan pemotongan hewan produktif itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 pasal 18 ayat (4) dan ayat (5),” ujar Priyadi.Dalam edaran dijelaskan, setiap orang dilarang menyembelih ternak rumanansia kecil betina produktif atau ternak rumanansia besar betina produktif, kecuali untuk penelitian, pengendalian dan penanggulangan penyakit, ketentuan agama, adat istiadat dan untuk pengakhiran penderitaan hewan. Larangan pemotongan tidak berlaku jika hewan itu berumur lebih dari 8 tahun atau sudah beranak lebih dari 5 kali, atau bisa juga karena hewan itu tidak produktif (majir).




Selain itu juga tidak dilarang jika hewannya mengalami kecelakaan berat, cacat yang bersifat genetis, menderita penyakit menular dan membahayakan keselamatan manusia arau tidak terkendali. Larangan pemotongan hewan produktif atau bunting ini juga termuat di dalam surat edaran bersama bupati dengan MUI.

Dalam edaran bersama bupati dan MUI juga memuat larangan memotong hewan betina produktif atau bunting. Disamping itu dalam edaran bersama tersebut juga mengajak masyarakat memperhatikan kesehatan dan kebersihan pelaksanaan pemotongan hewan seperti dalam qurban dan lainnya. (Rel/Nahar Sago)

Read more